◈ SakuArtis

Biodata Nicholay Aprilindo: Profil, Umur, Agama, Pasangan, dan Karier Lengkap

Nicholay Aprilindo (Dr. Nicholay Aprilindo, S.H., M.H., M.M.) adalah advokat dan pejabat negara Indonesia kelahiran Atambua, 15 April 1964. Aktivis HAM yang malang melintang di Timor-Timur, Papua, dan Aceh ini menjabat Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM RI.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Fakta terverifikasi dari sumber publik
Kategori: Biodata Diperbarui 11 Oktober 2026
Dr. Nicholay Aprilindo berkacamata bulat dan kemeja biru muda di Universitas Sebelas Maret
Dr. Nicholay Aprilindo (Humas UNS via Channel9).Gambar via Wikimedia Commons
Tanggal Lahir15 April 1964

Atambua, Timor, Indonesia

Umur (2026)62 tahun
ProfesiAdvokat, praktisi hukum dan HAM, pejabat negara
Status PernikahanMenikah — Not publicly disclosed

Profil Singkat Nicholay Aprilindo

Dr. Nicholay Aprilindo, S.H., M.H., M.M., merupakan salah satu figur penting dalam dunia hukum dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Dengan latar belakang sebagai advokat dan pengalaman panjang dalam berbagai organisasi hukum, ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia (Dirjen IP HAM) di Kementerian Hak Asasi Manusia RI.

Nicholay Aprilindo adalah praktisi hukum dan HAM yang dikenal aktif dalam dunia advokasi dan organisasi profesi hukum dan HAM.

Ia kerap tampil sebagai narasumber ahli di media nasional untuk isu-isu hukum dan HAM yang sedang hangat.

Nama LengkapDr. Nicholay Aprilindo, S.H., M.H., M.M.
Tanggal Lahir15 April 1964
Tempat LahirAtambua, Timor, Indonesia
Umur (2026)62 tahun
AgamaNot publicly disclosed
KewarganegaraanIndonesia
ProfesiAdvokat, praktisi hukum dan HAM, pejabat negara
JabatanDirektur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, Kementerian HAM RI
PendidikanS1 FH Universitas Kristen Satya Wacana; S2 Hukum; S2 Manajemen; S3 Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (2022); PPSA XVII Lemhannas RI (2011)

Kehidupan Awal dan Pendidikan

Nicholay Aprilindo lahir di Atambua, Timor pada 15 April 1964. Dr. Nicholay merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (FH-UKSW) angkatan 1986. Semasa aktif sebagai mahasiswa tingkat akhir FH UKSW Salatiga, ia berperan juga sebagai Pembela Hukum & HAM bagi masyarakat kecil/pedesaan dan tergabung dalam UPBH (Unit Pelayanan Bantuan Hukum) FH-UKSW Salatiga.

Pada tahun 2006, ia melanjutkan S2 Hukum (Magister Hukum), 2010 kuliah S2 Manajemen (Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia), dan 2018 kuliah S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) FH UNS — satu angkatan dengan antara lain Dr. Habiburokhman (saat ini Ketua Komisi III DPR RI) dan Dr. Bob Hasan (Ketua Badan Legislasi DPR RI). Ia adalah salah satu lulusan terbaik dari PPSA XVII Lemhannas RI tahun 2011, dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum pada 2022.

Disertasinya berjudul Membangun Model Hukum Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang Berkeadilan Pancasila.

Perjalanan Karier

Setelah menyelesaikan pendidikan hukumnya, ia dikenal aktif dalam dunia advokasi dan organisasi profesi hukum dan HAM. Sejak awal kariernya, ia sudah aktif dalam advokasi dan organisasi hukum — terjun di berbagai daerah konflik seperti Timor-Timur, Papua, hingga Aceh. Ia dikenal memiliki pengalaman luas dalam menangani kasus-kasus besar, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, Dr. Nicholay telah menangani berbagai kasus secara probono (tidak dibayar), di antaranya pelanggaran HAM berat di Timor-Timur pasca-referendum 1999, kasus pembunuhan tiga staf UNHCR asal Puerto Rico di Atambua, Belu, dan kasus penembakan tentara UNPKF asal Selandia Baru di Debululik, Suai, Timor-Timur. Ia kerap mendapat penugasan di daerah-daerah konflik, termasuk Timor Timur 1982, 1996 sampai pada Jajak Pendapat (Referendum) Timor-Timur 1999 dan pasca-referendum.

Sebagai Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM, ia dikenal dengan filosofi nasi cadong: kondisi lapangan harus dilihat, didengar, dan dirasa langsung. Tulisannya tentang penguatan kewenangan advokat dalam RUU KUHAP juga diterbitkan sebagai bagian dari advokasi pembaruan hukum acara pidana yang berpihak pada due process of law.

PeriodePeristiwa
1986–1990anAlumnus Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (FH-UKSW) Salatiga angkatan 1986; semasa mahasiswa tingkat akhir berperan sebagai Pembela Hukum & HAM bagi masyarakat kecil/pedesaan di UPBH FH-UKSW
1999–2000anAktif dalam advokasi dan organisasi profesi hukum dan HAM; mendapat penugasan di daerah konflik Timor-Timur (1982, 1996, jajak pendapat 1999, dan pasca-referendum), Papua, hingga Aceh; menangani secara probono antara lain pelanggaran HAM berat pasca-referendum Timor-Timur, kasus pembunuhan tiga staf UNHCR di Atambua, dan penembakan tentara UNPKF Selandia Baru di Suai
2006–2011Melanjutkan S2 Hukum (2006) dan S2 Manajemen konsentrasi SDM (2010); salah satu lulusan terbaik PPSA XVII Lemhannas RI tahun 2011
2018–2022Kuliah S3 Program Doktor Ilmu Hukum FH Universitas Sebelas Maret (angkatan 2018, satu angkatan dengan Habiburokhman dan Bob Hasan); meraih gelar doktor pada 2022 dengan disertasi tentang model hukum penyelesaian perselisihan hasil Pilpres yang berkeadilan Pancasila
2024–sekarangMenjabat Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM (Dirjen IP HAM) pada Kementerian Hak Asasi Manusia RI; dikenal dengan filosofi nasi cadong — mencicipi langsung makanan warga binaan saat inspeksi — dan kerap menjadi narasumber ahli hukum dan HAM di media nasional

Kehidupan Pribadi

Kehidupan keluarga Nicholay Aprilindo tidak dipublikasikan, dan agamanya tidak dinyatakan dalam profil publiknya.

Dr. Nicholay mempunyai motto hidup: Sederhana, Loyalitas, Integritas, Berprinsip, Idealis, dan Setia pada Pancasila, Konstitusi UUD 1945, NKRI, dan Merah-Putih.

Prinsip hidupnya: Takut akan Tuhan adalah pangkal segala ilmu pengetahuan — untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.

Fakta Menarik Nicholay Aprilindo

Ia sudah menjadi pembela hukum bagi masyarakat kecil sejak masih mahasiswa tingkat akhir, lewat Unit Pelayanan Bantuan Hukum kampusnya.

Selama lebih dari 30 tahun beradvokasi, banyak kasus besar HAM yang ia tangani secara probono alias tanpa bayaran.

Rekan satu angkatan doktoralnya di UNS kini menempati posisi-posisi penting: Ketua Komisi III DPR, Ketua Badan Legislasi DPR, mantan JAMWAS Kejagung, dan Sekjen Komisi Yudisial.

Pertanyaan Umum

Berapa umur Nicholay Aprilindo di 2026?

Nicholay Aprilindo lahir pada 15 April 1964 di Atambua, Timor, sehingga pada 2026 ia berusia 62 tahun.

Apa agama Nicholay Aprilindo?

Agama Nicholay Aprilindo tidak dinyatakan dalam profil publiknya (Not publicly disclosed). Prinsip hidupnya yang terkenal adalah takut akan Tuhan adalah pangkal segala ilmu pengetahuan, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.

Siapa pasangan Nicholay Aprilindo?

Kehidupan keluarga Nicholay Aprilindo tidak dipublikasikan ke publik (Not publicly disclosed).

Dimana Nicholay Aprilindo lahir?

Nicholay Aprilindo lahir di Atambua, Timor, pada 15 April 1964.

Apa jabatan Nicholay Aprilindo?

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia (Dirjen IP HAM) pada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sebelumnya, ia adalah praktisi hukum dan HAM — advokat dengan pengalaman lebih dari 30 tahun.

Apa pendidikan Nicholay Aprilindo?

Alumni Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (FH-UKSW) angkatan 1986; S2 Hukum (2006); S2 Manajemen konsentrasi SDM (2010); salah satu lulusan terbaik PPSA XVII Lemhannas RI 2011; dan Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana FH Universitas Sebelas Maret (2022) dengan disertasi Membangun Model Hukum Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang Berkeadilan Pancasila.

Apa kasus-kasus besar yang ditangani Nicholay Aprilindo?

Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, ia menangani banyak kasus secara probono (tidak dibayar), di antaranya pelanggaran HAM berat di Timor-Timur pasca-referendum 1999, kasus pembunuhan tiga staf UNHCR asal Puerto Rico di Atambua, Belu, dan kasus penembakan tentara UNPKF asal Selandia Baru di Debululik, Suai, Timor-Timur.

Apa itu filosofi nasi cadong Nicholay Aprilindo?

Sebagai Dirjen, ia menekankan bahwa kondisi di lapangan harus dilihat, didengar, dan dirasa langsung — seperti nasi cadong, makanan warga binaan pemasyarakatan, yang ia cicipi sendiri saat melakukan inspeksi.

Sumber