◈ SakuArtis

Gaji UMP Maluku Utara 2026: Rincian per Bulan + Tunjangan

Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku Utara 2026 sebesar Rp3.510.240 per bulan. Angka ini naik 3,00 persen dibanding UMP 2025 sebesar Rp3.408.000 melalui Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 524/KPTS/MU/2025 tentang Penetapan Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Maluku Utara Tahun 2026. Simak rincian lengkap, dasar hukum, perbandingan dengan provinsi lain, dan riwayat kenaikannya.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Berdasarkan aturan & data resmi
Kategori: Gaji Diperbarui 4 Oktober 2026 Waktu baca ~6 mnt
Gaji ump maluku utara
Ilustrasi kota di Provinsi Maluku Utara — UMP Maluku Utara 2026 sebesar Rp3.510.240 per bulan.Gambar via Wikimedia Commons
Gaji pokok ump maluku utara Rp3.510.240/bulan (UMP Maluku Utara 2026)

Upah minimum resmi Provinsi Maluku Utara tahun 2026 sesuai Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 524/KPTS/MU/2025 tentang Penetapan Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Maluku Utara Tahun 2026.

Gaji pokokRp3.510.240/bulan (UMP Maluku Utara 2026)

Upah minimum resmi Provinsi Maluku Utara tahun 2026 sesuai Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 524/KPTS/MU/2025 tentang Penetapan Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Maluku Utara Tahun 2026.

TunjanganMengikuti kebijakan perusahaan

SK UMP mengatur upah minimum pokok; tunjangan di luar itu mengikuti kebijakan masing-masing perusahaan.

Total per bulanRp3.510.240/bulan

Upah minimum yang wajib dibayarkan perusahaan di Maluku Utara mulai 1 Januari 2026.

Dasar hukumKeputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 524/KPTS/MU/2025 tentang Penetapan Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Maluku Utara Tahun 2026

UMP Maluku Utara 2026 ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 524/KPTS/MU/2025 tentang Penetapan Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Maluku Utara Tahun 2026, mengacu PP No. 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Berapa UMP Maluku Utara 2026?

Upah Minimum Provinsi (Maluku Utara) UMP Maluku Utara 2026 ditetapkan sebesar Rp3.510.240 per bulan. Ketetapan ini berlaku mulai 1 Januari 2026 dan wajib dipatuhi oleh seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Penetapan dilakukan melalui Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 524/KPTS/MU/2025 tentang Penetapan Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 yang ditetapkan pada 23 Desember 2025. Dibanding UMP 2025 sebesar Rp3.408.000, UMP tahun ini naik 3,00 persen — setara kenaikan Rp102.240 per bulan.

Perlu dipahami, UMP adalah upah minimum: perusahaan dilarang membayar di bawah angka ini untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Perusahaan tentu boleh — dan banyak yang — membayar di atas UMP sesuai skala upah dan kemampuan perusahaan.

Dasar Hukum: SK Gubernur Maluku Utara

Landasan hukum UMP Maluku Utara 2026 adalah Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 524/KPTS/MU/2025 tentang Penetapan Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Maluku Utara Tahun 2026. Secara nasional, mekanisme penetapan upah minimum mengacu pada PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan sebagai turunan UU Cipta Kerja, di mana Gubernur menetapkan UMP berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu (alpha).

Formula yang dipakai: UMP tahun berjalan = UMP tahun sebelumnya + (inflasi + pertumbuhan ekonomi × alpha). Inilah alasan besaran kenaikan berbeda-beda antarprovinsi setiap tahunnya — tergantung kondisi ekonomi daerah masing-masing.

Selain SK Gubernur, perusahaan juga wajib memperhatikan ketentuan struktur dan skala upah sesuai PP 51/2023: upah di atas UMP disusun berdasarkan masa kerja, jabatan, dan kompetensi pekerja.

Perbandingan UMP Maluku Utara dengan Provinsi Lain

Dari 38 provinsi di Indonesia, UMP Maluku Utara 2026 menempati peringkat #18 tertinggi secara nasional.

IndikatorNilai
UMP Maluku Utara 2026Rp3.510.240
UMP tertinggi nasional (DKI Jakarta)Rp5.729.876
UMP terendah nasional (Jawa Barat)Rp2.317.601
Rata-rata UMP nasional 2026Rp3.481.688

Artinya, UMP Maluku Utara berada Rp28.551.91891891882 di atas rata-rata nasional, Rp2.219.636 di atas UMP tertinggi (DKI Jakarta), dan Rp1.192.639 di atas UMP terendah (Jawa Barat).

Perbedaan antarprovinsi ini wajar: UMP dihitung dari kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi daerah, dan pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi. Provinsi dengan biaya hidup dan aktivitas ekonomi tinggi cenderung menetapkan UMP lebih besar.

UMP vs UMK di Maluku Utara

Selain UMP, beberapa kabupaten/kota di Maluku Utara mungkin menetapkan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) yang besarannya bisa berbeda — umumnya lebih tinggi dari UMP karena menyesuaikan biaya hidup lokal.

Aturan mainnya sederhana: yang berlaku adalah angka yang lebih tinggi. Jika suatu kota/kabupaten menetapkan UMK, perusahaan di wilayah itu wajib mengikuti UMK, bukan UMP. Jika tidak ada UMK yang ditetapkan, maka UMP Maluku Utara sebesar Rp3.510.240 yang berlaku.

Untuk pekerja, penting mengecek UMK kota/kabupaten tempat bekerja — jangan hanya berpatokan pada UMP provinsi. Daftar UMK kota besar seperti Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar juga kami bahas terpisah di SakuArtis.

Riwayat Kenaikan UMP Maluku Utara

UMP Maluku Utara tahun 2026 sebesar Rp3.510.240 naik 3,00 persen dari tahun 2025 (Rp3.408.000). Kenaikan ini sejalan dengan formula pengupahan nasional yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebagai gambaran tren: dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan UMP di Indonesia umumnya berada di kisaran 1–8 persen per tahun, tergantung kondisi ekonomi makro dan daerah. Tahun 2024 sempat ada penyesuaian formula melalui PP 51/2023 yang membuat perhitungan lebih responsif terhadap inflasi.

Bagi pekerja, tren kenaikan ini penting dipantau karena menjadi acuan negosiasi upah tahunan dan evaluasi struktur skala upah di perusahaan tempat bekerja.

Penutup

UMP Maluku Utara 2026 ditetapkan sebesar Rp3.510.240 per bulan melalui Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 524/KPTS/MU/2025 tentang Penetapan Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Maluku Utara Tahun 2026, berlaku mulai 1 Januari 2026. Angka ini menempatkan Maluku Utara di peringkat #18 nasional.

Pastikan perusahaan tempat Anda bekerja mematuhi ketentuan ini. Jika menemukan pelanggaran — misalnya upah di bawah UMP — pekerja dapat melapor ke Dinas Tenaga Kerja setempat atau melalui kanal pengaduan Kementerian Ketenagakerjaan.

Bagikan artikel ini kepada rekan kerja yang membutuhkan informasi upah minimum terbaru.

Pertanyaan Umum

Berapa UMP Maluku Utara 2026?

UMP Maluku Utara 2026 sebesar Rp3.510.240 per bulan, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 524/KPTS/MU/2025 tentang Penetapan Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 dan berlaku mulai 1 Januari 2026.

Kapan UMP Maluku Utara 2026 mulai berlaku?

Mulai 1 Januari 2026. Perusahaan wajib menyesuaikan pengupahan sejak tanggal tersebut.

Apa dasar hukum UMP Maluku Utara 2026?

Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 524/KPTS/MU/2025 tentang Penetapan Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Maluku Utara Tahun 2026, mengacu pada mekanisme PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Berapa persen kenaikan UMP Maluku Utara 2026?

Naik 3,00 persen dibanding UMP 2025 (Rp3.408.000).

Apakah perusahaan boleh membayar di bawah UMP Maluku Utara?

Tidak boleh. UMP adalah batas bawah upah bagi pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun. Pelanggaran dapat dilaporkan ke Disnaker.

Bagaimana jika ada UMK yang lebih tinggi dari UMP?

Berlaku angka yang lebih tinggi. Jika kabupaten/kota menetapkan UMK di atas Rp3.510.240, perusahaan wajib mengikuti UMK.

Apakah UMP Maluku Utara sudah termasuk tunjangan?

UMP adalah upah pokok minimum. Tunjangan (transport, makan, dll.) mengikuti kebijakan masing-masing perusahaan di luar ketentuan UMP.

UMP Maluku Utara peringkat berapa nasional?

Peringkat #18 dari 38 provinsi, Rp28.551.91891891882 di atas rata-rata nasional Rp3.481.688.

Sumber