◈ SakuArtis

Cara Mengurus Sertifikat Halal 2026: Gratis untuk UMK

Sertifikat halal kini wajib bagi produk makanan, minuman, dan kosmetik — dengan tenggat Oktober 2026 untuk UMKM. Kabar baiknya, usaha mikro dan kecil bisa mengurusnya gratis lewat skema self declare (SEHATI) di sistem SIHALAL BPJPH, didampingi pendamping halal dari pendaftaran sampai sertifikat terbit. Berikut syarat, biaya, dan langkah lengkapnya.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Panduan terverifikasi 2026
Kategori: Cara Diperbarui 15 Oktober 2026 Waktu baca ~7 mnt
Cara cara mengurus sertifikat halal
Ilustrasi: cara cara mengurus sertifikat halal.Gambar via Wikimedia Commons — Sumber: Wikimedia Commons

Mengapa Sertifikat Halal Wajib Diurus Sekarang

Sejak berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), pemerintah mewajibkan sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan. Tenggat waktu bagi UMKM mikro dan kecil adalah Oktober 2026 — artinya mengurusnya sekarang bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban.

Di luar kewajiban, sertifikat halal memberi keuntungan bisnis nyata:

  • Membuka pasar lebih luas. Indonesia adalah pasar konsumen makanan halal terbesar di dunia; produk bersertifikat dipercaya konsumen Muslim dalam dan luar negeri.
  • Syarat masuk ritel modern dan ekspor. Banyak ritel dan importir mensyaratkan sertifikasi halal untuk produk makanan-minuman.
  • Meningkatkan daya saing. Di pasar kompetitif, label halal menjadi pembeda; konsumen cenderung memilih produk yang kehalalannya terjamin.
  • Peluang tender. Tender katering pemerintah dan perusahaan besar umumnya mewajibkan vendor bersertifikat halal.

Kabar baiknya, untuk usaha mikro dan kecil tersedia program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) dengan kuota besar — pada 2026 disiapkan untuk 1,35 juta UMK dengan lebih dari 111 ribu pendamping P3H di seluruh Indonesia. Jadi tidak ada alasan menunda karena biaya.

Dua Skema Sertifikasi: Self Declare vs Reguler

Ada dua jalur pengurusan sertifikat halal. Pilih sesuai kondisimu:

  • Skema Self Declare (SEHATI) — gratis. Pernyataan mandiri pelaku usaha bahwa produk memenuhi ketentuan halal. Syarat: produk sederhana dan berisiko rendah — misalnya keripik, kue kering tradisional, minuman sederhana — dengan bahan baku yang jelas kehalalannya (nabati segar, gula, garam, rempah tunggal), tanpa bahan tambahan pangan kompleks (pengawet, pewarna, perisa sintetis), dan bukan usaha skala besar/waralaba. Wajib didampingi Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dari LP3H. Durasi umumnya 1–3 bulan.
  • Skema reguler — berbayar. Diperiksa Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dengan audit menyeluruh termasuk uji laboratorium bila perlu. Cocok untuk produk kompleks (olahan daging, bahan turunan hewani, bahan impor), lebih cepat (mulai 14 hari), peluang ditolak rendah, dan tanpa batasan jenis produk. Perkiraan biaya: UMK Rp200 ribu–Rp500 ribu; menengah Rp2,4–5 juta; besar Rp5–10 juta menurut sejumlah panduan (komponen: pendaftaran, audit, penerbitan).

Aturan praktis: bila produkmu sederhana dan bahannya jelas halal, ambil jalur gratis. Bila mengandung bahan hewani, bahan kimia tambahan, atau bahan impor yang butuh verifikasi sumber — langsung pilih skema reguler agar tidak buang waktu.

Syarat Dokumen Pengajuan

Siapkan dokumen berikut (berlaku untuk kedua skema):

  • Data usaha: nama usaha, alamat usaha, NIB (Nomor Induk Berusaha), NPWP.
  • Data produk: nama produk, daftar bahan baku beserta nama suppliernya (krusial untuk penelusuran kehalalan), proses produksi, dan informasi alergen.
  • Data pemilik usaha: nama lengkap, alamat, nomor telepon; identitas diri (KTP).
  • Surat permohonan sertifikat halal.
  • Denah lokasi usaha dan foto produk serta foto proses produksi.
  • Surat pernyataan halal dari pemasok bahan baku (bila ada).
  • Dokumen pendukung tambahan bila memakai bahan berisiko tinggi.

Kunci kelulusan: daftar bahan baku harus jujur dan detail — cantumkan merek dan supplier setiap bahan. Ketidakjujuran atau bahan yang disembunyikan adalah penyebab utama penolakan. Untuk usaha katering/restoran, tambahan syarat: memiliki Penyelia Halal dan menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang akan diaudit.

Langkah Mengurus via SIHALAL BPJPH

Pendaftaran dilakukan daring lewat sistem resmi BPJPH di ptsp.halal.go.id atau aplikasi SIHALAL. Alurnya:

  • 1. Buat akun SIHALAL. Daftar dengan data usaha yang valid di portal resmi BPJPH.
  • 2. Pilih skema. Pilih Self Declare (SEHATI) untuk jalur gratis bila produkmu memenuhi kriteria, atau skema reguler untuk produk kompleks.
  • 3. Isi formulir dan unggah dokumen. Lengkapi data usaha, daftar produk, daftar bahan baku + supplier, dan penjelasan proses produksi. Isi dengan jujur dan detail.
  • 4. Ikuti pendampingan P3H (khusus self declare). Pendamping dari LP3H membantumu verifikasi bahan, proses produksi, dan kelengkapan dokumen — manfaatkan sesi ini untuk bertanya.
  • 5. Verifikasi dan audit. Untuk reguler, LPH melakukan audit SJPH di tempat usahamu; untuk self declare, BPJPH memverifikasi hasil pendampingan.
  • 6. Penerbitan sertifikat. Bila dinyatakan memenuhi syarat, BPJPH menerbitkan sertifikat halal digital. Masa berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang.

Tips agar lolos cepat: pastikan NIB sudah terbit sebelum mendaftar; gunakan bahan baku bersertifikat halal bila tersedia; pisahkan alat produksi untuk produk halal bila memproduksi beragam produk; dan simpan semua nota pembelian bahan sebagai bukti penelusuran.

Pertanyaan Umum

Apakah sertifikat halal wajib untuk UMKM?

Ya, pemerintah mewajibkan sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, kosmetik, dan obat. Tenggat bagi UMKM mikro dan kecil adalah Oktober 2026.

Berapa biaya sertifikat halal untuk UMK?

Gratis lewat skema self declare (program SEHATI) untuk produk sederhana. Skema reguler berbayar, dengan perkiraan Rp200 ribu–Rp500 ribu untuk UMK menurut sejumlah panduan.

Berapa lama proses sertifikasi halal?

Skema self declare umumnya 1–3 bulan termasuk pendampingan; skema reguler bisa mulai 14 hari tergantung kompleksitas produk dan kelengkapan dokumen.

Apa itu skema self declare?

Skema pernyataan mandiri pelaku usaha bahwa produknya memenuhi ketentuan halal, khusus produk berisiko rendah (bahan sederhana, proses sederhana). Wajib didampingi P3H dan gratis.

Di mana mendaftar sertifikat halal?

Lewat sistem resmi BPJPH di ptsp.halal.go.id atau aplikasi SIHALAL. Pilih skema self declare (SEHATI) atau reguler sesuai produkmu.

Apa saja syarat dokumennya?

Identitas pelaku usaha, NIB atau surat keterangan usaha, daftar produk, daftar bahan baku beserta supplier, penjelasan proses produksi, dan surat pengajuan.

Berapa lama masa berlaku sertifikat halal?

Sertifikat halal berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlakunya habis.

Apakah produk non-makanan perlu sertifikat halal?

Kewajiban bertahap mencakup makanan, minuman, kosmetik, obat, dan produk lain sesuai regulasi. Cek ketentuan terbaru BPJPH untuk kategori produkmu.

Sumber