◈ SakuArtis

Gaji Outsourcing 2026: Rincian per Bulan + Tunjangan

Tahukah Anda bahwa gaji outsourcing wajib sama minimalnya dengan karyawan tetap — yaitu UMP/UMK? Inilah rincian gaji outsourcing 2026 per posisi, aturan UU Cipta Kerja, dan hak-haknya.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Berdasarkan aturan & data resmi
Kategori: Gaji Waktu baca ~6 mnt
Gaji outsourcing
Petugas keamanan (satpam) — salah satu pekerjaan outsourcing terbesar dengan gaji mengikuti UMP/UMK.Gambar via Wikimedia Commons
Gaji pokok outsourcing Mengikuti UMP/UMK setempat (minimal); rata-rata Rp4–7 juta/bulan di perusahaan besar

Gaji outsourcing wajib ≥ UMP/UMK wilayah kerja (PP 36/2021). Estimasi pasar per posisi: Rp2,5–7 jt/bln; rata-rata nasional perusahaan besar Rp4–7 jt.

Gaji pokokMengikuti UMP/UMK setempat (minimal); rata-rata Rp4–7 juta/bulan di perusahaan besar

Gaji outsourcing wajib ≥ UMP/UMK wilayah kerja (PP 36/2021). Estimasi pasar per posisi: Rp2,5–7 jt/bln; rata-rata nasional perusahaan besar Rp4–7 jt.

TunjanganTHR, kompensasi akhir kontrak (1 bln/12 bln), BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan, cuti 12 hari, lembur

Outsourcing berhak atas THR, kompensasi akhir kontrak 1 bulan upah per 12 bulan masa kerja, BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan (JKK/JKM/JHT/JP), cuti 12 hari, dan upah lembur.

Total per bulanRp2,5 juta – Rp7 juta/bulan (per posisi; wajib ≥ UMP/UMK)

Estimasi per posisi Rp2,5–7 jt/bln; rata-rata nasional perusahaan besar Rp4–7 jt. Upah minimum outsourcing = UMP/UMK setempat.

Dasar hukumUU No. 13 Tahun 2003 jo. UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja); PP No. 36 Tahun 2021; PP No. 35 Tahun 2021; Permenaker tentang alih daya

Gaji outsourcing wajib ≥ UMP/UMK (PP 36/2021); hubungan kerja PKWT/PKWTT (PP 35/2021); pelanggar upah minimum dipidana 1–4 tahun/denda Rp100–400 jt.

Berapa Gaji Outsourcing per Bulan?

Gaji outsourcing (tenaga alih daya) kerap jadi sorotan karena kontrak waktu tertentu dan minimnya jenjang karier. Faktanya, UU Cipta Kerja menegaskan gaji outsourcing wajib mengikuti UMP/UMK setempat — minimalnya sama dengan karyawan tetap di lokasi yang sama.

Estimasi pasar 2025–2026 per posisi:

PosisiKisaran per Bulan
Cleaning serviceRp2.500.000 – Rp4.500.000
Satpam / SecurityRp3.000.000 – Rp5.500.000
Driver / KurirRp3.500.000 – Rp5.000.000
Administrasi / Back officeRp3.500.000 – Rp5.500.000
IT Support / TeknisiRp4.000.000 – Rp7.000.000
Customer Service / Call centerRp4.500.000 – Rp6.500.000

Rata-rata nasional di perusahaan besar: Rp4–7 juta per bulan. Data jurnal DPR mencatat outsourcing di BUMN (BRI, Mandiri, PLN, Telkom, KAI) berkisar Rp4–8 juta tergantung posisi.

Aturan Gaji Outsourcing: UU Cipta Kerja

Landasan hukumnya:

  • UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) — hubungan alih daya; upah wajib ≥ UMP/UMK.
  • PP No. 36 Tahun 2021 — pengupahan; upah minimum = upah tanpa tunjangan ATAU gapok + tunjangan tetap.
  • PP No. 35 Tahun 2021 — PKWT, alih daya, waktu kerja, dan PHK; termasuk kompensasi akhir kontrak: 1 bulan upah untuk setiap 12 bulan masa kerja.
  • Permenaker — membatasi alih daya hanya untuk pekerjaan penunjang (6 jenis, termasuk cleaning, keamanan, transportasi, katering, dan penunjang tambang/migas/listrik).

Perusahaan wajib: membayar sesuai perjanjian tertulis, mendaftarkan BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan, memberi THR, dan memberi kompensasi akhir kontrak.

Hak-Hak Karyawan Outsourcing

HakKetentuan
Upah minimum≥ UMP/UMK setempat
THRWajib; 1 bulan bila ≥12 bulan, proporsional bila kurang
Kompensasi akhir kontrak1 bulan upah per 12 bulan masa kerja
Jaminan sosialBPJS Kesehatan + JKK, JKM, JHT, JP
Cuti tahunan12 hari kerja
LemburDibayar sesuai ketentuan (1,5x dst.)
K3Jaminan keselamatan & kesehatan kerja

Outsourcing vs Karyawan Tetap

AspekOutsourcingKaryawan Tetap
Gaji minimumSama: ≥ UMP/UMK
Hubungan kerjaPKWT/PKWTT via perusahaan alih dayaLangsung dengan perusahaan
TunjanganMinimal sesuai kontrakLebih lengkap + jenjang karier
THR, cuti, BPJSSama-sama wajib
PHKKompensasi sesuai UUPesangon sesuai UU

Perbedaan utamanya bukan pada gaji minimum (sama), melainkan pada kepastian kerja, tunjangan tambahan, dan jenjang karier.

Sanksi Pelanggaran Upah Outsourcing

Membayar di bawah UMP/UMK adalah pelanggaran pidana, bukan sekadar pelanggaran etik:

  • Penjara 1–4 tahun dan/atau denda Rp100–400 juta (Pasal 185 jo. 88E).
  • Sanksi administratif: teguran tertulis, pembekuan izin usaha, pencabutan izin operasional.

Praktik "outsourcing berlapis" (vendor ke vendor) yang memotong upah di tiap level adalah modus umum pelanggaran — dan tetap ilegal. Pekerja yang dirugikan dapat melapor ke Disnaker atau menempuh jalur bipartit/mediasi hingga Pengadilan Hubungan Industrial.

Penutup

Gaji outsourcing 2026 berkisar Rp2,5–7 juta per bulan menurut posisi, dengan jaminan hukum upah ≥ UMP/UMK — sama minimalnya dengan karyawan tetap. Hak THR, BPJS, cuti, dan kompensasi akhir kontrak juga wajib dipenuhi.

Realitanya masih banyak pelanggaran di lapangan. Memahami hak adalah perlindungan terbaik: bila upah Anda di bawah minimum wilayah, itu bukan nasib — itu pelanggaran hukum yang bisa dilaporkan.

Pertanyaan Umum

Berapa gaji outsourcing per bulan?

Estimasi 2025–2026: cleaning service Rp2,5–4,5 jt, satpam Rp3–5,5 jt, driver Rp3,5–5 jt, admin Rp3,5–5,5 jt, IT support Rp4–7 jt, CS/call center Rp4,5–6,5 jt. Rata-rata nasional di perusahaan besar Rp4–7 juta.

Apakah gaji outsourcing harus UMR?

Ya. UU Cipta Kerja menegaskan gaji outsourcing wajib mengikuti UMP/UMK setempat — minimalnya sama dengan karyawan tetap di lokasi yang sama.

Apa hak karyawan outsourcing?

Upah ≥ UMP/UMK, BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan, THR, cuti 12 hari, jam kerja & lembur sesuai aturan, K3, dan kompensasi akhir kontrak (1 bulan upah per 12 bulan masa kerja).

Apa beda outsourcing dan karyawan tetap?

Hubungan kerja: outsourcing terikat kontrak PKWT/PKWTT via perusahaan alih daya; benefit/tunjangan bisa berbeda (karyawan tetap umumnya dapat tunjangan lebih lengkap + jenjang karier). Gaji minimumnya sama.

Pekerjaan apa saja yang boleh di-outsourcing?

Permenaker membatasi pada pekerjaan penunjang, antara lain: cleaning service, keamanan/satpam, transportasi, katering, dan pekerjaan penunjang di pertambangan/migas/ketenagalistrikan. Inti bisnis tidak boleh dialihdayakan.

Apakah outsourcing dapat THR?

Ya, wajib. Minimal 1 bulan upah untuk masa kerja ≥12 bulan; proporsional bila kurang dari 12 bulan.

Apa sanksi perusahaan yang menggaji outsourcing di bawah UMR?

Pidana penjara 1–4 tahun dan/atau denda Rp100–400 juta (Pasal 185 jo. 88E UU Ketenagakerjaan), plus sanksi administratif hingga pencabutan izin.

Apakah outsourcing bisa menjadi karyawan tetap?

Bisa, bila perusahaan pengguna mengangkatnya — umum terjadi pada pekerja berkinerja baik setelah kontrak berakhir. Tidak ada jaminan otomatis dalam UU.

Sumber