Mengenal AHU Online dan Layanannya
AHU adalah singkatan dari Administrasi Hukum Umum, sistem yang dikelola Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Melalui AHU Online di ahu.go.id, tersedia layanan pendirian dan pengesahan Perseroan Terbatas (PT), PT Perorangan, pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata lewat SABU, serta pengesahan perkumpulan dan yayasan. Layanan lainnya meliputi perubahan anggaran dasar, pembubaran, penggabungan, akuisisi, dan peleburan. Setiap layanan memiliki persyaratan dan alur yang berbeda, sehingga langkah pertama adalah memastikan bentuk badan hukum atau badan usaha yang tepat untuk kebutuhan Anda.
Penting dipahami perbedaan mendasarnya: PT dan PT Perorangan adalah badan hukum yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum, sedangkan CV adalah badan usaha yang didaftarkan kepada pemerintah pusat dan diakui dalam perizinan berusaha bila sudah terdaftar di SABU. Perkumpulan dan yayasan juga disahkan sebagai badan hukum melalui Menteri Hukum. Memilih bentuk yang tepat sejak awal menghindarkan Anda dari pengulangan proses dan biaya tambahan di kemudian hari.
Sebelum memilih bentuk usaha, pertimbangkan skala dan rencana jangka panjang Anda. PT Perorangan cocok untuk usaha mikro dan kecil milik satu orang yang ingin berbadan hukum dengan biaya ringan. PT biasa lebih cocok bila ada lebih dari satu pendiri, rencana mencari investor, atau kebutuhan struktur direksi dan komisaris. CV cocok untuk usaha bersama dengan sekutu aktif dan sekutu pasif, sedangkan yayasan dan perkumpulan cocok untuk kegiatan nirlaba. Konsultasi singkat dengan notaris sebelum mendaftar dapat menghemat waktu dan biaya, karena perubahan bentuk badan hukum di kemudian hari jauh lebih rumit daripada memilih dengan tepat sejak awal.
Cara Daftar PT Perorangan Sendiri di AHU Online
PT Perorangan adalah badan hukum yang dapat didirikan oleh satu orang pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) secara online lewat portal AHU, tanpa akta notaris, berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2021 yang lahir dari UU Cipta Kerja. Syarat pendirinya: Warga Negara Indonesia dengan KTP elektronik aktif, berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah dan cakap hukum, usaha masuk kategori mikro atau kecil, dan satu NIK hanya dapat mendirikan satu PT Perorangan dalam satu tahun buku. Siapkan juga NPWP pribadi yang sudah sinkron dengan NIK di sistem Coretax DJP, alamat email aktif, dan data usaha termasuk bidang usaha sesuai kode KBLI, modal dasar, dan modal disetor minimal 25 persen dari modal dasar.
Langkah pendaftarannya: pertama, buka ahu.go.id dan buat akun pengguna dengan NIK dan email aktif, lalu verifikasi lewat email. Kedua, pilih menu pendirian PT Perorangan dan isi Surat Pernyataan Pendirian secara elektronik, mencakup nama dan alamat perusahaan, bidang usaha sesuai KBLI, modal dasar dan modal disetor, serta data diri pendiri. Ketiga, bayar PNBP Rp50.000 lewat kode billing yang diterbitkan sistem. Keempat, ajukan permohonan dan pantau statusnya di akun AHU Online. Bila data valid, sertifikat pendirian bisa terbit dalam 1 hari kerja, dan total proses hingga NPWP badan dan NIB berkisar 3-5 hari kerja.
Saat mengisi Surat Pernyataan Pendirian PT Perorangan, perhatikan penulisan nama perusahaan, alamat, dan kode KBLI dengan saksama. Nama perusahaan harus memenuhi ketentuan penamaan dan tidak menyerupai nama perusahaan lain yang sudah terdaftar. Kode KBLI harus sesuai dengan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan, karena KBLI menentukan jenis perizinan lanjutan di OSS. Modal dasar dan modal disetor juga harus realistis dan sesuai kemampuan, karena data ini tercantum dalam sertifikat pendirian dan menjadi dasar tanggung jawab perusahaan.
Cara Daftar PT Biasa Lewat Notaris
PT biasa atau Perseroan Terbatas persekutuan modal didirikan oleh minimal dua orang atau badan hukum dan wajib memakai akta notaris. Alurnya: permohonan diajukan oleh notaris kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di ahu.go.id. Notaris lebih dulu membeli voucher pemakaian nama dan pengesahan lewat SIMPADHU, memesan nama perseroan di ahu.go.id, mengisi data perseroan, mengunggah akta pendirian, dan mencetak Surat Keputusan Menteri tentang Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas setelah disetujui. Notaris juga wajib memastikan validitas NPWP sesuai ketentuan KSWP dalam Permenkumham Nomor 13 Tahun 2020.
Biayanya jauh lebih besar daripada PT Perorangan. Kementerian menetapkan tarif PNBP Rp200.000 untuk pemesanan dan penguncian nama perseroan, serta Rp1.000.000 untuk penerbitan SK Menteri Hukum bagi perseroan dengan modal dasar standar. Di luar itu ada biaya jasa notaris untuk pembuatan akta, yang umumnya berkisar Rp5-10 juta tergantung kompleksitas. Total estimasi pengurusan lengkap PT biasa berada pada rentang Rp4-8 juta di luar sewa kantor. Setelah SK terbit, lanjutkan dengan NPWP badan di Coretax dan NIB di OSS RBA.
Untuk PT biasa, peran notaris sangat sentral: notaris menyusun akta pendirian, memeriksa legalitas para pendiri, dan memastikan anggaran dasar sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas. Biaya jasa notaris bervariasi menurut wilayah dan kompleksitas akta, sehingga mintalah rincian biaya tertulis sebelum proses dimulai. Setelah SK pengesahan terbit, notaris akan menyerahkan salinan SK dan akta; simpan dokumen ini dengan baik karena dibutuhkan untuk pembukaan rekening perusahaan, pengurusan NPWP badan, dan perizinan di OSS.
Cara Daftar CV, Perkumpulan, dan Yayasan
Pendaftaran CV kini dilakukan secara elektronik di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) Kementerian Hukum. Aturan yang berlaku saat ini adalah Permenkum 25 Tahun 2025 yang berlaku sejak 13 Oktober 2025 dan mencabut Permenkumham 17 Tahun 2018. Pendaftaran CV, termasuk akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran, hanya bisa dilakukan melalui notaris secara elektronik lewat SABU; Anda tidak bisa mendaftarkannya sendiri tanpa notaris. Siapkan akta pendirian, akta perubahan bila ada, dan bukti pendaftaran lama di Pengadilan Negeri bagi CV lama yang belum terdaftar. Notaris akan mengecek nama CV di laman AHU, menginput data, dan mengunggah dokumen pendukung beserta surat pernyataan bermeterai.
Perkumpulan berbadan hukum juga disahkan lewat AHU Online, dengan permohonan diajukan notaris kepada Menteri Hukum. Syaratnya antara lain didirikan minimal dua orang dan memiliki akta pendirian notaris berisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pengesahan perkumpulan diatur dalam Permenkumham Nomor 18 Tahun 2025, dan prosesnya meliputi pengajuan pemakaian nama, pengunggahan akta, penelitian oleh Ditjen AHU, hingga terbitnya SK Pengesahan. Yayasan mengikuti pola serupa lewat notaris dan AHU Online. Prinsipnya sama: siapkan akta notaris yang benar, ajukan lewat notaris, dan pantau statusnya di sistem.
Bagi CV lama yang didirikan sebelum 2018 dan hanya terdaftar di Pengadilan Negeri, pendaftaran ulang di SABU kini menjadi keharusan agar CV diakui dalam perizinan berusaha. Tanpa pendaftaran SABU, CV akan kesulitan mengurus NIB, mengubah akta, dan mempertahankan namanya. Prosesnya tetap lewat notaris pembuat akta atau pemegang protokolnya bila notaris lama sudah pensiun atau meninggal. Siapkan seluruh akta perubahan sejak awal, karena ketidaklengkapan dokumen adalah penyebab umum tertundanya pendaftaran CV lama.
Setelah Terdaftar: NPWP Badan dan NIB
SK atau sertifikat dari Kemenkumham saja belum cukup untuk menjalankan usaha. Langkah berikutnya adalah mendaftarkan NPWP badan lewat Coretax, yang sejak 1 Januari 2025 menjadi kanal pendaftaran NPWP badan dan tidak dipungut biaya. Setelah NPWP badan aktif, urus Nomor Induk Berusaha (NIB) lewat sistem Online Single Submission Berbasis Risiko (OSS RBA), yang juga gratis. NIB adalah identitas perizinan usaha tunggal yang menjadi syarat menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perizinan yang berlaku.
Urutan ini penting: NPWP badan yang aktif menjadi prasyarat penerbitan NIB, dan NIB menjadi dasar perizinan lanjutan seperti sertifikat standar bila bidang usaha Anda memerlukannya. Simpan seluruh dokumen terbitan, SK Kemenkumham, NPWP badan, dan NIB, dalam bentuk digital dan cetak di tempat aman. Bila ada perubahan data perseroan, perubahan anggaran dasar, atau perubahan pengurus, laporkan lewat AHU Online melalui notaris sesuai ketentuan, karena data yang tidak mutakhir dapat menghambat pengurusan perizinan berikutnya.
Setelah NIB terbit, periksa kembali data perusahaan di sistem OSS: nama, alamat, KBLI, dan status perizinan. Bila bidang usaha Anda termasuk kategori risiko menengah atau tinggi, OSS akan meminta pemenuhan sertifikat standar atau izin tambahan sebelum kegiatan usaha boleh berjalan. Jangan menjalankan kegiatan usaha yang memerlukan izin sebelum izin tersebut terbit, karena dapat berujung sanksi administratif. Catat juga kewajiban pelaporan berkala, seperti laporan kegiatan penanaman modal bila relevan, dan pembaruan data bila ada perubahan.
Tips Agar Pendaftaran Tidak Tertunda
Tips pertama, pastikan nama yang diajukan belum dipakai dan tidak bertentangan dengan ketertiban, kesusilaan, atau peraturan perundang-undangan. Pengecekan nama dilakukan di sistem AHU sebelum pengajuan, dan nama yang ditolak akan memakan waktu. Tips kedua, pastikan NIK sudah sinkron dengan NPWP di Coretax, karena sistem AHU kini terhubung langsung dengan data Ditjen Pajak dan ketidaksesuaian data menjadi penyebab umum penolakan.
Tips ketiga, gunakan email aktif dan nomor HP aktif yang Anda pantau setiap hari, karena kode billing, notifikasi perbaikan, dan status permohonan dikirim lewat kanal tersebut. Tips keempat, waspadai pihak yang meminta bayaran di luar tarif resmi; tarif PNBP PT Perorangan hanya Rp50.000, dan seluruh kanal resmi tidak memungut biaya tambahan untuk NPWP badan dan NIB. Bila ragu, hubungi kanal resmi Ditjen AHU atau konsultasikan dengan notaris terpercaya sebelum membayar jasa pihak ketiga.
Waspadai penipuan berkedok jasa pengurusan legalitas yang menjanjikan SK Kemenkumham dalam hitungan jam dengan biaya sangat murah. Ciri jasa abal-abal antara lain tidak memiliki kantor jelas, meminta pembayaran penuh di muka ke rekening pribadi, dan tidak memberikan bukti pengajuan di sistem AHU. Jasa resmi selalu memberikan bukti pendaftaran, kode billing PNBP, dan akses pemantauan status permohonan. Bila ragu, verifikasi SK yang Anda terima lewat kanal resmi Ditjen AHU sebelum menggunakannya untuk keperluan bisnis.
Pertanyaan Umum
Apa itu AHU Online Kemenkumham?
AHU Online adalah sistem Administrasi Hukum Umum milik Kementerian Hukum yang mengelola layanan badan hukum dan badan usaha, seperti pendirian PT, PT Perorangan, CV, perkumpulan, dan yayasan, melalui laman ahu.go.id.
Apakah daftar Kemenkumham bisa dilakukan sendiri tanpa notaris?
Untuk PT Perorangan bisa, karena pendiriannya memakai Surat Pernyataan Pendirian elektronik tanpa akta notaris. Untuk PT biasa, CV, perkumpulan, dan yayasan, permohonan diajukan melalui notaris lewat sistem SABH atau SABU.
Berapa biaya daftar PT Perorangan di Kemenkumham?
Biaya intinya adalah PNBP Rp50.000 per permohonan untuk sertifikat pendirian PT Perorangan. NPWP badan lewat Coretax dan NIB lewat OSS tidak dipungut biaya.
Apa syarat mendirikan PT Perorangan?
Pendiri harus WNI dengan KTP elektronik aktif, berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah dan cakap hukum, usahanya masuk kategori mikro atau kecil, dan satu NIK hanya boleh mendirikan satu PT Perorangan dalam satu tahun buku.
Berapa lama proses pendirian PT Perorangan?
Bila data valid, sertifikat pendirian dari Kemenkumham bisa terbit dalam 1 hari kerja, dan total proses hingga NPWP badan dan NIB berkisar 3-5 hari kerja.
Apa perbedaan PT Perorangan dan PT biasa?
PT Perorangan didirikan satu orang WNI pelaku UMK, tanpa akta notaris, dengan PNBP Rp50.000. PT biasa didirikan minimal dua orang atau badan hukum, wajib akta notaris, dan PNBP-nya jauh lebih besar, sekitar Rp1 juta untuk SK pengesahan plus Rp200.000 untuk pemesanan nama.
Setelah daftar di Kemenkumham, apa langkah berikutnya?
Daftarkan NPWP badan lewat Coretax, lalu urus NIB lewat OSS RBA agar usaha memiliki izin operasional resmi. Tanpa NIB, badan hukum belum bisa menjalankan kegiatan usaha secara legal.
Apakah CV juga didaftarkan di Kemenkumham?
Ya, sejak 2018 pendaftaran CV dilakukan secara elektronik di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) Kementerian Hukum, dan sejak 13 Oktober 2025 berlaku Permenkum 25 Tahun 2025. Pendaftaran CV hanya bisa dilakukan melalui notaris.