Syarat Dasar (UU 16/2001)
Yayasan didirikan dengan memisahkan harta kekayaan pendiri sebagai kekayaan awal — minimal Rp10 juta (Pasal 6 ayat 1 UU Yayasan).
Wajib: akta notaris berbahasa Indonesia, organ pembina, pengurus, pengawas, nama unik, tujuan sosial/keagamaan/kemanusiaan — tidak boleh membagikan hasil ke pendiri/pengurus.
Dokumen yang Disiapkan
KTP dan NPWP pendiri, pembina, pengurus, pengawas; surat pernyataan kesediaan pengurus; bukti modal kekayaan awal.
Bukti kantor (SPPT PBB/surat sewa), surat pengantar RT/RW, nama dan tujuan yayasan.
Akta Notaris
Para pendiri menghadap notaris bersama — notaris menyusun akta pendirian + AD/ART. Yayasan dianggap berdiri sejak akta ditandatangani.
Notaris memesan nama dan mengawal seluruh proses hingga pengesahan.
Pengesahan Kemenkumham
Notaris mengajukan permohonan pengesahan badan hukum via SABH — wajib dalam 10 hari sejak akta ditandatangani.
Keputusan diberikan/ditolak maksimal 30 hari sejak permohonan lengkap diterima (14 hari jika perlu pertimbangan instansi lain).
Setelah SK Terbit
Urus: NPWP yayasan, domisili/SKDU, pengumuman Berita Negara, daftar ke Dinas terkait (Dinsos/Diknas), NIB via OSS bila ada usaha penunjang, izin operasional bila membuka sekolah/panti.
Estimasi biaya total Rp10–20 juta, waktu 2–4 minggu.
Pertanyaan Umum
Apa syarat mendirikan yayasan?
UU 16/2001: pisahkan harta sebagai kekayaan awal, akta notaris berbahasa Indonesia, organ pembina-pengurus-pengawas.
Berapa modal awal minimal?
Rp10 juta (Pasal 6 ayat 1 UU Yayasan) — dipisahkan dari harta pribadi pendiri.
Berapa biaya notaris?
Kisaran Rp3–10 juta tergantung wilayah; total Rp10–20 juta termasuk pengesahan dan dokumen lain.
Berapa lama prosesnya?
2–4 minggu; pengesahan Kemenkumham maksimal 30 hari sejak permohonan lengkap diterima.
Apakah pendiri bisa jadi pengurus?
Pendiri dapat diangkat sebagai pembina; pendiri/pembina dan pengurus adalah organ berbeda.
Dokumen apa saja yang dibutuhkan?
KTP & NPWP pendiri/pembina/pengurus/pengawas, nama yayasan, bukti modal awal, bukti kantor, surat RT/RW.
Apakah yayasan boleh cari untung?
Tidak boleh membagikan hasil kepada pendiri/pengurus; boleh punya usaha penunjang dengan NIB/OSS.
Setelah SK Kemenkumham apa lagi?
Urus NPWP, domisili/SKDU, pengumuman Berita Negara, daftar ke Dinas terkait, izin operasional bila perlu.