◈ SakuArtis

Cara Adopsi Bayi yang Dibuang: Syarat & Prosedur Hukum

Menemukan atau ingin mengadopsi bayi yang dibuang tidak bisa dilakukan sembarangan — ada prosedur hukum yang wajib ditempuh demi kepentingan terbaik anak. Berikut syarat dan tata cara adopsi yang benar di Indonesia.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Panduan terverifikasi 2026
Kategori: Cara Waktu baca ~7 mnt
Cara Adopsi Bayi Yang Dibuang
Ilustrasi: cara adopsi bayi yang dibuang.Gambar via Foto via milaap.org — Sumber: Foto via milaap.org

Prinsip Dasar: Demi Kepentingan Terbaik Anak

Secara hukum, adopsi anak dikuatkan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Adopsi yang hanya berdasar kesepakatan dua pihak — apalagi disertai 'jual-beli' — tidak sah dan bisa berujung pidana.

Prosedur adopsi di Indonesia diatur dalam PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, bertujuan menjamin kesejahteraan, pendidikan, dan perlindungan demi kepentingan terbaik bagi anak. Untuk bayi yang dibuang/ditelantarkan (tidak diketahui orang tua kandungnya), prosesnya melibatkan Dinas Sosial dan kepolisian untuk memastikan status hukum anak jelas.

Langkah Pertama Jika Menemukan Bayi Terlantar

  1. Amankan bayi dan segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk pemeriksaan.
  2. Lapor ke polisi — buat laporan penemuan agar ada catatan resmi; surat keterangan kepolisian diperlukan bila latar belakang/data anak diragukan.
  3. Lapor ke Dinas Sosial setempat — bayi yang dibuang menjadi tanggung jawab negara melalui dinas sosial/panti asuhan.

Jangan langsung mengasuh bayi tersebut secara pribadi tanpa melapor — pengasuhan resmi memerlukan izin pengasuhan dari dinas sosial, dan adopsi tetap harus lewat pengadilan.

Syarat Calon Orang Tua Angkat

Ada 13 syarat yang harus dipenuhi, di antaranya:

  • Sehat jasmani dan rohani.
  • Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun.
  • Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
  • Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena tindak kejahatan.
  • Berstatus menikah paling singkat 5 tahun.
  • Tidak merupakan pasangan sejenis.
  • Tidak/belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
  • Mampu secara ekonomi dan sosial.
  • Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua/wali (untuk bayi terlantar, melalui dinas sosial).
  • Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik anak.
  • Ada laporan sosial dari pekerja sosial.
  • Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan.
  • Memperoleh izin menteri/kepala instansi sosial.

Prosedur Pengangkatan Anak

  1. Pengajuan permohonan ke Dinas Sosial kabupaten/kota dengan dokumen: fotokopi KTP, akta nikah, surat keterangan sehat jasmani (dokter pemerintah) dan sehat mental (psikiater), SKCK, surat keterangan penghasilan, akta kelahiran, dan surat-surat penyerahan anak yang disahkan dinas sosial.
  2. Permohonan izin pengangkatan anak kepada kepala dinas sosial — ditulis tangan sendiri di atas materai, ditandatangani suami istri, mencantumkan nama dan asal-usul anak.
  3. Penelitian kelayakan oleh pekerja sosial (home visit, wawancara).
  4. Sidang Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak) daerah.
  5. Surat keputusan kepala dinas sosial bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke pengadilan negeri.
  6. Penetapan pengadilan — sidang di Pengadilan Negeri memutuskan adopsi disetujui atau tidak.
  7. Pencatatan sipil — penetapan yang berkekuatan hukum tetap wajib dilaporkan ke Dinas Dukcapil; dibuat catatan pinggir pada akta kelahiran. Berdasarkan Perpres 96/2018, anak didaftarkan dalam KK dengan status hubungan 'anak', nama orang tua kandung tetap tercantum.

Berapa Lama Prosesnya?

Proses adopsi memakan waktu berbulan-bulan hingga lebih dari setahun: masa pengasuhan minimal 6 bulan saja sudah wajib sebelum ke pengadilan, ditambah penelitian sosial, sidang PIPA, dan sidang pengadilan. Bersabarlah — ketelitian proses ini justru melindungi anak dan calon orang tua dari masalah hukum di kemudian hari.

Yang Dilarang Keras

  • Mengadopsi bayi temuan tanpa melapor ke polisi/dinas sosial.
  • Membayar kepada pihak yang 'menyerahkan' bayi — indikasi perdagangan anak.
  • Memalsukan data akta kelahiran (misalnya mencantumkan diri sebagai orang tua kandung) — data akta harus benar, tidak boleh ada manipulasi.
  • Mengasuh tanpa izin pengasuhan resmi dari dinas sosial.

Pelanggaran bisa berujung pidana perdagangan orang dan pembatalan status adopsi.

Pertanyaan Umum

Bagaimana cara adopsi bayi yang dibuang?

Laporkan penemuan ke polisi dan Dinas Sosial, pastikan memenuhi 13 syarat calon orang tua angkat (usia 30-55, menikah ≥5 tahun, seagama, mampu ekonomi), ajukan permohonan ke Dinas Sosial, jalani penelitian sosial dan sidang PIPA, asuh minimal 6 bulan, lalu dapatkan penetapan Pengadilan Negeri dan catat di Dukcapil.

Bolehkah langsung mengasuh bayi yang ditemukan?

Tidak boleh sembarangan. Amankan bayi, bawa ke faskes, lapor polisi dan Dinas Sosial. Pengasuhan resmi butuh izin pengasuhan dari dinas sosial.

Apa syarat usia calon orang tua angkat?

Paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun, berstatus menikah paling singkat 5 tahun, dan beragama sama dengan calon anak angkat.

Berapa lama proses adopsi anak?

Berbulan-bulan hingga lebih dari setahun, termasuk masa pengasuhan minimal 6 bulan, penelitian sosial, sidang PIPA, dan sidang pengadilan.

Apa dasar hukum adopsi anak di Indonesia?

PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta Perpres No. 96 Tahun 2018 untuk pencatatan administrasinya. Adopsi sah hanya dengan penetapan pengadilan negeri.

Apakah boleh membayar untuk mengadopsi bayi?

Tidak. Ada unsur jual-beli bisa dikategorikan perdagangan anak dan berujung pidana. Semua proses resmi tidak memungut 'harga' bayi.

Bagaimana status akta kelahiran anak angkat?

Nama orang tua kandung tetap tercantum di akta; setelah penetapan pengadilan, Dukcapil membuat catatan pinggir bahwa anak telah diadopsi. Di KK, hubungan dengan kepala keluarga tercatat sebagai 'anak'. Data tidak boleh dimanipulasi.

Ke mana melapor jika menemukan bayi dibuang?

Ke kantor polisi terdekat untuk laporan resmi, fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan bayi, dan Dinas Sosial setempat sebagai penanggung jawab anak terlantar.

Sumber