◈ SakuArtis

Cara Pindah Kewarganegaraan dari WNI ke WNA: Syarat & Prosedur

Cara pindah kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA adalah dengan mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri yang membidangi urusan kewarganegaraan, setelah pemohon memenuhi syarat seperti berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah, sudah memiliki atau dijamin memperoleh kewarganegaraan negara lain, serta melengkapi dokumen resmi seperti akta kelahiran, paspor atau KTP, dan surat keterangan dari negara tujuan.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Panduan terverifikasi 2026
Kategori: Cara Waktu baca ~7 mnt
Cara Bagaimana Cara Pindah Kewarganegaraan
Ilustrasi: cara bagaimana cara pindah kewarganegaraan.Gambar via Wikimedia Commons: File:Indonesian-passport-pvc-page.jpg — Sumber: Wikimedia Commons: File:Indonesian-passport-pvc-page.jpg

Apa Itu Pindah Kewarganegaraan dan Dasar Hukumnya

Pindah kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan seseorang dari satu negara ke negara lain melalui proses hukum yang resmi. Di Indonesia, proses ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan. Bagi WNI yang ingin menjadi WNA, jalurnya adalah permohonan pelepasan kewarganegaraan, bukan sekadar pindah domisili atau tinggal lama di luar negeri. Penting dipahami bahwa Indonesia tidak mengakui dwi kewarganegaraan bagi orang dewasa, sehingga seseorang yang resmi melepas status WNI akan kehilangan seluruh hak dan kewajiban sebagai WNI, termasuk hak politik dan hak atas pelayanan publik tertentu. Karena itu keputusan ini harus dipertimbangkan secara matang, termasuk dampaknya terhadap pekerjaan, kepemilikan aset, status keluarga, dan mobilitas antarnegara. Konsultasi dengan penasihat hukum atau perwakilan RI di negara tujuan sangat dianjurkan sebelum mengajukan permohonan, agar pemohon memahami konsekuensi jangka panjangnya.

Perlu dibedakan antara pindah kewarganegaraan dan sekadar tinggal lama di luar negeri. Seseorang yang bekerja atau menetap bertahun-tahun di negara lain belum tentu berpindah kewarganegaraan; status hukumnya tetap WNI selama belum ada keputusan pelepasan. Begitu pula wacana melepas kewarganegaraan yang ramai di media sosial sering kali hanya bersifat simbolis, sedangkan proses hukumnya panjang dan berlapis. Karena itu, sebelum mengambil langkah hukum, pastikan motivasi Anda bersifat jangka panjang, misalnya rencana menetap permanen, pekerjaan, atau penyatuan keluarga di negara tujuan. Diskusikan rencana tersebut dengan keluarga, karena perubahan status satu anggota keluarga dapat memengaruhi status pasangan dan anak.

Syarat Pindah Kewarganegaraan dari WNI ke WNA

Syarat utama pindah kewarganegaraan adalah pemohon telah berusia 18 tahun atau sudah menikah, karena permohonan pelepasan kewarganegaraan hanya dapat diajukan oleh orang yang sudah dewasa menurut hukum. Pemohon juga harus sudah memperoleh kewarganegaraan negara lain atau sekurang-kurangnya memiliki jaminan tertulis dari negara tujuan bahwa ia akan menjadi warga negaranya setelah kehilangan status WNI. Ketentuan ini penting untuk mencegah seseorang menjadi tanpa kewarganegaraan, sebab Indonesia tidak akan melepas warganya tanpa kepastian status baru. Selain itu, pemohon harus menyatakan secara tertulis keinginannya untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia, tidak sedang tersangkut perkara pidana atau kewajiban hukum yang belum diselesaikan, dan tidak memiliki utang atau kewajiban finansial yang menghambat proses. Permohonan juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Bila salah satu syarat ini belum terpenuhi, berkas permohonan dapat dikembalikan untuk dilengkapi atau bahkan ditolak, sehingga memastikan seluruh syarat sejak awal akan menghemat banyak waktu.

Selain syarat usia dan kewarganegaraan baru, pemohon sebaiknya memastikan tidak ada urusan hukum yang menggantung, seperti sengketa perdata, tunggakan pajak, atau kewajiban nafkah yang belum diselesaikan. Urusan-urusan ini dapat menghambat pemeriksaan berkas dan memperpanjang proses. Bagi pemohon yang sudah menikah atau memiliki anak, penting juga memahami aturan kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran, karena anak memiliki ketentuan tersendiri dan pada usia tertentu harus memilih salah satu kewarganegaraan orang tuanya. Mengurus hal ini sejak awal mencegah komplikasi di kemudian hari, misalnya saat anak mengurus paspor atau mendaftar sekolah di negara tujuan.

Dokumen yang Harus Disiapkan

Dokumen yang umumnya diperlukan meliputi surat permohonan resmi yang ditulis dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Presiden melalui Menteri, fotokopi akta kelahiran yang disahkan oleh Kepala Perwakilan RI, fotokopi akta perkawinan atau buku nikah, akta perceraian, atau akta kematian suami atau istri bila pemohon belum berusia 18 tahun tetapi sudah menikah, serta fotokopi paspor RI atau KTP yang disahkan oleh Kepala Perwakilan RI. Dokumen kunci lainnya adalah surat keterangan dari perwakilan negara asing yang menyatakan bahwa pemohon akan menjadi warga negara asing setelah kehilangan status WNI, serta pas foto terbaru. Bagi pemohon yang tinggal di luar negeri, pengesahan dokumen oleh perwakilan RI setempat menjadi bagian penting dari berkas. Sebelum menyerahkan berkas, periksa kembali masa berlaku dokumen identitas, kesesuaian nama dan tanggal lahir di semua dokumen, dan jumlah pas foto yang diminta. Ketidakcocokan data sekecil apa pun dapat memperlambat pemeriksaan berkas, karena petugas harus memverifikasi ulang identitas pemohon sebelum meneruskan permohonan ke jenjang berikutnya.

Seluruh dokumen sebaiknya disiapkan dalam bentuk asli dan fotokopi, serta diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah bila negara tujuan memintanya dalam bahasa lain. Simpan salinan digital dari setiap dokumen di tempat yang aman, karena berkas yang hilang di tengah proses dapat memaksa pemohon mengulang pengurusan dari awal. Periksa pula kesesuaian ejaan nama, tempat dan tanggal lahir, serta status perkawinan di semua dokumen; perbedaan kecil saja dapat memicu verifikasi tambahan. Bila ada dokumen yang diterbitkan di negara lain, tanyakan kepada Perwakilan RI apakah dokumen tersebut perlu dilegalisasi atau apostille sebelum diserahkan.

Prosedur Pengajuan hingga Keputusan Presiden

Prosedur dimulai dengan pengajuan permohonan beserta lampirannya kepada Perwakilan RI di wilayah tempat tinggal pemohon. Perwakilan RI memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu maksimal 14 hari; bila lengkap, permohonan diteruskan kepada Menteri dalam waktu dua bulan. Menteri kemudian memeriksa permohonan dalam waktu 14 hari sebelum meneruskannya kepada Presiden, yang menetapkan keputusan pelepasan kewarganegaraan. Keputusan tersebut dikembalikan kepada Perwakilan RI untuk disampaikan kepada pemohon dalam waktu tujuh hari, dan nama-nama orang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Setelah keputusan terbit, pemohon wajib melaporkan perubahan statusnya dan mengembalikan paspor Indonesia ke perwakilan RI, karena paspor tersebut tidak lagi berlaku. Pemohon kemudian menerima Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagai bukti resmi. Seluruh tahapan ini berlapis dan memakan waktu berbulan-bulan, sehingga pemohon disarankan mengajukan permohonan jauh sebelum tanggal kepindahan yang direncanakan.

Selama proses berjalan, pemohon dapat menanyakan perkembangan berkas kepada Perwakilan RI tempat permohonan diajukan, tetapi perlu bersabar karena setiap jenjang memiliki batas waktu pemeriksaan sendiri. Bila berkas dinyatakan belum lengkap, segera lengkapi sesuai catatan petugas agar tidak tertunda lebih lama. Setelah Keputusan Presiden terbit, nama pemohon diumumkan dalam Berita Negara sebagai bentuk kepastian hukum bagi pihak ketiga, misalnya bank, pemberi kerja, dan instansi keimigrasian. Pengumuman ini juga menjadi penanda resmi bahwa status WNI telah berakhir, sehingga pemohon harus segera menyesuaikan dokumen keimigrasian dan administrasinya di negara tujuan.

Arah Sebaliknya: WNA Menjadi WNI dan Pencatatan di Dukcapil

Perpindahan kewarganegaraan juga bisa terjadi ke arah sebaliknya, yaitu WNA menjadi WNI melalui Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri Hukum dan HAM, setelah memenuhi ketentuan yang berlaku dan mengucapkan sumpah atau janji setia. Setelah status baru diperoleh, perubahan tersebut wajib dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Dokumen yang disiapkan antara lain fotokopi Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri, fotokopi berita acara pengucapan sumpah atau janji setia di Kantor Wilayah Kemenkumham, kutipan akta pencatatan sipil, Kartu Keluarga dan KTP-el, serta fotokopi dokumen keimigrasian. Prosedurnya meliputi pengisian formulir pelaporan, penyerahan fotokopi dokumen dengan memperlihatkan aslinya, verifikasi dan validasi petugas, pencatatan ke dalam sistem administrasi kependudukan, dan penandatanganan dokumen secara elektronik oleh kepala dinas. Layanan pencatatan perubahan status kewarganegaraan di Dukcapil umumnya selesai dalam beberapa hari kerja dan tidak dipungut biaya, dengan hasil akhir berupa catatan pinggir perubahan status pada kutipan akta pencatatan sipil.

Khusus bagi anak dari perkawinan campuran yang memiliki kewarganegaraan ganda, pencatatan di Dukcapil mengikuti pilihan yang diambil: bila memilih menjadi WNI, dokumen yang disiapkan antara lain Keputusan Menteri dan kutipan akta kelahiran beserta Kartu Keluarga; bila memilih menjadi WNA, yang disiapkan adalah surat bukti penyerahan dokumen keimigrasian dan kutipan akta kelahiran. Bila tidak memilih salah satu kewarganegaraan orang tua, anak menyiapkan izin tinggal tetap dan kutipan akta kelahiran. Prosedur pelayanannya menggunakan formulir pelaporan F-2.01 yang diisi dan ditandatangani pemohon, kemudian diverifikasi petugas, dicatat dalam sistem administrasi kependudukan, dan ditandatangani secara elektronik oleh kepala dinas.

Konsekuensi dan Pertimbangan Sebelum Memutuskan

Konsekuensi terbesar pindah kewarganegaraan adalah hilangnya status WNI beserta hak-hak yang melekat, seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilu, kemudahan tinggal dan bekerja di Indonesia tanpa izin keimigrasian, serta akses terhadap layanan publik yang diperuntukkan bagi WNI. Di sisi lain, pemohon memperoleh hak dan kewajiban penuh sebagai warga negara tujuan, termasuk kewajiban pajak, dinas militer bila berlaku, dan tunduk pada hukum negara tersebut. Bagi yang memiliki keluarga, perlu dipertimbangkan pula status kewarganegaraan pasangan dan anak, karena anak dari perkawinan campuran memiliki aturan tersendiri mengenai kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia tertentu, di mana pada akhirnya anak harus memilih salah satu kewarganegaraan orang tuanya. Pertimbangan finansial juga penting: selesaikan kewajiban pajak, pinjaman, dan urusan aset sebelum mengajukan permohonan agar tidak timbul masalah hukum di kemudian hari. Pindah kewarganegaraan adalah keputusan hukum yang sulit dibatalkan, jadi pastikan alasan kepindahan bersifat jangka panjang dan didukung rencana tinggal, pekerjaan, serta dokumen yang lengkap.

Dari sisi finansial, pindah kewarganegaraan dapat memengaruhi kewajiban pajak, kepemilikan properti, rekening bank, dan hak atas waris di Indonesia, karena beberapa aturan membedakan perlakuan antara WNI dan WNA. Karena itu, sebelum mengajukan permohonan, sebaiknya berkonsultasi dengan penasihat hukum dan konsultan pajak yang memahami hukum kedua negara. Pertimbangkan juga akses layanan kesehatan, pendidikan anak, dan jaminan sosial di negara tujuan, karena hak-hak tersebut umumnya mengikuti status kewarganegaraan atau izin tinggal yang dimiliki. Keputusan yang diambil dengan perhitungan matang akan jauh lebih ringan dijalani daripada keputusan yang didorong emosi sesaat.

Pertanyaan Umum

Bagaimana cara pindah kewarganegaraan dari WNI ke WNA?

Ajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri, setelah memenuhi syarat usia, memiliki atau dijamin memperoleh kewarganegaraan negara lain, dan melengkapi dokumen resmi.

Apa dasar hukum pindah kewarganegaraan di Indonesia?

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan.

Berapa usia minimal untuk pindah kewarganegaraan?

Minimal 18 tahun atau sudah menikah, sesuai ketentuan hukum kewarganegaraan di Indonesia.

Apakah harus sudah punya kewarganegaraan lain dulu?

Ya, pemohon harus sudah memperoleh kewarganegaraan negara tujuan atau memiliki jaminan tertulis dari negara tersebut agar tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk melepas kewarganegaraan Indonesia?

Surat permohonan, akta kelahiran, akta perkawinan bila ada, paspor atau KTP, surat keterangan dari negara tujuan, dan pas foto terbaru, dengan pengesahan Perwakilan RI.

Berapa lama proses pindah kewarganegaraan?

Prosesnya berlapis dan memakan waktu berbulan-bulan: pemeriksaan Perwakilan RI maksimal 14 hari, penerusan ke Menteri dalam dua bulan, pemeriksaan Menteri 14 hari, lalu keputusan Presiden.

Apakah Indonesia mengakui dwi kewarganegaraan bagi orang dewasa?

Tidak, Indonesia tidak mengakui dwi kewarganegaraan bagi orang dewasa; setelah resmi melepas WNI, paspor Indonesia tidak berlaku dan harus dikembalikan.

Apa yang terjadi setelah permohonan disetujui?

Nama pemohon diumumkan dalam Berita Negara, pemohon melaporkan perubahan status, mengembalikan paspor Indonesia, dan menerima Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.

Sumber