Profil Singkat Soepomo
Soepomo (Ejaan Soewandi: Supomo; 22 Januari 1903 – 12 September 1958) adalah seorang politikus dan pengacara Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama negara itu dari Agustus hingga November 1945 dan lagi dari Desember 1949 hingga 6 September 1950.
Dikenal sebagai bapak konstitusi Indonesia, ia secara anumerta dinyatakan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965.
Soepomo dikenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945, bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno.
| Nama Lengkap | Prof. Dr. Mr. Raden Soepomo (Ejaan Soewandi: Supomo) |
|---|---|
| Tanggal Lahir | 22 Januari 1903 |
| Tempat Lahir | Sukoharjo, Jawa Tengah |
| Wafat | 12 September 1958 di Jakarta (usia 55 tahun) |
| Umur (2026) | 55 tahun saat wafat (usia wafat) |
| Agama | Islam |
| Kewarganegaraan | Indonesia |
| Profesi | Politikus, pengacara, diplomat, ahli hukum |
| Julukan | Bapak Konstitusi Indonesia |
| Gelar | Pahlawan Nasional Indonesia (dianugerahkan anumerta, 1965) |
| Jabatan | Menteri Kehakiman ke-1 (1945; 1949–1950); Presiden Universitas Indonesia ke-2 (1951–1954); Duta Besar RI untuk Britania Raya ke-2 (1954–1956) |
| Pendidikan | Bataviasche Rechtsschool (1923); Universitas Leiden (Mr., cum laude, 1927) |
| Keluarga | Keturunan priyayi: kakek dari ayah Bupati Anom Sukoharjo, kakek dari ibu Bupati Nayaka Sragen |
| Karya Pemikiran | Teori negara integralistik (pidato BPUPKI, 31 Mei 1945); disertasi Reorganisatie van het Agrarisch Stelsel in het Gewest Soerakarta |
Kehidupan Awal Soepomo
Soepomo dilahirkan di Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai putra keluarga priyayi, sehingga ia berkesempatan meneruskan pendidikannya di ELS (Europeesche Lagere School) di Boyolali (1917), MULO (Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs) di Solo (1920), dan menyelesaikan pendidikan kejuruan hukum di Bataviasche Rechtsschool di Batavia pada tahun 1923. Kakeknya dari pihak ayah adalah Raden Tumenggung Reksowardo, Bupati Anom Sukoharjo, sedangkan kakek dari pihak ibu adalah Raden Tumenggung Wirjodiprodjo, Bupati Nayaka Sragen.
Soepomo lalu ditunjuk sebagai pegawai negeri pemerintah kolonial Hindia Belanda yang diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri Sragen. Antara tahun 1924 dan 1927 Soepomo mendapat kesempatan melanjutkan pendidikannya ke Rijksuniversiteit Leiden di Belanda di bawah bimbingan Cornelis van Vollenhoven, profesor hukum yang dikenal sebagai arsitek ilmu hukum adat Indonesia dan ahli hukum internasional, salah satu konseptor Liga Bangsa Bangsa. Ia meraih gelar Mr. dengan predikat cum laude pada 1927.
Selama menimba ilmu di negeri kincir angin inilah Soepomo mulai aktif berorganisasi: cikal bakal perjuangannya dimulai ketika menjadi anggota Perhimpunan Indonesia, sebuah organisasi mahasiswa yang menanamkan semangat pergerakan nasional. Sekembalinya, sembari menjalani berbagai profesi di bidang hukum, ia tercatat aktif sebagai anggota Budi Utomo — dan pada tahun 1930 didapuk sebagai Wakil Ketua organisasi itu.
Perjalanan Karier Soepomo
Perjuangannya mencapai puncaknya menjelang kemerdekaan. Soepomo turut ambil bagian dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Meski tidak secara langsung mengusulkan dasar negara yang berbentuk lima sila, Soepomo menawarkan gagasan tentang teori negara integralistik sebagai jalan tengah antara teori individualistik dan komunistik — dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 31 Mei 1945, dengan lima asas: persatuan, keseimbangan lahir dan batin, kekeluargaan, keadilan rakyat, dan musyawarah. Pemikirannya itu turut dimasukkan dalam penyusunan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal Pembukaan UUD 1945, dan ia dikenal sebagai perancang konstitusi itu bersama Muhammad Yamin dan Soekarno.
Di republik yang baru lahir, ia menjadi Menteri Kehakiman pertama (19 Agustus – 14 November 1945), dan kembali menjabat jabatan yang sama dari 20 Desember 1949 hingga 6 September 1950. Ia kemudian memimpin Universitas Indonesia sebagai presiden (rektor) ke-2 pada 1951–1954, dan mewakili Indonesia sebagai Duta Besar untuk Britania Raya ke-2 pada 1954–1956 — mendahului Soenario dan menggantikan Soebandrio.
Pemikirannya tidak lepas dari perdebatan hingga kini: hampir tidak adanya biografi tentang Soepomo — kecuali satu proyek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 1977 — membuat warisannya terus ditafsir ulang, termasuk penilaian sebagian ahli bahwa bentuk negara Orde Baru adalah yang paling rapat dengan wawasan integralistiknya.
| Periode | Peristiwa |
|---|---|
| 1903–1927 | Lahir di Sukoharjo dari keluarga priyayi — kakeknya Bupati Anom Sukoharjo dan Bupati Nayaka Sragen; menempuh pendidikan elit kolonial: ELS Boyolali (1917), MULO Solo (1920), dan Bataviasche Rechtsschool di Batavia (1923); menjadi pegawai negeri yang diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri Sragen; melanjutkan studi ke Universitas Leiden (1924–1927) di bawah bimbingan Cornelis van Vollenhoven dan meraih gelar Mr. dengan predikat cum laude; disertasi doktoralnya mengkritik secara halus sistem agraria kolonial di Surakarta; aktif di Perhimpunan Indonesia selama di Belanda |
| 1928–1945 | Aktif di Budi Utomo dan menjadi wakil ketuanya pada 1930, berjuang memajukan pendidikan anak bangsa; menjadi anggota BPUPKI dan pada sidang 31 Mei 1945 mengemukakan gagasan teori negara integralistik sebagai jalan tengah antara individualisme dan komunisme; dikenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama Muhammad Yamin dan Soekarno, hingga dijuluki bapak konstitusi Indonesia; diangkat sebagai Menteri Kehakiman pertama Republik Indonesia (19 Agustus – 14 November 1945) |
| 1946–1965 | Kembali menjabat Menteri Kehakiman (20 Desember 1949 – 6 September 1950); menjadi Presiden (rektor) Universitas Indonesia ke-2 (1951–1954); menjabat Duta Besar Indonesia untuk Britania Raya ke-2 (1954–1956); wafat di Jakarta pada 12 September 1958 dalam usia 55 tahun; secara anumerta dinyatakan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965 |
Kehidupan Pribadi Soepomo
Sedikit sekali yang tercatat tentang kehidupan pribadi Soepomo di luar jabatan publiknya; pasangan dan anaknya tidak dipublikasikan dalam sumber-sumber ensiklopedis. Yang terdokumentasi adalah garis keluarganya: ia keturunan priyayi Jawa dari dua dinasti bupati — Sukoharjo dari pihak ayah dan Sragen dari pihak ibu.
Ia beragama Islam.
Soepomo wafat di Jakarta pada 12 September 1958 pada umur 55 tahun — tujuh tahun sebelum negara yang konstitusinya ia rancang menganugerahinya gelar Pahlawan Nasional secara anumerta pada 1965.
Fakta Menarik Soepomo
Berikut sejumlah fakta menarik tentang Soepomo. Pertama, disertasinya adalah kritik yang disamarkan: ditulis dalam bahasa Belanda, kritik Soepomo atas wacana kolonial tentang transisi agraria dibungkus dalam bahasa yang halus dan tidak langsung, menggunakan argumen-argumen kolonial sendiri — dan hanya dapat terbaca ketika kita menyadari bahwa subjektivitasnya sangat kental diwarnai etika Jawa.
Kedua, ia mahasiswa cum laude universitas tertua Belanda: Leiden memberinya gelar Mr. pada 1927 di bawah arsitek ilmu hukum adat, Van Vollenhoven. Ketiga, pidatonya hanya berselang sehari dari pidato paling terkenal dalam sejarah Indonesia: Soepomo berbicara pada 31 Mei 1945, sehari sebelum Soekarno menyampaikan gagasan Pancasila pada 1 Juni.
Keempat, ia memegang tiga jenis kekuasaan berbeda: eksekutif (menteri pertama), akademik (rektor UI), dan diplomatik (duta besar di London) — dalam satu dekade pertama republik. Kelima, gelar Pahlawan Nasional-nya datang dari presiden yang sama yang dulu bersamanya merancang konstitusi: Soekarno, pada 1965.
Keenam, namanya hidup dalam ejaan yang berubah: Ejaan Soewandi menulisnya Supomo — pengingat bahwa bahkan nama bapak konstitusi pun tunduk pada zaman yang ia bantu lahirkan.
Pertanyaan Umum
Berapa umur Soepomo di 2026?
Soepomo telah wafat pada 12 September 1958 dalam usia 55 tahun. Ia lahir di Sukoharjo pada 22 Januari 1903.
Apa agama Soepomo?
Soepomo beragama Islam, sebagaimana dicatat Wikipedia bahasa Jawa, Wikipedia bahasa Madura, dan profil-profil tentangnya. Slug artikel ini memang dirancang menjawab kata kunci pencarian tentang arsitek UUD 1945 ini.
Siapa pasangan Soepomo?
Informasi mengenai pasangan Soepomo tidak dipublikasikan dalam sumber-sumber ensiklopedis tentangnya; biografinya hampir seluruhnya mencatat kiprah publiknya sebagai ahli hukum dan negarawan.
Dimana Soepomo lahir?
Soepomo lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 22 Januari 1903. Ia dilahirkan sebagai putra keluarga priyayi, sehingga berkesempatan meneruskan pendidikan di sekolah-sekolah elit zaman kolonial.
Mengapa Soepomo disebut bapak konstitusi Indonesia?
Karena ia dikenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945, bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno. Gagasannya tentang teori negara integralistik — yang ia sampaikan pada sidang BPUPKI 31 Mei 1945 sebagai jalan tengah antara teori individualistik dan komunistik — turut dimasukkan dalam penyusunan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal Pembukaan UUD 1945.
Apa isi gagasan negara integralistik Soepomo?
Dalam pidatonya pada rapat BPUPK tanggal 31 Mei 1945, Soepomo melontarkan gagasan negara integralistik sebagai bentuk paling tepat bagi Indonesia jika suatu hari nanti merdeka. Lima asas yang ia usulkan adalah persatuan, keseimbangan lahir dan batin, kekeluargaan, keadilan rakyat, dan musyawarah. Gagasan ini kemudian hari menjadi inspirasi pada saat disusunnya UUD 1945 — dan tetap diperdebatkan para ahli: sebagian penafsir menilai negara Orde Baru adalah bentuk yang paling dekat dengan wawasan Soepomo.
Jabatan apa saja yang pernah diemban Soepomo?
Menteri Kehakiman pertama Republik Indonesia (Agustus–November 1945 dan Desember 1949–September 1950), Presiden (rektor) Universitas Indonesia ke-2 (1951–1954), dan Duta Besar Indonesia untuk Britania Raya ke-2 (1954–1956).
Soepomo belajar hukum di mana?
Di Bataviasche Rechtsschool di Batavia (selesai 1923), lalu Universitas Leiden di Belanda (1924–1927) di bawah bimbingan Cornelis van Vollenhoven — profesor hukum yang dikenal sebagai arsitek ilmu hukum adat Indonesia. Ia meraih gelar Meester in de rechten (Mr.) dengan predikat cum laude pada 1927. Disertasi doktornya, Reorganisatie van het Agrarisch Stelsel in het Gewest Soerakarta, mengupas sistem agraria tradisional Surakarta sekaligus menganalisis secara tajam hukum-hukum kolonial tentang pertanahan — kritik yang dibungkus dalam bahasa yang halus dan diwarnai etika Jawa.