Kewajiban Halal dan Batas Waktunya
Pemerintah resmi menerapkan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, dan jasa sembelihan bagi usaha mikro dan kecil (UMK) mulai 18 Oktober 2026. Batas akhir masa penahapan berakhir 17 Oktober 2026 sesuai amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PP Nomor 42 Tahun 2024.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan memastikan tidak ada alasan UMK untuk tidak mendaftar, karena pemerintah menyiapkan 1,35 juta kuota Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2026. Penerapannya dilakukan bertahap dan humanis: pelaku usaha yang belum bersertifikat mendapat pembinaan berupa peringatan tertulis terlebih dahulu, bukan langsung denda, dan tidak ada sweeping atau razia.
Menurut PP 42/2024, barang gunaan baru wajib bersertifikat halal bila berasal dari atau mengandung unsur hewan. Dengan sertifikasi halal, produk UMK diharapkan naik kelas, tembus pasar modern, dan ekspor ke negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Pendaftaran dilakukan online melalui SIHALAL di ptsp.halal.go.id. Seluruh proses, mulai dari pengajuan, pendampingan, verifikasi, sidang fatwa, hingga penerbitan sertifikat, berjalan di sistem yang sama.
Syarat dan Dokumen yang Disiapkan
Syarat umum pendaftaran sertifikasi halal meliputi identitas pelaku usaha, NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diurus lewat OSS, daftar produk, daftar bahan dan supplier, proses produksi, dan dokumen pendukung bila ada bahan risiko tinggi.
Untuk skema Self Declare, dokumen yang diunggah ke SIHALAL meliputi data pelaku usaha beserta NIB, surat permohonan pendaftaran sertifikasi halal, surat pernyataan pendaftaran self declare mandiri, akad atau ikrar tentang kehalalan produk, bahan, dan pendamping, data Penyelia Halal, nama dan foto produk, daftar produk, daftar bahan, daftar menu atau harga bila ada, penjelasan rinci proses pengolahan, Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sesuai templat yang ditetapkan, dan sertifikat halal bahan yang digunakan kecuali bahan yang dikecualikan.
Sebelum mengajukan, pastikan usaha memenuhi kriteria skema yang dipilih. Skema Self Declare khusus untuk produk dengan bahan halal, proses sederhana, dan omzet maksimal Rp15 miliar. Produk kompleks atau berbahan risiko tinggi lebih cocok lewat skema reguler.
Kesalahan umum yang membuat pengajuan ditolak antara lain bahan tidak jelas status halalnya, supplier tidak memiliki sertifikat halal, dokumen tidak lengkap, dan tidak ada SOP produksi halal. Periksa ulang daftar bahan dan kecocokannya dengan sertifikat halal bahan sebelum mengunggah.
Cara Mendaftar Skema Self Declare Gratis
Pertama, pastikan prasyarat terpenuhi: usaha memenuhi 16 kriteria Self Declare, memiliki NIB, dan menetapkan Penyelia Halal. Kedua, ajukan permohonan di SIHALAL: unggah dokumen, lalu pilih jalur pembiayaan fasilitasi (kuota gratis) atau pembiayaan mandiri bila mendesak.
Ketiga, pendampingan oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Pendamping memeriksa kelengkapan akad atau ikrar, kesesuaian nama, simbol, bentuk, dan kemasan produk, kesesuaian daftar bahan dengan sertifikat halalnya, kesesuaian narasi pendamping, serta Manual SJPH. Verifikasi dan validasi dilakukan di lokasi usaha atau produksi, dan foto buktinya diunggah ke SIHALAL, paling lama 10 hari.
Keempat, verifikasi BPJPH atas rekomendasi pendamping terhadap kriteria UMK, bahan, jenis produk, pendamping, dan produk (merek, nama, simbol, bentuk, kemasan). Kelima, sidang fatwa: Komite Fatwa Produk Halal menetapkan kehalalan produk melalui SIHALAL paling lama 1 hari.
Keenam, penerbitan: BPJPH menerbitkan sertifikat halal paling lama 1 hari setelah penetapan. Jika produk ditetapkan tidak halal, BPJPH menerbitkan surat keterangan tidak halal dalam waktu yang sama. Sertifikat dan label halal diunduh lewat SIHALAL, lalu label dicantumkan pada produk.
Cara Mendaftar Skema Reguler
Skema reguler ditujukan untuk semua jenis usaha, termasuk menengah dan besar, serta produk kompleks. Langkahnya: daftar online melalui SIHALAL, BPJPH melakukan verifikasi dokumen, lalu menunjuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
LPH menentukan biaya pemeriksaan dan mengajukan tagihan. Pelaku usaha membayar biaya dan mengunggah bukti pembayaran, kemudian LPH melakukan pemeriksaan dan pengujian produk, baik secara dokumen maupun kunjungan langsung. Pengujian produk oleh LPH biasanya memakan waktu hingga 15 hari kerja.
Hasil pemeriksaan dibawa ke sidang Komisi Fatwa MUI untuk penetapan kehalalan, yang membutuhkan waktu sekitar 3 hari kerja. Jika disetujui, BPJPH menerbitkan sertifikat halal dalam 1 hari kerja, sehingga proses reguler dapat selesai dalam waktu sekitar 21 hari kerja.
Keunggulan skema reguler adalah lebih cepat, lebih fleksibel, tanpa batasan jenis produk, dan peluang ditolak lebih rendah. Kekurangannya adalah berbayar, dengan biaya yang tergantung pada kompleksitas usaha.
Biaya Sertifikasi Halal
Untuk skema reguler, biaya pendaftaran dan penetapan kehalalan produk dimulai dari Rp300 ribu untuk usaha kecil, Rp5 juta untuk usaha menengah, dan Rp12,5 juta untuk usaha besar. Biaya ini mencakup pemeriksaan oleh LPH, tetapi tidak termasuk pengujian laboratorium dan biaya transportasi pemeriksaan lapangan.
Untuk skema Self Declare bagi UMK, biayanya gratis karena ditanggung anggaran negara melalui program SEHATI, termasuk biaya Rp300 ribu untuk pendaftaran dan penetapan halal. Kuota gratis 2026 sebanyak 1,35 juta sertifikat.
Rincian biaya reguler menurut sejumlah panduan meliputi Rp300 ribu untuk pendaftaran dan penetapan halal, serta Rp350 ribu untuk pemeriksaan oleh LPH, ditambah biaya tambahan untuk uji laboratorium, akomodasi, dan transportasi bila diperlukan. Minta rincian biaya dari LPH sebelum membayar agar tidak ada biaya tak terduga.
Bila produk tidak lolos skema Self Declare, lebih aman langsung memilih skema reguler agar tidak membuang waktu menunggu giliran gratis. Peluang ditolak pada skema gratis relatif tinggi karena kriteria bahan dan prosesnya ketat.
Pertanyaan Umum
Di mana mendaftarkan sertifikat halal?
Secara online melalui SIHALAL di ptsp.halal.go.id, sistem resmi BPJPH.
Apakah sertifikat halal untuk UMKM gratis?
Ya, lewat skema Self Declare program SEHATI biayanya gratis dan ditanggung APBN, dengan kuota 1,35 juta sertifikat pada 2026.
Apa syarat utama sertifikat halal?
NIB, data pelaku usaha, daftar produk, daftar bahan dan supplier, proses produksi, dan Manual SJPH.
Berapa biaya sertifikat halal reguler?
Biaya pendaftaran dan penetapan mulai Rp300 ribu untuk usaha kecil, Rp5 juta untuk menengah, dan Rp12,5 juta untuk besar, di luar uji lab dan transportasi.
Berapa lama proses sertifikat halal reguler?
Sekitar 21 hari kerja: verifikasi 2 hari, pemeriksaan LPH hingga 15 hari, sidang fatwa 3 hari, penerbitan 1 hari.
Apa itu skema Self Declare?
Pernyataan halal oleh pelaku usaha sendiri untuk produk berbahan halal, proses sederhana, dan omzet maksimal Rp15 miliar, didampingi Pendamping Proses Produk Halal.
Kapan kewajiban halal mulai berlaku untuk UMK?
Mulai 18 Oktober 2026 untuk produk makanan, minuman, dan jasa sembelihan UMK, dengan penerapan bertahap dan pembinaan.
Apa yang membuat pengajuan sertifikat halal ditolak?
Bahan tidak jelas status halalnya, supplier tanpa sertifikat halal, dokumen tidak lengkap, dan tidak ada SOP produksi halal.