Apa Itu NSFP dan Siapa yang Butuh
NSFP (Nomor Seri Faktur Pajak) adalah nomor seri resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang wajib dipakai PKP (Pengusaha Kena Pajak) setiap menerbitkan Faktur Pajak. Tanpa NSFP yang sah, Faktur Pajak tidak diakui — PPN-nya tidak bisa dikreditkan lawan transaksi dan penerbit berisiko sanksi.
Format NSFP: XX.XXX-YY.XXXXXXXX (16 digit). Digit 1-2 = kode status faktur (00 normal, 01 penggantian); digit 3-5 = kode transaksi (010 penyerahan normal ke bukan pemungut PPN, 020 ke pemungut PPN/bendaharawan, 030 PPN tidak dipungut, 040 dibebaskan, 050 DPP nilai lain, 060 lainnya, 070 BKP mewah); digit 6 = selalu 0 (filler); digit 7-16 = nomor urut dari DJP.
Yang bisa meminta: PKP yang sudah dikukuhkan dan memiliki akun. Syarat umum: (1) telah melaporkan SPT PPN tiga masa pajak terakhir yang jatuh tempo secara berurutan; (2) memiliki sertifikat elektronik dari KPP; (3) memiliki kode aktivasi dan password. Ketentuan khusus berlaku untuk PKP baru dan PKP dengan volume faktur kecil (≤75 per tiga periode).
Update penting 2026: sejak implementasi Coretax, permintaan NSFP tidak lagi melalui e-Nofa Online terpisah — melainkan terintegrasi langsung dalam sistem Coretax DJP. Panduan di bawah memakai Coretax sebagai jalur utama, dengan e-Nofa sebagai referensi transisi dan offline sebagai cadangan.
Masa berlaku NSFP hanya satu tahun pajak. Sebelum akhir tahun, laporkan sisa NSFP tak terpakai lalu minta alokasi baru. Kelola stok dengan disiplin — memakai nomor di luar alokasi = faktur tidak sah.
Persiapan: Sertifikat Elektronik
Sebelum meminta NSFP online, pastikan sertifikat elektronik (sertel) sudah terinstal. Sertel adalah identitas digital PKP — file berekstensi .p12 bernama 15 digit NPWP — yang mengamankan akses ke layanan faktur pajak DJP.
Cara mengunduh: login ke layanan e-Nofa/e-Faktur DJP, pilih menu 'Download Sertifikat Digital', baca syarat dan ketentuan yang muncul, klik OK, lalu klik Unduh. Simpan file .p12 di tempat aman (jangan disebar — ini setara tanda tangan digital perusahaan).
Cara instal di Windows: klik dua kali file .p12 → pilih 'Current User' → Next → masukkan passphrase sertifikat → Next → pilih 'Automatically select the certificate store...' → Next → Finish. Sertifikat selesai diinstal dan siap dipakai untuk permintaan NSFP.
Selain sertel, siapkan: NPWP dan password akun (Coretax), kode aktivasi, data PKP (nama pemohon, jabatan), tahun pajak, dan perkiraan jumlah NSFP yang dibutuhkan. Sistem Coretax menampilkan batas maksimum jatah NSFP sesuai profil PKP — minta secukupnya sesuai kebutuhan riil.
Jika sertel kedaluwarsa atau hilang: minta penerbitan ulang ke KPP. Jangan pernah memakai sertel milik PKP lain — itu pelanggaran serius.
Cara Minta NSFP via Coretax
Langkah 1 — login ke Coretax DJP di pajak.go.id menggunakan NPWP/NIK dan password Coretax. Pastikan memakai akun PKP yang berwenang.
Langkah 2 — akses menu e-Faktur atau menu pengelolaan Faktur Pajak di dashboard Coretax. Sejak integrasi Coretax, seluruh layanan faktur pajak terpusat di sini.
Langkah 3 — pilih 'Permintaan NSFP' (atau 'Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak'). Sistem akan menampilkan informasi jatah maksimum NSFP yang dapat diminta berdasarkan profil dan histori PKP.
Langkah 4 — isi jumlah NSFP yang diminta dan pilih kode transaksi yang sesuai (010 untuk penyerahan normal, 020 untuk ke pemungut PPN, dst). Pastikan kode transaksi sesuai jenis penyerahan BKP/JKP usahamu — salah kode = faktur bermasalah.
Langkah 5 — submit permohonan. NSFP langsung tersedia di akun Coretax tanpa menunggu persetujuan manual (berbeda dengan era lama). Unduh daftar NSFP yang dialokasikan.
Langkah 6 — masukkan/input NSFP ke sistem e-Faktur (aplikasi e-Faktur DJP atau penyedia seperti OnlinePajak) untuk dipakai menerbitkan Faktur Pajak. Simpan bukti permintaan sebagai arsip. Pantau pemakaian via fitur monitoring — DJP mengawasi kepatuhan lewat sini.
Cara Offline dan e-Nofa (Cadangan)
Jalur offline — datang ke KPP tempat PKP dikukuhkan atau KP2KP terdekat: (1) pastikan SPT PPN tiga masa terakhir sudah lapor berurutan; (2) siapkan surat permohonan pengajuan NSFP; (3) sampaikan ke petugas; (4) petugas memproses. Cocok saat ada kendala teknis sistem atau butuh pendampingan. Bawa NPWP, SK pengukuhan PKP, dan identitas pengurus.
Jalur e-Nofa (sistem lama, masih relevan sebagai referensi): buka efaktur.pajak.go.id, login dengan NPWP + password, klik 'Permintaan NSFP', sistem menampilkan sertifikat elektronik yang terinstal — pilih dan klik OK, klik 'Process to efaktur.pajak.go.id', isi data (nama pemohon, tahun pajak, jumlah), klik OK, masukkan password e-Nofa, klik Ya. Notifikasi persetujuan muncul → klik OK untuk unduh otomatis. Jika gagal terunduh, buka menu Riwayat Permintaan dan unduh manual.
Pilih jalur sesuai kondisimu: Coretax untuk yang sudah migrasi (jalur resmi 2026), offline untuk kasus khusus/pendampingan. Jangan mengajukan di dua jalur bersamaan untuk periode yang sama agar tidak dobel alokasi.
Jika permohonan ditolak: penyebab umum adalah SPT PPN tiga masa terakhir belum lapor berurutan. Bereskan pelaporan dulu, lalu ajukan ulang. Cek juga masa berlaku sertifikat elektronik.
Setelah mendapat NSFP: gunakan berurutan, jangan loncat nomor; laporkan pemakaian sesuai ketentuan; sebelum akhir tahun laporkan sisa tak terpakai dan minta alokasi tahun baru. Disiplin administrasi NSFP = tidur nyenyak saat pemeriksaan pajak.
Sanksi dan Tertib Administrasi
Mengapa DJP ketat soal NSFP? Karena Faktur Pajak adalah dokumen pemungutan PPN — negara mengandalkannya untuk mengamankan penerimaan. NSFP fiktif, nomor milik PKP lain, atau nomor di luar alokasi membuat faktur cacat hukum.
Sanksi: faktur dengan NSFP tidak sah tidak memenuhi ketentuan formal — PPN yang tercantum tidak dapat dikreditkan oleh pembeli, dan PKP penerbit terkena sanksi administrasi (denda dan bunga) sesuai UU KUP. Dalam kasus serius (faktur fiktif untuk penggelapan), ada ancaman pidana pajak.
Tertib administrasi harian: (1) catat setiap NSFP yang dipakai vs sisa; (2) cocokkan dengan faktur yang diterbitkan; (3) simpan bukti permintaan dan unduhan; (4) rekonsiliasi bulanan dengan SPT PPN; (5) amankan file sertifikat elektronik (backup terenkripsi, akses terbatas).
Kesalahan umum: memakai NSFP tahun lalu untuk transaksi tahun berjalan; salah kode transaksi (misal 010 untuk penyerahan ke bendaharawan pemerintah yang seharusnya 020); tidak melaporkan sisa akhir tahun; dan meminjamkan sertel ke pihak lain.
NSFP adalah 'bahan bakar' operasional PKP — kehabisan di tengah bulan dengan transaksi menumpuk adalah mimpi buruk administrasi. Pantau stok seperti memantau kas: minta sebelum habis, pakai dengan tertib, laporkan tepat waktu.
Pertanyaan Umum
Apa itu NSFP?
NSFP (Nomor Seri Faktur Pajak) adalah nomor seri resmi yang diberikan DJP kepada PKP (Pengusaha Kena Pajak) untuk menerbitkan Faktur Pajak. Formatnya XX.XXX-YY.XXXXXXXX: digit 1-2 kode status (00 normal, 01 penggantian), digit 3-5 kode transaksi (010 normal, 020 pemungut PPN, dst), digit 6 selalu 0, digit 7-16 nomor urut dari DJP. Setiap Faktur Pajak wajib memakai NSFP yang sah — faktur tanpa NSFP resmi tidak diakui dan berisiko sanksi.
Siapa yang bisa minta NSFP?
Hanya PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang sudah dikukuhkan dan memiliki akun. Syarat umum: telah melaporkan SPT PPN untuk tiga masa pajak terakhir yang sudah jatuh tempo secara berurutan, memiliki sertifikat elektronik dari KPP, serta memiliki kode aktivasi dan password. Berlaku untuk PKP baru maupun lama; PKP baru dengan ≤75 faktur per tiga periode mengikuti ketentuan khusus.
Bagaimana cara minta NSFP via Coretax 2026?
Sejak implementasi Coretax, permintaan NSFP terintegrasi dalam sistem Coretax DJP (tidak lagi via e-Nofa terpisah). Langkah: (1) login ke Coretax di pajak.go.id dengan NPWP/NIK dan password; (2) akses menu e-Faktur/pengelolaan Faktur Pajak; (3) pilih 'Permintaan NSFP'; (4) isi jumlah NSFP — sistem menampilkan batas jatah maksimum sesuai profil PKP; (5) pilih kode transaksi (010, 020, dll); (6) submit — NSFP langsung tersedia tanpa persetujuan manual; (7) unduh daftar NSFP dan masukkan ke sistem e-Faktur untuk penerbitan.
Bagaimana cara minta NSFP offline?
Datang ke KPP tempat PKP dikukuhkan (atau KP2KP) dengan membawa surat permohonan pengajuan NSFP. Pastikan sudah lapor SPT PPN tiga masa terakhir berurutan. Petugas memproses permohonan. Cara offline cocok jika ada kendala teknis dengan sistem online atau butuh pendampingan langsung. Bawa dokumen pendukung: NPWP, SKT/SK pengukuhan PKP, dan identitas pengurus.
Apa itu sertifikat elektronik dan bagaimana mendapatkannya?
Sertifikat elektronik (sertel) adalah identitas digital PKP untuk mengakses layanan e-Faktur/e-Nofa — berupa file .p12 (dinamai 15 digit NPWP). Cara: login ke e-Nofa, pilih menu Download Sertifikat Digital, baca syarat ketentuan, klik OK, klik Unduh, lalu instal di komputer (klik dua kali file, pilih Current User, masukkan passphrase, selesaikan wizard). Sertel wajib terinstal sebelum bisa meminta NSFP online.
Berapa lama masa berlaku NSFP?
NSFP berlaku satu tahun pajak. Sebelum akhir tahun: laporkan sisa NSFP yang tidak terpakai, lalu minta NSFP baru untuk tahun berikutnya. NSFP yang tidak dilaporkan penggunaannya bisa menimbulkan masalah administrasi. Kelola stok: minta sesuai kebutuhan (sistem memberi batas jatah), pantau pemakaian via fitur monitoring, dan jangan memakai nomor di luar rentang yang dialokasikan.
Apa sanksi jika salah memakai NSFP?
Faktur Pajak dengan NSFP tidak sah (nomor fiktif, nomor orang lain, atau di luar alokasi) dianggap tidak memenuhi ketentuan — PPN-nya tidak bisa dikreditkan oleh lawan transaksi dan PKP penerbit berisiko sanksi administrasi berupa denda dan bunga sesuai UU KUP. Selalu gunakan NSFP dari alokasi resmi, urut, dan laporkan pemakaiannya dengan benar.
NSFP tidak terunduh, bagaimana?
Jika unduhan otomatis gagal: buka menu Riwayat Permintaan NSFP dan unduh manual dari sana. Pastikan sertifikat elektronik sudah terinstal dengan benar dan koneksi stabil. Jika status permohonan belum disetujui, cek kelengkapan SPT PPN tiga masa terakhir — tunggakan pelaporan adalah penyebab umum penolakan. Masih gagal? Datangi KPP/KP2KP untuk dibantu petugas.