◈ SakuArtis

Gaji Penghasilan Tidak Kena Pajak 2025 2026: Rincian per Bulan + Tunjangan

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batas penghasilan tahunan yang bebas dari PPh — dan pada 2025 besarannya tidak berubah: Rp54.000.000 per tahun untuk karyawan lajang tanpa tanggungan (TK/0), berdasarkan PMK Nomor 101/PMK.010/2016 yang berlaku sejak 2016. Status kawin menambah Rp4.500.000, demikian pula setiap tanggungan (maksimal tiga orang), sehingga PTKP maksimal mencapai Rp126.000.000 per tahun. Berikut tabel lengkap PTKP 2025, cara menghitungnya, dan contoh perhitungannya. Artikel ini juga membahas kaitannya dengan UMK, tarif progresif UU HPP, dan rencana penyesuaian PTKP pada 2027.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Berdasarkan aturan & data resmi
Kategori: Gaji Diperbarui 4 Oktober 2026 Waktu baca ~6 mnt
Gaji penghasilan tidak kena pajak 2025
Ilustrasi perhitungan pajak — PTKP 2025: tarif per status dari Rp54 juta hingga Rp126 juta per tahun.Gambar via Wikimedia Commons
Gaji pokok penghasilan tidak kena pajak 2025 Rp54.000.000/tahun (TK/0) hingga Rp126.000.000/tahun (K/I/3)

PTKP dasar Rp54 juta/tahun untuk diri wajib pajak; bertambah Rp4,5 juta untuk status kawin dan tiap tanggungan (maks 3); tambahan Rp54 juta bila penghasilan istri digabung.

Gaji pokokRp54.000.000/tahun (TK/0) hingga Rp126.000.000/tahun (K/I/3)

PTKP dasar Rp54 juta/tahun untuk diri wajib pajak; bertambah Rp4,5 juta untuk status kawin dan tiap tanggungan (maks 3); tambahan Rp54 juta bila penghasilan istri digabung.

TunjanganTambahan Rp4,5 juta (status kawin), Rp4,5 juta per tanggungan (maks 3), Rp54 juta (penghasilan istri digabung)

Komponen penambah PTKP di atas Rp54 juta dasar — menentukan berapa banyak penghasilan yang bebas pajak.

Total per bulanRp54.000.000–Rp126.000.000/tahun (tergantung status TK/0–K/I/3)

PTKP 2025 tidak berubah dari PMK 101/2016: dasar Rp54 juta/tahun, maksimal Rp126 juta/tahun untuk K/I/3.

Dasar hukumPMK Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya PTKP; UU Nomor 7 Tahun 2021 (HPP) untuk tarif progresif

PTKP 2025 masih mengacu PMK 101/2016 yang berlaku sejak 2016 tanpa perubahan: TK/0 Rp54 juta/tahun. Tarif PPh progresif mengikuti Pasal 17 UU PPh sebagaimana diubah UU HPP (5%–35%).

Pengertian PTKP

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batas pengurang yang digunakan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) wajib pajak orang pribadi. Prinsipnya sederhana:

  • Penghasilan ≤ PTKP → tidak dikenakan PPh Pasal 21.
  • Penghasilan > PTKP → selisihnya menjadi PKP yang dikenai tarif progresif.

Rumus: PKP = Penghasilan Neto − PTKP. Penghasilan neto sendiri = penghasilan bruto − biaya jabatan (5%, maks Rp500 ribu/bulan) − iuran pensiun/JHT.

PTKP memastikan pekerja berpenghasilan rendah tidak terbebani pajak dan daya belinya terlindungi — semakin besar PTKP, semakin kecil PPh yang dibayar. PTKP juga menjadi dasar pengelompokan kategori TER (Tarif Efektif Rata-rata) dalam pemotongan PPh 21 bulanan sejak Januari 2024 (PMK 168/2023): Kategori A (TK/0, TK/1, K/0), B (TK/2, TK/3, K/1, K/2), C (K/3).

Secara historis, PTKP Indonesia naik bertahap: Rp13,2 juta (2005) → Rp15,84 juta (2009) → Rp24,3 juta (2013) → Rp36 juta (2015) → Rp54 juta (2016–sekarang). Kenaikan terakhir satu dekade lalu inilah yang membuat wacana penyesuaian 2027 semakin kuat.

Tabel PTKP 2025 Lengkap

Besaran PTKP 2025 (PMK 101/PMK.010/2016):

KodeStatusPer TahunPer Bulan
TK/0Tidak kawin, tanpa tanggunganRp54.000.000Rp4.500.000
TK/1Tidak kawin, 1 tanggunganRp58.500.000Rp4.875.000
TK/2Tidak kawin, 2 tanggunganRp63.000.000Rp5.250.000
TK/3Tidak kawin, 3 tanggunganRp67.500.000Rp5.625.000
K/0Kawin, tanpa tanggunganRp58.500.000Rp4.875.000
K/1Kawin, 1 tanggunganRp63.000.000Rp5.250.000
K/2Kawin, 2 tanggunganRp67.500.000Rp5.625.000
K/3Kawin, 3 tanggunganRp72.000.000Rp6.000.000
K/I/0Kawin, penghasilan istri digabungRp112.500.000Rp9.375.000
K/I/3Kawin, istri digabung, 3 tanggunganRp126.000.000Rp10.500.000

Komponen pembentuk: Rp54 juta untuk diri wajib pajak + Rp4,5 juta karena kawin + Rp4,5 juta per tanggungan (maks 3) + Rp54 juta bila penghasilan istri digabung dengan suami.

Contoh Perhitungan PPh 21 dengan PTKP

Kasus 1 — Budi, lajang (TK/0), gaji Rp5 juta/bulan:

  • Penghasilan setahun: Rp5.000.000 × 12 = Rp60.000.000
  • Biaya jabatan: 5% × Rp60.000.000 = Rp3.000.000
  • Penghasilan neto: Rp57.000.000
  • PKP: Rp57.000.000 − Rp54.000.000 (TK/0) = Rp3.000.000
  • PPh 21 terutang: 5% × Rp3.000.000 = Rp150.000/tahun

Kasus 2 — Rina, kawin 3 tanggungan (K/3), gaji Rp8 juta/bulan:

  • Penghasilan setahun: Rp96.000.000
  • Biaya jabatan: 5% × Rp96.000.000 = Rp4.800.000
  • Penghasilan neto: Rp91.200.000
  • PTKP K/3: Rp54.000.000 + Rp4.500.000 + (3 × Rp4.500.000) = Rp72.000.000
  • PKP: Rp91.200.000 − Rp72.000.000 = Rp19.200.000
  • PPh 21 terutang: 5% × Rp19.200.000 = Rp960.000/tahun

Perbandingan ini menunjukkan efek status: dengan gaji lebih besar (Rp8 juta vs Rp5 juta), Rina membayar pajak lebih ringan secara proporsional karena PTKP-nya lebih besar.

Tarif Progresif PPh (UU HPP)

Setelah PKP didapat, pajak dihitung dengan tarif progresif Pasal 17 UU PPh (diperbarui UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan):

Lapisan PKP TahunanTarif
Rp0 – Rp60.000.0005%
>Rp60 – Rp250 juta15%
>Rp250 – Rp500 juta25%
>Rp500 juta – Rp5 miliar30%
>Rp5 miliar35%

Tarif bersifat berlapis (marginal): PKP Rp80 juta dikenai 5% untuk Rp60 juta pertama dan 15% untuk Rp20 juta sisanya — bukan 15% untuk seluruhnya. Sejak Januari 2024, pemotongan bulanan memakai TER (PMK 168/2023) agar lebih sederhana; tarif progresif Pasal 17 dipakai untuk rekonsiliasi akhir tahun (masa pajak Desember).

PTKP vs UMK: Mengapa Gaji Rp5 Juta Belum Tentu Kena Pajak Penuh

Banyak karyawan bingung: gaji Rp5 juta/bulan (Rp60 juta/tahun) di atas PTKP TK/0 Rp54 juta — berarti kena pajak? Belum tentu penuh. Setelah dikurangi biaya jabatan 5% (Rp3 juta), penghasilan neto tinggal Rp57 juta — hanya Rp3 juta yang menjadi PKP, dengan PPh Rp150.000/tahun atau sekitar Rp12.500/bulan.

Bahkan karyawan bergaji Rp6 juta/bulan (Rp72 juta/tahun, neto Rp68,4 juta) dengan status K/1 (PTKP Rp63 juta) hanya punya PKP Rp5,4 juta → PPh Rp270.000/tahun. Inilah sebabnya potongan PPh 21 karyawan bergaji UMK sering terasa kecil — PTKP “memakan” sebagian besar penghasilan dari jangkauan pajak.

Perbandingan dengan UMK: PTKP TK/0 Rp4,5 juta/bulan berada di bawah UMK kota-kota besar (UMK Bandung 2026 Rp4.737.678, UMP Jakarta ±Rp5,6 juta). Artinya pekerja bergaji UMK di kota besar umumnya sudah masuk zona kena pajak — meski tarifnya kecil. Inilah salah satu argumen pendukung kenaikan PTKP 2027: PTKP yang stagnan sejak 2016 membuat semakin banyak pekerja UMK terseret ke dalam pajak.

PTKP 2025 dalam Praktik: Hal yang Sering Terlewat

  • Lapor perubahan status ke HR — pemberi kerja memotong PPh 21 berdasarkan status PTKP di formulir 1721-A1. Menikah atau punya anak tanpa melapor = dipotong dengan PTKP lebih kecil (pajak lebih besar).
  • Tanggungan harus “sepenuhnya” — anak/orang tua yang masih punya penghasilan sendiri di atas PTKP tidak bisa diklaim sebagai tanggungan.
  • Maksimal 3 tanggungan — anak ke-4 dan seterusnya tidak menambah PTKP.
  • Istri bekerja terpisah — bila penghasilan istri tidak digabung, ia dihitung dengan PTKP sendiri (TK/0) sebagai wajib pajak terpisah.
  • Tetap wajib lapor SPT — penghasilan di bawah PTKP (nihil pajak) tidak membebaskan kewajiban lapor SPT Tahunan bagi pemilik NPWP.
  • Kalkulator DJP — Ditjen Pajak menyediakan kalkulator pajak online untuk simulasi cepat.

5 Kesalahan Umum soal PTKP

  1. “Gaji di bawah Rp4,5 juta/bulan bebas lapor SPT.” Salah — kewajiban lapor SPT melekat pada kepemilikan NPWP, bukan pada ada/tidaknya pajak terutang.
  2. “PTKP 2025 naik.” Salah — PTKP tidak berubah sejak 2016. Yang berubah 2024 adalah mekanisme pemotongan bulanan (TER), bukan besarannya.
  3. “Anak ke-4 menambah PTKP.” Salah — maksimal 3 tanggungan yang diakui.
  4. “PTKP istri otomatis digabung.” Salah — penggabungan hanya bila memenuhi ketentuan; bila istri bekerja dengan NPWP terpisah, ia memakai PTKP sendiri.
  5. “TER menggantikan PTKP.” Salah — TER hanya menyederhanakan pemotongan bulanan; rekonsiliasi akhir tahun tetap memakai PTKP dan tarif progresif Pasal 17.

Memahami lima hal ini menghindarkan karyawan dari potongan berlebih, denda keterlambatan lapor, dan kebingungan saat membaca slip gaji.

Rencana Kenaikan PTKP 2027

PTKP tidak berubah sejak 2016 — satu dekade tanpa penyesuaian, sementara inflasi menggerus daya beli. Pada 2 Oktober 2026, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah bersama Kementerian Keuangan sedang menghitung penyesuaian PTKP berbasis inflasi yang berpotensi berlaku 2027.

Wamenkeu Juda Agung menegaskan besaran masih dalam kajian: pemerintah menimbang keseimbangan antara meningkatkan daya beli masyarakat dan konsekuensinya terhadap penerimaan PPh orang pribadi. DJP menyiapkan strategi perluasan basis pajak untuk mengimbangi potensi penurunan penerimaan.

Penting: hingga ada PMK baru, rencana ini belum berlaku. Untuk tahun pajak 2025 (dilaporkan pada SPT Tahunan 2026) dan 2026, acuan tetap PMK 101/2016. Jangan memakai angka “PTKP baru” dari konten viral sebelum ada regulasi resmi.

PTKP vs Personal Allowance: Perbandingan dengan Inggris

Konsep “penghasilan tidak kena pajak” bukan khas Indonesia. Di Inggris, padanannya disebut personal allowance: penghasilan yang bisa diperoleh setiap tahun pajak (6 April–5 April) sebelum dikenai income tax. Untuk tahun pajak 2025/26 dan 2026/27, personal allowance standar adalah £12.570 — tidak berubah sejak April 2021 dan dijadwalkan tetap hingga setidaknya April 2031.

Mekanismenya berbeda dengan PTKP. Di Inggris allowance disalurkan lewat kode pajak di slip gaji (kode standar 1257L berarti pemberi kerja mengabaikan £12.570 pertama). Allowance ini meluruh bagi berpenghasilan tinggi: setiap £2 penghasilan di atas £100.000 mengurangi allowance £1, sehingga habis total pada £125.140 — menciptakan tarif marjinal efektif 60% di rentang tersebut. Ada pula marriage allowance: pasangan dapat mentransfer £1.260 allowance-nya dan menghemat £252 pajak per tahun.

Perbandingan nominal: £12.570 setara sekitar Rp260 jutaan (perkiraan mengikuti kurs), jauh di atas PTKP Indonesia TK/0 Rp54 juta. Namun keduanya disesuaikan dengan level upah domestik masing-masing — UMR Inggris memang berkali-kali lipat upah Indonesia. Pelajaran pentingnya: PTKP Indonesia bersifat tetap per status perkawinan/tanggungan, sedangkan Inggris memakai sistem peluruhan agar kelompok berpenghasilan sangat tinggi tidak menikmati allowance penuh.

Pertanyaan Umum

Berapa PTKP 2025 untuk karyawan lajang?

Rp54.000.000 per tahun (Rp4.500.000/bulan) untuk status TK/0 — belum kawin tanpa tanggungan. Berlaku sejak 2016 via PMK 101/2016 dan tidak berubah hingga 2025. Secara historis PTKP naik dari Rp13,2 juta (2005) menjadi Rp54 juta (2016), lalu stagnan satu dekade.

Berapa PTKP 2025 untuk yang sudah menikah?

K/0 (kawin tanpa tanggungan): Rp58.500.000/tahun. Bertambah Rp4.500.000 per tanggungan (maksimal 3): K/1 Rp63 juta, K/2 Rp67,5 juta, K/3 Rp72 juta.

Bagaimana cara menghitung PPh 21 dengan PTKP?

Rumus: (penghasilan bruto − biaya jabatan 5% − iuran pensiun) − PTKP = PKP; lalu PKP × tarif progresif (5%/15%/25%/30%/35%). Contoh: neto Rp80 juta, TK/0 → PKP Rp26 juta → PPh Rp1,3 juta/tahun.

Apa itu biaya jabatan?

Pengurang penghasilan bruto sebesar 5%, maksimal Rp500.000/bulan (Rp6.000.000/tahun). Berlaku untuk karyawan/pegawai dalam menghitung penghasilan neto.

Siapa saja yang dihitung sebagai tanggungan PTKP?

Anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya — maksimal 3 orang, masing-masing menambah Rp4.500.000/tahun.

Apakah PTKP 2025 berbeda dengan 2024?

Tidak. PTKP tidak berubah sejak PMK 101/2016. Yang berubah pada 2024 adalah mekanisme pemotongan bulanan via TER (PMK 168/2023) — bukan besaran PTKP-nya.

Benarkah PTKP akan naik pada 2027?

Pemerintah (Menko Airlangga, Wamenkeu Juda Agung, Oktober 2026) mengkaji penyesuaian PTKP berbasis inflasi yang berpotensi berlaku 2027. Namun belum ada angka resmi — ketentuan yang berlaku tetap PMK 101/2016.

Apakah penghasilan di bawah PTKP tetap lapor SPT?

Ya. Tidak kena pajak bukan berarti bebas lapor — wajib pajak orang pribadi tetap wajib menyampaikan SPT Tahunan (batas 31 Maret tahun berikutnya) bila sudah ber-NPWP.

Berapa personal allowance Inggris tahun 2026?

Sebesar £12.570 per tahun pajak (6 April 2026–5 April 2027), sama seperti sejak 2021 dan dijadwalkan tetap hingga 2031. Allowance berkurang £1 untuk setiap £2 penghasilan di atas £100.000 dan habis total pada £125.140.

Mana yang lebih besar: PTKP Indonesia atau personal allowance Inggris?

Nominal Inggris jauh lebih besar (£12.570 ≈ Rp260 jutaan perkiraan kurs) dibanding PTKP Indonesia TK/0 Rp54 juta, tetapi keduanya disesuaikan dengan level upah domestik. Fungsinya sama: penghasilan di bawah ambang tidak kena pajak penghasilan.

Sumber