◈ SakuArtis

Gaji Ketiga Belas (Gaji 13) 2026: Rincian per Bulan + Tunjangan

Apa itu gaji 13? Gaji ketiga belas adalah tunjangan tahunan bagi aparatur negara senilai satu bulan penghasilan yang dibayarkan setiap Juni berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2026. Ini pengertian, komponen, penerima, dan bedanya dengan THR.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Berdasarkan aturan & data resmi
Kategori: Gaji Waktu baca ~6 mnt
Gaji gaji 13
Ilustrasi kantor pemerintahan — gaji 13 adalah tunjangan tahunan aparatur negara senilai satu bulan penghasilan yang cair setiap Juni.Gambar via Wikimedia Commons
Gaji pokok gaji 13 1 bulan penghasilan penuh

Gaji ke-13 sebesar satu bulan penghasilan: gaji pokok + tunjangan keluarga + tunjangan pangan + tunjangan jabatan/umum + tunjangan kinerja (untuk APBN), mengacu pada penghasilan bulan Mei 2026.

Gaji pokok1 bulan penghasilan penuh

Gaji ke-13 sebesar satu bulan penghasilan: gaji pokok + tunjangan keluarga + tunjangan pangan + tunjangan jabatan/umum + tunjangan kinerja (untuk APBN), mengacu pada penghasilan bulan Mei 2026.

TunjanganGaji pokok, tunjangan keluarga, pangan, jabatan/umum, tukin/TPP

Komponen APBN: gaji pokok + tunjangan keluarga + pangan + jabatan/umum + tukin. APBD: plus TPP maksimal satu bulan. Pensiunan: pensiun pokok + tunjangan. CPNS: 80% gaji pokok.

Total per bulanRp4,2 juta – Rp31,4 juta+ (non-ASN s.d. pimpinan lembaga nonstruktural)

Setara satu bulan penghasilan Mei 2026: non-ASN Rp4,2–9 juta menurut pendidikan; eselon I–IV Rp10,6–24,8 juta; pimpinan lembaga nonstruktural Rp28,1–31,4 juta.

Dasar hukumPP Nomor 9 Tahun 2026; PMK Nomor 13 Tahun 2026

PP Nomor 9 Tahun 2026 ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada awal Maret 2026 dan mengatur penerima, komponen, serta jadwal gaji ke-13. Petunjuk teknis pembayaran diatur dalam PMK Nomor 13 Tahun 2026.

Apa Itu Gaji 13?

Gaji 13 (gaji ketiga belas) adalah tunjangan tahunan yang diberikan pemerintah kepada aparatur negara sebesar satu bulan penghasilan. Disebut "ketiga belas" karena dibayarkan di luar 12 kali gaji bulanan rutin — jadi dalam setahun, aparatur negara menerima 12 gaji bulanan plus tunjangan ini.

Berbeda dengan gaji bulanan yang dibayar setiap awal bulan, gaji ke-13 hanya dibayarkan satu kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juni. Waktunya tidak kebetulan: pemerintah merancangnya bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah agar membantu aparatur negara memenuhi kebutuhan pendidikan anak — mulai dari biaya masuk sekolah, seragam, hingga buku.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa gaji ke-13 adalah komponen yang berbeda dari Tunjangan Hari Raya (THR). Jika THR diberikan menjelang Idul Fitri, maka gaji ke-13 diberikan pada pertengahan tahun. Keduanya sama-sama bentuk penghargaan negara atas pengabdian aparatur, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan negara.

Penting dipahami: gaji 13 bukan gaji pokok bulan Juni yang dibayar dua kali. Ia adalah tunjangan tersendiri yang dihitung dari komponen penghasilan bulan Mei tahun berjalan, dan dibayarkan tanpa potongan iuran apa pun — sehingga nominal yang diterima adalah jumlah bruto yang langsung masuk ke rekening.

Dasar Hukum Gaji 13 Tahun 2026

Untuk tahun 2026, gaji ke-13 diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan. Regulasi ini ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada awal Maret 2026.

Petunjuk teknis pencairannya diatur lebih rinci dalam PMK Nomor 13 Tahun 2026 dari Kementerian Keuangan, yang mengatur mekanisme pembayaran melalui SPM dan SP2D langsung ke rekening penerima.

Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 2026 menjadi patokan jadwal: "Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026." Ayat (2)-nya mengatur bahwa bila belum terbayar pada Juni karena kendala teknis, pembayaran dilakukan setelah bulan tersebut. Inilah mengapa pencairan di daerah bisa bertahap mengikuti kesiapan administrasi masing-masing instansi.

Sebagai perbandingan regulasi tahun-tahun sebelumnya, komponen gaji ke-13 pernah diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2025 dan PP Nomor 14 Tahun 2024 dengan struktur komponen yang pada prinsipnya sama: gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja.

Kepastian jadwal juga disampaikan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa: "Gaji ke-13. Juni harusnya (cair) sih," ujarnya pada akhir Mei 2026 (RCTI+/Okezone). Di tingkat daerah, sejumlah pemerintah kota langsung mempercepat administrasi keuangan begitu dana transfer dari pusat masuk — misalnya Pemkot Palembang dan Pemkot Tangerang Selatan yang menganggarkan Rp51,5 miliar khusus untuk gaji ke-13 ASN-nya (asatunews).

Komponen Gaji 13: Apa Saja Isinya?

Besaran gaji ke-13 bukan angka tunggal yang sama untuk semua orang — ia dihitung dari komponen penghasilan masing-masing penerima pada Mei 2026. Berikut rinciannya berdasarkan sumber pendanaan:

Kategori PenerimaKomponen Gaji ke-13
ASN pusat (APBN): PNS, PPPK, TNI, Polri, pejabat negaraGaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan/umum, dan tunjangan kinerja
ASN daerah (APBD)Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan/umum, plus tambahan penghasilan (TPP) maksimal satu bulan sesuai kemampuan fiskal daerah
PensiunanPensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan
Guru/dosen tanpa tukinGaji pokok plus tunjangan profesi atau tambahan penghasilan guru satu bulan
CPNS80% gaji pokok ditambah tunjangan pangan, tunjangan umum, dan tunjangan kinerja sesuai jabatan

Untuk pegawai non-ASN di instansi pemerintah, besarannya ditetapkan berdasarkan jenjang pendidikan dan masa kerja: lulusan SD–SMP Rp4,2–5 juta, SMA–D1 Rp4,9–5,8 juta, D2–D3 Rp5,4–6,5 juta, D4/S1 Rp6,5–7,8 juta, dan S2–S3 Rp7,7–9 juta. Pimpinan lembaga nonstruktural menerima Rp28,1–31,4 juta, sedangkan pejabat eselon I–IV Rp10,6–24,8 juta.

Yang membedakan gaji ke-13 dari gaji bulanan biasa adalah ketentuan potongannya: tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 2026).

Khusus guru dan dosen yang tidak menerima tunjangan kinerja, skemanya diganti tunjangan profesi guru (TPG) atau tambahan penghasilan guru sebanyak satu bulan (selfd.id). Sementara untuk pimpinan lembaga nonstruktural, nominalnya ditetapkan pasti: ketua Rp31,4 juta, wakil ketua Rp29,6 juta, sekretaris dan anggota masing-masing Rp28,1 juta (hariannegeri).

Siapa Saja yang Berhak Menerima Gaji 13?

Cakupan penerima gaji ke-13 cukup luas — tidak hanya PNS aktif. Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2026, yang berhak menerima meliputi:

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon PNS (CPNS)
  • Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk paruh waktu secara normatif
  • Prajurit TNI dan anggota Polri
  • Pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD
  • Hakim, termasuk hakim ad hoc di lingkungan peradilan
  • Pensiunan PNS/TNI/Polri, penerima pensiun, dan penerima tunjangan
  • Pimpinan, anggota, dan pegawai non-ASN pada lembaga nonstruktural (LNS), BLU, lembaga penyiaran publik, dan PTN

Ada aturan khusus untuk PPPK dan CPNS. PPPK dengan masa kerja kurang dari satu tahun menerima gaji ke-13 secara proporsional sesuai lama bekerja. Namun PPPK yang masa kerjanya belum genap satu bulan sebelum Juni 2026 tidak berhak menerimanya. CPNS menerima 80 persen gaji pokok plus tunjangan-tunjangan.

Sebaliknya, gaji ke-13 tidak diberikan kepada ASN yang sedang cuti di luar tanggungan negara, serta ASN yang ditugaskan di luar instansi pemerintah dengan sistem penggajian mengikuti instansi tempat penugasan.

Catatan penting: karyawan swasta tidak termasuk penerima gaji ke-13 karena pendanaannya berasal dari APBN/APBD. Karyawan swasta mengikuti ketentuan THR keagamaan sesuai peraturan ketenagakerjaan.

Soal PPPK paruh waktu sempat jadi perdebatan. Secara normatif PP Nomor 9 Tahun 2026 tidak membedakan PPPK penuh dan paruh waktu — dan praktik di daerah mengonfirmasi: Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman menegaskan 8.533 PPPK paruh waktu di Medan dipastikan menerima THR dan gaji ke-13 setelah PP terbit (bungko.id). Meski begitu, praktik di daerah lain bisa bervariasi mengikuti kesiapan administrasi.

Penutup

Apa itu gaji 13? Jawabannya: tunjangan tahunan aparatur negara senilai satu bulan penghasilan yang dibayarkan setiap Juni berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2026 — berbeda dari THR yang cair menjelang Idul Fitri. Komponennya meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan/umum, dan tunjangan kinerja, dibayarkan tanpa potongan iuran.

Penerimanya meliputi PNS, CPNS, PPPK, TNI, Polri, pejabat negara, pensiunan, hingga pegawai non-ASN instansi pemerintah — dengan aturan khusus proporsional untuk PPPK dan 80 persen untuk CPNS. Karyawan swasta tidak termasuk karena sumber dananya APBN/APBD.

Untuk rincian nominal per golongan dan jadwal pencairannya, baca artikel "gaji 13 PNS" dan "kapan gaji 13 cair". Bagikan artikel ini agar tidak ada lagi yang tertukar antara gaji 13 dan THR.

Singkatnya: gaji 13 adalah bonus tahunan resmi dari negara — bukan dari perusahaan swasta, bukan THR, dan bukan gaji lembur. Pahami pengertiannya agar tidak salah kaprah setiap kali isu pencairannya ramai dibahas.

Pertanyaan Umum

Apa itu gaji 13?

Gaji 13 (gaji ketiga belas) adalah tunjangan tahunan bagi aparatur negara sebesar satu bulan penghasilan — terdiri dari gaji pokok plus tunjangan-tunjangan — yang dibayarkan setiap tahun pada bulan Juni menjelang tahun ajaran baru.

Kapan gaji 13 cair pada 2026?

Gaji ke-13 tahun 2026 dicairkan mulai Juni 2026, dengan penyaluran serentak dimulai pada awal Juni 2026. Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 2026 menetapkan pembayaran paling cepat pada bulan Juni.

Apa dasar hukum gaji 13 tahun 2026?

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada awal Maret 2026, dengan petunjuk teknis di PMK Nomor 13 Tahun 2026.

Siapa saja yang menerima gaji 13?

PNS, CPNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pensiunan dan penerima pensiun, hakim, pimpinan/anggota DPRD, serta pegawai non-ASN di lembaga nonstruktural, BLU, lembaga penyiaran publik, dan PTN.

Apa komponen gaji 13?

Untuk APBN: gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan/umum, dan tunjangan kinerja. Untuk APBD: ditambah TPP/tambahan penghasilan maksimal satu bulan sesuai kemampuan fiskal daerah.

Berapa besaran gaji 13 yang diterima?

Setara satu bulan penghasilan yang diterima pada Mei 2026. Untuk pegawai non-ASN berkisar Rp4,2 juta (lulusan SD/SMP) hingga Rp9 juta (S2/S3); pimpinan lembaga nonstruktural Rp28,1–31,4 juta; pejabat eselon I–IV Rp10,6–24,8 juta.

Apakah karyawan swasta dapat gaji 13?

Tidak. Gaji ke-13 dibiayai APBN/APBD sehingga hanya berlaku bagi aparatur negara dan pensiunan. Karyawan swasta mengikuti ketentuan THR sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Apa beda gaji 13 dan THR?

Keduanya tunjangan tahunan aparatur negara. THR dibayarkan menjelang Idul Fitri, sedangkan gaji ke-13 dibayarkan pada Juni menjelang tahun ajaran baru untuk membantu kebutuhan pendidikan anak. Keduanya dibayarkan tanpa potongan iuran.

Sumber