◈ SakuArtis

Cara Hitung PPh 22 2026

Kena <strong>PPh 22</strong>? Berikut cara <strong>menghitungnya</strong> — tarif dan contoh.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Panduan terverifikasi 2026
Kategori: Cara Diperbarui 15 Oktober 2026 Waktu baca ~7 mnt
Cara cara hitung pph 22
Ilustrasi: cara cara hitung pph 22.Gambar via Pexels — Sumber: Pexels

Memahami Pajaknya

PPh 22 = pajak dipungut pihak lain! Subjek: importir!, bendahara!, BUMN!, penjual tertentu! Sifat: kredit pajak! (kurangi PPh terutang!) Pahami!

Prinsip pajak Indonesia: self assessment — kamu hitung, kamu setor, kamu lapor! DJP hanya mengawasi. NPWP = identitas pajakmu (kini NIK!). Coretax (coretaxdjp.pajak.go.id) = sistem baru — pelajari! Jangan takut pajak — takutlah pada sanksinya!

Jenis PPh: PPh 21 (karyawan!), PPh 22 (impor/bendahara!), PPh 23 (jasa/sewa!), PPh 25 (angsuran!), PPh 29 (kurang bayar!), PPh final (UMKM 0,5%!, sewa tanah 10%!). Kenali yang berlaku untukmu — salah jenis = salah hitung!

Tarif progresif PPh 21: 5% (s.d. 60 jt!), 15% (60–250 jt!), 25% (250–500 jt!), 30% (500 jt–5 M!), 35% (>5 M!). PTKP: 54 jt (TK/0!) + 4,5 jt per tanggungan! Kurang bayar lebih baik dari lebih bayar? Salah — tepat yang terbaik!

Self assessment adalah prinsip pajak Indonesia: kamu sendiri yang menghitung, menyetor, dan melaporkan pajakmu — DJP hanya mengawasi. Artinya tanggung jawab kebenaran ada di tanganmu, bukan petugas pajak. Pelajari kewajibanmu, hitung dengan teliti, dan simpan semua bukti. Jangan takut pada pajak — takutlah pada sanksinya jika kamu lalai atau sengaja tidak patuh.

NPWP kini = NIK: sejak reformasi administrasi, Nomor Induk Kependudukan 16 digit berfungsi sebagai NPWP untuk wajib pajak orang pribadi. Validasi NIK-NPWP-mu melalui Coretax agar data sinkron dan tidak ada masalah saat lapor. Bagi yang belum punya NPWP, pendaftaran kini lebih mudah dan terintegrasi. Pastikan datamu update agar tidak terkendala.

Langkah-langkah hitung PPh 22

Tarif: impor API 10%!, non-API 20%!, tidak ber-NPWP 2× lipat!, bendahara 1,5%!, BUMN 1,5%! Dasar: nilai impor (CIF!) atau harga jual! Cek terbaru!

Ikuti langkah berurutan. Siapkan: NPWP/NIK, EFIN (aktivasi sekali!), bukti potong (1721-A1!), rekap penghasilan, bukti setor. Login Coretax/DJP Online. Isi dengan teliti — salah angka = urusan panjang! Simpan bukti lapor (BPE!).

Batas waktu: SPT Tahunan Pribadi 31 Maret!, Badan 30 April!, Masa 20 bulan berikutnya! Telat = denda 100 rb (tahunan!) + bunga 2%! Jangan mepet deadline (server lemot!) — lapor dari Januari!

e-Billing: buat kode billing → bayar (bank/pos!) → dapat NTPN! Simpan NTPN = bukti bayar! Jangan bayar tanpa kode billing! Cek status di Coretax. Bayar dulu, lapor kemudian — urutannya!

Coretax adalah sistem administrasi pajak baru di coretaxdjp.pajak.go.id yang menggantikan sebagian fungsi DJP Online. Pelajari cara menggunakannya dari sekarang — aktivasi akun, pembuatan kode billing, pelaporan SPT, semuanya terintegrasi. Update datamu dan pastikan EFIN aktif. Perubahan sistem memang butuh adaptasi, tapi justru memudahkan jika sudah terbiasa.

e-Billing adalah cara membuat kode billing untuk pembayaran pajak: login ke Coretax, buat kode billing sesuai jenis pajak, bayar via bank/pos/minimarket, dan dapatkan NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) sebagai bukti. Simpan NTPN baik-baik — ini bukti sah pembayaranmu. Jangan bayar pajak tanpa kode billing karena tidak akan tercatat. Cek status pembayaran di Coretax setelahnya.

Dokumen dan Bukti

Contoh impor: CIF 100 jt! × 10% = 10 jt! Contoh bendahara: belanja 50 jt! × 1,5% = 750 rb! Ikuti! Bukti pungut = kredit pajak!

Dokumen wajib simpan 10 tahun!: SPT, bukti potong, faktur pajak, pembukuan, rekening koran. Pemeriksaan bisa mundur 5 tahun! Tanpa dokumen = koreksi sepihak! Digital boleh — asal lengkap! Rapikan dari sekarang!

Pembukuan vs pencatatan: omzet >4,8 M = wajib pembukuan! <4,8 M boleh pencatatan (sederhana!) atau NPPN (norma!). UMKM 0,5% final (s.d. 500 jt!) — manfaatkan! Pisahkan keuangan usaha dan pribadi!

Faktur pajak: PKP wajib buat! e-Faktur via Coretax! Lawan transaksi validasi! Faktur fiktif = pidana! Jangan main-main! Kredit pajak = kurangi utang pajak! Pahami!

Batas waktu jangan sampai terlewat: SPT Tahunan Pribadi 31 Maret, SPT Tahunan Badan 30 April, SPT Masa tanggal 20 bulan berikutnya, dan penyetoran tanggal 10. Telat lapor kena denda Rp100 ribu untuk SPT Tahunan plus bunga 2% per bulan. Jangan lapor mepet deadline karena server sering lambat — urus dari Januari agar tenang.

Sanksi pajak berlapis dan serius: denda keterlambatan lapor, bunga 2% per bulan atas kurang bayar, kenaikan 100% bagi yang tidak terdaftar, hingga pidana bagi yang sengaja tidak membayar atau memalsukan. Era pengampunan pajak (tax amnesty) sudah lewat — jangan berharap ada lagi. Patuh dari awal jauh lebih murah dan tenang daripada berurusan dengan sanksi.

Hindari Sanksi

Setor: e-billing!, bayar!, lapor SPT Masa!, bukti pungut untuk terpungut! Jangan hilang! Kreditkan di SPT Tahunan! Konsultasi!

Sanksi: denda telat lapor, bunga 2%/bulan, kenaikan 100% (tidak terdaftar!), pidana (sengaja tidak bayar!). Pengampunan (tax amnesty) sudah lewat — jangan harap ada lagi! Patuh = tenang!

Restitusi (lebih bayar!): bisa dikembalikan — tapi pemeriksaan dulu! Proses lama! Kompensasi ke masa berikutnya = lebih praktis! Hitung dengan tepat agar tidak lebih/kurang!

Keberatan & banding: tidak setuju ketetapan? Ajukan keberatan (3 bulan!) → banding ke Pengadilan Pajak! Bayar dulu sebagian! Konsultan pajak sangat membantu! Jangan diam saja!

Simpan dokumen perpajakan selama 10 tahun: SPT, bukti potong, faktur pajak, pembukuan, dan rekening koran. Pemeriksaan pajak bisa mundur hingga 5 tahun ke belakang — tanpa dokumen lengkap, koreksi bisa sepihak merugikanmu. Arsip digital boleh asal lengkap dan mudah diakses. Rapikan dari sekarang, jangan menunggu sampai diperiksa.

Restitusi adalah pengembalian kelebihan bayar pajak — bisa diajukan, tapi harus melalui pemeriksaan dulu sehingga prosesnya lama. Alternatif yang lebih praktis: kompensasikan kelebihan bayar ke masa pajak berikutnya. Karena itu hitunglah dengan tepat agar tidak lebih atau kurang bayar. Perencanaan pajak yang baik menghemat waktu dan tenaga.

Konsultasi Ahli

Update: aturan berubah! (UU HPP!) Cek pajak.go.id!, Kring 150200!, konsultan! Patuh = tenang!

Konsultan pajak: kapan? Omzet besar, transaksi kompleks, diperiksa, sengketa! Pilih yang berizin (brevet!)! Biaya konsultan jauh lebih murah dari sanksi! Jangan percaya jasa yang janji bebas pajak!

Kring Pajak 150200 = gratis! Tanya apa saja! Helpdesk KPP! Webinar DJP gratis! Manfaatkan! Petugas pajak melayani — jangan takut bertanya! Bertanya = gratis, salah = mahal!

Update aturan: pajak berubah terus (UU HPP!)! Ikuti info resmi DJP! Jangan andalkan info lama! Coretax = perubahan besar — pelajari! Patuh pajak = kontribusi bangsa!

Kring Pajak 150200 adalah layanan konsultasi gratis dari DJP — manfaatkan untuk bertanya apa pun soal pajak. Ada juga helpdesk di setiap KPP dan webinar gratis yang rutin diadakan. Petugas pajak bertugas melayani, jadi jangan takut bertanya. Ingat: bertanya itu gratis, tapi salah hitung pajak bisa mahal akibat sanksi.

Keberatan dan banding adalah hakmu jika tidak setuju dengan ketetapan pajak: ajukan keberatan ke DJP dalam 3 bulan, dan jika masih tidak puas, banding ke Pengadilan Pajak. Bayar dulu sebagian yang disetujui sambil berproses. Konsultan pajak sangat membantu dalam sengketa — jangan hadapi sendirian jika nominalnya besar. Jangan diam saja jika merasa ketetapan tidak adil.

Pertanyaan Umum

Apa itu PPh 22?

Pajak dipungut pihak lain — kredit pajak. Kamu sendiri menghitung, menyetor, dan melaporkan — DJP hanya mengawasi. Ya — NIK 16 digit kini berfungsi sebagai NPWP orang pribadi.

Berapa tarif impor?

API 10%, non-API 20%; non-NPWP 2x. Sistem administrasi pajak baru di coretaxdjp.pajak.go.id — pelajari dari sekarang. Buat kode billing di Coretax, bayar, simpan NTPN sebagai bukti.

Berapa tarif bendahara?

1,5% dari harga belanja. SPT Tahunan 31 Maret; SPT Masa tanggal 20; setor tanggal 10. Denda, bunga 2%/bulan, kenaikan 100%, hingga pidana.

Bagaimana contoh hitung?

CIF 100jt × 10% = 10jt. Simpan 10 tahun: SPT, bukti potong, faktur pajak, dan pembukuan. Bisa diajukan (tapi lama), atau kompensasi ke masa berikutnya.

Apakah bisa dikreditkan?

Ya — kurangi PPh terutang di SPT Tahunan. Ya — Kring Pajak 150200 gratis, plus helpdesk KPP dan webinar. Ajukan keberatan dalam 3 bulan, lalu banding ke Pengadilan Pajak.

Bagaimana setor?

e-Billing, bayar, lapor SPT Masa. Denda Rp100 ribu untuk SPT Tahunan plus bunga 2% per bulan. Patuh dari awal jauh lebih murah daripada terkena sanksi.

Di mana cek aturan?

pajak.go.id atau Kring 150200. Bisa — ajukan pembetulan SPT sesegera mungkin. Sangat membantu untuk sengketa atau transaksi kompleks.

Apakah perlu konsultan?

Disarankan untuk transaksi besar/kompleks. Pilih konsultan berizin (brevet) untuk kasus kompleks atau sengketa. Gratis via Kring 150200 — manfaatkan sebelum salah langkah.

Sumber