◈ SakuArtis

Cara Penghapusan Barang Dengan Lelang Dilakukan Dengan Cara 2026

Penghapusan barang adalah proses mengeluarkan barang dari daftar inventaris karena barang tersebut sudah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, atau tidak dapat dipindahtangankan lagi. Untuk barang yang masih mempunyai nilai ekonomis, salah satu tindak lanjutnya adalah penjualan melalui pelelangan. Artikel ini menjelaskan bagaimana penghapusan barang dengan lelang dilakukan, mulai dari pembentukan panitia, penelitian barang, persetujuan kepala daerah, pelaksanaan lelang, sampai pencatatan dan penyetoran hasilnya ke kas daerah.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Panduan terverifikasi 2026
Kategori: Cara Waktu baca ~7 mnt
Cara Penghapusan Barang Dengan Lelang Dilakukan Dengan Cara
Ilustrasi: cara penghapusan barang dengan lelang dilakukan dengan cara.Gambar via kabaroto.com — Sumber: kabaroto.com

Pengertian Penghapusan Barang dan Dasar Hukumnya

Penghapusan barang milik daerah adalah tindakan menghapus barang dari daftar barang milik daerah karena barang tersebut tidak lagi memenuhi syarat untuk dipertahankan sebagai aset. Alasan penghapusan bermacam-macam: barang rusak berat, tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan lagi, tidak dapat dipindahtangankan, hilang, kecurian, terbakar, terkena bencana, susut, atau alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum utamanya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Penghapusan dibedakan menurut nilai ekonomis barangnya. Barang yang masih mempunyai nilai ekonomis dapat dihapuskan dengan tindak lanjut pemindahtanganan, yaitu penjualan atau pelelangan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah daerah. Sebaliknya, barang yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomis dihapuskan dengan tindak lanjut pemusnahan. Pembedaan ini penting karena menentukan prosedur dan dokumen yang harus disiapkan.

Pelelangan sendiri adalah penjualan barang kepada penawar tertinggi melalui mekanisme lelang yang terbuka. Hasil penjualan atau pelelangan wajib disetor sepenuhnya ke kas daerah, sehingga tidak ada hasil lelang yang boleh mengendap di perangkat daerah. Prinsip ini menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset publik.

Pembentukan Panitia dan Penelitian Barang

Langkah pertama adalah pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah oleh kepala daerah. Susunan panitia terdiri dari unsur teknis terkait yang memahami jenis barang yang akan dihapus, misalnya unsur pengelola barang, pengguna barang, dan tenaga teknis sesuai jenis barangnya. Panitia inilah yang bekerja di lapangan, bukan sekadar menandatangani dokumen.

Tugas panitia adalah meneliti barang yang rusak, dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, serta pemeliharaan dan perbaikan yang pernah dilakukan. Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara yang melampirkan data kerusakan, dan bila barang hilang, dilampirkan pula laporan kehilangan dari kepolisian atau surat keterangan lain yang relevan. Berita acara ini menjadi bukti faktual bahwa barang memang layak dihapus.

Penelitian yang cermat melindungi semua pihak. Tanpa berita acara yang kuat, penghapusan bisa dipersoalkan di kemudian hari oleh pemeriksa, apalagi bila barang tersebut ternyata masih mempunyai nilai ekonomis. Karena itu, panitia wajib bekerja berdasarkan data, bukan berdasarkan perkiraan atau keinginan untuk sekadar membersihkan gudang.

Persetujuan Kepala Daerah dan SK Penghapusan

Setelah penelitian selesai, pengelola barang mengajukan permohonan persetujuan kepada kepala daerah dengan melampirkan berita acara hasil penelitian panitia. Pejabat yang berwenang menelaah hasil verifikasi dan penilaian, kemudian memberikan persetujuan penghapusan melalui keputusan resmi. Persetujuan ini menjadi dasar hukum untuk melanjutkan proses ke tahap berikutnya.

Berdasarkan persetujuan tersebut, diterbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan oleh pejabat yang berwenang. SK ini merupakan dokumen resmi yang menghapus aset dari daftar barang milik daerah dan membebaskan pengelola dari tanggung jawab administratif dan fisik atas aset tersebut. Untuk barang bergerak tertentu yang rusak berat, seperti alat kantor, kendaraan lapangan, ambulans, atau mobil jenazah, penghapusan ditetapkan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan kepala daerah.

Perlu dicatat bahwa SK penghapusan dan pelaksanaan lelang memiliki urutan yang saling terkait dengan dokumen lelang. Dalam praktiknya, pengelola mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL dengan melampirkan dokumen persyaratan, KPKNL meneliti kelengkapan berkas, menetapkan jadwal dan nilai limit, lalu mengumumkan pelaksanaan lelang kepada publik. Risalah lelang dan berita acara serah terima kemudian menjadi lampiran laporan penghapusan.

Pelaksanaan Lelang melalui KPKNL atau Panitia Pelelangan

Pelelangan dapat dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat, atau melalui Panitia Pelelangan Terbatas atau Panitia Penjualan barang yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah. Keanggotaan panitia pelelangan atau penjualan tersebut dapat sama dengan keanggotaan panitia penghapusan, sehingga prosesnya lebih efisien tanpa mengorbankan pengawasan.

Dalam lelang melalui KPKNL, perangkat daerah mengajukan permohonan lelang dengan dokumen lengkap, KPKNL memverifikasi berkas, menetapkan nilai limit berdasarkan penilaian, dan mengumumkan jadwal lelang secara terbuka. Keterbukaan pengumuman penting agar lelang diikuti peserta yang memadai dan harga yang terbentuk benar-benar harga pasar, bukan harga yang diatur segelintir pihak.

Untuk lelang terbatas, kepala daerah membentuk panitia pelelangan terbatas yang melaksanakan penjualan barang yang telah dihapuskan dari daftar inventaris. Apa pun jalurnya, hasil penjualan atau pelelangan wajib disetor sepenuhnya ke kas daerah. Bila hasil lelang tidak disetor penuh, penghapusan tersebut cacat secara administratif dan dapat menimbulkan temuan pemeriksaan.

Pencatatan, Pelaporan, dan Hal yang Perlu Diperhatikan

Setelah lelang selesai, pengelola barang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada daftar barang milik daerah. Perubahan daftar barang sebagai akibat penghapusan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengguna barang maupun pengelola barang. Pengguna barang menyampaikan laporan penghapusan kepada gubernur, bupati, atau wali kota dengan melampirkan keputusan penghapusan, berita acara serah terima, risalah lelang, dan naskah lelang.

Khusus penghapusan gedung yang harus segera dibangun kembali secara total karena sifatnya mendesak dan membahayakan, penghapusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Dalam keadaan bangunan membahayakan keselamatan jiwa, pembongkaran dapat dilakukan lebih dahulu sambil menunggu keputusan, dengan alasan kerusakan konstruksi berat atau bencana alam seperti gempa, banjir, dan kebakaran.

Tiga hal yang paling sering menjadi masalah dalam praktik adalah dokumen penelitian yang tidak lengkap, persetujuan yang dilompati, dan hasil lelang yang tidak disetor penuh. Menghindari ketiganya berarti menjalankan urutan yang benar: teliti dulu, minta persetujuan, terbitkan SK, lelang secara terbuka, setor hasilnya, dan catat penghapusannya. Bila urutan ini dijaga, penghapusan barang dengan lelang menjadi prosedur yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.

Contoh Alur Penghapusan Kendaraan Operasional

Bayangkan sebuah kendaraan operasional dinas yang sudah rusak berat dan tidak lagi dapat digunakan. Langkah pertama adalah panitia penghapusan meneliti kondisi kendaraan: memeriksa dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK, riwayat pemeliharaan, serta tingkat kerusakannya, lalu menuangkan hasil penelitian dalam berita acara. Bila kendaraan masih mempunyai nilai ekonomis sebagai besi tua atau suku cadang, tindak lanjutnya adalah pelelangan, bukan pemusnahan.

Pengelola barang kemudian mengajukan permohonan persetujuan kepada kepala daerah dengan melampirkan berita acara tersebut. Setelah persetujuan terbit dan SK penghapusan ditetapkan, perangkat daerah mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL dengan melampirkan dokumen persyaratan, termasuk penilaian atas kendaraan. KPKNL menetapkan nilai limit dan jadwal, mengumumkan lelang secara terbuka, dan melaksanakannya kepada penawar tertinggi.

Setelah lelang selesai, hasil penjualan disetor sepenuhnya ke kas daerah, dibuat berita acara serah terima dan risalah lelang, lalu pengelola menyesuaikan pencatatan dan melaporkan penghapusan dalam laporan semesteran dan tahunan. Alur ini menunjukkan bahwa penghapusan kendaraan bukan sekadar mengeluarkan kendaraan dari garasi, melainkan rangkaian administratif yang tertib dan dapat diaudit.

Peran KPKNL dalam Lelang Barang Milik Daerah

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah instansi vertikal Kementerian Keuangan yang berwenang melaksanakan lelang, termasuk lelang barang milik daerah. Peran KPKNL dimulai dari penelitian kelengkapan berkas permohonan, penetapan nilai limit berdasarkan penilaian, pengumuman lelang, pelaksanaan lelang, sampai penerbitan risalah lelang sebagai dokumen resmi hasil lelang. Risalah inilah yang menjadi lampiran penting dalam laporan penghapusan.

Keterlibatan KPKNL memberi jaminan profesionalitas dan keterbukaan. Sebagai pihak yang berada di luar pemerintah daerah, KPKNL mengurangi risiko konflik kepentingan dan memastikan lelang diikuti peserta yang memadai. Pengumuman yang terbuka juga memungkinkan harga terbentuk secara kompetitif, sehingga daerah memperoleh hasil yang wajar dari aset yang dilelang.

Namun demikian, perangkat daerah tidak boleh pasif begitu berkas diserahkan. Perangkat daerah wajib memastikan dokumen lengkap dan benar, mengikuti jadwal yang ditetapkan, dan menindaklanjuti hasil lelang dengan penyetoran dan pencatatan. Kerja sama yang baik antara perangkat daerah dan KPKNL adalah kunci lelang yang bersih dan tepat waktu.

Penghapusan karena Sebab Lain: Hilang dan Bencana

Tidak semua penghapusan bermula dari kerusakan. Barang dapat dihapuskan karena hilang, kecurian, terbakar, banjir, gempa, atau force majeure lainnya, serta karena susut, menguap, atau mencair untuk jenis barang tertentu. Untuk kasus seperti ini, dokumen pendukung menjadi sangat penting: laporan kehilangan dari kepolisian untuk barang hilang atau dicuri, dan surat keterangan atau berita acara bencana untuk barang yang musnah karena bencana.

Panitia penghapusan tetap harus meneliti dan menuangkan hasil penelitiannya dalam berita acara, meskipun barangnya sudah tidak ada wujudnya. Penelitian dalam kasus ini berfokus pada dokumen dan kronologi: kapan barang hilang, upaya pencarian apa yang dilakukan, dan apakah ada unsur kelalaian yang perlu ditindaklanjuti secara kepegawaian atau hukum. Penghapusan tidak boleh dipakai untuk menutupi kelalaian atau kehilangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk barang yang hilang karena kelalaian, pemerintah daerah dapat menuntut ganti rugi sesuai ketentuan perundang-undangan, dan proses penghapusan berjalan beriringan dengan penyelesaian tuntutan tersebut. Dengan demikian, penghapusan tetap tertib secara administratif sekaligus adil secara hukum.

Audit dan Pertanggungjawaban Penghapusan

Setiap penghapusan barang milik daerah dapat menjadi objek pemeriksaan oleh inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksa akan menelusuri rantai dokumen dari awal sampai akhir: berita acara penelitian panitia, permohonan persetujuan, keputusan kepala daerah, SK penghapusan, dokumen lelang, bukti penyetoran ke kas daerah, dan penyesuaian pencatatan. Rantai yang terputus di satu titik saja dapat menjadi temuan.

Temuan yang paling sering muncul adalah penghapusan tanpa persetujuan yang sah, lelang tanpa pengumuman terbuka, hasil lelang yang tidak disetor penuh, dan pencatatan yang tidak disesuaikan sehingga daftar barang tidak lagi mencerminkan kondisi sebenarnya. Temuan-temuan ini bukan sekadar masalah administrasi: ia dapat berujung pada tuntutan ganti rugi dan rekomendasi perbaikan tata kelola.

Untuk menghindarinya, pengelola barang sebaiknya menyimpan arsip penghapusan secara lengkap dan sistematis, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Arsip yang rapi memudahkan pemeriksaan, mempercepat penyusunan laporan, dan melindungi pejabat yang telah bekerja sesuai prosedur dari tuduhan yang tidak berdasar.

Tindak Lanjut Setelah Lelang Selesai

Setelah lelang selesai, pekerjaan penghapusan belum berakhir. Hasil lelang harus disetor sepenuhnya ke kas daerah sesuai ketentuan, dan bukti penyetoran disimpan sebagai lampiran laporan. Berita acara serah terima barang kepada pembeli dibuat dan ditandatangani, kemudian risalah lelang dari KPKNL dilampirkan sebagai bukti sah bahwa lelang telah dilaksanakan sesuai prosedur.

Selanjutnya, pengelola barang menyesuaikan pencatatan: barang yang dilelang dikeluarkan dari daftar barang milik daerah, nilai aset diperbarui, dan perubahan ini dilaporkan dalam laporan barang semesteran dan tahunan. Tanpa penyesuaian pencatatan, daftar barang akan terus menampilkan aset yang sebenarnya sudah tidak dimiliki, dan laporan keuangan daerah menjadi tidak akurat.

Bila terdapat barang yang tidak laku dalam lelang, perangkat daerah dapat mengajukan lelang ulang dengan nilai limit yang disesuaikan atau mempertimbangkan tindak lanjut lain sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan apa pun harus tetap melalui persetujuan yang sah dan didokumentasikan dengan baik, karena barang yang tidak laku tetap tercatat sebagai milik daerah sampai statusnya diputuskan secara resmi.

Pertanyaan Umum

Penghapusan barang dengan lelang dilakukan dengan cara apa?

Dengan cara penjualan melalui pelelangan: barang diteliti panitia, disetujui kepala daerah, ditetapkan SK penghapusannya, dilelang melalui KPKNL atau panitia pelelangan terbatas, dan hasilnya disetor ke kas daerah.

Apa dasar hukum penghapusan barang milik daerah?

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Barang apa saja yang bisa dihapus dengan lelang?

Barang yang masih mempunyai nilai ekonomis tetapi sudah tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan lagi oleh perangkat daerah, misalnya kendaraan operasional dan peralatan kantor yang rusak berat.

Apa bedanya lelang dengan pemusnahan?

Lelang adalah tindak lanjut untuk barang yang masih bernilai ekonomis, sedangkan pemusnahan dilakukan untuk barang yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomis dan tidak dapat dipindahtangankan.

Siapa yang melaksanakan lelang barang milik daerah?

KPKNL setempat atau Panitia Pelelangan Terbatas/Penjualan yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah. Keanggotaannya dapat sama dengan panitia penghapusan.

Ke mana hasil lelang disetor?

Hasil penjualan atau pelelangan wajib disetor sepenuhnya ke kas daerah, tanpa potongan yang mengendap di perangkat daerah.

Dokumen apa yang dilampirkan dalam laporan penghapusan?

Keputusan penghapusan, berita acara serah terima, risalah lelang, dan naskah lelang, yang disampaikan kepada gubernur, bupati, atau wali kota.

Bagaimana penghapusan gedung yang membahayakan?

Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dan bila bangunan membahayakan keselamatan jiwa, pembongkaran dapat dilakukan lebih dahulu sambil menunggu keputusan.

Sumber