Pecah
Sertifikat warisan.
BPN.
Syarat
Dokumen.
SKW.
Biaya
PNBP.
Ukur.
Baru
Sertifikat.
Ahli.
Pertanyaan Umum
Bagaimana cara pemecahan sertifikat tanah warisan?
Dua opsi. A) MANDIRI ke BPN: 1) Urus Surat Keterangan Waris (kelurahan/camat) + Surat Pernyataan Waris bermeterai ditandatangani semua ahli waris. 2) Ajukan balik nama waris ke BPN (sertifikat atas nama pewaris → ahli waris kolektif). 3) Ajukan pemecahan bidang: isi formulir permohonan, serahkan sertifikat asli + KTP/KK + SK Waris + SPPT PBB + bukti bayar BPHTB/PPh. 4) Bayar PNBP (pendaftaran ±Rp50.000/bidang; pengukuran per rumus PP 128/2015; pemeriksaan tanah ±Rp250.000; TKA ±Rp250.000). 5) Petugas BPN mengukur ulang di lapangan & menyusun peta bidang baru. 6) BPN menerbitkan sertifikat baru per ahli waris (±15 hari kerja; kasus waris kompleks 2-6 bulan). B) VIA NOTARIS/PPAT: notaris membuat Akta Keterangan Waris (non-Islam) / SPAW (Islam) / Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) bila sudah sepakat — lebih cepat, jasa 0,5-2,5% nilai transaksi.
Apa syarat dokumennya?
Formulir permohonan; surat kuasa (bila dikuasakan); fotokopi KTP & KK; sertifikat asli; Surat Keterangan Waris; akta wasiat notariil (bila ada); fotokopi SPPT & PBB; bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPh, bukti bayar uang pemasukan.
Berapa biayanya?
PNBP per PP 128/2015: pendaftaran ±Rp50.000/bidang; pengukuran per rumus Tu=(L/500×HSBKu)+Rp100.000 (sampai 10 ha); pemeriksaan tanah ±Rp250.000; TKA ±Rp250.000; BPHTB 5%×(NJOP−NJOPTKP). Estimasi umum Rp300.000–Rp1.000.000 per permohonan (rumah123), contoh 1.000 m² dipecah 6 bidang ≈Rp1,8–2 juta (archland). Simulasi resmi di situs ATR/BPN.
Apakah BPHTB waris bisa bebas?
Bisa — bila ahli waris adalah anak/istri/orang tua kandung dan nilai warisan di bawah NJOPTKP (mis. Rp300 juta di DKI; beda tiap daerah), ajukan pembebasan ke Bapenda setempat.
Berapa lama prosesnya?
Pemecahan umum ±15 hari kerja; kasus waris kompleks 2–6 bulan tergantung antrean & kelengkapan.
Apa definisi pemecahan bidang?
Menurut ATR/BPN: membagi satu bidang bersertifikat menjadi beberapa bagian dengan sertifikat masing-masing; sertifikat induk tidak berlaku setelah pemecahan (PP 24/1997: tiap bidang baru wajib surat ukur, buku tanah, sertifikat).
Apakah tanah ulayat boleh dipecah?
Tidak — pemecahan tanah ulayat perseorangan dilarang (Permen ATR/BPN 16/2021).
Apa kunci kelancaran?
Kesepakatan tertulis semua ahli waris + dokumen lengkap; tanpa kesepakatan proses macet.