Fakta dasar: tidak ada pembuatan kode billing lewat WA
Kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan sistem DJP untuk pembayaran pajak, yang terdiri dari 15 digit angka dan memuat informasi jenis pajak, masa pajak, dan jumlah yang harus dibayar. Kode ini hanya bisa diterbitkan lewat sistem resmi DJP, yaitu Coretax DJP dan DJP Online e-Billing, setelah wajib pajak login dengan akunnya yang terverifikasi.
DJP memang memiliki layanan informasi lewat WhatsApp dan media sosial, tetapi layanan tersebut hanya untuk menyampaikan informasi umum dan menjawab pertanyaan, bukan untuk menerbitkan kode billing atas nama wajib pajak. Pihak yang menawarkan pembuatan kode billing lewat WA dan meminta data pribadi atau pembayaran di muka sangat mungkin adalah penipu yang memanfaatkan ketidaktahuan wajib pajak.
Modus penipuan yang sering terjadi adalah pelaku mengaku sebagai petugas pajak, menawarkan bantuan membuat kode billing dengan cepat, lalu meminta nomor NPWP, kata sandi, atau kode OTP wajib pajak, atau meminta transfer ke rekening pribadi. Data dan dana yang diberikan kepada penipu bisa disalahgunakan untuk mengakses akun pajak korban atau mencuri uangnya.
Mengenal sistem Coretax DJP
Coretax DJP adalah sistem administrasi perpajakan terbaru yang menggantikan sebagian fungsi DJP Online, dan bisa diakses di coretaxdjp.pajak.go.id. Wajib pajak login dengan NPWP atau NIK, kata sandi, dan kode captcha, lalu mengakses menu pembayaran untuk membuat kode billing.
Di dalam Coretax, wajib pajak memilih jenis pajak yang akan dibayar, mengisi Surat Setoran Elektronik atau SSE dengan kode akun pajak dan kode jenis setoran yang sesuai, mengisi masa dan tahun pajak, serta nominal yang akan dibayar, lalu menyimpan dan menerbitkan kode billing. Kode billing yang terbit bisa langsung dibayar lewat bank persepsi, ATM, mobile banking, atau dompet digital yang bekerja sama dengan DJP.
Setelah pembayaran berhasil, wajib pajak akan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara sebagai bukti pembayaran yang sah. Simpan bukti ini dengan baik, karena ia dibutuhkan untuk pelaporan SPT dan keperluan administrasi perpajakan lainnya.
Langkah membuat kode billing di Coretax
Langkah pertama adalah login ke Coretax DJP di coretaxdjp.pajak.go.id dengan NPWP atau NIK dan kata sandi Anda, lalu lengkapi kode captcha yang tampil. Pastikan Anda mengakses situs resmi dengan alamat yang benar dan koneksi yang aman, dan jangan login lewat tautan yang dikirim lewat WhatsApp atau SMS dari nomor yang tidak dikenal.
Langkah kedua adalah masuk ke menu pembayaran atau e-Billing, lalu pilih opsi untuk membuat kode billing baru. Isi SSE dengan data yang benar: pilih jenis pajak, misalnya PPh Pasal 21 dengan kode akun pajak 411121 dan kode jenis setoran 100, atau PPh Pasal 23 dengan kode akun pajak 411124, atau PPN dalam negeri dengan kode akun pajak 411211, sesuai dengan jenis pajak yang Anda bayar.
Langkah ketiga adalah mengisi masa pajak, tahun pajak, dan nominal yang akan dibayar, lalu memeriksa kembali seluruh data sebelum menyimpan. Setelah data tersimpan, klik opsi untuk menerbitkan kode billing, dan catat atau unduh kode billing 15 digit yang terbit. Langkah keempat adalah membayar kode billing tersebut sebelum masa berlakunya habis.
Masa berlaku kode billing dan cara membayar
Kode billing yang diterbitkan lewat Coretax berlaku selama 7 hari kalender sejak diterbitkan, sehingga wajib pajak harus membayarnya dalam jangka waktu tersebut. Bila masa berlaku habis sebelum dibayar, kode billing tersebut tidak bisa lagi dipakai dan wajib pajak harus membuat kode billing baru dengan data yang sama.
Pembayaran bisa dilakukan lewat teller bank persepsi, ATM, mobile banking, internet banking, atau dompet digital yang bekerja sama dengan DJP, dengan memasukkan kode billing 15 digit yang sudah diterbitkan. Setelah pembayaran berhasil, sistem akan menerbitkan Bukti Penerimaan Negara yang bisa diunduh dari Coretax.
Perlu dicatat bahwa panduan lama untuk DJP Online menyebutkan masa berlaku 30 hari, tetapi panduan Coretax yang terbaru menetapkan 7 hari kalender. Selalu ikuti masa berlaku yang tertera pada kode billing Anda, karena itulah yang berlaku untuk pembayaran Anda.
Mengenali penipuan yang mengatasnamakan DJP
Ciri penipuan yang mengatasnamakan DJP antara lain: menghubungi lewat nomor WhatsApp pribadi yang tidak terdaftar sebagai kanal resmi DJP, meminta kata sandi, kode OTP, atau data pribadi yang sensitif, meminta transfer ke rekening pribadi atas nama perorangan, dan menekan korban dengan ancaman denda atau pemblokiran bila tidak segera membayar.
DJP tidak pernah meminta kata sandi atau kode OTP wajib pajak lewat WhatsApp, telepon, atau email, dan pembayaran pajak tidak pernah dilakukan ke rekening pribadi petugas. Bila Anda menerima pesan semacam itu, jangan membalas, jangan mengklik tautan yang dikirim, dan jangan memberikan data apa pun.
Laporkan pesan penipuan tersebut ke kanal resmi DJP, misalnya lewat situs pengaduan DJP, layanan Kring Pajak di nomor 1500200, atau kantor pelayanan pajak terdekat. Pelaporan membantu DJP menindak penipu dan mencegah korban berikutnya.
Studi kasus: wajib pajak yang hampir tertipu pesan WA
Seorang wajib pajak pernah menerima pesan WhatsApp dari nomor yang mengaku sebagai petugas pajak, yang menawarkan bantuan membuat kode billing dengan cepat dan meminta nomor NPWP serta kode OTP yang dikirim ke ponselnya. Ia hampir memberikan data tersebut karena pesannya tampak meyakinkan dan memakai logo DJP.
Beruntung, ia teringat bahwa DJP tidak pernah meminta OTP lewat WhatsApp, dan ia menghubungi Kring Pajak untuk memastikan. Petugas Kring Pajak mengonfirmasi bahwa pesan tersebut adalah penipuan, dan ia tidak memberikan data apa pun, sehingga akun pajak dan dananya tetap aman.
Pelajaran dari kasus ini adalah kewaspadaan terhadap pesan yang mengatasnamakan instansi resmi bisa menyelamatkan data dan dana Anda. Bila ada pesan yang meminta data sensitif atau pembayaran mendesak, berhentilah sejenak dan verifikasi lewat kanal resmi sebelum bertindak.
Bagi pembaca yang menerima pesan serupa, ingat tiga hal: DJP tidak meminta OTP, pembayaran pajak tidak ke rekening pribadi, dan kode billing hanya dibuat lewat sistem resmi DJP. Tiga hal ini adalah tameng Anda dari penipuan pajak.
Rencana aksi: membuat dan membayar kode billing dengan aman
Langkah pertama, akses Coretax DJP langsung dari peramban Anda dengan mengetik alamat resminya, bukan lewat tautan dari pesan WhatsApp atau SMS. Langkah kedua, login dengan akun Anda dan buat kode billing dengan data yang benar, lalu catat kode billing 15 digit yang terbit.
Langkah ketiga, bayar kode billing tersebut lewat bank persepsi, ATM, mobile banking, atau dompet digital yang bekerja sama, dalam masa berlaku 7 hari kalender. Langkah keempat, unduh dan simpan Bukti Penerimaan Negara sebagai bukti pembayaran.
Langkah kelima, bila Anda menerima pesan yang mengatasnamakan DJP dan meminta data atau pembayaran, jangan membalas dan laporkan ke kanal resmi DJP. Dengan rencana ini, kewajiban pajak Anda terpenuhi dengan aman dan tanpa risiko penipuan.
Troubleshooting: login gagal, kode salah, atau pembayaran tidak tercatat
Bila login Coretax gagal, periksa kembali NPWP atau NIK dan kata sandi Anda, pastikan captcha diisi dengan benar, dan coba lagi. Bila Anda lupa kata sandi, gunakan fitur lupa kata sandi di situs resmi Coretax, dan jangan meminta bantuan pihak yang tidak resmi untuk mereset kata sandi Anda.
Bila kode akun pajak atau kode jenis setoran yang Anda pilih ternyata salah, jangan membayar kode billing tersebut: buat kode billing baru dengan kode yang benar, dan biarkan kode yang salah kedaluwarsa dengan sendirinya. Membayar dengan kode yang salah bisa menyebabkan pembayaran tidak tercatat dengan benar untuk jenis pajak yang dimaksud.
Bila pembayaran sudah dilakukan tetapi Bukti Penerimaan Negara tidak muncul, periksa kembali status pembayaran di Coretax setelah beberapa saat, karena verifikasi pembayaran bisa membutuhkan waktu. Bila status tetap tidak tercatat setelah satu hari kerja, hubungi Kring Pajak atau kantor pelayanan pajak dengan membawa bukti pembayaran dari bank Anda.
Terakhir, jangan pernah membagikan kata sandi Coretax, kode OTP, atau data NPWP Anda kepada siapa pun, termasuk kepada pihak yang mengaku sebagai konsultan pajak tanpa verifikasi. Keamanan akun pajak Anda adalah tanggung jawab Anda sendiri.
Kesalahan umum wajib pajak dalam pembayaran pajak
Kesalahan pertama adalah mempercayai pesan WhatsApp yang mengatasnamakan DJP dan meminta data pribadi, kata sandi, atau kode OTP, padahal DJP tidak pernah meminta data semacam itu lewat pesan. Pesan semacam itu adalah penipuan, dan data yang diberikan bisa disalahgunakan untuk mengakses akun pajak korban.
Kesalahan kedua adalah membayar pajak ke rekening pribadi atas nama perorangan yang mengaku sebagai petugas pajak, padahal pembayaran pajak hanya dilakukan lewat bank persepsi dan kanal resmi dengan kode billing yang diterbitkan sistem DJP. Pembayaran ke rekening pribadi tidak akan tercatat sebagai pembayaran pajak yang sah.
Kesalahan ketiga adalah memilih kode akun pajak atau kode jenis setoran yang salah saat membuat kode billing, sehingga pembayaran tidak tercatat dengan benar untuk jenis pajak yang dimaksud. Periksa kode yang benar sebelum menerbitkan kode billing, dan bila salah, buat kode baru dan biarkan kode yang salah kedaluwarsa.
Kesalahan keempat adalah membiarkan kode billing kedaluwarsa karena lupa membayar dalam masa berlaku 7 hari kalender, sehingga harus membuat kode baru dan mengulang prosesnya. Bayar segera setelah kode billing terbit, dan jangan menunda hingga hari terakhir masa berlakunya.
Coretax dan kewajiban pajak lainnya
Coretax DJP tidak hanya dipakai untuk membuat kode billing, tetapi juga untuk berbagai kewajiban perpajakan lainnya, seperti pelaporan SPT, pendaftaran NPWP, dan pengajuan layanan perpajakan lainnya, dalam satu sistem yang terintegrasi. Memahami Coretax secara menyeluruh membantu Anda memenuhi kewajiban pajak dengan lebih efisien.
Bila Anda adalah wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan dari pekerjaan, pemberi kerja Anda biasanya memotong PPh Pasal 21 dan melaporkannya, tetapi Anda tetap wajib melaporkan SPT Tahunan bila memenuhi ketentuan. Bila Anda memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, Anda wajib menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak Anda sendiri.
Simpan seluruh bukti pembayaran dan pelaporan pajak Anda dengan rapi, baik dalam bentuk fisik maupun digital, karena dokumen-dokumen ini dibutuhkan bila ada pemeriksaan atau bila Anda membutuhkan bukti untuk keperluan lain, seperti pengajuan kredit atau visa.
Bila Anda ragu tentang kewajiban pajak Anda, konsultasikan ke kantor pelayanan pajak terdekat atau ke konsultan pajak yang berizin, dan jangan mengandalkan informasi dari pesan WhatsApp atau media sosial yang tidak resmi.
Checklist akhir pembayaran pajak yang aman
Pertama, akses Coretax DJP langsung dari peramban dengan mengetik alamat resminya, bukan lewat tautan dari pesan WhatsApp atau SMS. Kedua, login dengan akun Anda dan buat kode billing dengan data yang benar, lalu catat kode billing 15 digit yang terbit.
Ketiga, bayar kode billing tersebut lewat bank persepsi, ATM, mobile banking, atau dompet digital yang bekerja sama, dalam masa berlaku 7 hari kalender. Keempat, unduh dan simpan Bukti Penerimaan Negara sebagai bukti pembayaran.
Kelima, bila Anda menerima pesan yang mengatasnamakan DJP dan meminta data atau pembayaran, jangan membalas dan laporkan ke kanal resmi DJP atau Kring Pajak 1500200. Keenam, simpan seluruh dokumen pajak Anda dengan rapi untuk pelaporan SPT dan keperluan administrasi lainnya.
Pertanyaan Umum
Bisakah membuat kode billing lewat WhatsApp?
Tidak; tidak ada jalur resmi DJP lewat WhatsApp untuk menerbitkan kode billing.
Di mana kode billing dibuat?
Lewat Coretax DJP di coretaxdjp.pajak.go.id atau DJP Online e-Billing.
Berapa digit kode billing?
15 digit angka yang memuat informasi jenis pajak, masa, dan jumlah.
Berapa lama masa berlaku kode billing?
7 hari kalender sejak diterbitkan menurut panduan Coretax terbaru.
Bagaimana cara membayar kode billing?
Lewat bank persepsi, ATM, mobile banking, internet banking, atau dompet digital yang bekerja sama.
Apa itu Bukti Penerimaan Negara?
Bukti pembayaran pajak yang sah, yang diterbitkan setelah pembayaran berhasil.
Apakah DJP pernah meminta OTP lewat WA?
Tidak pernah; pesan semacam itu adalah penipuan.
Apa yang dilakukan bila menerima pesan penipuan pajak?
Jangan membalas, jangan klik tautannya, dan laporkan ke kanal resmi DJP atau Kring Pajak 1500200.