Menagih Boleh, Caranya Diatur Hukum
Setiap orang berhak menagih piutangnya, baik perorangan maupun lewat debt collector. Namun hukum Indonesia menegaskan: menagih boleh, caranya tidak boleh melanggar hukum. Praktik seperti mengancam, meneror lewat telepon/chat, menyebar data pribadi debitur agar dipermalukan, mendatangi tempat kerja untuk mempermalukan, atau menyita barang secara paksa sudah melewati batas yang diizinkan.
Peraturan OJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 62) secara tegas melarang pelaku usaha jasa keuangan — termasuk penyelenggara pinjol dan pihak yang mereka tunjuk — melakukan penagihan dengan kekerasan, ancaman, atau tindakan yang mempermalukan konsumen di muka umum. Aturan serupa juga ditegaskan dalam POJK No. 40 Tahun 2024 untuk layanan pinjol. Artinya, teror penagihan adalah pelanggaran regulasi, bukan sekadar etika buruk.
Pasal Pidana yang Menjerat Penagih Kasar
Dari sisi pidana, penagih yang kasar bisa dijerat beberapa pasal. Pasal 368 KUHP: pemerasan — memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang atau menghapus piutang — ancaman penjara maksimal 9 tahun. Pasal 335 KUHP: perbuatan tidak menyenangkan seperti ancaman atau intimidasi. Dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang berlaku efektif sejak awal 2026, pemerasan diatur dalam Pasal 482 dan pengancaman dalam Pasal 483 — termasuk yang dilakukan lewat sarana elektronik seperti chat atau telepon.
Bila penagihan disertai pengambilan barang paksa dengan kekerasan, bisa dijerat Pasal 365 KUHP (pencurian dengan kekerasan, maksimal 9 tahun). Selain itu, SE Kapolri No. 2 Tahun 2023 menginstruksikan kepolisian menindak tegas debt collector yang melakukan kekerasan atau ancaman. Perusahaan pembiayaan yang mempekerjakan penagih liar juga bisa dimintai pertanggungjawaban.
Larangan Sita Sepihak dan Syarat Debt Collector Resmi
Soal penyitaan, aturannya jelas: kreditur tidak boleh menyita atau menarik barang jaminan secara sepihak. Berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, penarikan kendaraan bermotor oleh leasing/debt collector harus melalui putusan pengadilan. Penyitaan sepihak di jalan adalah ilegal — debitur berhak menolak dan melapor ke polisi.
Debt collector yang resmi juga wajib memiliki surat tugas dari lembaga keuangan dan sertifikasi profesi penagihan. Bila penagih tidak bisa menunjukkan keduanya, debitur boleh mengabaikan kedatangannya. Menghubungi pihak ketiga (keluarga, atasan) tanpa izin debitur, atau mengumumkan daftar debitur macet ke publik, juga termasuk pelanggaran.
Cara Menghadapi dan Melaporkan Penagih Kasar
Jangan panik bila didatangi debt collector. 1) Terima kedatangannya dengan baik dan jangan menghindar. 2) Minta identitas, surat tugas resmi, dan sertifikasi penagihannya — bila tidak ada, abaikan. 3) Jelaskan kondisi keuangan dengan jujur, sopan, dan tenang; ajukan penjadwalan ulang bila perlu.
4) Simpan semua bukti teror: screenshot chat ancaman, rekaman telepon, atau foto. 5) Laporkan ke kepolisian terdekat bila ada kekerasan/ancaman, dan adukan ke OJK (kontak 157) bila pelakunya lembaga jasa keuangan atau pinjol berizin. 6) Jangan pernah menyerahkan barang jaminan di bawah tekanan tanpa proses hukum yang sah.
Kewajiban Debitur dan Penyelesaian yang Benar
Di sisi lain, debitur tetap berkewajiban membayar utangnya. Cara terbaik menghindari masalah adalah komunikasi: hubungi kreditur sebelum jatuh tempo bila kesulitan membayar, minta restrukturisasi atau penjadwalan ulang, dan catat setiap pembayaran. Itikad baik membayar — sekecil apa pun — memperkuat posisi hukum Anda bila sengketa berlanjut.
Bila sengketa tidak selesai, jalur yang benar adalah pengadilan, bukan kekerasan jalanan — baik oleh penagih maupun debitur. Artikel ini bersifat informatif dan bukan nasihat hukum; konsultasikan kasus spesifik ke advokat atau LBH terdekat.
Pertanyaan Umum
Apakah menagih hutang dengan cara kasar melanggar hukum?
Menagih utang itu legal, tetapi caranya harus sesuai hukum. Penagihan dengan kekerasan, ancaman, teror, atau mempermalukan debitur adalah pelanggaran hukum dan bisa dipidana.
Pasal apa yang menjerat penagih hutang yang kasar?
Bisa dijerat Pasal 368 KUHP (pemerasan, ancaman penjara maksimal 9 tahun), Pasal 335 KUHP (perbuatan tidak menyenangkan), serta Pasal 482–483 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru) tentang pemerasan dan pengancaman, termasuk yang dilakukan lewat chat/telepon.
Bolehkah debt collector menyita barang secara paksa?
Tidak boleh. Penarikan kendaraan atau barang jaminan harus melalui putusan pengadilan sesuai Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan UU Jaminan Fidusia. Penyitaan sepihak adalah ilegal.
Bagaimana aturan OJK soal penagihan pinjol?
Ya. POJK No. 22 Tahun 2023 Pasal 62 melarang pelaku usaha jasa keuangan dan pihak yang ditunjuk menagih dengan kekerasan, ancaman, atau tindakan yang mempermalukan konsumen di muka umum.
Bagaimana cara menghadapi debt collector yang meneror?
Minta identitas, surat tugas, dan sertifikasi profesi penagihan (SP3). Bila tidak bisa menunjukkan, abaikan. Simpan bukti teror/ancaman (screenshot, rekaman), lalu laporkan ke polisi dan OJK.
Ke mana melapor bila diteror debt collector?
Laporkan ke kepolisian terdekat dengan membawa bukti, dan adukan ke OJK bila pelakunya lembaga jasa keuangan atau pinjol legal.
Bolehkah debt collector menghubungi keluarga atau menyebar data debitur?
Tidak boleh. Menghubungi pihak ketiga (keluarga, atasan, rekan kerja) untuk mempermalukan debitur, menyebar data pribadi, atau mengumumkan daftar debitur macet ke publik adalah pelanggaran.
Apakah debt collector wajib punya sertifikasi?
Ya. Perusahaan pembiayaan wajib memastikan debt collector yang dipekerjakan memiliki sertifikasi resmi sesuai ketentuan OJK.