◈ SakuArtis

Cara Membuat Akta Kematian yang Sudah Lama Meninggal

Akta kematian tetap bisa diurus meski peristiwa terjadi puluhan tahun lalu. Simak syarat dokumen, peran SPTJM dan penetapan pengadilan, serta alur pengurusannya di Dukcapil — gratis.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Panduan terverifikasi 2026
Kategori: Cara Waktu baca ~7 mnt
Cara Membuat Akta Kematian Yang Sudah Lama
Ilustrasi: cara membuat akta kematian yang sudah lama.Gambar via Wikimedia Commons — Indonesian Birth Certificate Issued in 1996.jpg (Public domain) — Sumber: Wikimedia Commons — Indonesian Birth Certificate Issued in 1996.jpg (Public domain)

Bisakah Akta Kematian Diurus Setelah Bertahun-tahun?

Ya, bisa. Menurut Armansyah, Wakil Ketua Tim Teknis Bidang Fasilitasi Pencatatan Kelahiran dan Kematian Ditjen Dukcapil Kemendagri, pencatatan kematian tetap dapat diajukan meski peristiwa terjadi lebih dari 10 tahun lalu, selama ketentuan yang berlaku terpenuhi dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kondisi data kependudukan almarhum menentukan mekanisme yang harus ditempuh. Jika data masih dapat diverifikasi di database, pencatatan bisa dilakukan dengan dokumen pendukung biasa. Jika data sudah tidak ditemukan dalam database, keluarga wajib memperoleh penetapan pengadilan terlebih dahulu sebagai dasar hukum pencatatan (Pasal 65 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019).

Akta kematian sendiri adalah bukti sah berupa akta otentik yang diterbitkan Dukcapil. Manfaatnya vital: syarat pembagian waris dan balik nama tanah, pengurusan pensiun, klaim asuransi dan perbankan, penetapan status janda/duda, serta validasi data kependudukan nasional.

Akta kematian adalah dokumen resmi yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai bukti hukum bahwa seseorang telah meninggal dunia. Dokumen ini dibutuhkan untuk berbagai keperluan: mengurus ahli waris, mencairkan asuransi atau dana pensiun, menutup rekening bank, hingga mengurus balik nama aset. Masalahnya, banyak keluarga yang baru menyadari pentingnya akta kematian bertahun-tahun setelah peristiwa terjadi — padahal idealnya dilaporkan dalam waktu 30 hari sejak kematian.

Syarat Dokumen yang Harus Disiapkan

Langkah awal adalah mengumpulkan dokumen yang membuktikan identitas dan peristiwa kematian. Menurut Dukcapil Rembang dan Pemprov DKI Jakarta, syarat utamanya:

1. Formulir F-2.01 (pelaporan pencatatan sipil) dari desa/kelurahan setempat.

2. KK atau KTP almarhum apabila masih tersedia. Jika sudah tidak ada, gunakan identitas alternatif: buku nikah, akta perkawinan, ijazah, atau paspor.

3. Surat keterangan kematian: dari rumah sakit/puskesmas/dokter jika meninggal di fasilitas kesehatan; SPTJM kebenaran data kematian jika meninggal di rumah; surat keterangan dari lurah; atau surat keterangan kepolisian jika identitas jenazah tidak jelas.

4. KTP pelapor dan KTP 2 orang saksi. Pelapor tidak harus anak kandung — bisa anggota keluarga lain atau ketua RT dengan surat kuasa bermaterai.

Semua dokumen pendukung untuk kasus lama harus diperkuat dengan SPTJM kebenaran data kematian sebagai bukti keabsahan informasi.

Untuk kematian yang sudah lama terjadi, prosesnya memang sedikit lebih rumit karena data mungkin belum tercatat di sistem. Anda perlu menyiapkan dokumen pendukung seperti surat keterangan kematian dari rumah sakit atau kelurahan (jika masih ada), KTP dan KK almarhum, KTP pelapor, serta surat keterangan dari RT/RW dan kelurahan yang menerangkan peristiwa kematian tersebut. Jika dokumen pendukung tidak lengkap, biasanya diperlukan surat pernyataan bermeterai dari ahli waris atau saksi.

Kasus Khusus: Data Sudah Tidak Ada di Database

Untuk kematian yang terjadi puluhan tahun lalu, sering kali KK dan KTP almarhum sudah tidak ada dan datanya tidak tercatat dalam sistem kependudukan. Untuk kondisi ini ada ketentuan khusus.

Berdasarkan Pasal 65 Permendagri 108/2019, pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan. Namun proses ini juga bisa dilakukan tanpa melalui pengadilan asalkan terdapat dokumen pendukung yang sah (buku nikah, KK/KTP lama, ijazah, paspor) yang diperkuat SPTJM.

Petugas Dukcapil tetap melakukan verifikasi terhadap data dan keterangan yang disampaikan pelapor. Jika verifikasi lolos dengan dokumen pendukung, akta bisa diterbitkan tanpa ke pengadilan. Jika tidak, keluarga wajib mengajukan penetapan pengadilan tentang kematian terlebih dahulu, dan salinannya dipakai sebagai dasar hukum pencatatan.

Catatan khusus: untuk orang hilang yang jenazahnya tidak ditemukan, wajib melampirkan salinan penetapan pengadilan tentang kematian orang hilang; untuk WNI yang meninggal di luar negeri, lampirkan surat keterangan kematian dari Perwakilan RI.

Jika surat keterangan kematian dari rumah sakit atau kelurahan sudah tidak ada karena kejadiannya sudah lama, mintalah surat keterangan dari kelurahan setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar telah meninggal dunia pada waktu dan tempat tertentu, dilengkapi keterangan dua orang saksi. Surat dari kelurahan ini menjadi dokumen pengganti yang sah untuk pengajuan ke Dukcapil.

Alur Pengurusan Langkah per Langkah

1. Minta surat pengantar RT/RW. Datang ke ketua RT setempat, lalu minta pengesahan RW.

2. Urus surat keterangan kematian di kelurahan. Bawa berkas persyaratan yang sudah ditandatangani RT/RW ke kantor kelurahan. Petugas memeriksa keabsahan dokumen, memproses data, dan lurah menandatangani surat keterangan kematian (kini banyak yang tanda tangan elektronik).

3. Daftar pencatatan ke Dukcapil via desa/kelurahan. Bawa seluruh berkas termasuk surat keterangan kematian dari kelurahan. Pendaftaran dan pencetakan akta kematian kini bisa dilakukan langsung di desa/kelurahan — tidak perlu ke kantor Dukcapil kabupaten/kota.

4. Verifikasi petugas. Petugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas; jika belum lengkap, berkas dikembalikan untuk dilengkapi.

5. Terima akta kematian. Jika berkas lengkap dan terverifikasi, akta kematian diterbitkan. Seluruh proses gratis, tidak dipungut biaya.

Setelah akta kematian terbit, segera urus pembaruan Kartu Keluarga untuk menghapus data almarhum dari KK. KK yang sudah diperbarui ini nantinya dibutuhkan untuk pengurusan ahli waris, balik nama sertifikat, dan pencairan dana.

Tips agar Pengurusan Lancar

Kumpulkan dokumen pendukung sebanyak mungkin sebelum datang — semakin lengkap bukti identitas almarhum (ijazah lama, buku nikah, foto KK lama), semakin kecil kemungkinan harus ke pengadilan. Minta bantuan RT/RW dan lurah setempat karena mereka mengenal riwayat warga dan bisa memperkuat keterangan.

Datang di pagi hari pada jam kerja dengan membawa dokumen asli dan fotokopi. Jika pengurusan diwakilkan, siapkan surat kuasa bermaterai beserta fotokopi KTP penerima kuasa. Pastikan seluruh data yang dilaporkan sesuai fakta — ketidaksesuaian data memperpanjang verifikasi.

Terakhir, tolak calo. Semua layanan administrasi kependudukan gratis; jika ada pungutan, laporkan ke kanal pengaduan resmi kelurahan atau Dukcapil setempat.

Setelah semua berkas lengkap, datang ke Dinas Dukcapil sesuai domisili almarhum untuk mengajukan permohonan penerbitan akta kematian. Petugas akan memverifikasi dokumen dan mencatat peristiwa kematian tersebut ke dalam register. Proses penerbitan umumnya gratis dan memakan waktu beberapa hari kerja. Akta kematian yang sudah terbit sebaiknya segera difotokopi dan dilegalisir beberapa rangkap untuk keperluan administrasi ahli waris.

Pertanyaan Umum

Apakah akta kematian bisa diurus jika orangnya sudah meninggal puluhan tahun lalu?

Bisa. Pencatatan kematian tetap dapat diajukan meski peristiwa terjadi lebih dari 10 tahun lalu, menurut penjelasan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Mekanismenya tergantung kondisi data: jika data masih terverifikasi, cukup dengan dokumen pendukung; jika data sudah tidak ada di database, diperlukan penetapan pengadilan.

Berapa biaya mengurus akta kematian?

Gratis. Seluruh proses pembuatan akta kematian dan dokumen kependudukan lainnya tidak dipungut biaya. Jika ada yang meminta bayaran, itu pungli dan bisa dilaporkan.

Siapa yang boleh melaporkan kematian?

Tidak harus anak kandung atau ahli waris. Pelaporan bisa dilakukan anggota keluarga lain, bahkan ketua RT dengan melampirkan surat kuasa bermaterai. Pelapor harus berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah.

Apa itu SPTJM dan kapan dibutuhkan?

SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) adalah pernyataan tanggung jawab atas kebenaran data kematian. Dibutuhkan jika peristiwa kematian terjadi di rumah (tanpa surat keterangan rumah sakit) atau jika kematian sudah lebih dari 10 tahun dan dokumen pendukung terbatas.

Bagaimana jika KTP dan KK almarhum sudah tidak ada?

Gunakan identitas alternatif seperti buku nikah, akta perkawinan, ijazah, atau paspor, diperkuat dengan SPTJM kebenaran data kematian. Jika data sudah tidak ditemukan sama sekali di database kependudukan, keluarga wajib mengajukan penetapan pengadilan tentang kematian.

Kapan penetapan pengadilan diperlukan?

Diperlukan jika data kependudukan almarhum sudah tidak ditemukan dalam database (diatur Pasal 65 Permendagri 108/2019), atau jika yang meninggal tidak jelas keberadaannya karena hilang dan jenazah tidak ditemukan. Salinan penetapan pengadilan menjadi dasar hukum bagi Dukcapil untuk mencatat.

Di mana akta kematian diurus?

Pendaftaran bisa dilakukan di desa atau kelurahan setempat — tidak perlu datang ke kantor Dukcapil kabupaten/kota karena pendaftaran dan pencetakan kini bisa dilakukan di desa/kelurahan. Untuk Jakarta, tersedia loket Dukcapil kelurahan, kecamatan, dan suku dinas kota.

Untuk apa akta kematian dibutuhkan?

Akta kematian dibutuhkan untuk pengurusan warisan dan balik nama sertifikat tanah, klaim pensiun dan asuransi, penutupan rekening bank, penetapan status janda/duda untuk menikah lagi, serta pembaruan data kependudukan keluarga.

Sumber