◈ SakuArtis

Tata Cara Pemungutan Pajak 2026: 3 Sistem + Alur

<strong>Tata cara pemungutan pajak</strong> di Indonesia memakai tiga sistem: <strong>official assessment</strong> (pemerintah menetapkan), <strong>self assessment</strong> (wajib pajak menghitung sendiri), dan <strong>withholding</strong> (pihak ketiga memungut). Berikut penjelasan lengkap tiap sistem dan alurnya.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Panduan terverifikasi 2026
Kategori: Cara Waktu baca ~7 mnt
Tata Cara Pemungutan Pajak
Ilustrasi: tata cara pemungutan pajak.Gambar via gajihub.com — Sumber: gajihub.com

Pengertian Pemungutan Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD), pemungutan adalah rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang, hingga penagihan kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

Prinsip penting: pemungutan pajak tidak dapat diborongkan — seluruh proses penghitungan pajak terutang, pengawasan penyetoran, dan penagihan tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Yang boleh dikerjasamakan hanya kegiatan pendukung: pencetakan formulir, pengiriman surat, atau penghimpunan data.

Dalam memungut pajak dikenal tiga sistem pemungutan: official assessment, self assessment, dan withholding system — ditambah tiga stelsel (cara menghitung dasar pengenaan).

1. Official Assessment System

Official assessment system memberi wewenang kepada aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam sistem ini, inisiatif menghitung dan memungut sepenuhnya di tangan aparatur — berhasil tidaknya pemungutan banyak tergantung pada aparatur perpajakan. Wajib pajak bersifat pasif: membayar berdasarkan surat ketetapan (SKP/SKPD) atau dokumen yang dipersamakan (karcis, nota perhitungan).

Contoh: PBB-P2, pajak reklame, dan pajak air tanah yang ditetapkan kepala daerah lewat SKPD. Sistem ini dominan sebelum reformasi perpajakan 1983.

2. Self Assessment System

Self assessment system memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang sesuai UU. Sejak reformasi 1983, Indonesia resmi beralih dari official assessment ke sistem ini.

Landasan filosofisnya adalah Pasal 33 UUD 1945 — asas kekeluargaan dan gotong royong: wajib pajak dianggap mampu menghitung, memahami UU perpajakan, jujur, dan sadar pentingnya membayar pajak.

Wajib pajak diberi kepercayaan untuk: 1) menghitung sendiri, 2) memperhitungkan sendiri, 3) membayar sendiri, 4) melaporkan sendiri pajak terutang lewat SPT/SPTPD. Contoh: PPh, PPN, pajak hotel, pajak restoran.

3. Withholding System

Withholding system: pihak ketiga yang menghitung, memotong/memungut, dan menyetorkan pajak terutang wajib pajak.

Contoh paling umum: pemberi kerja memotong PPh 21 dari gaji karyawan dan menyetorkannya ke kas negara. Wajib pajak (karyawan) tidak perlu menghitung sendiri — kewajibannya dipenuhi lewat pemotongan.

Sistem ini efektif untuk penghasilan yang sumbernya jelas (gaji, bunga, dividen, royalti) karena pemungutannya terjadi di sumber penghasilan — meminimalkan risiko wajib pajak lupa atau lalai membayar.

Stelsel Nyata, Anggapan, dan Campuran

Stelsel nyata (riel): pajak dihitung berdasarkan penghasilan sebenarnya yang diperoleh dalam tahun berjalan — paling adil tapi butuh administrasi rapi.

Stelsel anggapan (fiktif): berdasarkan perkiraan penghasilan di awal tahun — sederhana, tapi bisa meleset dari realita.

Stelsel campuran: kombinasi keduanya — awal tahun memakai anggapan, akhir tahun dikoreksi dengan angka sebenarnya. Inilah yang paling banyak dipakai dalam praktik modern.

Alur Pemenuhan Kewajiban Pajak

1. Daftar NPWP: wajib pajak yang memenuhi syarat subjektif-objektif wajib mendaftarkan diri. 2. Perhitungan pajak terutang: hitung sendiri (self assessment) atau terima ketetapan (official assessment).

3. Bayar pajak: setor ke kas negara/daerah sebelum jatuh tempo. 4. Lapor SPT: sampaikan Surat Pemberitahuan (SPTPD untuk pajak daerah maksimal 20 hari setelah masa pajak berakhir).

5. Pemeriksaan dan pengawasan: fiskus dapat memeriksa; dalam 5 tahun setelah terutangnya pajak dapat diterbitkan SKPDKB (kurang bayar), SKPDKBT (data baru), atau SKPDN (nihil). Sanksi SKPDKB: bunga 2% per bulan maksimal 24 bulan.

Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Utang pajak adalah pajak terutang plus sanksi yang harus dibayar. Timbulnya menurut dua ajaran: ajaran formil (berdasarkan surat ketetapan pajak) dan ajaran materil (berdasarkan berlakunya undang-undang).

Utang pajak hapus karena: pembayaran (dilunasi), kompensasi (kelebihan pembayaran), daluwarsa (hangus setelah 5 tahun), pembebasan (pengampunan sanksi administrasi), atau alasan ekonomi/kematian.

Memahami ini penting agar wajib pajak tahu haknya: misal mengajukan keberatan atas ketetapan atau memanfaatkan kompensasi kelebihan bayar.

Tips Ujian

Hafalkan pola: official = pemerintah menetapkan; self = wajib pajak menghitung sendiri; withholding = pihak ketiga memungut. Mnemonic: "O-S-W: Orang lain (pemerintah), Sendiri, Wakil (pihak ketiga)".

Soal favorit: "Sejak kapan Indonesia memakai self assessment?" — 1983. "Apa landasan filosofisnya?" — Pasal 33 UUD 1945 (asas kekeluargaan/gotong royong).

Untuk stelsel: nyata = sebenarnya; anggapan = perkiraan; campuran = kombinasi. Jika soal menyebut "pajak dibayar setelah ditetapkan kepala daerah lewat SKPD" — itu official assessment.

Contoh Penerapan Tiga Sistem

Official assessment: PBB-P2 — Bapenda menghitung NJOP × tarif, menerbitkan SPPT; wajib pajak tinggal bayar. Pajak reklame: ditetapkan lewat SKPD oleh kepala daerah.

Self assessment: PPh orang pribadi — wajib pajak menghitung penghasilan neto, mengisi SPT Tahunan, membayar kekurangan, melapor. Pajak restoran/hotel: pengusaha menghitung omzet × tarif daerah lalu setor + lapor SPTPD.

Withholding: perusahaan memotong PPh 21 gaji karyawan tiap bulan dan menyetornya; bank memotong PPh final atas bunga deposito. Karyawan terima bukti potong (1721-A1) untuk SPT tahunan.

Nuansa campuran: praktik Indonesia sering kombinasi — misal PPh 21 memakai withholding (perusahaan memotong) + self assessment (karyawan melaporkan SPT tahunan). PBB-P2: official assessment (SPPT diterbitkan) tapi wajib pajak aktif melapor bila ada perubahan objek.

Contoh soal ujian: "Pajak restoran dihitung sendiri oleh pengusaha lalu disetor" → self assessment. "Besarnya PBB ditetapkan dalam SPPT oleh Bapenda" → official assessment. "Gaji dipotong perusahaan sebelum diterima" → withholding. Kunci: tanya "siapa yang menghitung?" — pemerintah/pihak ketiga/wajib pajak sendiri.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban: mendaftar NPWP, menghitung-membayar-melapor tepat waktu, memberi data saat pemeriksaan, merahasiakan dokumen. Denda telat lapor: SPT tahunan orang pribadi Rp100 ribu; SPT masa Rp100 ribu per masa.

Hak: mengajukan keberatan atas SKP/SKPD (3 bulan sejak diterima), banding ke Pengadilan Pajak, meminta angsuran/penundaan pembayaran, dan mendapat kelebihan bayar dikembalikan (restitusi).

Asas pemungutan (Adam Smith): equality (adil), certainty (jelas aturannya), convenience (mudah dibayar), economy (biaya pungut efisien) — sering keluar di soal ujian.

Restitusi: kelebihan bayar wajib dikembalikan negara maksimal 12 bulan setelah permohonan (dengan SKPLB). Kompensasi: kelebihan bisa diperhitungkan ke utang pajak berikutnya — praktis untuk perusahaan.

Daluwarsa 5 tahun: hak menagih pajak hangus setelah 5 tahun sejak terutangnya pajak (kecuali ada tindak pidana pajak). Keberatan vs banding: keberatan ke Ditjen Pajak (3 bulan), banding ke Pengadilan Pajak (3 bulan setelah keputusan keberatan) — pahami jalurnya agar hak tidak hangus karena salah alamat.

Sanksi Administrasi Pajak

Bunga 2%/bulan (maks 24 bulan): untuk SKPDKB (kurang bayar karena pemeriksaan). Denda 50–100%: untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT.

Kenaikan 100%: bila wajib pajak tidak menyampaikan SPT setelah ditegur dan diperiksa. Sanksi pidana: sengaja tidak mendaftar/menyampaikan SPT → denda + kurungan; penggelapan pajak → penjara hingga 6 tahun + denda 4x pajak terutang.

Namun ada pengampunan terbatas: wajib pajak dapat mengajukan pengurangan/penghapusan sanksi bila khilaf bukan karena kesengajaan — manfaatkan sebelum diperiksa.

Studi kasus: wajib pajak kurang bayar Rp10 juta karena khilaf → SKPDKB: pokok Rp10 juta + bunga 2% × 12 bulan = Rp12,4 juta. Bila sengaja (ada bukti) → denda 50–100% bisa berlipat. Tax amnesty (2016) dan PPS (2022): program pengampunan dengan tarif tebusan rendah — pelajaran: negara kadang memberi jalan keluar, manfaatkan sebelum terlambat.

Mencegah lebih baik: gunakan konsultan pajak bersertifikat (kuasa hukum pajak) untuk usaha menengah ke atas — biayanya jauh lebih murah dari sanksi. Catat: sanksi bunga berjalan per bulan, bukan per tahun — menunda penyelesaian = bunga membengkak cepat.

Reformasi Perpajakan 1983

Sebelum 1983: Indonesia memakai official assessment warisan kolonial — fiskus menetapkan, wajib pajak membayar; partisipasi rendah, sengketa tinggi. Reformasi 1983: lahir UU KUP, UU PPh, UU PPN — Indonesia beralih ke self assessment.

Filosofi: kepercayaan pada rakyat sesuai amanat UUD 1945 — pajak sebagai gotong royong membangun negeri, bukan upeti. Hasilnya: tax ratio naik, kesadaran tumbuh — meski kepatuhan masih PR (tax ratio Indonesia ~10%, di bawah Malaysia/Thailand).

Era digital: e-Filing, e-Billing, Coretax — self assessment kini didampingi teknologi; prepopulated SPT mengurangi kesalahan hitung. Pelajaran ujian: 1983 = tahun keramat perpajakan Indonesia — hafalkan!

Pertanyaan Umum

Apa saja sistem pemungutan pajak di Indonesia?

Tiga sistem: official assessment (pemerintah menetapkan), self assessment (wajib pajak menghitung sendiri), dan withholding (pihak ketiga memungut). Official assessment berarti fiskus yang menghitung, self assessment berarti wajib pajak menghitung sendiri, dan withholding berarti pihak ketiga yang memungut.

Apa itu official assessment system?

Sistem di mana aparatur perpajakan menentukan sendiri jumlah pajak terutang; wajib pajak membayar berdasarkan ketetapan (SKP/SKPD). Contohnya PBB-P2 dan pajak reklame yang besarnya ditetapkan melalui SKPD oleh pemerintah daerah.

Apa itu self assessment system?

Sistem yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya — berlaku di Indonesia sejak 1983. Sistem ini berlaku di Indonesia sejak reformasi perpajakan 1983 dengan landasan filosofis gotong royong dalam UUD 1945.

Apa itu withholding system?

Sistem di mana pihak ketiga (misal pemberi kerja) menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak terutang wajib pajak. Contoh paling umum adalah pemberi kerja yang memotong PPh 21 dari gaji karyawan setiap bulan.

Apa itu stelsel nyata, anggapan, dan campuran?

Stelsel nyata: berdasarkan penghasilan sebenarnya. Anggapan: berdasarkan perkiraan awal tahun. Campuran: kombinasi keduanya. Stelsel nyata memakai penghasilan sebenarnya, stelsel anggapan memakai perkiraan, dan stelsel campuran mengombinasikan keduanya.

Apa alur pemenuhan kewajiban pajak?

Daftar NPWP → hitung pajak terutang → bayar → lapor SPT → pemeriksaan/pengawasan oleh fiskus. Urutannya adalah daftar NPWP, hitung pajak terutang, bayar, lapor SPT, lalu siap menghadapi pemeriksaan fiskus.

Apa itu SKPDKB dan sanksinya?

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar — diterbitkan bila pajak kurang bayar; sanksinya bunga 2% per bulan maksimal 24 bulan. SKPDKB diterbitkan bila ditemukan kurang bayar dengan sanksi bunga dua persen per bulan maksimal dua puluh empat bulan.

Apakah pemungutan pajak boleh diborongkan ke pihak ketiga?

Tidak boleh (UU PDRD). Penghitungan, pengawasan setoran, dan penagihan tidak dapat dikerjasamakan; hanya kegiatan pendukung yang boleh. Yang boleh dikerjasamakan hanya kegiatan penunjang seperti pencetakan formulir, sedangkan penghitungan dan penagihan tetap oleh fiskus.

Sumber