◈ SakuArtis

Cara Tata Cara Pemberhentian Perangkat Desa 2026: Panduan Lengkap

Pemberhentian perangkat desa adalah salah satu kewenangan kepala desa yang paling sering menimbulkan sengketa. Di satu sisi, kepala desa yang baru terpilih sering ingin merombak jajarannya; di sisi lain, perangkat desa dilindungi peraturan agar tidak diberhentikan secara sewenang-wenang. Aturan mainnya jelas: pemberhentian hanya sah bila memenuhi alasan yang ditentukan peraturan, dikonsultasikan dan mendapat rekomendasi tertulis dari camat, serta ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Artikel ini menguraikan tata cara pemberhentian perangkat desa secara lengkap berdasarkan peraturan yang berlaku.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Panduan terverifikasi 2026
Kategori: Cara Waktu baca ~7 mnt
Tata Cara Pemberhentian Perangkat Desa
Ilustrasi: tata cara pemberhentian perangkat desa.Gambar via kecbandarpulau.asahankab.go.id — Sumber: kecbandarpulau.asahankab.go.id

Dasar Hukum Pemberhentian Perangkat Desa

Pemberhentian perangkat desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksananya, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan yang paling teknis adalah Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Hingga saat ini, Permendagri 67/2017 tetap menjadi acuan yang berlaku, dan tidak ada aturan baru yang menggantikannya. Dokumen yang beredar dengan judul mekanisme terbaru umumnya hanya panduan administratif atau contoh surat, bukan peraturan baru.

Prinsip dasarnya adalah perangkat desa bukan jabatan politik yang otomatis berganti mengikuti pergantian kepala desa. Masa jabatan kepala desa yang baru tidak menggugurkan hak perangkat desa yang lama selama mereka bekerja sesuai aturan. Karena itu, kepala desa tidak boleh memberhentikan perangkat desa hanya karena alasan pergantian pimpinan, janji politik saat kampanye, atau balas dendam politik. Setiap pemberhentian harus berpijak pada alasan hukum yang jelas dan prosedur yang sah.

Pemahaman dasar hukum ini penting bagi kedua belah pihak. Bagi kepala desa, memahami aturan mencegah keputusan yang cacat hukum dan berujung gugatan. Bagi perangkat desa, memahami aturan membantu membedakan pemberhentian yang sah dengan pemberhentian yang sewenang-wenang, sehingga mereka tahu kapan harus menerima dan kapan berhak memperjuangkan haknya melalui jalur yang tersedia.

Alasan Sah Pemberhentian Perangkat Desa

Menurut Pasal 5 Permendagri 83/2015 jo 67/2017, perangkat desa berhenti karena tiga hal: meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan. Pemberhentian oleh kepala desa hanya dapat dilakukan karena alasan-alasan tertentu, yaitu usia telah genap 60 tahun, dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Larangan yang dimaksud mencakup larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau golongan, menyalahgunakan wewenang, melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menjadi pengurus partai politik, ikut serta dalam kampanye pemilu atau pilkada, melanggar sumpah atau janji jabatan, serta meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pelanggaran terhadap larangan ini dikenai sanksi administratif bertahap, mulai dari teguran lisan dan tertulis, sebelum sampai pada pemberhentian.

Khusus untuk alasan usia dan meninggal dunia atau permintaan sendiri, mekanismenya lebih sederhana: pemberhentian ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan. Sementara untuk pemberhentian karena alasan lain, kepala desa wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan camat dan mendapatkan rekomendasi tertulis. Tanpa rekomendasi camat, pemberhentian dianggap tidak sah dan cacat hukum.

Pemberhentian Sementara Perangkat Desa

Selain pemberhentian tetap, dikenal pula pemberhentian sementara yang diatur dalam Pasal 6 Permendagri. Perangkat desa diberhentikan sementara oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat, apabila perangkat desa tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, ditetapkan sebagai terdakwa, tertangkap tangan dan ditahan, atau melanggar larangan sebagai perangkat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan yang lebih rinci, pemberhentian sementara dapat dilakukan jika perangkat desa berstatus tersangka dalam tindak pidana tertentu seperti korupsi, terorisme, makar, atau tindak pidana terhadap keamanan negara, serta jika menjadi terdakwa dengan ancaman pidana di atas lima tahun. Sifatnya yang sementara berarti status ini menunggu kepastian hukum: bila putusan pengadilan menyatakan perangkat desa tersebut bebas atau tidak terbukti, ia berhak dikembalikan ke jabatannya.

Pemberhentian sementara sering disalahpahami sebagai pemecatan. Padahal keduanya berbeda secara mendasar: pemberhentian sementara adalah tindakan pengamanan sambil menunggu proses hukum, sedangkan pemberhentian tetap mengakhiri jabatan secara permanen. Kepala desa yang mencampuradukkan keduanya berisiko mengambil keputusan yang salah sasaran dan merugikan perangkat desa maupun pemerintahan desa itu sendiri.

Prosedur Konsultasi dan Rekomendasi Camat

Tahapan paling krusial dalam pemberhentian perangkat desa adalah konsultasi dengan camat. Kepala desa wajib mengonsultasikan rencana pemberhentian kepada camat secara tertulis sebelum mengambil keputusan. Camat kemudian memberikan rekomendasi tertulis yang memuat persetujuan atau pertimbangan mengenai pemberhentian yang dikonsultasikan, berdasarkan kelengkapan syarat administratif dan substansi alasan pemberhentian.

Rekomendasi tertulis camat inilah yang menjadi dasar bagi kepala desa untuk menetapkan pemberhentian dengan keputusan kepala desa. Urutannya tidak boleh dibalik: keputusan pemberhentian tidak boleh diterbitkan lebih dulu baru kemudian dimintakan rekomendasi. Bila urutan ini dilanggar, keputusan tersebut cacat prosedur dan dapat digugat. Inilah mengapa banyak sengketa pemberhentian perangkat desa dimenangkan oleh perangkat desa di pengadilan.

Dalam praktiknya, kepala desa sebaiknya menyiapkan berkas yang lengkap sebelum berkonsultasi: uraian alasan pemberhentian, bukti-bukti pendukung, riwayat pembinaan atau teguran yang pernah diberikan, dan dokumen kepegawaian perangkat desa yang bersangkutan. Berkas yang rapi mempercepat proses rekomendasi dan menunjukkan bahwa pemberhentian dilakukan secara profesional, bukan atas dasar suka atau tidak suka.

Penetapan SK dan Penyampaiannya

Setelah rekomendasi tertulis camat diperoleh, kepala desa menetapkan pemberhentian dengan Keputusan Kepala Desa (SK). SK ini memuat identitas perangkat desa, jabatan yang diberhentikan, alasan pemberhentian, dasar hukum, dan tanggal berlakunya. SK yang tidak mencantumkan alasan secara jelas berpotensi dipersoalkan, karena perangkat desa berhak mengetahui secara pasti mengapa ia diberhentikan.

SK pemberhentian kemudian disampaikan kepada camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan. Penyampaian ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari mekanisme pengawasan berjenjang: camat dan pemerintah kabupaten dapat memantau apakah pemberhentian di desa-desa wilayahnya berjalan sesuai aturan. Selain itu, perangkat desa yang diberhentikan berhak menerima salinan SK sebagai dokumen resmi yang menjadi dasar bagi langkah hukum selanjutnya bila ia merasa dirugikan.

Setelah SK terbit, pemerintahan desa perlu segera mengatur kekosongan jabatan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Pengangkatan perangkat desa pengganti pun mengikuti prosedur tersendiri yang juga mensyaratkan konsultasi dan rekomendasi camat. Dengan demikian, pemberhentian dan pengangkatan adalah dua sisi dari tata kelola perangkat desa yang sama-sama terikat aturan.

Hak Perangkat Desa dan Upaya Hukum

Perangkat desa yang diberhentikan tanpa prosedur yang sah memiliki hak untuk memperjuangkan keadilan. Jalur yang tersedia antara lain mengajukan keberatan secara administratif kepada pemerintah di atasnya dan menggugat keputusan pemberhentian ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan ke PTUN dapat diajukan bila SK pemberhentian diterbitkan tanpa rekomendasi camat, tanpa alasan yang sah, atau melanggar prosedur yang ditentukan peraturan.

Bagi kepala desa, pelajaran yang paling penting adalah melakukan pembinaan dan penilaian kinerja secara objektif sebelum sampai pada pemberhentian. Teguran lisan dan tertulis yang terdokumentasi dengan baik bukan hanya memenuhi tahapan sanksi, tetapi juga menjadi bukti bahwa pemberhentian adalah langkah terakhir setelah pembinaan, bukan tindakan spontan. Kepala desa terpilih yang bijak mengelola perangkat desanya dengan pembinaan, bukan dengan pemecatan massal.

Pada akhirnya, tata cara pemberhentian perangkat desa dirancang untuk menyeimbangkan dua kepentingan: kewenangan kepala desa dalam mengelola pemerintahan desa, dan perlindungan perangkat desa agar dapat bekerja profesional, netral, dan melayani masyarakat tanpa tekanan politik. Bila kedua kepentingan ini dijaga, pergantian perangkat desa berjalan tertib dan pemerintahan desa tetap stabil.

Hak Perangkat Desa yang Diberhentikan

Perangkat desa yang diberhentikan tetap memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa. Hak ini mencakup penghasilan tetap dan tunjangan sampai dengan bulan pemberhentian berlaku, serta penyelesaian administrasi kepegawaian seperti penyerahan dokumen dan pelepasan tanggung jawab atas aset desa yang dikelolanya. Pemberhentian tidak boleh dijadikan alasan untuk menahan hak yang sudah menjadi milik perangkat desa sebelum SK pemberhentian terbit.

Selain itu, perangkat desa yang diberhentikan berhak memperoleh penjelasan yang jelas mengenai alasan pemberhentiannya. Keputusan yang diambil tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tanpa rekomendasi camat berisiko digugat, dan pemerintah desa yang kalah gugatan dapat diwajibkan mengembalikan perangkat desa ke jabatannya. Hak atas penjelasan ini adalah bagian dari prinsip pemerintahan yang baik.

Bila pemberhentian disebabkan usia pensiun atau permintaan sendiri, prosesnya cenderung tidak menimbulkan sengketa. Sebaliknya, pemberhentian karena pelanggaran larangan atau tidak lagi memenuhi syarat sering kali menimbulkan keberatan. Dalam situasi seperti ini, dokumentasi yang lengkap dan prosedur yang diikuti secara ketat adalah perlindungan terbaik bagi kedua belah pihak.

Contoh Kasus Pemberhentian yang Digugat ke PTUN

Kasus pemberhentian perangkat desa yang berujung ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hal yang jarang. Pola yang paling sering digugat adalah pemberhentian sepihak oleh kepala desa baru tanpa konsultasi dan rekomendasi tertulis camat. Dalam banyak putusan, PTUN membatalkan SK pemberhentian karena prosedur yang dilanggar, dan perangkat desa dikembalikan ke jabatannya. Putusan semacam ini menunjukkan bahwa prosedur bukan sekadar formalitas.

Kasus lain yang sering muncul adalah pemberhentian dengan alasan yang tidak terbukti. Misalnya, perangkat desa diberhentikan karena dituduh melanggar larangan, tetapi tidak ada bukti dan proses pembuktian yang memadai. PTUN menilai bukan hanya hasil keputusannya, tetapi juga apakah keputusan diambil melalui proses yang adil dan berdasarkan bukti yang sah.

Pelajaran dari kasus-kasus ini jelas: kepala desa harus menahan diri dari pemberhentian yang terburu-buru, dan perangkat desa yang merasa diberhentikan secara tidak sah memiliki jalur hukum yang nyata. Batas waktu gugatan ke PTUN adalah sembilan puluh hari sejak keputusan diterima, sehingga perangkat desa yang ingin menggugat tidak boleh menunda terlalu lama.

Pengangkatan Pengganti dan Masa Transisi

Setelah pemberhentian berlaku, kekosongan jabatan perangkat desa perlu segera diisi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Pengangkatan pengganti mengikuti tata cara yang sama dengan pengangkatan perangkat desa pada umumnya: kepala desa mengusulkan calon, berkonsultasi dengan camat, dan menetapkan pengangkatan dengan keputusan kepala desa setelah memperoleh rekomendasi tertulis camat.

Selama masa transisi, serah terima tugas dan aset harus dilakukan secara tertib. Perangkat desa yang lama menyerahkan dokumen, kunci, dan tanggung jawab pengelolaan kepada pengganti atau pejabat sementara yang ditunjuk, disaksikan oleh kepala desa atau sekretaris desa. Serah terima yang terdokumentasi mencegah sengketa di kemudian hari tentang barang atau dokumen yang hilang.

Masa transisi juga merupakan waktu yang tepat untuk meninjau kembali pembagian tugas di kantor desa. Bila pemberhentian disebabkan kinerja yang kurang, kepala desa dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperbaiki pembinaan dan pengawasan, bukan sekadar mengganti orangnya. Perbaikan sistem adalah kunci agar masalah yang sama tidak berulang pada perangkat desa berikutnya.

Pertanyaan Umum

Bolehkah kepala desa baru memberhentikan semua perangkat desa?

Tidak boleh. Perangkat desa hanya boleh diberhentikan bila memenuhi alasan hukum yang sah dan melalui prosedur konsultasi serta rekomendasi camat.

Apa dasar hukum pemberhentian perangkat desa?

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014, dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 jo Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.

Apa saja alasan sah pemberhentian perangkat desa?

Usia genap 60 tahun, terpidana dengan putusan berkekuatan hukum tetap dan ancaman pidana minimal 5 tahun, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat, dan melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Apakah rekomendasi camat wajib dalam pemberhentian?

Ya, untuk pemberhentian karena alasan selain meninggal dunia dan permintaan sendiri, kepala desa wajib berkonsultasi dan mendapat rekomendasi tertulis camat. Tanpa itu pemberhentian tidak sah.

Apa itu pemberhentian sementara perangkat desa?

Pemberhentian sementara dilakukan bila perangkat desa menjadi tersangka dan ditahan, menjadi terdakwa, tertangkap tangan dan ditahan, atau melanggar larangan berat. Bila dinyatakan bebas, ia berhak kembali menjabat.

Berapa batas waktu penyampaian SK pemberhentian ke camat?

Paling lambat 14 hari setelah SK pemberhentian ditetapkan.

Ke mana perangkat desa dapat menggugat pemberhentian yang tidak sah?

Perangkat desa dapat mengajukan keberatan administratif dan menggugat SK pemberhentian ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Apakah kepala desa boleh memberhentikan perangkat desa karena tidak sejalan secara politik?

Tidak boleh. Alasan politik bukan alasan sah pemberhentian, dan pemberhentian semacam itu cacat hukum serta dapat digugat.

Sumber