Apa Itu Faktur Pajak & Siapa yang Wajib
Faktur pajak adalah bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) — diatur dalam PER-03/PJ/2022.
Isi wajib faktur: identitas penjual (nama, alamat, NPWP), identitas pembeli (nama, alamat, NPWP/NIK), jenis barang/jasa, harga/DPP, tarif & nilai PPN (PPnBM bila ada), kode transaksi + nomor seri (NSFP), tanggal pembuatan, dan nama/tanda tangan pejabat berwenang.
Era Coretax (sejak Januari 2025): pembuatan faktur pindah ke portal Coretax DJP, menggantikan aplikasi e-Faktur yang berdiri sendiri. Keunggulannya: NSFP ter-generate otomatis (tidak perlu minta nomor seri manual), PPN dihitung otomatis dari DPP, tanda tangan digital via sertifikat elektronik, dan faktur langsung terintegrasi ke SPT Masa PPN. Pengecualian: PKP dengan ≥10.000 faktur/bulan boleh memakai e-Faktur Client Desktop / Host-to-Host.
Contoh nyata: PT Maju Jaya (PKP) menjual 100 unit sparepart Rp1 juta/unit ke PT Sejahtera (PKP) → DPP Rp100 juta → PPN 11% = Rp11 juta. PT Maju Jaya membuat faktur pajak kode 01 di Coretax; PT Sejahtera menerima faktur pajak masukan yang bisa dikreditkan di SPT Masa PPN-nya. Inilah mekanisme PPN: pajak dipungut berantai, beban akhir di konsumen.
Non-PKP? Kamu tidak bisa membuat faktur pajak — hanya PKP yang berhak. Pengusaha dengan omzet di bawah threshold PKP cukup membuat invoice biasa tanpa PPN.
Kapan Faktur Pajak Harus Dibuat
Berdasarkan aturan, faktur pajak dibuat pada:
- Saat penyerahan BKP/JKP — kondisi normal.
- Saat penerimaan pembayaran — jika pembayaran diterima sebelum penyerahan barang/jasa.
- Saat penerimaan termin — untuk penyerahan bertahap/proyek.
- Saat ekspor BKP berwujud/tidak berwujud/JKP.
Faktur gabungan: seluruh penyerahan ke satu pembeli yang sama dalam satu bulan kalender boleh digabung menjadi satu faktur — dibuat paling lambat akhir bulan penyerahan. Syarat: kode transaksi seragam (beda kode = faktur terpisah) dan bukan transaksi fasilitas PPN tidak dipungut.
Batas waktu: faktur yang dibuat wajib di-upload/di-approve paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. PKP dapat membuat faktur paling lambat 3 bulan sejak seharusnya dibuat.
Tips operasional: jangan menumpuk pembuatan faktur di akhir bulan — buat harian/mingguan mengikuti transaksi. Menumpuk = risiko salah input massal + kejar-kejaran deadline tanggal 15. Perusahaan rapi membuat faktur maksimal H+1 setelah penyerahan.
Kode Transaksi 01–09: Jangan Salah Pilih
Kode transaksi menentukan perlakuan PPN — salah pilih = faktur dianggap tidak lengkap dan berpotensi sanksi administrasi:
- 01 — Penyerahan BKP/JKP umum (PPN dipungut PKP penjual).
- 02 — Kepada pemungut PPN instansi pemerintah.
- 03 — Kepada pemungut PPN lainnya (non-pemerintah, mis. BUMN tertentu).
- 04 — DPP memakai nilai lain.
- 05 — PPN besaran tertentu.
- 06 — Tarif khusus / penyerahan ke turis asing.
- 07 — PPN tidak dipungut / ditanggung pemerintah (fasilitas).
- 08 — Dibebaskan dari PPN (fasilitas).
- 09 — Penyerahan aktiva Pasal 16D (bukan untuk diperjualbelikan).
Prioritas: 07/08 tertinggi — jika transaksi memenuhi kriteria fasilitas, pakai kode itu walau memenuhi kriteria lain. Kode status terpisah: 00 = faktur asli, 01 = penggantian pertama, dst.
Pembeli tanpa NPWP? Gunakan NIK (orang pribadi) sesuai aturan terbaru.
Mnemonic cepat: ingat 01 = biasa, 02-03 = pemungut, 07-08 = fasilitas, 09 = aktiva. Untuk 90% transaksi dagang normal, jawabannya adalah 01 — kode lain hanya untuk kasus khusus.
Langkah Membuat di Coretax
Siapkan dulu: akun Coretax PKP (NPWP 16 digit), sertifikat elektronik + akun PIC untuk tanda tangan digital, NPWP/NIK pembeli, tanggal transaksi, nomor invoice, rincian BKP/JKP.
- Login ke coretax.pajak.go.id (lakukan impersonate PIC bila perlu).
- Pilih menu e-Faktur → Pajak Keluaran → Buat Faktur.
- Tentukan kode transaksi sesuai jenis penyerahan + isi tanggal faktur.
- Isi data pembeli (nama, alamat, NPWP/NIK) — sistem memvalidasi otomatis ke data DJP.
- Isi detail transaksi: kode & tipe barang/jasa, nama, satuan, kuantitas, DPP, diskon (daftar kode bisa diunduh via Download Codes).
- Periksa ulang semua data → Save Draft bila belum final.
- Submit → tanda tangani digital dengan sertifikat elektronik → konfirmasi.
- NSFP terbit otomatis, faktur terekam di DJP dan terhubung ke SPT Masa PPN. Unduh PDF untuk dikirim ke lawan transaksi & arsip.
Volume besar? Gunakan impor XML: isi template Excel → konversi dengan converter → upload di menu eTax Invoice → Submit.
Contoh impor XML praktis: perusahaan ritel dengan 500 transaksi/hari tidak mungkin key-in satu per satu — unduh template Excel + converter dari DJP, isi tab Faktur dan Detail Faktur, konversi ke XML, upload via eTax Invoice → Output Tax → Upload Invoices → Submit → tanda tangan digital. Ratusan faktur terbit dalam hitungan menit.
Selamat membuat faktur — semoga SPT-mu selalu nihil masalah.
Faktur Pengganti & Pembatalan
Salah input? Buat faktur pengganti (kode status 01): di Coretax buka e-Faktur → Pajak Keluaran → cari faktur (ketik ujung nomor saja) → ikon pensil → Ganti.
Yang boleh diubah: kode transaksi, nomor referensi (invoice/PO), detail barang/harga/diskon. Yang TIDAK boleh diubah: identitas lawan transaksi, NITKU cabang, masa pajak. Salah NITKU/cabang → wajib dibatalkan, bukan diganti.
Batas waktu pengganti: ingin tanggal pengganti sama dengan faktur lama → buat & upload paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Lewat dari itu, tanggal pengganti mengikuti tanggal berjalan (masa pajak tetap ikut faktur lama → pembetulan SPT).
Pembatalan: hanya faktur berstatus Approved yang bisa dibatalkan → ikon pensil → Cancel → tanda tangan → status Waiting for Cancellation → Canceled setelah disetujui. Rekonsiliasi rutin antara faktur, invoice, sistem akuntansi, dan SPT Masa PPN — jangan menumpuk di akhir bulan.
Kesalahan fatal yang sering terjadi: (1) salah kode transaksi — mis. pakai 01 untuk penyerahan ke instansi pemerintah (seharusnya 02); (2) NPWP pembeli salah ketik — sistem menolak, faktur tidak valid; (3) lupa upload sebelum tanggal 15 — faktur dianggap tidak di-upload dan kena sanksi; (4) mengganti faktur yang seharusnya dibatalkan (salah NITKU). Checklist sebelum submit: kode benar, NPWP valid, DPP & PPN sesuai, tanggal tepat.
Faktur rapi = SPT lancar = tidur nyenyak saat pemeriksaan pajak. Urus dengan benar sejak awal.
Kapan UMKM Wajib Jadi PKP? Ambang Batas Omzet dan Risikonya
Membuat faktur pajak hanya wajib bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pertanyaan pentingnya: kapan UMKM wajib naik kelas menjadi PKP? Jawabannya ditentukan satu angka: Rp4,8 miliar.
Ambang batas Rp4,8 miliar. Batas omzet Rp4,8 miliar per tahun berlaku ganda: sebagai batas maksimal untuk menikmati PPh final UMKM 0,5 persen, sekaligus sebagai batas wajib pengukuhan PKP. Selama omzet bruto tidak melebihi angka ini, UMKM cukup membayar PPh final 0,5 persen dari omzet (berdasarkan PP 55/2022) dan bebas dari kewajiban memungut PPN. Contoh: jika omzet Anda menembus Rp4,8 miliar pada bulan Oktober tahun berjalan, maka pada tahun pajak berikutnya Anda wajib dikukuhkan sebagai PKP dan beralih ke tarif pajak normal.
Fasilitas untuk UMKM online kecil. Berdasarkan PMK 37/2025 yang berlaku 14 Juli 2025, pelaku UMKM online dengan omzet maksimal Rp500 juta per tahun dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace tempat mereka berjualan. Untuk mendapatkan fasilitas ini, penjual perlu menyampaikan surat pernyataan bermeterai kepada pihak marketplace. Kebijakan ini meringankan beban administrasi penjual kecil di platform digital.
Perhatian: batas waktu tarif 0,5 persen. Tarif PPh final 0,5 persen tidak berlaku selamanya. Jangka waktunya maksimal 3 tahun pajak untuk wajib pajak badan berbentuk PT, 4 tahun untuk badan selain PT, dan 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi, dihitung sejak terdaftar. Setelah masa itu habis, UMKM beralih ke tarif normal meski omzet masih di bawah Rp4,8 miliar.
Risiko melewati ambang batas. Bank Dunia menilai ambang batas yang tinggi seperti Rp4,8 miliar memicu bunching effect, yaitu pelaku usaha sengaja menahan omzet di bawah ambang agar tidak kena kewajiban PKP, yang pada gilirannya menimbulkan compliance gap. Begitu menjadi PKP, kewajiban bertambah signifikan: membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang atau jasa kena pajak, memungut PPN dari pembeli, menyetorkan dan melaporkannya lewat SPT Masa PPN setiap bulan, serta mengelola administrasi pajak masukan dan pajak keluaran.
Tips untuk UMKM yang sedang bertumbuh. Pantau omzet bulanan secara disiplin agar tidak kaget saat mendekati ambang batas. Siapkan sistem pencatatan dan pembukuan yang rapi sejak dini, karena administrasi PKP jauh lebih kompleks. Dan konsultasikan dengan konsultan pajak sebelum omzet menembus batas agar transisi berjalan mulus.
Pertanyaan Umum
Apa itu faktur pajak?
Bukti pungutan PPN yang dibuat Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), sesuai PER-03/PJ/2022.
Siapa yang wajib membuat faktur pajak?
PKP yang menyerahkan BKP/JKP. Sejak Januari 2025 dibuat via portal Coretax DJP.
Bagaimana cara membuat faktur pajak di Coretax?
Login Coretax (NPWP + sertifikat elektronik) → menu PPN → Faktur Pajak Keluaran → Buat → isi data pembeli + detail transaksi + kode transaksi → tanda tangan digital → terbit (NSFP otomatis).
Apa itu NSFP?
Nomor Seri Faktur Pajak — diterbitkan otomatis oleh Coretax saat faktur terbit; tidak perlu lagi minta nomor seri manual seperti era e-Faktur lama.
Apa arti kode faktur 01, 02, 03?
01 = transaksi umum; 02 = penyerahan ke pemungut PPN instansi pemerintah; 03 = ke pemungut PPN lainnya (non-pemerintah). Salah kode bisa membuat faktur dianggap tidak lengkap.
Kapan faktur pajak harus dibuat?
Saat penyerahan BKP/JKP, saat terima pembayaran (jika bayar sebelum serah), saat terima termin, atau saat ekspor. Faktur gabungan: paling lambat akhir bulan penyerahan.
Berapa batas waktu upload/approval faktur?
Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan faktur.
Bagaimana jika salah input faktur?
Buat faktur pengganti (kode status 01): bisa ubah kode, detail barang/harga — tapi tidak bisa ubah identitas pembeli/NITKU/masa pajak. Salah NITKU harus dibatalkan, bukan diganti.