◈ SakuArtis

Cara Gross Up PPh 21 2026: Rumus TER & Contoh Hitung

<p><strong>Gross up</strong> adalah metode penghitungan <strong>PPh 21</strong> di mana perusahaan memberikan <strong>tunjangan pajak</strong> kepada karyawan senilai persis pajak yang akan dipotong, sehingga <em>take-home pay</em> karyawan tidak berkurang sama sekali. Berbeda dengan metode gross (pajak ditanggung karyawan) dan nett (pajak ditanggung perusahaan tanpa dicatat sebagai penghasilan), tunjangan pajak pada gross up masuk ke penghasilan bruto karyawan dan ikut menjadi objek pajak itu sendiri. Sejak berlakunya <strong>Tarif Efektif Rata-rata (TER)</strong> melalui PP 58/2023 dan PMK-168/2023, rumus gross up untuk pemotongan bulanan menjadi jauh lebih sederhana. Artikel ini menjelaskan rumus, contoh perhitungan, dan perbedaannya dengan metode lain.</p>

Oleh Tim Riset SakuArtis · Panduan terverifikasi 2026
Kategori: Cara Waktu baca ~7 mnt
Cara Gross Up Pph 21
Ilustrasi: cara gross up pph 21.Gambar via eva-hr.com blog illustration — Sumber: eva-hr.com blog illustration

Apa Itu Gross Up? (vs Gross dan Nett)

Dalam praktik payroll, ada tiga metode penghitungan PPh 21 karyawan. Metode gross: pajak sepenuhnya ditanggung dan dipotong dari penghasilan karyawan, sehingga take-home pay berkurang sebesar pajak terutang — metode paling umum karena sederhana dan transparan. Metode nett: perusahaan menjanjikan gaji bersih dan menanggung penuh PPh 21 sebagai beban perusahaan, tanpa menambahkannya sebagai tunjangan dalam slip gaji.

Metode gross up berada di tengah-tengah: perusahaan menambahkan tunjangan pajak ke penghasilan bruto karyawan, lalu PPh 21 dihitung dari penghasilan bruto baru tersebut sehingga nilainya sama persis dengan tunjangan yang diberikan. Hasil akhirnya, take-home pay karyawan sama seperti metode nett, namun tunjangan pajak tercatat sebagai komponen penghasilan yang dapat dibiayakan perusahaan (deductible expense).

Metode gross up sering dianggap lebih rapi dibanding nett karena tunjangan pajak dapat ditampilkan sebagai bagian dari penghasilan bruto karyawan dalam slip gaji. Namun perhitungannya lebih kompleks karena tunjangan pajak itu sendiri ikut menjadi objek PPh 21 — inilah yang membuat rumus gross up memiliki bentuk khusus.

Rumus Gross Up PPh 21 dengan TER

Sejak 1 Januari 2024, pemotongan PPh 21 masa bulanan (Januari–November) untuk pegawai tetap menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER), yang terbagi menjadi tiga kategori berdasarkan status PTKP: TER A (TK/0, TK/1, K/0), TER B (TK/2, TK/3, K/1, K/2), dan TER C (K/3), masing-masing dengan tabel tarif berjenjang sesuai rentang penghasilan bruto bulanan pada Lampiran PMK-168/2023.

Rumus gross up dengan TER adalah: Tunjangan Pajak = Penghasilan Bruto Bulanan × TER ÷ (100% − TER). Karena TER bersifat tarif tunggal untuk satu rentang penghasilan (bukan berjenjang seperti Pasal 17), penghitungan gross up dengan TER menjadi jauh lebih sederhana dibanding metode lapisan tarif lama, tanpa perlu memecah penghasilan ke beberapa lapisan tarif berbeda.

Contoh: karyawan lajang tanpa tanggungan (kategori TER A) berpenghasilan bruto Rp10.000.000 per bulan dengan tarif TER 5%. Tunjangan Pajak = Rp10.000.000 × 5% ÷ (100% − 5%) = Rp10.000.000 × 0,05 ÷ 0,95 = Rp526.316 (dibulatkan). Penghasilan bruto baru = Rp10.526.316, dan PPh 21 yang dipotong dari bruto baru tersebut sama persis dengan Rp526.316, sehingga take-home pay tetap Rp10.000.000.

Rumus Lapisan Lama untuk Rekonsiliasi Desember

Rumus tarif lapisan progresif Pasal 17 UU PPh tetap digunakan untuk penghitungan ulang PPh 21 setahun pada masa pajak Desember, sebagai rekonsiliasi atas pemotongan bulanan berbasis TER. Lapisan tarif orang pribadi sesuai UU HPP: 5% (PKP s.d. Rp60 juta), 15% (Rp60–250 juta), 25% (Rp250–500 juta), 30% (Rp500 juta–Rp5 miliar), dan 35% (di atas Rp5 miliar).

Rumus gross up tiap lapisan mengikuti pola: Tunjangan Pajak = (PKP × tarif ÷ (100% − tarif)) − konstanta lapisan. Konstanta tiap lapisan: lapisan 5% = PKP × 5/95; lapisan 15% = (PKP × 15/85) − Rp7.058.824; lapisan 25% = (PKP × 25/75) − Rp41.333.333; lapisan 30% = (PKP × 30/70) − Rp80.000.000; lapisan 35% = (PKP × 35/65) − Rp470.769.231.

Contoh: PKP setahun Rp80.000.000 (lapisan 15%). Tunjangan Pajak = (Rp80.000.000 × 15/85) − Rp7.058.824 = Rp14.117.647 − Rp7.058.824 = Rp7.058.823 per tahun. Untuk skema gross up, tunjangan pajak bulanan dihitung berdasarkan TER berjalan, sedangkan tunjangan pajak final di masa Desember disesuaikan mengikuti hasil rekonsiliasi tarif lapisan Pasal 17.

Contoh Perhitungan Gross Up Lengkap (Metode Bulanan TER)

Misalkan perusahaan ingin karyawan berstatus TK/0 menerima take-home pay Rp10.000.000 sebelum potongan lain pada masa Januari–November, dengan asumsi tarif TER A yang berlaku 2,25%. Estimasi gross up: penghasilan bruto setelah gross up = Rp10.000.000 ÷ (100% − 2,25%) = Rp10.230.179. Tunjangan pajak = Rp10.230.179 − Rp10.000.000 = Rp230.179. PPh 21 = 2,25% × Rp10.230.179 = Rp230.179. Take-home pay = Rp10.230.179 − Rp230.179 = Rp10.000.000.

Dalam praktik, sistem payroll perlu memastikan tarif TER yang digunakan sudah tepat setelah tunjangan pajak ditambahkan — jika penambahan tunjangan membuat penghasilan masuk lapisan TER berbeda, perhitungan perlu disesuaikan. Karena lapisan TER cukup banyak, perusahaan sebaiknya menggunakan sistem payroll yang sudah diperbarui atau kalkulator resmi dari DJP.

Untuk perbandingan, dengan target gaji sekitar Rp10 juta: metode gross menghasilkan take-home pay Rp9.800.000 (pajak Rp200.000 ditanggung karyawan); metode nett menghasilkan take-home pay Rp10.000.000 (pajak ditanggung perusahaan di luar gaji); metode gross up menghasilkan bruto Rp10.230.179 dengan PPh 21 Rp230.179 yang ditanggung perusahaan melalui tunjangan pajak, take-home pay tetap Rp10.000.000.

Rekonsiliasi Desember dan Kesalahan Umum

Hal yang sering terlupakan: pemotongan PPh 21 bulanan dengan TER bukan perhitungan final tahunan. Pada masa pajak terakhir (Desember), perusahaan menghitung ulang PPh 21 setahun menggunakan tarif Pasal 17 berdasarkan total penghasilan aktual, lalu mengurangkan PPh 21 yang sudah dipotong. Contoh: karyawan TK/0 bergaji bruto Rp10 juta/bulan, biaya jabatan Rp6 juta/setahun, PTKP Rp54 juta → PKP Rp60 juta → PPh 21 setahun = 5% × Rp60 juta = Rp3.000.000. Jika Jan–Nov sudah dipotong Rp200.000 × 11 = Rp2.200.000, maka potongan Desember = Rp3.000.000 − Rp2.200.000 = Rp800.000.

Kesalahan umum lainnya: ada elemen penghasilan tidak teratur (THR, bonus, uang lembur) yang tidak dihitung pajaknya, serta kesalahan menentukan status PTKP karyawan. PTKP berbeda untuk karyawan kawin, belum kawin, dan yang memiliki tanggungan (maksimal 3 orang) — kesalahan di sini merugikan karyawan atau perusahaan.

Setelah tunjangan pajak dihitung dan ditambahkan ke penghasilan bruto, perusahaan tetap perlu menerbitkan bukti potong PPh 21/26 untuk setiap karyawan melalui e-Bupot 21 di Coretax DJP. Untuk perusahaan dengan banyak karyawan, penghitungan manual per individu sangat rawan kesalahan, terutama saat membedakan kategori TER A/B/C.

Dampak Metode Gross Up pada Slip Gaji dan Biaya Perusahaan

Pada slip gaji metode gross up, tunjangan pajak muncul sebagai komponen penghasilan, lalu PPh 21 muncul sebagai potongan. Tampilan ini biasanya lebih mudah dibaca karyawan dibanding metode nett, karena nilai pajaknya terlihat jelas. HR perlu menjelaskan metode pajak sejak awal — terutama saat membuat offering letter dan kontrak kerja — agar karyawan memahami mengapa take-home pay dan total biaya perusahaan bisa berbeda antar metode.

Dari sisi biaya perusahaan, gross up dan nett sama-sama menambah beban dibanding gross, tetapi gross up mencatat tunjangan pajak sebagai penghasilan bruto karyawan yang dapat dibiayakan (deductible) dalam laporan keuangan. Perlakuan akuntansi ini menjadi alasan banyak perusahaan memilih gross up untuk level manajerial ke atas.

Karena perbedaannya cukup teknis, perusahaan sebaiknya menetapkan metode pajak dalam kebijakan payroll tertulis. Kebijakan ini membantu HR menjelaskan kepada karyawan, menghindari sengketa slip gaji, dan memastikan perlakuan pajak konsisten sepanjang tahun pajak berjalan.

Pertanyaan Umum

Apa perbedaan gross up dan nett?

Keduanya membuat take-home pay karyawan tidak berkurang, tetapi pada gross up tunjangan pajak dicatat sebagai komponen penghasilan bruto karyawan yang dapat dibiayakan perusahaan (deductible), sedangkan pada nett pajak ditanggung perusahaan di luar gaji tanpa menambah penghasilan bruto karyawan.

Apakah TER menggantikan tarif Pasal 17 sepenuhnya?

Tidak. TER digunakan untuk pemotongan PPh 21 masa bulanan Januari–November, sedangkan tarif progresif Pasal 17 tetap dipakai untuk penghitungan ulang PPh 21 setahun pada masa pajak Desember sebagai rekonsiliasi akhir tahun.

Bagaimana rumus gross up PPh 21 dengan TER?

Tunjangan Pajak = Penghasilan Bruto Bulanan × TER ÷ (100% − TER), dengan TER adalah tarif efektif rata-rata bulanan sesuai kategori A, B, atau C berdasarkan status PTKP karyawan menurut PMK-168/2023.

Kapan perusahaan sebaiknya memakai metode gross up?

Gross up cocok untuk perusahaan yang ingin menjanjikan take-home pay tetap kepada karyawan (umumnya level manajerial) sekaligus mencatat tunjangan pajak sebagai biaya yang dapat dikurangkan dalam laporan keuangan, dengan slip gaji yang transparan.

Apakah tunjangan pajak gross up ikut kena pajak?

Ya. Tunjangan pajak pada metode gross up masuk ke penghasilan bruto karyawan dan ikut menjadi objek PPh 21 — inilah alasan rumus gross up memakai pembagi (100% − tarif), agar PPh 21 yang dihitung dari bruto baru sama persis dengan tunjangan yang diberikan.

Apa itu kategori TER A, B, dan C?

Kategori TER ditentukan dari status PTKP: kategori A untuk TK/0, TK/1, K/0; kategori B untuk TK/2, TK/3, K/1, K/2; kategori C untuk K/3. Masing-masing kategori punya tabel tarif berjenjang berdasarkan rentang penghasilan bruto bulanan di Lampiran PMK-168/2023.

Berapa PTKP yang berlaku saat ini?

Berdasarkan PMK 101/PMK.010/2016, PTKP untuk wajib pajak pribadi Rp54.000.000 per tahun (Rp4.500.000 per bulan), tambahan Rp4.500.000 per tahun untuk yang kawin, dan Rp4.500.000 per tahun per tanggungan (maksimal 3 orang).

Di mana perusahaan melaporkan pemotongan PPh 21?

Perusahaan menerbitkan bukti potong PPh 21/26 melalui e-Bupot 21 di Coretax DJP dan melaporkan SPT Masa PPh 21 setiap bulan. Untuk perusahaan dengan banyak karyawan, sistem payroll terintegrasi sangat disarankan agar perhitungan TER dan rekonsiliasi Desember konsisten.

Sumber