◈ SakuArtis

Cara Membuat Yayasan 2026: Syarat dan Prosedur

Mendirikan yayasan adalah langkah formal untuk mewadahi kegiatan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan agar diakui negara sebagai badan hukum. Prosesnya diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2004 dan melibatkan akta notaris, pengesahan Kemenkumham, hingga pengurusan NPWP. Artikel ini membahas syarat, dokumen, tahapan pendirian yayasan di Indonesia, beserta estimasi waktu dan hal-hal yang perlu diperhatikan.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Panduan terverifikasi 2026
Kategori: Cara Diperbarui 15 Oktober 2026 Waktu baca ~7 mnt
Cara cara membuat yayasan
Ilustrasi: cara cara membuat yayasan.Gambar via Tzu Chi Indonesia (tzuchi.or.id) — Sumber: Tzu Chi Indonesia (tzuchi.or.id)

Pengertian dan Dasar Hukum Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, didirikan dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya. Kata yayasan sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti mulia dan terhormat.

Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang disahkan pada 6 Oktober 2004. Aturan pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008. Pendirian yayasan wajib dilakukan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, dan yayasan baru berstatus badan hukum setelah akta pendiriannya memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.

Contoh tujuan yayasan antara lain mendirikan sekolah dan panti asuhan untuk tujuan sosial, membangun sarana ibadah untuk tujuan keagamaan, serta memberi bantuan korban bencana untuk tujuan kemanusiaan.

Yayasan berbeda dengan perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan biasa. Perkumpulan didirikan oleh sekelompok orang dengan keanggotaan, sedangkan yayasan tidak memiliki anggota melainkan didirikan atas dasar pemisahan kekayaan untuk tujuan tertentu. Perbedaan ini penting karena menentukan aturan main pengelolaan dan pengawasannya menurut undang-undang.

Syarat Mendirikan Yayasan

Ada beberapa syarat pokok yang harus dipenuhi. Pertama, pendiri dapat terdiri dari satu orang atau lebih, termasuk warga negara asing, dan pendirian juga bisa dilakukan berdasarkan surat wasiat. Kedua, harus ada pemisahan harta kekayaan: kekayaan awal minimal Rp10 juta untuk pendiri WNI dan Rp1 miliar untuk WNA, bisa berupa uang tunai maupun aset seperti tanah atau peralatan yang nilainya setara.

Ketiga, yayasan wajib memiliki tiga organ, yaitu Pembina, Pengurus, dan Pengawas, dengan pemisahan tugas yang jelas dan tanpa rangkap jabatan yang dilarang. Keempat, nama yayasan tidak boleh sama dengan yayasan lain yang sudah terdaftar secara sah, serta tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Kelima, pendirian dilakukan dengan akta notaris berbahasa Indonesia yang memuat anggaran dasar.

Anggaran dasar sekurang-kurangnya memuat nama dan kedudukan yayasan, maksud dan tujuan kegiatan, jangka waktu berdiri, jumlah kekayaan awal yang dipisahkan, serta tata cara perubahan anggaran dasar dan pembubaran.

Selain syarat pokok, ada ketentuan khusus pendirian berdasarkan surat wasiat. Wasiat harus dibuat secara terbuka dan memuat ketentuan anggaran dasar yayasan yang akan didirikan, atau menunjuk pelaksana wasiat untuk mendirikannya sesuai perintah pemberi wasiat. Ketentuan ini memastikan niat baik pendiri tetap terlaksana meski ia sudah berpulang.

Perhatikan pula ketentuan nama: yayasan wajib memakai nama diri yang tidak boleh sama dengan yayasan lain yang sudah terdaftar, dan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Nama yang baik biasanya mencerminkan misi, misalnya Yayasan Pendidikan Cahaya Bangsa langsung memberi gambaran bidang kegiatannya kepada publik dan calon donor.

Dokumen yang Perlu Disiapkan

Sebelum menghadap notaris, siapkan dokumen-dokumen berikut. Fotokopi KTP para pendiri, pembina, pengurus, dan pengawas, beserta NPWP pribadi khususnya ketua yayasan. Siapkan juga nama yayasan yang sudah dicek ketersediaannya agar tidak ditolak saat pendaftaran nama di Kemenkumham.

Selanjutnya, bukti kekayaan awal berupa bukti setoran bank atas nama yayasan atau surat pernyataan tertulis pendiri yang memuat nilai kekayaan yang dipisahkan, disertai surat pernyataan mengenai keabsahan kekayaan tersebut. Diperlukan pula surat pernyataan tempat kedudukan yayasan yang ditandatangani pengurus dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat, serta bukti kantor seperti SPPT PBB atau surat perjanjian sewa.

Untuk pengajuan pengesahan badan hukum melalui notaris ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, lampirannya meliputi salinan akta pendirian, fotokopi NPWP yayasan yang dilegalisir notaris, surat pernyataan tempat kedudukan, bukti penyetoran biaya persetujuan pemakaian nama, pengesahan akta, dan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara.

Proses di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) melibatkan beberapa tahapan biaya resmi negara (PNBP) sesuai PP Nomor 63 Tahun 2008, antara lain biaya persetujuan pemakaian nama, biaya pengesahan akta pendirian, dan biaya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara. Notaris yang menguruskan biasanya merangkum seluruh biaya resmi ini dalam rincian jasanya, jadi mintalah rincian tertulis sejak awal.

Tahapan Pendirian Yayasan

Tahap pertama adalah pendaftaran dan persetujuan nama yayasan di Kemenkumham agar tidak terjadi duplikasi. Setelah nama disetujui, notaris menyusun akta pendirian yang memuat anggaran dasar dan keterangan para organ yayasan.

Tahap kedua, notaris mengajukan permohonan pengesahan badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) kepada Menteri Hukum dan HAM. Setelah SK pengesahan terbit, yayasan resmi berstatus badan hukum.

Tahap ketiga, akta pendirian yang telah disahkan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Sejak pengumuman ini, pengurus dibebaskan dari tanggung jawab pribadi atas kerugian yayasan dalam batas kewajaran pengelolaan.

Tahap keempat adalah pengurusan NPWP yayasan di kantor pajak dan pendaftaran di OSS (Online Single Submission) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha bila yayasan menjalankan unit usaha penunjang. Jika yayasan membuka sekolah, panti asuhan, atau layanan kesehatan, diperlukan izin operasional dari dinas terkait seperti Dinas Pendidikan atau Dinas Sosial. Keseluruhan proses umumnya memakan waktu 2 sampai 4 minggu.

Setelah berbadan hukum, kewajiban yayasan belum selesai. Pengurus wajib menyusun laporan tahunan yang memuat laporan keuangan dan perkembangan kegiatan, lalu menyampaikannya kepada pembina. Laporan yang transparan menjadi modal penting saat yayasan mengajukan hibah atau bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga donor.

Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara bukan sekadar formalitas. Sejak saat itu pengurus dibebaskan dari tanggung jawab pribadi atas kerugian yayasan, sehingga risiko hukum pengelola menjadi terbatas pada harta yayasan itu sendiri. Inilah salah satu alasan utama mengapa legalitas penuh sangat dianjurkan sebelum yayasan menghimpun dana publik dalam jumlah besar.

Keuntungan dan Hal yang Perlu Diperhatikan

Yayasan yang resmi memiliki kekuatan hukum sebagai badan hukum, sehingga lebih mudah dipercaya mitra, donor, pemerintah, maupun lembaga internasional. Legalitas ini membuka akses pendanaan berupa hibah dan sumbangan, serta memungkinkan pengelolaan yang terstruktur melalui organ pembina, pengurus, dan pengawas yang jelas.

Namun ada batasan penting: yayasan dilarang membagikan keuntungan kepada pendiri atau pengurusnya. Pengurus wajib membuat laporan tahunan mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yang disampaikan kepada pembina. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berujung pada sanksi administratif hingga pidana sesuai UU Yayasan.

Tips praktis: pilih nama yang mudah diingat dan mencerminkan misi sosialmu, dokumentasikan seluruh proses legal sebagai arsip, dan pertimbangkan membuat situs web resmi untuk transparansi. Jika ragu mengurus sendiri, banyak kantor notaris dan jasa perizinan yang menawarkan paket pendirian yayasan dari akta hingga SK Kemenkumham.

Dari sisi perpajakan, yayasan sebagai badan hukum nirlaba tetap wajib memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, misalnya atas penghasilan dari unit usaha penunjang atau pemotongan pajak atas pembayaran kepada pihak ketiga. Konsultasikan dengan konsultan pajak atau kantor pajak setempat agar kewajiban ini tertangani sejak awal dan tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Sebagai penutup, susun rencana program kerja satu tahun pertama sebelum akta ditandatangani. Yayasan yang langsung bergerak dengan program nyata, misalnya beasiswa atau bakti sosial rutin, akan jauh lebih mudah membangun reputasi dan menarik donor dibanding yayasan yang hanya ada di atas kertas. Legalitas adalah fondasi, tetapi dampak nyatalah yang membuatnya hidup.

Pertanyaan Umum

Apa itu yayasan?

Yayasan adalah badan hukum yang didirikan dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya untuk tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Di Indonesia yayasan diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Berapa modal minimal untuk mendirikan yayasan?

Menurut PP Nomor 63 Tahun 2008, kekayaan awal yayasan yang didirikan WNI minimal Rp10 juta, sedangkan untuk WNA minimal Rp1 miliar. Kekayaan bisa berupa uang maupun aset yang nilainya setara.

Siapa saja yang bisa mendirikan yayasan?

Yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih, baik WNI maupun WNA, dan juga bisa didirikan berdasarkan surat wasiat. Nama yayasan tidak boleh sama dengan yayasan lain yang sudah terdaftar.

Apa struktur organ yayasan?

Yayasan memiliki tiga organ: Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pengurus menjalankan kegiatan dan mengelola kekayaan, Pengawas mengawasi dan memberi nasihat, sedangkan Pembina memegang kewenangan tertinggi termasuk pengangkatan pengurus.

Apakah yayasan boleh mencari keuntungan?

Yayasan tidak berorientasi pada keuntungan dan dilarang membagikan hasil kegiatannya kepada pendiri, pembina, pengurus, maupun pengawas. Seluruh hasil harus digunakan untuk mencapai tujuan yayasan.

Berapa lama proses pendirian yayasan?

Umumnya memakan waktu 2 sampai 4 minggu, tergantung kecepatan notaris dalam menyusun akta dan proses pengesahan di Kemenkumham melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.

Dokumen apa saja yang dibutuhkan?

Fotokopi KTP dan NPWP pendiri serta pengurus, nama yayasan, bukti kekayaan awal, surat pernyataan tempat kedudukan yang diketahui lurah atau kepala desa, serta surat pernyataan kesediaan pengurus.

Kapan yayasan resmi menjadi badan hukum?

Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Setelah disahkan, akta wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Sumber