◈ SakuArtis

Cara Cara Membuat Surat Perjanjian Jual Beli Tanah 2026

Surat perjanjian jual beli tanah yang benar disusun dalam dua tahap: PPJB sebagai pengikatan awal, lalu AJB di hadapan PPAT sebagai bukti sah perpindahan hak. Tanpa dokumen yang lengkap dan pengecekan sertifikat, transaksi tanah rawan sengketa di kemudian hari.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Panduan terverifikasi 2026
Kategori: Cara Waktu baca ~7 mnt
Cara Membuat Surat Perjanjian Jual Beli Tanah
Ilustrasi: cara membuat surat perjanjian jual beli tanah.Gambar via Wikimedia Commons — Sumber: Wikimedia Commons

PPJB dan AJB: Dua Dokumen yang Berbeda

Dalam jual beli tanah, ada dua dokumen yang sering tertukar: PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) dan AJB (Akta Jual Beli). PPJB adalah perjanjian awal yang mengikat penjual dan pembeli sebelum AJB dibuat, misalnya karena pembayaran belum lunas atau bangunan belum selesai. PPJB tidak mengalihkan hak atas tanah; ia hanya mengikat kedua pihak untuk melaksanakan jual beli sesuai kesepakatan.

AJB adalah akta otentik yang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan menjadi bukti sah perpindahan hak atas tanah dari penjual ke pembeli. AJB hanya bisa dibuat setelah semua syarat terpenuhi: pembayaran lunas, pajak terbayar, dan sertifikat bersih. Memahami perbedaan ini penting karena membeli tanah hanya dengan PPJB tanpa menindaklanjuti ke AJB berarti hak atas tanah belum berpindah secara hukum.

Isi Wajib Perjanjian Jual Beli Tanah

PPJB yang baik memuat identitas lengkap para pihak, uraian objek secara rinci (luas, lokasi, peta, dan nomor sertifikat), harga total dan jadwal pelunasan, syarat AJB dan jangka waktu pelaksanaannya, serta klausul denda dan pembatalan. Sepuluh unsur penting yang umumnya harus ada meliputi pihak yang bersepakat, kewajiban penjual, uraian objek, jaminan penjual, waktu serah terima, pemeliharaan, penggunaan, pengalihan hak, pembatalan, dan penyelesaian perselisihan.

Jaminan penjual sangat penting: penjual harus menyatakan bahwa tanah bebas sengketa, tidak jadi agunan, milik sendiri, dan tidak terlibat masalah hukum apa pun. Semua tanda tangan wajib dibubuhkan di atas materai yang cukup, yang saat ini adalah Rp10.000, pada setiap rangkap perjanjian. Bila PPJB dibuat oleh notaris, dokumennya menjadi akta autentik dengan kekuatan hukum yang lebih besar dibanding perjanjian bawah tangan.

Langkah Profesional Membuat Perjanjian

Langkah pertama adalah menyepakati poin utama: harga, cara bayar, tanggal pelunasan, dan pembagian biaya. Setelah itu, kedua pihak datang bersama-sama ke kantor notaris atau PPAT yang dipercaya, karena notaris bertindak sebagai pihak netral. Serahkan fotokopi sertifikat tanah, KTP, PBB, dan dokumen pendukung lainnya agar notaris melakukan pengecekan keaslian dan status sertifikat ke kantor BPN setempat untuk memastikan tanah tersebut clean and clear.

Berdasarkan kesepakatan, notaris menyusun draf PPJB dengan bahasa hukum yang baku dan mencakup semua klausul wajib. Setelah kedua pihak menyetujui draf, PPJB ditandatangani di hadapan notaris, dan pada momen inilah biasanya uang muka dibayarkan. Setelah PPJB ditandatangani, pembeli memproses KPR bila perlu, dan kedua pihak membayar kewajiban pajaknya masing-masing, yaitu PPh penjual dan BPHTB pembeli.

Dari PPJB Menuju AJB

Setelah semua syarat tercapai, misalnya sertifikat bersih dan termin lunas, kedua pihak kembali ke kantor PPAT untuk menandatangani AJB. Dokumen yang disiapkan penjual meliputi sertifikat tanah, PBB dan bukti setorannya, IMB atau PBG bila ada, bukti pembayaran rekening listrik, telepon, dan air, surat roya dari bank bila properti sebelumnya jadi agunan, fotokopi KTP penjual, KTP pasangan dan buku nikah bila sudah menikah, fotokopi KK, NPWP bila ada, bukti pembayaran PPh, bukti pemeriksaan keaslian sertifikat ke BPN, dan surat pernyataan bebas sengketa.

Pembeli menyiapkan fotokopi KTP, KTP pasangan dan buku nikah bila sudah menikah, fotokopi KK, NPWP bila ada, dan bukti pembayaran. AJB ditandatangani di hadapan PPAT disertai 2 orang saksi, yang bisa berupa perangkat desa atau pihak berkepentingan. Setelah AJB ditandatangani, BPN memproses pendaftaran peralihan hak dan menerbitkan sertifikat atas nama pemilik baru.

Risiko Bila Perjanjian Dibuat Asal-asalan

Tanpa PPJB, properti bisa dijual ke pihak lain tanpa pencegahan, tidak ada jadwal yang mengikat untuk pelunasan dan AJB, pembeli sulit membuktikan kewajiban atau wanprestasi, dan kedua pihak menghadapi risiko kerugian finansial tanpa denda atau deposit yang disepakati. Risiko kesalahan interpretasi hukum sangat tinggi bila perjanjian dibuat sendiri tanpa memahami klausul-klausulnya.

Karena itu, meskipun contoh perjanjian jual beli tanah mudah diunduh dari internet, sangat disarankan untuk tidak membuatnya sendiri tanpa pendampingan notaris atau PPAT. Biaya jasa notaris jauh lebih kecil dibanding kerugian akibat sengketa tanah yang bisa berlarut-larut bertahun-tahun. Pastikan juga kepastian kapan AJB akan dibuat sudah ditekankan saat PPJB ditandatangani, agar tidak menciptakan masalah di kemudian hari.

Klausul Penting yang Sering Terlewat dalam PPJB

Selain identitas para pihak, uraian objek, harga, dan jadwal pelunasan, ada beberapa klausul penting dalam PPJB yang sering terlewat. Pertama, klausul tentang pembagian biaya dan pajak, yang menjelaskan siapa yang menanggung PPh penjual, BPHTB pembeli, biaya notaris, dan biaya balik nama. Tanpa klausul ini, kedua pihak bisa berselisih tentang siapa yang harus membayar biaya-biaya tersebut.

Kedua, klausul tentang kondisi tanah pada saat serah terima, yang menjelaskan bahwa penjual menjamin tanah dalam keadaan bebas sengketa, tidak jadi agunan, dan tidak dalam keadaan sita atau blokir. Ketiga, klausul tentang wanprestasi dan denda, yang menjelaskan sanksi bila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, misalnya pembeli terlambat melunasi atau penjual menjual tanah ke pihak lain. Keempat, klausul tentang penyelesaian perselisihan, yang menjelaskan apakah sengketa akan diselesaikan lewat musyawarah, mediasi, atau pengadilan. Kelima, klausul tentang jangka waktu pelaksanaan AJB, yang memberi kepastian kapan AJB akan dibuat setelah syarat-syarat terpenuhi.

Pengecekan Sertifikat ke BPN Sebelum Transaksi

Pengecekan sertifikat ke kantor pertanahan atau BPN adalah langkah yang tidak boleh dilewatkan sebelum menandatangani PPJB. Pengecekan ini bertujuan memastikan bahwa sertifikat tanah tersebut asli, masih berlaku, dan tidak sedang dalam keadaan sengketa, sita, atau blokir. Pengecekan dilakukan dengan menyerahkan fotokopi sertifikat dan dokumen identitas ke kantor BPN setempat, dan hasilnya akan menunjukkan status tanah tersebut.

Bila hasil pengecekan menunjukkan tanah dalam keadaan sengketa atau blokir, transaksi sebaiknya ditunda sampai masalah tersebut diselesaikan. Bila sertifikat ternyata palsu atau tidak sesuai dengan data di BPN, transaksi harus dibatalkan. Biaya pengecekan sertifikat relatif kecil dibanding nilai transaksi tanah, tetapi manfaatnya sangat besar karena mencegah kerugian yang jauh lebih besar di kemudian hari. Jangan pernah membeli tanah hanya berdasarkan fotokopi sertifikat tanpa pengecekan ke BPN, apalagi bila penjual mendesak agar transaksi segera dilakukan.

Biaya-Biaya dalam Jual Beli Tanah

Jual beli tanah melibatkan beberapa biaya yang perlu diperhitungkan oleh kedua pihak. Penjual wajib membayar Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi penjualan, yang besarnya dihitung dari nilai transaksi atau nilai pasar tanah. Pembeli wajib membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang besarnya dihitung dari nilai perolehan dikurangi nilai perolehan tidak kena pajak yang ditetapkan daerah setempat.

Selain pajak, ada biaya notaris atau PPAT untuk pembuatan PPJB dan AJB, yang besarnya bervariasi tergantung nilai transaksi dan kebijakan notaris. Ada juga biaya pengecekan sertifikat ke BPN dan biaya balik nama di BPN setelah AJB ditandatangani. Pembagian biaya-biaya ini sebaiknya disepakati dan ditulis dalam PPJB sejak awal, agar tidak terjadi perselisihan di tengah proses. Siapkan dana cadangan di luar harga tanah untuk menutupi seluruh biaya ini, karena totalnya bisa mencapai persentase yang signifikan dari nilai transaksi.

Pertanyaan Umum

Apa bedanya PPJB dengan AJB?

PPJB adalah perjanjian pengikatan awal antara penjual dan pembeli sebelum AJB dibuat, dan tidak mengalihkan hak atas tanah. AJB adalah akta otentik yang dibuat PPAT dan menjadi bukti sah perpindahan hak atas tanah dari penjual ke pembeli.

Apa saja isi wajib PPJB?

Identitas lengkap para pihak, uraian objek (luas, lokasi, peta, sertifikat), harga total dan jadwal pelunasan, syarat AJB dan jangka waktunya, klausul denda dan pembatalan, serta jaminan penjual bahwa tanah bebas sengketa.

Apakah PPJB bisa dibuat tanpa notaris?

Bisa, PPJB umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian bawah tangan. Namun bila dibuat oleh notaris, PPJB menjadi akta autentik dengan kekuatan hukum yang lebih besar.

Dokumen apa saja yang dibutuhkan penjual untuk AJB?

Sertifikat tanah, KTP dan KK, NPWP bila ada, bukti pembayaran PBB, bukti pembayaran PPh atas transaksi, surat pernyataan objek bebas sengketa dan tidak jadi agunan, serta surat persetujuan pasangan dan ahli waris bila diperlukan.

Dokumen apa saja yang dibutuhkan pembeli untuk AJB?

Fotokopi KTP dan KK, NPWP bila ada, dan bukti pembayaran. Setelah dokumen lengkap dan PPJB dibuat, kedua pihak datang ke PPAT untuk pembuatan AJB disertai 2 orang saksi.

Apa risiko bila tidak membuat PPJB?

Properti bisa dijual ke pihak lain tanpa pencegahan, tidak ada jadwal yang mengikat untuk pelunasan dan AJB, pembeli sulit membuktikan kewajiban atau wanprestasi, dan kedua pihak menghadapi risiko kerugian finansial tanpa denda atau deposit yang disepakati.

Kapan AJB bisa ditandatangani?

Setelah semua syarat terpenuhi: pembayaran lunas, pajak PPh penjual dan BPHTB pembeli dibayar, dan sertifikat sudah bersih dari sengketa, sita, atau blokir. AJB ditandatangani penjual dan pembeli di hadapan PPAT.

Apakah tanda tangan PPJB harus di atas materai?

Ya, semua tanda tangan wajib dibubuhkan di atas materai yang cukup, yang saat ini adalah Rp10.000, pada setiap rangkap perjanjian.

Sumber