Dasar Aturan THR 2026
Pembayaran THR Keagamaan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6 Tahun 2016. Poin-poin pentingnya:
1. Semua pekerja dengan masa kerja minimal 1 bulan secara terus-menerus berhak atas THR, baik karyawan tetap (PKWTT), kontrak (PKWT), maupun harian lepas. 2. THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari (H-7) sebelum Hari Raya Keagamaan. Untuk Idul Fitri 1447 H yang diperkirakan jatuh 20-21 Maret 2026, batas akhirnya sekitar 11-13 Maret 2026. 3. THR wajib dibayar penuh dan sekaligus, tidak boleh dicicil dengan alasan apa pun. 4. THR dibayarkan sesuai agama masing-masing pekerja: menjelang Idul Fitri bagi Muslim, menjelang Natal bagi yang merayakan Natal.
Perusahaan yang terlambat membayar dikenai denda 5% dari total THR yang harus dibayar, di samping sanksi administratif mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan kegiatan usaha.
Rumus THR Masa Kerja 12 Bulan atau Lebih
Untuk pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih, rumusnya sederhana:
THR = 1 bulan upah penuh.
Satu bulan upah adalah gaji bulanan yang menjadi dasar perhitungan, yaitu upah pokok ditambah tunjangan tetap. Tunjangan tidak tetap seperti uang makan atau transport harian umumnya tidak dihitung, kecuali diatur berbeda dalam perjanjian kerja. Untuk pekerja dengan penghasilan tidak tetap, dipakai rata-rata penghasilan 12 bulan terakhir.
Contoh: karyawan tetap dengan gaji pokok Rp5.000.000 plus tunjangan tetap Rp1.000.000, maka THR-nya = Rp6.000.000.
Rumus THR Prorata: Masa Kerja Kurang dari 12 Bulan
Pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan tetapi minimal 1 bulan berhak atas THR proporsional. Rumusnya (Permenaker 6/2016 Pasal 3 ayat 1):
THR = (Masa kerja dalam bulan ÷ 12) × 1 bulan upah.
Contoh 1: karyawan baru bekerja 6 bulan dengan gaji Rp5.000.000, maka THR = (6/12) × Rp5.000.000 = Rp2.500.000. Contoh 2: karyawan kontrak 3 bulan dengan gaji Rp4.000.000, maka THR = (3/12) × Rp4.000.000 = Rp1.000.000.
Ketentuan ini berlaku sama untuk karyawan kontrak (PKWT) maupun tetap (PKWTT). Karyawan kontrak yang masa kontraknya berakhir sebelum hari raya tidak wajib dibayarkan THR oleh perusahaan tersebut.
Rumus THR Karyawan Harian Lepas
Untuk pekerja harian lepas (freelance harian), perhitungannya memakai jumlah hari kerja dalam setahun:
THR = (Jumlah hari kerja ÷ 365) × gaji bulanan.
Contoh: pekerja harian yang bekerja 200 hari dalam setahun dengan rata-rata penghasilan bulanan Rp3.000.000, maka THR = (200/365) × Rp3.000.000 = ±Rp1.643.800. Status magang umumnya belum berhak atas THR kecuali kebijakan perusahaan mengatur lain.
Pajak THR (PPh 21)
THR termasuk objek PPh Pasal 21 dan dihitung memakai skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023. Pajak dihitung dari total penghasilan bulan saat THR dibayarkan (gaji + THR).
Contoh: gaji Rp5.000.000 + THR prorata Rp2.500.000 = total Rp7.500.000. Dengan status TK/0 dan tarif TER 2%, maka PPh 21 = 2% × Rp7.500.000 = Rp150.000, sehingga THR bersih yang diterima = Rp2.500.000 − Rp150.000 = Rp2.350.000.
Jika THR Tidak Dibayarkan: Sanksi dan Cara Melapor
1. Denda 5% dari total THR bagi perusahaan yang terlambat, dan perusahaan tetap wajib membayar utang THR-nya. 2. Sanksi administratif bertingkat: teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.
Langkah yang bisa ditempuh pekerja: 1. Komunikasikan dulu dengan HRD/manajemen dan minta penjelasan tertulis. 2. Laporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. 3. Manfaatkan posko pengaduan THR yang dibuka Kemnaker menjelang hari raya, atau laporkan lewat kanal resmi kemnaker.go.id dan posko.thr.go.id.
Pertanyaan Umum
Siapa saja yang berhak menerima THR?
Semua pekerja dengan masa kerja minimal 1 bulan terus-menerus: karyawan tetap (PKWTT), kontrak (PKWT), harian lepas, bahkan yang sedang cuti atau baru resign/PHK (asal memenuhi syarat 1 bulan di tahun berjalan). Pekerja magang umumnya belum berhak kecuali kebijakan perusahaan mengatur lain.
Bagaimana rumus hitung THR untuk masa kerja kurang dari setahun?
THR = (masa kerja dalam bulan ÷ 12) × 1 bulan upah. Contoh: kerja 6 bulan dengan gaji Rp6 juta, maka THR = (6/12) × Rp6.000.000 = Rp3.000.000.
Kapan THR 2026 paling lambat cair?
Paling lambat H-7 sebelum Hari Raya. Dengan Idul Fitri 1447 H diperkirakan 20-21 Maret 2026, batas akhirnya sekitar 11-13 Maret 2026. Banyak perusahaan mencairkan lebih awal, sekitar H-14.
Apakah karyawan kontrak baru 1 bulan dapat THR?
Ya. Karyawan kontrak (PKWT) maupun tetap (PKWTT) dengan masa kerja minimal 1 bulan berhak atas THR, dihitung secara proporsional (prorata).
Apakah THR kena pajak?
Ya, THR adalah objek PPh 21 dengan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) per PP 58/2023, dihitung dari total penghasilan bulan pembayaran (gaji + THR).
Apakah THR boleh dicicil perusahaan?
Tidak boleh. THR wajib dibayar penuh dan sekaligus. Keterlambatan dikenai denda 5% dari total THR plus sanksi administratif.
Bagaimana cara lapor jika perusahaan tidak membayar THR?
Komunikasikan dulu dengan HRD, lalu laporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat atau posko pengaduan THR Kemnaker lewat kemnaker.go.id / posko.thr.go.id.
Apakah pekerja harian lepas dapat THR?
Ya, dengan rumus (jumlah hari kerja ÷ 365) × gaji bulanan. Contoh: 200 hari kerja setahun dengan gaji bulanan Rp3 juta menghasilkan THR ±Rp1,64 juta.