Kenapa NPWP Perlu Dinonaktifkan
Banyak wajib pajak mengira NPWP yang tidak dipakai bisa dibiarkan begitu saja. Padahal selama status NPWP masih aktif, kewajiban perpajakan tetap melekat, termasuk kewajiban menyampaikan SPT Tahunan setiap tahun. Bila kewajiban ini diabaikan, kamu berisiko terkena sanksi administrasi berupa denda.
Karena itu, bila kamu sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai wajib pajak, menonaktifkan NPWP adalah langkah yang tepat dan bertanggung jawab. Contoh kondisinya: berhenti bekerja dan tidak berpenghasilan, penghasilan turun di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), pensiun, atau pindah dan tinggal menetap di luar negeri.
Selain menghindari denda, penonaktifan NPWP juga merapikan administrasi perpajakanmu. Data wajib pajak yang akurat membantu DJP memberikan pelayanan yang lebih tepat sasaran, dan kamu tidak akan lagi menerima surat teguran atau tagihan yang sebenarnya sudah tidak relevan dengan kondisimu.
Perlu dipahami bahwa penonaktifan berbeda dengan penghapusan. Status nonaktif bersifat sementara dan bisa diaktifkan kembali kapan saja bila kamu kembali berpenghasilan. Jadi tidak ada risiko kehilangan NPWP secara permanen hanya karena menonaktifkannya.
Syarat Menonaktifkan NPWP Pribadi
Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak PER-04/PJ/2020, wajib pajak orang pribadi bisa mengajukan penonaktifan bila tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagai wajib pajak. Berikut rincian kondisinya:
- Tidak berpenghasilan atau berhenti bekerja: misalnya karyawan yang resign dan belum bekerja lagi, atau ibu rumah tangga yang sebelumnya bekerja.
- Penghasilan di bawah PTKP: penghasilan setahun tidak melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku.
- Tinggal sementara di luar negeri: WNI yang pindah dan menetap di luar negeri.
- Tidak melakukan transaksi perpajakan dan tidak menyampaikan SPT selama dua tahun berturut-turut.
- Dokumen pendaftaran tidak lengkap atau alamat wajib pajak tidak diketahui.
Untuk badan usaha, syaratnya adalah kegiatan usaha sudah berhenti beroperasi secara permanen, dibuktikan dengan akta pembubaran perusahaan dan laporan keuangan terakhir. Untuk wajib pajak yang meninggal dunia, pengajuan dilakukan oleh ahli waris dengan surat keterangan kematian.
Pemilik NPWP ganda juga bisa mengajukan penghapusan atas NPWP yang tidak dipakai dengan melampirkan bukti kepemilikan lebih dari satu NPWP.
Dokumen yang Harus Disiapkan
Kelengkapan dokumen adalah kunci agar pengajuan tidak tertunda. Siapkan dokumen umum berikut sebelum mengajukan:
- Fotokopi KTP yang masih berlaku dan terbaca jelas.
- Fotokopi kartu NPWP atau nomor NPWP yang akan dinonaktifkan.
- Surat pernyataan alasan penonaktifan, misalnya surat keterangan tidak bekerja dari perusahaan terakhir, surat keterangan penghasilan di bawah PTKP, atau surat keterangan pensiun.
- Dokumen pendukung sesuai kondisi: visa permanen atau surat pernyataan pindah domisili untuk yang ke luar negeri; akta pembubaran untuk badan usaha; surat keterangan kematian dan surat pernyataan ahli waris untuk wajib pajak meninggal dunia.
Untuk pengajuan online, siapkan dokumen dalam format digital (PDF atau foto berkualitas baik) karena akan diunggah ke sistem Coretax. Pastikan setiap dokumen terbaca jelas agar verifikasi petugas tidak terhambat.
Bila pengajuan diwakilkan, tambahkan surat kuasa yang sah dari wajib pajak kepada wakil atau kuasanya. Tanpa surat kuasa, petugas berhak menolak pengajuan yang diajukan oleh pihak lain.
Cara Menonaktifkan NPWP Online Lewat Coretax
Cara paling praktis menonaktifkan NPWP adalah secara online melalui sistem Coretax DJP di alamat coretaxdjp.pajak.go.id. Berikut langkah-langkahnya:
- Langkah 1: Buka situs Coretax DJP dan login menggunakan NIK atau NPWP, kata sandi, serta kode captcha. Bila belum punya akun, lakukan registrasi terlebih dahulu.
- Langkah 2: Di dashboard utama, pilih menu Portal Saya, kemudian klik Perubahan Status dan pilih Penetapan Wajib Pajak Nonaktif.
- Langkah 3: Isi identitas wajib pajak pada formulir. Data pokok biasanya terisi otomatis oleh sistem.
- Langkah 4: Pilih alasan penonaktifan yang sesuai kondisimu, misalnya penghasilan di bawah PTKP atau sudah tidak bekerja.
- Langkah 5: Unggah dokumen pendukung dalam format digital sesuai persyaratan.
- Langkah 6: Centang kolom pernyataan kebenaran data, lalu klik Simpan atau Kirim.
- Langkah 7: Unduh Bukti Tanda Terima sebagai arsip bahwa pengajuan sudah terkirim.
Setelah itu, KPP akan memverifikasi permohonan, biasanya dalam 3 hari kerja. Bila disetujui, status NPWP berubah menjadi nonaktif dan Surat Penetapan WP Nonaktif bisa diakses melalui akun Coretax-mu.
Cara Menonaktifkan NPWP Offline di KPP
Bagi yang lebih nyaman mengurus langsung, penonaktifan NPWP bisa diajukan secara offline ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat NPWP terdaftar atau ke KP2KP terdekat. Datang dengan membawa seluruh dokumen persyaratan yang sudah disiapkan.
Di KPP, isi formulir permohonan penonaktifan atau penghapusan NPWP yang disediakan petugas. Formulir ini juga bisa diunduh terlebih dahulu dari situs resmi pajak.go.id agar bisa diisi di rumah. Serahkan formulir beserta dokumen pendukung kepada petugas untuk diperiksa kelengkapannya.
Setelah dokumen dinyatakan lengkap, petugas akan memberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS) sebagai tanda permohonanmu sudah diterima secara resmi. Selain datang langsung, formulir dan dokumen juga bisa dikirim lewat pos atau jasa ekspedisi ke KPP terdaftar dengan bukti pengiriman yang sah.
Untuk permohonan penghapusan NPWP (bukan sekadar nonaktif), keputusan Kepala KPP atau KP2KP diterbitkan dalam jangka waktu maksimal 12 bulan sejak permohonan diterima lengkap, berisi persetujuan atau penolakan beserta alasannya.
Setelah Pengajuan: Verifikasi hingga Status Nonaktif
Setelah permohonan terkirim, DJP akan melakukan verifikasi dokumen dan pengecekan kepatuhan pajak. Tahap ini penting: bila ditemukan kewajiban pajak yang belum dipenuhi, seperti tunggakan atau SPT yang belum dilaporkan, pemohon wajib menyelesaikannya terlebih dahulu sebelum penonaktifan disetujui.
Bila verifikasi lolos, kamu akan menerima pemberitahuan resmi berupa Surat Penetapan Wajib Pajak Nonaktif yang bisa diunduh lewat akun Coretax. Sejak saat itu, kewajiban pelaporan SPT Tahunan gugur dan status NPWP tercatat nonaktif di sistem DJP.
Bila permohonan ditolak, kamu akan menerima pemberitahuan beserta alasan penolakannya, misalnya dokumen kurang lengkap atau masih ada kewajiban pajak yang belum beres. Kamu bisa melengkapi kekurangan tersebut dan mengajukan ulang.
Catatan penting: NPWP nonaktif bisa diaktifkan kembali kapan saja bila kondisimu berubah, misalnya kembali bekerja atau membuka usaha. Pengaktifan kembali diajukan ke KPP tempat NPWP terdaftar dengan prosedur yang relatif sederhana.
Kapan NPWP Sebaiknya Tetap Aktif
Jika masih memiliki penghasilan, betapa pun kecilnya, atau berencana melamar pekerjaan yang mensyaratkan NPWP, pertimbangkan untuk tetap mempertahankannya. Membuat NPWP baru nantinya memakan waktu.
NPWP aktif memudahkan urusan perbankan seperti pengajuan kredit dan pembukaan rekening tertentu. Status nonaktif bisa mempersulit verifikasi di kemudian hari.
Bagi yang pindah ke luar negeri sementara tetapi berencana kembali, konsultasikan dulu ke KPP. Terkadang status non-efektif sementara lebih tepat daripada penonaktifan permanen.
Wajib pajak yang sudah tidak berpenghasilan tetapi memiliki aset (properti, kendaraan) sebaiknya berkonsultasi sebelum menonaktifkan, karena kewajiban pelaporan bisa tetap ada.
Intinya: nonaktifkan NPWP hanya jika benar-benar sudah tidak membutuhkannya. Keputusan ini sebaiknya final; menimbang masak-masak di awal menghindarkan penyesalan dan urusan ulang di kemudian hari.
Perbedaan Nonaktif dan Non-Efektif
Status non-efektif berarti wajib pajak dibebaskan sementara dari kewajiban lapor SPT karena tidak berpenghasilan, tetapi NPWP tetap terdaftar. Cocok untuk yang penghasilannya berhenti sementara.
Penghapusan NPWP berarti nomor tersebut dihapus dari sistem. Ini bersifat lebih permanen dan cocok untuk yang benar-benar tidak akan berpenghasilan lagi.
Pengajuan non-efektif lebih sederhana dan bisa diajukan via Coretax atau KPP dengan alasan tidak berpenghasilan. Status ini bisa diaktifkan kembali dengan mudah jika penghasilan muncul lagi.
Penghapusan NPWP membutuhkan verifikasi lebih ketat termasuk penyelesaian seluruh kewajiban perpajakan. Pastikan tidak ada tunggakan sebelum mengajukan.
Wajib pajak non-efektif tetap bisa mengajukan aktivasi kembali kapan saja tanpa membuat NPWP baru. Fleksibilitas ini membuat NE pilihan aman untuk kondisi belum pasti.
Jika ragu antara NE dan hapus, pilih NE dulu. Kamu selalu bisa mengajukan penghapusan nanti, tetapi menghidupkan NPWP yang sudah dihapus jauh lebih rumit.
Konsultasikan ke KPP atau konsultan pajak sebelum memutuskan. Petugas pajak bisa menilai kondisi spesifikmu dan menyarankan status yang paling tepat.
Apapun pilihannya, pastikan seluruh SPT hingga periode terakhir sudah dilaporkan. Kewajiban yang tertunggak menghambat pengajuan status apa pun.
Dokumentasikan setiap pengajuan dan simpan bukti persetujuannya. Arsip status perpajakan yang rapi melindungimu dari masalah administratif di masa depan.
Pertanyaan Umum
Siapa saja yang boleh menonaktifkan NPWP?
Yang boleh mengajukan adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak lagi memenuhi syarat subjektif atau objektif, misalnya berhenti bekerja atau penghasilan di bawah PTKP; wajib pajak yang meninggal dunia lewat ahli waris; badan usaha yang berhenti beroperasi permanen; WNI yang pindah ke luar negeri; serta pemilik NPWP ganda.
Apa dasar hukum penonaktifan NPWP?
Dasar hukumnya antara lain Peraturan Dirjen Pajak PER-04/PJ/2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan administrasi NPWP. Aturan ini mengatur syarat, dokumen, dan prosedur penetapan wajib pajak nonaktif, baik yang diajukan sendiri maupun ditetapkan secara jabatan oleh DJP.
Berapa lama proses verifikasi penonaktifan NPWP?
Untuk pengajuan penetapan wajib pajak nonaktif lewat Coretax, KPP biasanya memverifikasi dalam 3 hari kerja. Bila disetujui, status NPWP berubah menjadi nonaktif dan surat penetapan bisa diunduh lewat akun Coretax. Untuk penghapusan NPWP, keputusan Kepala KPP diterbitkan maksimal 12 bulan sejak permohonan lengkap.
Apakah NPWP nonaktif masih wajib lapor SPT?
Setelah status NPWP resmi menjadi nonaktif, kewajiban pelaporan SPT Tahunan gugur. Namun pastikan seluruh kewajiban pajak sebelum penonaktifan sudah beres, karena DJP akan memeriksa kepatuhan terlebih dahulu dan pemohon wajib melunasi tunggakan bila ada.
Bisakah NPWP yang sudah nonaktif diaktifkan kembali?
Bisa. Bila di kemudian hari kamu kembali memenuhi syarat sebagai wajib pajak, misalnya kembali bekerja dengan penghasilan di atas PTKP atau membuka usaha, kamu dapat mengajukan pengaktifan kembali NPWP ke KPP tempat terdaftar.
Apa bedanya NPWP nonaktif dan NPWP dihapus?
NPWP nonaktif berarti statusnya tidak aktif sementara dan datanya tetap tersimpan di sistem DJP sehingga bisa diaktifkan kembali. NPWP dihapus berarti nomornya dihapus dari administrasi, misalnya karena wajib pajak meninggal dunia atau NPWP ganda. Prosedur penghapusan lebih ketat dan keputusannya memakan waktu lebih lama.
Apakah menonaktifkan NPWP bisa diwakilkan?
Bisa. Permohonan dapat diajukan oleh wajib pajak secara langsung, wakil, atau kuasa wajib pajak dengan melampirkan surat kuasa yang sah. Untuk pengajuan online lewat Coretax, tersedia opsi pengajuan sebagai kuasa atau perwakilan dengan data yang terverifikasi sistem.
Dokumen apa yang paling sering kurang saat pengajuan?
Dokumen yang paling sering kurang adalah surat pernyataan alasan penonaktifan, misalnya surat keterangan tidak bekerja atau surat keterangan penghasilan di bawah PTKP. Siapkan juga fotokopi KTP dan NPWP yang jelas. Dokumen pendukung yang lengkap mempercepat verifikasi oleh KPP.