Cek Legalitas PT di AHU Online
AHU Online adalah sistem resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum RI, yang mencatat status badan hukum perusahaan. Cek legalitas PT dilakukan lewat menu "Perseroan" di situs ahu.go.id, mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Langkah-langkahnya: buka ahu.go.id, pilih menu "Perseroan" di bagian pencarian (atau klik ikon "Pencarian/Unduh Data"), masukkan nama PT yang ingin diverifikasi, selesaikan captcha. Sistem akan menampilkan data pengesahan — meliputi nomor SK Kemenkumham dan status badan hukum — jika perusahaan memang tercatat.
Informasi yang bisa diverifikasi: status pengesahan badan hukum, nomor dan tanggal SK Kemenkumham, nama notaris pendiri, serta data pengurus dan alamat perusahaan. Jika PT tidak tercantum di sistem AHU, maka PT tersebut belum memiliki status badan hukum yang sah. Untuk profil lengkap perusahaan, tersedia layanan unduh data berbayar via PNBP (Profil Terakhir Rp50.000, Profil Lengkap Rp500.000).
Cek PT Perorangan di Portal Khusus
Pengecualian penting: PT Perorangan tidak dicek di menu "Perseroan" biasa. Badan usaha ini punya portal pencarian tersendiri di ptp.ahu.go.id, karena pendaftarannya mengikuti mekanisme berbeda sejak diperkenalkan lewat UU Cipta Kerja.
Jika Anda mencari nama PT dan tidak ketemu di menu Perseroan, cek dulu apakah itu PT Perorangan sebelum menyimpulkan perusahaan tidak terdaftar. Di portal ptp.ahu.go.id, masukkan nama PT Perorangan atau NIB-nya — sistem akan menampilkan status badan hukum jika sudah terdaftar sah.
Kesalahan umum: memasukkan nama PT Perorangan ke menu Perseroan lalu menyimpulkan perusahaan itu palsu karena tidak muncul — padahal hanya salah menu. Selalu pastikan jenis badan usahanya terlebih dahulu.
Verifikasi NIB dan Izin Usaha di OSS
OSS (Online Single Submission) milik Kementerian Investasi/BKPM menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) — identitas tunggal pelaku usaha sekaligus perizinan dasar. AHU memastikan perusahaan sah secara hukum; OSS memastikan perusahaan berizin menjalankan usaha. Gunakan keduanya agar verifikasi akurat.
Pengecekan lewat fitur Pencarian NIB di halaman muka oss.go.id: masukkan nomor NIB perusahaan, atau nama badan usahanya jika nomor NIB tidak diketahui. Sistem menampilkan profil usaha beserta status perizinannya tanpa perlu login.
Informasi yang bisa diverifikasi: Nomor Induk Berusaha, status aktif NIB, kode KBLI yang terdaftar, dan jenis perizinan sesuai tingkat risiko usaha (risiko rendah cukup NIB; menengah perlu pemenuhan standar; tinggi perlu izin khusus). Perusahaan tanpa NIB berarti belum tercatat dalam sistem perizinan berusaha nasional — banyak PT sah secara akta tapi belum ber-NIB, sehingga secara teknis belum boleh beroperasi komersial penuh.
Cek Legalitas Sektoral: OJK, Komdigi, Bappebti
Untuk perusahaan di sektor tertentu, cek juga ke lembaga pengawasnya. OJK mengawasi jasa keuangan: pinjol (cek daftar LPBBTI berizin di ojk.go.id atau aplikasi OJK Mobile > Cek Legalitas Fintech, Kontak OJK 157 / WhatsApp 081-157-157-157). Sejak 10 Januari 2025, pengawasan aset kripto resmi berpindah dari Bappebti ke OJK — cek legalitas exchange kripto lewat whitelist OJK, bukan situs Bappebti.
Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital): perusahaan yang mengoperasikan aplikasi/website wajib terdaftar sebagai PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik). Cek di pse.komdigi.go.id pada menu Daftar PSE Domestik/Asing. Platform yang belum terdaftar berisiko dikenai sanksi pemutusan akses.
Bappebti masih mengawasi pelaku pasar komoditas fisik nonkripto (pialang berjangka, pedagang fisik, SRG, pasar lelang): cek di bappebti.go.id > menu Pelaku Pasar. Koperasi dicek di nik.kemenkopukm.go.id, merek dagang di pdki-indonesia.dgip.go.id.
Perusahaan Tidak Ditemukan — Apakah Ilegal?
Tidak selalu. Perusahaan yang tidak muncul di satu sistem pencarian bisa disebabkan: penulisan nama sedikit berbeda dari yang terdaftar resmi, salah menu (misalnya CV dicari di menu Perseroan, atau PT Perorangan dicari di menu Perseroan biasa), atau data belum sinkron antarsistem.
Langkah yang lebih akurat sebelum menyimpulkan ilegal: ulangi pencarian dengan variasi ejaan nama (termasuk tanpa singkatan "PT" di depan), pastikan mencari di menu yang tepat sesuai jenis badan usaha, minta salinan akta pendirian dan NIB langsung dari perusahaan, dan jika masih ragu lakukan pengecekan manual ke kantor Ditjen AHU setempat.
Dokumen yang menunjukkan legalitas lengkap: akta pendirian notaris, SK Pengesahan Kemenkumham (untuk badan hukum), NIB, izin usaha berbasis risiko sesuai KBLI, dan NPWP badan usaha. Dokumen-dokumen ini saling melengkapi, bukan saling menggantikan.
Mengapa Cek Legalitas PT Itu Penting?
Bagi konsumen dan mitra bisnis, verifikasi legalitas mengurangi risiko bekerja sama dengan entitas fiktif. Konsekuensi bertransaksi dengan perusahaan yang ternyata tidak legal cukup nyata: kontrak berpotensi tidak punya kekuatan hukum penuh, sulit menuntut ganti rugi jika terjadi wanprestasi, dan dalam kasus pinjol/investasi ilegal, dana yang sudah masuk sering tidak bisa ditarik kembali.
Dua manfaat utama: menghindari risiko penipuan — siapa pun lawan transaksi Anda (klien, supplier, investor), pastikan izin usahanya hitam di atas putih sebelum uang berpindah tangan; dan mencegah duplikasi nama — saat mendirikan anak perusahaan, cek nama memastikan nama yang disiapkan belum terdaftar.
Bagi perusahaan sendiri, status badan hukum yang sah memberi dasar hukum untuk beroperasi dan berlindung jika muncul sengketa. Mengecek legalitas bukan formalitas, melainkan langkah mitigasi risiko yang konkret.
Pertanyaan Umum
Di mana cek legalitas PT secara resmi?
Di AHU Online (ahu.go.id) lewat menu 'Perseroan' untuk status badan hukum, dan di OSS (oss.go.id) lewat Pencarian NIB untuk status izin usaha. Keduanya resmi milik pemerintah.
Bagaimana cara cek PT Perorangan?
PT Perorangan tidak dicek di menu 'Perseroan' biasa, melainkan di portal khusus ptp.ahu.go.id — masukkan nama PT atau NIB-nya.
Apa beda cek nama PT dan cek legalitas PT?
Cek nama dilakukan calon pendiri untuk memastikan nama belum dipakai; cek legalitas memverifikasi perusahaan yang sudah berdiri benar-benar terdaftar. Keduanya lewat AHU tapi tujuannya berbeda.
Apakah unduh profil perusahaan di AHU gratis?
Pencarian dasar gratis. Untuk profil lengkap berbayar via PNBP: Profil Terakhir Rp50.000 dan Profil Lengkap Rp500.000, dibayar dengan voucher yang dibeli lewat menu Simpadhu.
Perusahaan tidak muncul di AHU, apakah pasti ilegal?
Belum tentu. Bisa karena salah ejaan nama, salah menu (mis. CV dicari di menu Perseroan), atau data belum sinkron. Ulangi dengan variasi nama dan pastikan menu yang tepat.
Apa saja dokumen legalitas perusahaan yang lengkap?
Akta pendirian notaris, SK Pengesahan Kemenkumham (badan hukum), NIB dari OSS, izin usaha berbasis risiko sesuai KBLI, dan NPWP badan usaha.
Bagaimana cek legalitas pinjol atau aplikasi investasi?
Cek daftar berizin di ojk.go.id, aplikasi OJK Mobile (menu Cek Legalitas Fintech), atau hubungi Kontak OJK 157 / WhatsApp 081-157-157-157.
Di mana cek legalitas platform kripto sekarang?
Sejak 10 Januari 2025 pengawasan aset kripto berpindah dari Bappebti ke OJK — cek daftar Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital di kanal resmi OJK.