◈ SakuArtis

Tata Cara Pemilihan PAW Kepala Desa 2026: Tahapan

Ketika kepala desa berhenti di tengah masa jabatan, kekosongan tidak boleh dibiarkan — mekanismenya adalah <strong>Pemilihan Pengganti Antar Waktu (PAW)</strong> lewat <strong>Musyawarah Desa</strong>. Berikut tata cara, dasar hukum, dan tahapannya yang lengkap.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Panduan terverifikasi 2026
Kategori: Cara Waktu baca ~7 mnt
Tata Cara Pemilihan Paw Kepala Desa
Ilustrasi: tata cara pemilihan paw kepala desa.Gambar via transformative.ub.ac.id — Sumber: transformative.ub.ac.id

Apa Itu PAW Kepala Desa?

PAW (Pengganti Antar Waktu) adalah mekanisme pemilihan kepala desa pengganti ketika kepala desa berhenti sebelum masa jabatannya berakhir — karena meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, atau diberhentikan sesuai peraturan. Syaratnya: sisa masa jabatan lebih dari satu tahun.

Berbeda dengan pilkades reguler yang dipilih langsung oleh seluruh warga, PAW dilakukan melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) yang dihadiri keterwakilan masyarakat. Mekanisme ini dinilai lebih efisien dan cepat untuk mengisi kekosongan jabatan dibanding pemilihan langsung.

Tujuannya: memastikan keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan desa tidak terhenti. Selama proses PAW berjalan, Bupati menunjuk penjabat/plt kepala desa untuk menjalankan roda pemerintahan sementara.

Dasar Hukum PAW

Pelaksanaan PAW kepala desa diatur berlapis: UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai payung utama; Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD; serta Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 jo. Nomor 72 Tahun 2020 tentang tata cara pemilihan kepala desa.

Selain regulasi nasional, tiap provinsi dan kabupaten/kota menetapkan peraturan daerah/perbup yang mengatur teknis pelaksanaannya sesuai kondisi lokal. Selalu rujuk perda setempat karena detail tahapan bisa sedikit berbeda antar-daerah.

Prinsip yang dijunjung: musyawarah mufakat sebagai ruh demokrasi desa — sejalan dengan amanat UU Desa. Jika mufakat tidak tercapai, mekanisme pemungutan suara dalam musyawarah menjadi jalan keluarnya.

Tahap 1: Pembentukan Panitia

Proses dimulai segera setelah kepala desa berhenti. BPD membentuk Panitia Pemilihan kepala desa antar waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak kepala desa berhenti/diberhentikan. Panitia terdiri dari perangkat desa dan unsur masyarakat, jumlahnya disesuaikan beban tugas dan kemampuan APB Desa.

Panitia inilah yang menyelenggarakan seluruh tahapan: dari penganggaran, pendaftaran calon, verifikasi, sampai pelaksanaan musyawarah pemilihan. BPD sebagai penyelenggara musyawarah, panitia sebagai pelaksana teknis.

Timeline penting: panitia mengajukan biaya pemilihan (dibebankan pada APB Desa) kepada penjabat kepala desa paling lambat 30 hari sejak panitia terbentuk; penjabat kepala desa memberi persetujuan paling lama 30 hari sejak diajukan. Tanpa persetujuan biaya, tahapan tidak bisa jalan.

Tahap 2: Pendaftaran & Verifikasi Calon

Panitia mengumumkan dan membuka pendaftaran bakal calon selama 15 hari. Syarat calon pada prinsipnya mengikuti syarat calon kepala desa reguler: WNI, bertakwa, berpendidikan minimal SMP/sederajat, berusia minimal 25 tahun, sehat jasmani-rohani, tidak pernah dipidana berat, dan terdaftar sebagai penduduk desa setempat (detail mengikuti perda).

Panitia meneliti kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dalam 7 hari — memeriksa keabsahan dokumen dan kelayakan. Tahap ini krusial untuk mencegah sengketa di kemudian hari.

Hasilnya: panitia menetapkan paling sedikit 2 orang dan paling banyak 3 orang calon, yang kemudian dimintakan pengesahan Musyawarah Desa sebagai calon yang berhak dipilih. Pembatasan 2-3 calon menjaga musyawarah tetap efektif dan tidak berlarut-larut.

Tahap 3: Musyawarah Desa (Musdesus)

Inti proses PAW adalah Musyawarah Desa khusus (Musdesus) yang dipimpin Ketua BPD, dengan teknis pemilihan dijalankan panitia. Pesertanya adalah keterwakilan masyarakat: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani/nelayan/perajin, perwakilan perempuan, pemerhati anak, perwakilan masyarakat miskin, dan unsur lain sesuai kondisi sosial budaya setempat. Jumlah peserta disepakati BPD dan Pemdes dengan memperhatikan jumlah penduduk berhak pilih.

Mekanisme musyawarah: 1) pengesahan calon yang berhak dipilih — lewat musyawarah mufakat atau pemungutan suara; 2) para calon memaparkan visi, misi, dan program kerja; 3) pemilihan calon oleh peserta musyawarah — lewat mufakat atau voting sesuai kesepakatan; 4) panitia melaporkan hasil ke musyawarah; 5) musyawarah mengesahkan calon terpilih.

Musyawarah mufakat diutamakan; pemungutan suara adalah jalan keluar jika mufakat buntu. Keduanya sah selama disepakati forum sejak awal — kejelasan mekanisme mencegah gugatan hasil.

Tahap 4: Pelaporan & Pengesahan Bupati

Setelah musyawarah mengesahkan calon terpilih, panitia melaporkan hasil ke BPD dalam 7 hari. Ketua BPD meneruskan laporan ke Bupati (melalui Camat) paling lambat 7 hari setelah menerima laporan panitia.

Bupati menerbitkan Keputusan (SK) pengesahan pengangkatan calon terpilih paling lambat 30 hari sejak menerima laporan BPD. SK inilah yang memberi legitimasi hukum formal kepada kepala desa PAW terpilih.

Terakhir, Bupati melantik kepala desa terpilih paling lama 30 hari sejak SK diterbitkan, dengan urutan acara pelantikan sesuai peraturan perundang-undangan. Sejak dilantik, kepala desa PAW melanjutkan sisa masa jabatan kepala desa sebelumnya — bukan masa jabatan baru 6 tahun.

Timeline Keseluruhan

Rangkuman batas waktu maksimal tiap tahap: pembentukan panitia 15 hari → pengajuan biaya 30 hari → persetujuan biaya 30 hari → pendaftaran 15 hari → verifikasi 7 hari → musyawarah & pengesahan → lapor BPD 7 hari → lapor Bupati 7 hari → SK Bupati 30 hari → pelantikan 30 hari.

Total: umumnya 3-4 bulan dari kekosongan sampai pelantikan — jauh lebih cepat dibanding pilkades reguler yang butuh persiapan berbulan-bulan dengan logistik TPS. Efisiensi inilah alasan PAW memakai forum musyawarah, bukan pemilihan langsung.

Catatan: batas waktu di atas adalah maksimal — daerah yang responsif bisa menyelesaikannya lebih cepat. Keterlambatan biasanya terjadi di persetujuan biaya atau tarik-ulur politik lokal, bukan di aturannya. Pantau tiap tahap agar tidak molor tanpa alasan jelas.

Potensi Sengketa & Pencegahannya

PAW rawan sengketa karena taruhannya jabatan. Sengketa umum: calon yang merasa dizalimi saat verifikasi, mekanisme voting yang dipersoalkan, keterwakilan peserta musyawarah yang dianggap tidak adil, dan gugatan hasil ke PTUN. Beberapa daerah bahkan memilih pemilihan langsung ala pilkades serentak untuk menghindari kesenjangan legitimasi.

Pencegahan: 1) verifikasi administrasi yang transparan dan terdokumentasi; 2) mekanisme pemilihan (mufakat/voting) disepakati tertulis sebelum musyawarah; 3) keterwakilan peserta yang adil dan proporsional; 4) libatkan Camat dan Dinas PMD sebagai fasilitator netral sejak awal.

Bagi calon: pahami aturan main sebelum mendaftar, siapkan dokumen lengkap, dan bangun dukungan lewat visi-misi yang konkret — bukan janji kosong. Musyawarah desa menghargai calon yang paham persoalan desa, bukan yang paling banyak spanduk.

PAW BPD vs PAW Kepala Desa

Jangan tertukar: PAW anggota BPD mekanismenya berbeda. Jika anggota BPD kosong (meninggal/mundur/diberhentikan), pengisiannya bisa lewat calon nomor urut berikutnya dari pemilihan BPD sebelumnya — tanpa musyawarah baru. Jika tidak ada cadangan, baru digelar musyawarah perwakilan.

Alurnya: musyawarah pleno BPD → usulan ke kepala desa → kepala desa teruskan ke Bupati via Camat (maks 7 hari kerja) → SK Bupati maks 30 hari → dilantik oleh kepala desa. Jauh lebih sederhana dibanding PAW kepala desa.

Kesamaannya: keduanya bertujuan menjaga kelengkapan lembaga desa agar roda pemerintahan tidak pincang. Bedanya: PAW kades lewat musyawarah desa penuh dengan panitia khusus; PAW BPD cukup lewat mekanisme internal + SK Bupati.

Syarat Calon PAW Kepala Desa

Syarat calon PAW pada prinsipnya sama dengan pilkades reguler: WNI; bertakwa kepada Tuhan YME; memegang teguh Pancasila dan UUD 1945; berpendidikan paling rendah SMP/sederajat; berusia paling rendah 25 tahun; bersedia dicalonkan; terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran;

tidak sedang menjalani hukuman pidana; tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih (kecuali 5 tahun setelah bebas dan mengumumkan secara terbuka); tidak sedang dicabut hak pilihnya; berbadan sehat; tidak pernah menjabat kades 3 kali masa jabatan; dan syarat lain sesuai perda.

Dokumen yang disiapkan: KTP, KK, ijazah, SKCK, surat keterangan sehat, surat pernyataan bermaterai (bersedia dicalonkan, tidak rangkap jabatan, dll), dan pas foto. Kelengkapan dokumen adalah penentu lolos tidaknya verifikasi — urus jauh sebelum pendaftaran dibuka.

Peran BPD dalam PAW

BPD adalah aktor sentral PAW: membentuk panitia, menyelenggarakan dan memimpin musyawarah desa melalui ketuanya, mengesahkan calon yang berhak dipilih, mengesahkan calon terpilih, dan melaporkan hasil ke Bupati. Tanpa BPD yang aktif, PAW tidak bisa berjalan.

Karena itu netralitas BPD sangat penting — BPD tidak boleh memihak salah satu calon. Jika BPD terbelah atau tidak netral, legitimasi hasil musyawarah akan digugat. Libatkan Camat dan Dinas PMD sebagai pendamping netral untuk menjaga objektivitas proses.

Bagi warga: awasi prosesnya. Musyawarah desa adalah forum terbuka bagi keterwakilan masyarakat — pastikan keterwakilanmu benar-benar mewakili, bukan sekadar formalitas. PAW yang baik menghasilkan pemimpin yang legitimate; PAW yang buruk menghasilkan konflik berkepanjangan.

Contoh Kasus & Pelajaran

Kasus umum 1: kades meninggal dunia 2 tahun sebelum masa jabatan berakhir. BPD bergerak cepat — panitia dibentuk 10 hari setelah duka, musyawarah digelar 2 bulan kemudian, kades PAW dilantik 3,5 bulan setelah kekosongan. Pelajaran: kecepatan BPD menentukan — kekosongan yang lama melumpuhkan pelayanan.

Kasus umum 2: kades diberhentikan karena kasus hukum. PAW diwarnai kubu pro-kontra; musyawarah mufakat buntu sehingga dipakai pemungutan suara — hasilnya diterima karena mekanismenya disepakati tertulis sejak awal. Pelajaran: sepakati mekanisme sebelum musyawarah, bukan di tengah ketegangan.

Kasus umum 3: calon menggugat hasil ke PTUN karena merasa verifikasi tidak adil. Gugatan kandas karena panitia punya dokumentasi verifikasi lengkap. Pelajaran: administrasi yang rapi adalah perisai terbaik panitia. Tiga kasus ini menunjukkan pola yang sama: proses yang benar melindungi hasil yang benar.

Hak & Kewajiban Kades PAW Terpilih

Kepala desa PAW terpilih melanjutkan sisa masa jabatan — bukan memulai periode baru. Artinya jika sisa 2 tahun, ia menjabat 2 tahun. Setelah itu ia boleh mencalonkan kembali di pilkades reguler berikutnya, dan masa jabatan PAW dihitung sebagai satu periode dalam batas maksimal 3 periode.

Kewajiban sama dengan kades reguler: menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, membina kemasyarakatan, memberdayakan masyarakat, serta menyusun dan mempertanggungjawabkan APB Desa. Tidak ada istilah "kades sementara" dalam kewenangan — ia kades penuh dengan legitimasi musyawarah desa dan SK Bupati.

Tantangan khas: membangun legitimasi di tengah sisa konflik, melanjutkan program pendahulu tanpa terjebak politik balas dendam, dan menyiapkan transisi mulus ke pilkades berikutnya. Kades PAW yang bijak fokus pada pelayanan, bukan politik — karena waktunya terbatas, setiap bulan harus menghasilkan.

Desa yang kuat lahir dari proses yang benar — dan PAW yang benar melahirkan pemimpin yang legitimate meski masa jabatannya singkat.

Pertanyaan Umum

Apa itu PAW kepala desa?

PAW (Pengganti Antar Waktu) adalah mekanisme pemilihan kepala desa pengganti ketika kepala desa berhenti sebelum masa jabatannya berakhir — karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan — dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun.

Bagaimana tata cara pemilihan PAW kepala desa?

Melalui Musyawarah Desa (Musdes): BPD membentuk panitia (maks 15 hari), pengajuan & persetujuan biaya (maks 30 hari), pendaftaran calon (15 hari), verifikasi (7 hari), penetapan 2-3 calon, musyawarah mufakat/pemungutan suara, pengesahan, lapor ke Bupati, SK Bupati (maks 30 hari), lalu pelantikan (maks 30 hari).

Apa dasar hukum PAW kepala desa?

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 82 Tahun 2015, Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, dan Permendagri Nomor 65/72 Tahun 2017/2020 tentang pemilihan kepala desa, plus perda kabupaten/kota masing-masing.

Siapa yang menyelenggarakan pemilihan PAW?

BPD (Badan Permusyawaratan Desa) — membentuk panitia pemilihan dari unsur perangkat desa dan masyarakat, dan memimpin musyawarah desa melalui ketuanya.

Berapa jumlah calon PAW kepala desa?

Paling sedikit 2 orang dan paling banyak 3 orang calon, yang ditetapkan panitia dan disahkan musyawarah desa sebagai calon yang berhak dipilih.

Apakah PAW dipilih langsung oleh warga?

Tidak seperti pilkades reguler — PAW dipilih melalui forum Musyawarah Desa yang dihadiri keterwakilan masyarakat (tokoh adat, agama, perempuan, pemuda, dll), lewat musyawarah mufakat atau pemungutan suara.

Berapa lama proses PAW sampai pelantikan?

Tahapan persiapan ±2 bulan, musyawarah dan pelaporan ±2 minggu, SK Bupati maksimal 30 hari, pelantikan maksimal 30 hari setelah SK — total umumnya 3-4 bulan.

Siapa yang melantik kepala desa PAW terpilih?

Bupati/Wali Kota — setelah menerbitkan SK pengesahan pengangkatan, Bupati melantik kepala desa terpilih paling lama 30 hari sejak SK diterbitkan.

Sumber