◈ SakuArtis

Cara Membuat SPPT Tanah: Syarat & Langkah Lengkap

SPPT adalah dokumen resmi pemberitahuan pajak bumi dan bangunan. Berikut cara membuat SPPT tanah: syarat dokumen, pendaftaran objek baru, online, balik nama, dan cetak ulang. Simpan SPPT dengan baik sebagai arsip pribadi.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Panduan terverifikasi 2026
Kategori: Cara Waktu baca ~7 mnt
Cara Membuat Sppt Tanah
Ilustrasi: cara membuat sppt tanah.Gambar via Wikimedia Commons — Kambai Akau, CC BY-SA 4.0 — Sumber: Wikimedia Commons — Kambai Akau, CC BY-SA 4.0

Apa itu SPPT dan mengapa wajib diurus

SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk memberitahukan jumlah pajak terutang kepada pemilik tanah atau bangunan. Memiliki tanah atau properti berarti memiliki kewajiban untuk mengurus SPPT — dokumen ini menunjukkan besaran pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya.

Orang atau badan yang menjadi subjek PBB harus mendaftarkan objek pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi letak objek tersebut, dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang tersedia gratis. Penting dipahami: SPPT adalah penanda kewajiban pajak, bukan bukti kepemilikan tanah.

Dengan tertib membayar PBB sesuai besaran yang tertera pada SPPT setiap tahunnya, Anda tidak hanya berkontribusi pada pembangunan daerah, tetapi juga selangkah lebih maju dalam mengamankan legalitas aset berharga Anda. Seluruh proses pengurusan tidak dipungut biaya alias gratis.

SPPT PBB diterbitkan oleh pemerintah daerah (Badan Pendapatan Daerah/Bapenda) dan biasanya disampaikan secara fisik melalui kantor kelurahan atau petugas RT/RW setempat. Namun kini banyak daerah menyediakan layanan e-SPPT online, sehingga wajib pajak bisa mengunduh dan mencetak SPPT sendiri dalam format PDF yang dilengkapi QR Code sebagai bukti keabsahan — dengan kekuatan hukum yang sama seperti SPPT fisik.

Syarat dokumen pendaftaran objek pajak baru

Jika properti Anda belum memiliki NOP (Nomor Objek Pajak) dan belum pernah diterbitkan SPPT-nya, Anda harus mendaftarkannya ke Bapenda setempat. Siapkan dokumen berikut: formulir SPOP dan Lampiran SPOP (LSPOP) yang diisi lengkap, fotokopi KTP atau SIM, fotokopi Kartu Keluarga, dan fotokopi bukti kepemilikan tanah (sertifikat SHM/SHGB, AJB yang dilegalisir PPAT, atau girik/Letter C disertai Surat Keterangan Tidak Sengketa).

Jika ada bangunan di atas tanah, lampirkan fotokopi IMB/PBG beserta foto bangunan. Sertakan juga Surat Keterangan dari Kelurahan dan fotokopi SPPT PBB milik tetangga yang bersebelahan untuk memudahkan petugas memetakan lokasi. Bila dikuasakan, sertakan Surat Kuasa bermaterai Rp10.000 beserta fotokopi KTP penerima kuasa.

Untuk tanah warisan atau tanah lama dengan bukti kepemilikan tidak lengkap, buat Surat Keterangan Kepemilikan dari kelurahan/desa, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik di atas materai, serta foto-foto tanah dari berbagai sudut.

Langkah pendaftaran SPPT tanah secara offline

Datanglah ke Kantor Pelayanan Pajak atau KP2KP yang sesuai dengan lokasi objek pajak. Ambil formulir SPOP dan LSPOP secara gratis, lalu isi dengan data yang benar dan lengkap sesuai bukti kepemilikan — formulir harus diisi dengan jelas untuk menghindari kesalahan dalam proses verifikasi.

Serahkan formulir beserta seluruh dokumen persyaratan kepada petugas pelayanan. Petugas akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas, termasuk kemungkinan survei lapangan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Jika semua data lengkap dan valid, SPPT PBB akan dicetak dan diterbitkan atas nama Anda sebagai pemilik objek pajak. SPPT memuat informasi lengkap tentang besaran pajak yang harus dibayarkan setiap tahun — simpanlah dengan baik sebagai arsip pribadi. PBB dihitung berdasarkan rumus: PBB = (NJOP − NJOPTKP) × Tarif PBB.

Cara mengurus SPPT tanah secara online

Beberapa daerah sudah menyediakan layanan e-SPPT. Buka situs resmi Badan Pendapatan Daerah sesuai lokasi objek pajak — untuk DKI Jakarta misalnya pajakonline.jakarta.go.id, atau melalui aplikasi resmi seperti JAKI pada fitur pajak. Klik menu pendaftaran e-SPPT, lalu isi data diri: nama, NIK, NPWP, nomor HP, dan alamat email yang aktif.

Masukkan data objek pajak seperti NOP (Nomor Objek Pajak) bila sudah ada, atau data kepemilikan tanah lainnya. Sistem akan melakukan verifikasi otomatis; bila berhasil, sistem mengirimkan link aktivasi atau link pengunduhan e-SPPT ke email terdaftar, biasanya dalam hitungan menit hingga beberapa jam.

Buka email, klik link yang tersedia, dan Anda akan mendapatkan dokumen SPPT dalam format PDF yang dilengkapi QR Code sebagai bukti keabsahan — dapat langsung dicetak secara mandiri tanpa mendatangi kantor pelayanan. Catatan: tidak semua kabupaten/kota menyediakan pendaftaran objek baru secara online; beberapa hanya melayani cetak ulang atau cek SPPT online.

Balik nama, cetak ulang, dan pemecahan SPPT

Balik nama diperlukan saat terjadi peralihan kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan. Siapkan fotokopi KTP/KK/NPWP pemilik baru, gambar lokasi/denah, fotokopi AJB atau sertifikat, foto objek pajak, fotokopi SPPT tahun terakhir yang sudah lunas, dan bukti pembayaran BPHTB bila diperlukan. Datang ke Bapenda/UPPD, isi formulir permohonan mutasi plus SPOP/LSPOP, dan tunggu verifikasi (7 hari hingga 2 bulan tergantung daerah) — prosesnya gratis.

Cetak ulang SPPT yang hilang atau rusak: minta Surat Keterangan Hilang/Rusak dari kelurahan/desa, bawa ke Bapenda beserta fotokopi KTP, KK, sertifikat tanah, dan bukti pembayaran PBB tahun sebelumnya (atau catat 18 digit NOP). Isi formulir permohonan, tunggu pencetakan — prosesnya lebih cepat daripada pendaftaran baru. Di daerah yang sudah online, cukup login ke portal pajak dan unduh ulang file PDF-nya.

Pemecahan SPPT diperlukan bila satu bidang tanah dibagi menjadi beberapa kepemilikan. Syaratnya: tanah sudah terbagi jelas secara fisik dan dikuasai lebih dari satu pihak. Siapkan SPPT induk, sertifikat yang sudah dipecah, denah pembagian, KTP semua pemilik baru, dan bukti pelunasan PBB. Petugas akan verifikasi lapangan, menetapkan NJOP baru untuk tiap bagian, lalu menerbitkan SPPT tersendiri dengan NOP berbeda untuk masing-masing pemilik.

Pertanyaan Umum

Apa itu SPPT tanah?

SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB adalah dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah daerah untuk memberitahukan jumlah pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan pemilik tanah atau bangunan setiap tahunnya.

Apa saja syarat membuat SPPT tanah untuk objek pajak baru?

Formulir SPOP dan LSPOP yang diisi lengkap, fotokopi KTP/SIM, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi bukti kepemilikan tanah (sertifikat/AJB/girik), fotokopi IMB/PBG bila ada bangunan, dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah.

Apakah mengurus SPPT tanah berbayar?

Tidak. Seluruh proses pengurusan SPPT — pendaftaran objek baru, balik nama, maupun cetak ulang — tidak dipungut biaya alias gratis. Anda hanya mungkin dikenakan biaya kecil untuk fotokopi atau materai.

Bagaimana cara membuat SPPT tanah secara online?

Melalui portal pajak daerah (misalnya pajakonline.jakarta.go.id untuk DKI Jakarta) atau aplikasi resmi pemda: registrasi akun, verifikasi data objek pajak (NOP), lalu unduh e-SPPT dalam format PDF ber-QR Code yang bisa dicetak mandiri.

Bagaimana cara mengurus SPPT tanah yang hilang?

Minta Surat Keterangan Hilang/Rusak dari kelurahan/desa, bawa ke kantor Bapenda beserta fotokopi KTP, KK, sertifikat tanah, dan bukti pembayaran PBB tahun sebelumnya (atau catat 18 digit NOP), lalu isi formulir permohonan cetak ulang.

Bagaimana cara balik nama SPPT tanah?

Siapkan fotokopi KTP/KK/NPWP pemilik baru, AJB atau sertifikat, SPPT tahun terakhir yang sudah lunas, dan bukti bayar BPHTB bila diperlukan. Datang ke Bapenda/UPPD, isi formulir permohonan mutasi plus SPOP/LSPOP, tunggu verifikasi (7 hari hingga 2 bulan), lalu terima SPPT baru.

Apa yang dimaksud NJOP dalam SPPT?

NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) adalah taksiran nilai jual tanah dan bangunan yang ditetapkan petugas pajak setelah verifikasi data dan survei lapangan. NJOP menjadi dasar perhitungan besaran PBB terutang.

Apakah SPPT bisa dipecah untuk tanah warisan yang dibagi?

Bisa. Pemecahan SPPT dapat dilakukan bila tanah sudah terbagi jelas secara fisik dan dikuasai lebih dari satu pihak. Siapkan SPPT induk, sertifikat yang sudah dipecah, denah pembagian, KTP semua pemilik baru, dan bukti pelunasan PBB — petugas akan melakukan verifikasi lapangan.

Sumber