◈ SakuArtis

Cara Menambah KBLI di NIB 2026: Tambah Bidang Usaha OSS

Menambah KBLI ke NIB yang sudah terbit tidak perlu membuat NIB baru dan tidak memakai menu Perubahan Data Usaha — panduan resmi OSS memakai menu Tambah Bidang Usaha: Perizinan Berusaha > Pengembangan > Tambah Bidang Usaha untuk badan usaha, atau Kelola NIB > Tambah Bidang Usaha untuk akun UMK. Penting: bedakan menambah kegiatan (alur ini) dengan mengganti/menghapus KBLI lama (alur berbeda).

Oleh Tim Riset SakuArtis · Panduan terverifikasi 2026
Kategori: Cara Waktu baca ~7 mnt
Cara Menambah Kbli Di Nib
Ilustrasi: cara menambah kbli di nib.Gambar via Wikimedia Commons — Giovanni Wijaya, ruko (rumah toko) Indonesia (CC BY-SA 4.0) — Sumber: Wikimedia Commons — Giovanni Wijaya, ruko (rumah toko) Indonesia (CC BY-SA 4.0)

Menambah vs Mengubah KBLI: Jangan Tertukar Jalurnya

Kesalahan paling umum: memakai menu yang salah di OSS. Panduan resmi membedakan tegas:

  • Menambah KBLI = mempertahankan kegiatan lama + menambahkan kegiatan baru → menu Tambah Bidang Usaha (alur artikel ini).
  • Mengganti/mengoreksi/menghapus KBLI = alur berbeda; untuk kegiatan berisiko menengah tinggi/tinggi bisa masuk lewat mekanisme pembatalan atau pencabutan, dan penghapusan diarahkan lewat menu pencabutan.
  • Menu Perubahan Data Usaha tidak digunakan untuk perubahan KBLI — menurut panduan OSS resmi tentang Perubahan Perizinan Berusaha.

Pelaku usaha yang salah masuk menu (misalnya membuka menu pendaftaran baru) akan menemukan pilihan KBLI tidak muncul karena sistem membaca proses itu sebagai registrasi entitas baru.

Aturan KBLI dan OSS yang Berlaku di 2026

Tiga regulasi utama yang menjadi dasar:

  • PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (berlaku 5 Juni 2025, mencabut PP 5/2021) — dasar PBBR.
  • Permen Investasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 — pedoman dan tata cara penyelenggaraan perizinan melalui OSS.
  • Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 (diubah Peraturan BPS 6/2026, diundangkan 10 September 2026) — dasar KBLI 2025; portal OSS kini menampilkan pencarian berlabel Versi KBLI 2025.

Surat Edaran Bersama menegaskan: perizinan yang terbit sebelum implementasi KBLI 2025 tetap berlaku. Jika penyesuaian hanya perubahan kode numerik tanpa mengubah substansi kegiatan, penyesuaian di OSS dan AHU berjalan otomatis. Situasinya berbeda ketika perusahaan benar-benar menambah kegiatan usaha baru — itu yang membutuhkan alur Tambah Bidang Usaha.

Apakah Penambahan KBLI Harus Mengubah Akta?

Tidak selalu. Untuk PT, yang menentukan bukan sekadar ada kode KBLI baru, tetapi apakah kegiatan baru mengubah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan dalam Anggaran Dasar:

  • Jika kegiatan baru sudah tercakup dalam Pasal 3 Anggaran Dasar → lanjutkan proses OSS tanpa perubahan akta.
  • Jika mengubah maksud dan tujuan → termasuk perubahan yang memerlukan persetujuan Anggaran Dasar: RUPS, pencatatan dalam akta, dan pengajuan perubahan melalui sistem Ditjen AHU. Selesaikan dulu sebelum sinkronisasi ke OSS.
  • Untuk Perseroan Perorangan, mekanisme perubahan data badan hukumnya tidak sama dengan PT persekutuan modal — periksa ketentuan khususnya.

Catatan: OSS tidak otomatis membaca perubahan akta dari Kemenkumham. Setelah SK Kemenkumham terbit, masukkan KBLI sesuai akta terbaru secara manual di OSS — nomor SK Kemenkumham dibutuhkan untuk menyelesaikan langkah ini. Proses RUPS-notaris-Kemenkumham biasanya 1-3 minggu.

Setelah KBLI Ditambahkan: Periksa Status Tiap Kegiatan

Jangan berhenti hanya karena KBLI sudah terlihat di data usaha atau draf NIB. Gunakan checklist ini:

Status di OSSYang perlu diperiksa
Bidang usaha baru tersimpanPastikan KBLI, ruang lingkup, lokasi, dan produk/jasa sesuai kegiatan nyata
Kesesuaian ruang masih diprosesIkuti proses kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebelum lanjut
Persyaratan lingkungan munculLengkapi jenis dokumen/parameter lingkungan yang diminta
Pemenuhan standar/izin terbukaSelesaikan Sertifikat Standar/Izin di menu Pemenuhan Persyaratan

KBLI yang sudah ditambahkan belum tentu berarti seluruh persyaratan operasional selesai — OSS dapat meminta pemenuhan tata ruang, lingkungan, Sertifikat Standar, atau Izin sesuai risiko dan bidang usaha.

Kendala Umum dan Aturan NIB untuk Kreator Online 2026

Kenapa KBLI tidak bisa ditambahkan: (1) kode/uraian tidak sesuai KBLI 2025 yang berlaku — pencarian dengan kode lama menghasilkan padanan berbeda; (2) kegiatan baru belum tercakup dalam dokumen badan usaha/Anggaran Dasar; (3) berada di menu yang salah — untuk badan usaha gunakan Pengembangan, bukan Perubahan Data Usaha; (4) data lokasi/kesesuaian ruang belum selesai; (5) persyaratan lingkungan atau risiko belum dipenuhi; (6) tampilan menu berbeda menurut jenis akun (badan usaha vs UMK).

Konten kreator dan seller online wajib punya NIB (2026): mengikuti pembaruan KBLI 2025 dan Permendag 19/2026 tentang Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, konten kreator, influencer, dan seller online wajib memiliki NIB sebagai legalitas usaha — syarat berjualan di berbagai platform digital. Syarat pendaftaran: NIK e-KTP, email aktif, nomor HP aktif, dan informasi kegiatan usaha (jenis, modal, tenaga kerja, perkiraan omzet).

Dampak KBLI salah bagi UMKM: produk bisa dianggap ilegal, tidak bisa masuk marketplace besar, terhambat mengajukan sertifikasi halal/PIRT, program bantuan pemerintah mensyaratkan klasifikasi tepat, dan bisa menerima surat teguran dari Dinas Penanaman Modal.

Pertanyaan Umum

Bagaimana cara menambah KBLI di NIB yang sudah terbit?

Untuk badan usaha: Perizinan Berusaha > Pengembangan > Tambah Bidang Usaha di oss.go.id. Untuk akun UMK: Kelola NIB > Tambah Bidang Usaha. Isi jenis kegiatan, KBLI 2025, ruang lingkup, lokasi, investasi, dan produk/jasa, lalu terbitkan perizinan.

Apakah menu Perubahan Data Usaha bisa dipakai untuk tambah KBLI?

Tidak. Panduan resmi OSS menyatakan menu Perubahan Data Usaha tidak digunakan untuk perubahan KBLI. Penambahan kegiatan memakai menu Tambah Bidang Usaha sesuai jenis akun.

Apa bedanya menambah dan mengubah KBLI?

Menambah = mempertahankan kegiatan lama + menambahkan kegiatan baru (menu Tambah Bidang Usaha). Mengubah/menghapus = alur berbeda, untuk risiko menengah tinggi/tinggi bisa lewat mekanisme pembatalan atau pencabutan.

Apakah penambahan KBLI harus mengubah akta PT?

Tidak selalu. Yang menentukan adalah apakah kegiatan baru mengubah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan dalam Anggaran Dasar. Jika ya, perlu RUPS, akta notaris, dan pengajuan ke Ditjen AHU sebelum sinkronisasi ke OSS.

Regulasi apa yang menjadi dasar di 2026?

PP 28/2025 (Perizinan Berusaha Berbasis Risiko), Permen Investasi/Kepala BKPM 5/2025 (tata cara OSS), dan Peraturan BPS 7/2025 yang diubah Peraturan BPS 6/2026 (KBLI 2025). Perizinan terbit sebelum implementasi KBLI 2025 tetap sah.

Kenapa KBLI tidak bisa ditambahkan di OSS?

Penyebab umum: kode lama tidak sesuai KBLI 2025, kegiatan belum tercakup dalam Anggaran Dasar, salah menu (bukan Tambah Bidang Usaha), data lokasi/kesesuaian ruang belum selesai, persyaratan lingkungan/risiko belum dipenuhi, atau perbedaan tampilan menu antar jenis akun.

Apakah konten kreator wajib punya NIB di 2026?

Ya. Mengikuti KBLI 2025 dan Permendag 19/2026 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, konten kreator, influencer, dan seller online diwajibkan memiliki NIB sebagai legalitas usaha — salah satu syarat berjualan di platform digital.

Apa yang terjadi setelah KBLI berhasil ditambahkan?

KBLI di data usaha belum berarti persyaratan operasional selesai. Periksa status tiap kegiatan: kesesuaian ruang, dokumen lingkungan, dan selesaikan Sertifikat Standar/Izin lewat menu Pemenuhan Persyaratan sampai statusnya sesuai kebutuhan kegiatan.

Sumber