◈ SakuArtis

Cara Buat Yayasan 2026: Syarat & Prosedur Lengkap

<p>Mendirikan yayasan adalah cara melembagakan kegiatan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan menjadi badan hukum yang akuntabel. Prosesnya jelas diatur UU No. 16/2001 jo. UU No. 28/2004: dari menyiapkan modal minimal Rp10 juta, akta notaris, hingga pengesahan Kemenkumham. Berikut cara buat yayasan: syarat dokumen, organ yayasan, tata cara pendirian langkah demi langkah, dan kewajiban setelah disahkan.</p>

Oleh Tim Riset SakuArtis · Panduan terverifikasi 2026
Kategori: Cara Waktu baca ~7 mnt
Cara Buat Yayasan
Ilustrasi: cara buat yayasan.Gambar via ypsimbanten.com article photo — Sumber: ypsimbanten.com article photo

Pengertian, Organ, dan Kekayaan Yayasan

Yayasan (UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004) adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan — dan tidak mempunyai anggota (berbeda dengan perkumpulan/CV/PT). Tujuannya wajib dicantumkan dalam anggaran dasar.

Tiga organ yayasan: Pembina — kewenangan tertinggi (mengubah AD, mengangkat/memberhentikan pengurus dan pengawas, menetapkan kebijakan umum, mengesahkan program kerja dan anggaran, memutuskan penggabungan/pembubaran); Pengurus — minimal ketua, sekretaris, bendahara; menjalankan kegiatan dan mewakili yayasan di dalam/luar pengadilan (masa jabatan 5 tahun); Pengawas — minimal satu orang; mengawasi dan menasihati pengurus, bisa memberhentikan sementara pengurus yang menyimpang. Tidak boleh rangkap jabatan antarorgan.

Kekayaan: berasal dari modal awal yang dipisahkan, sumbangan/hibah tidak mengikat, wakaf, hibah wasiat, dan hasil usaha. Minimal kekayaan awal Rp10 juta (uang/barang). Pasal 5 melarang kekayaan dialihkan/dibagikan ke pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak berkepentingan.

Yayasan adalah badan hukum yang didirikan untuk tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan — bersifat nirlaba, artinya tidak boleh didirikan untuk mencari keuntungan bagi pendiri, pengurus, maupun pengawasnya. Dasar hukumnya adalah UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Sejak disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, yayasan menjadi subjek hukum mandiri: bisa memiliki rekening, aset, dan menandatangani perjanjian atas namanya sendiri. Organ yayasan terdiri dari tiga: Pembina sebagai pemegang wewenang tertinggi (mengangkat dan memberhentikan pengurus/pengawas, mengesahkan kebijakan umum), Pengurus sebagai pelaksana harian (ketua, sekretaris, bendahara), dan Pengawas yang mengawasi jalannya kepengurusan. Prinsip yang tidak bisa ditawar: kekayaan yayasan harus terpisah dari kekayaan pribadi pendiri dan pengurus — mencampuradukkannya adalah pelanggaran serius.

Syarat dan Dokumen Pendirian

Syarat pendirian: 1) Pendiri: satu orang atau lebih (perorangan/badan hukum). 2) Kekayaan awal minimal Rp10 juta yang dipisahkan. 3) Akta pendirian oleh notaris dalam bahasa Indonesia. 4) Organ lengkap (pembina, pengurus, pengawas). 5) Pengesahan Menteri Hukum dan HAM.

Dokumen yang disiapkan sebelum ke notaris: nama yayasan yang akan didirikan (siapkan 3 alternatif — pengecekan nama butuh ±2 minggu); nama para pendiri; jumlah kekayaan awal + bukti modal; fotokopi KTP dan NPWP pendiri, pembina, pengurus, pengawas; surat pernyataan kesediaan dari yang ditunjuk sebagai pembina/pengurus/pengawas; surat pengantar RT/RW dan bukti domisili; surat pernyataan keabsahan harta yang dipisahkan.

Tentukan: bidang kegiatan (pendidikan, kesehatan, lingkungan, keagamaan, dll. — sesuai Pasal 8), susunan pengurus (ketua, sekretaris, bendahara, pengawas), dan rumusan anggaran dasar (identitas, maksud-tujuan, kegiatan, tata kelola).

Dokumen yang perlu disiapkan sebelum ke notaris antara lain: fotokopi KTP dan NPWP para pendiri serta calon organ yayasan, surat keterangan domisili yayasan, rancangan anggaran dasar (nama, maksud-tujuan, jangka waktu, susunan organ), dan bukti pemisahan kekayaan awal (setoran ke rekening atas nama yayasan atau pernyataan bermeterai sesuai ketentuan). Langkah administratif yang sering dilupakan adalah pengecekan ketersediaan nama yayasan melalui sistem AHU online Kemenkumham — nama yang sudah dipakai pihak lain akan ditolak. Siapkan 2–3 alternatif nama. Penyebab penolakan paling umum adalah dokumen identitas yang tidak valid, susunan organ yang rangkap jabatan, dan maksud-tujuan yang tidak jelas. Notaris yang berpengalaman menangani yayasan akan memverifikasi kelengkapan ini sebelum akta ditandatangani.

Tata Cara Pendirian Langkah demi Langkah

Langkah 1 — Cek dan pesan nama: pastikan nama yayasan unik via AHU Online Kemenkumham; notaris mengajukan nama (konfirmasi ±2 minggu). Langkah 2 — Akta notaris: datang ke notaris dengan dokumen lengkap; notaris meramu anggaran dasar; para pendiri menandatangani akta pendirian.

Langkah 3 — Pengesahan Kemenkumham: notaris wajib mengajukan permohonan pengesahan tertulis ke Menteri maksimal 10 hari sejak akta ditandatangani; pengesahan diberikan/ditolak maksimal 30 hari sejak permohonan lengkap (14 hari jika perlu pertimbangan instansi lain). Yayasan berstatus badan hukum sejak tanggal SK pengesahan.

Langkah 4 — Pengumuman: akta wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI maksimal 14 hari sejak disahkan. Catatan: perbuatan hukum atas nama yayasan sebelum berstatus badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng (Pasal 13A).

Langkah 5 — Administrasi lanjutan: urus NPWP yayasan ke KPP; urus SKT ke Kemensos (bidang sosial) / kementerian terkait; tetapkan domisili sekretariat; buka rekening bank; susun laporan keuangan tertib dan transparan.

Alur pendirian yayasan berjalan dalam beberapa tahap berurutan. Pertama, para pendiri membuat akta pendirian di hadapan notaris yang memuat anggaran dasar yayasan. Kedua, notaris mengajukan permohonan pengesahan badan hukum ke Kementerian Hukum dan HAM melalui sistem AHU online dengan melampirkan akta dan dokumen pendukung. Ketiga, setelah SK pengesahan terbit, yayasan wajib mengumumkan pendiriannya dalam Berita Negara Republik Indonesia — tahap ini sering terlupakan padahal bersifat wajib. Keempat, urus NPWP atas nama yayasan ke kantor pajak dan buka rekening bank resmi. Lama proses bervariasi tergantung kelengkapan dokumen dan antrean verifikasi; perkiraan kasar beberapa minggu hingga beberapa bulan. Simpan seluruh dokumen (akta, SK, bukti pengumuman) dalam arsip rapi — semuanya akan diminta lagi saat mengurus perizinan operasional.

Kegiatan Usaha, Yayasan Asing, dan Tips

Kegiatan usaha yayasan: boleh mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam badan usaha untuk menunjang tujuannya (HAM, kesenian, olahraga, pendidikan, lingkungan, kesehatan, iptek). Hasil usaha masuk kekayaan yayasan — dilarang dibagi ke organ; organ bekerja sukarela (pelaksana harian boleh digaji); penyertaan usaha maksimal 25% dari kekayaan yayasan; organ dilarang merangkap direksi/komisaris badan usaha yayasan.

Yayasan oleh orang asing: modal minimal Rp100 juta; ketua/sekretaris/bendahara salah satunya harus WNI; pengurus WNA wajib ber-KITAS (+ izin kegiatan); ada surat pernyataan kegiatan tidak merugikan Indonesia. Yayasan asing bisa beroperasi dengan bermitra dengan yayasan Indonesia.

Tips: pilih notaris berpengalaman menangani yayasan; pastikan AD/ART sesuai UU agar pengesahan lancar; kelola dana transparan untuk menjaga kepercayaan donatur; penuhi kewajiban pajak (SPT tahunan) meski nirlaba.

Yayasan boleh melakukan kegiatan usaha, tetapi dengan rambu-rambu: usaha tersebut harus menunjang pencapaian maksud dan tujuannya, umumnya dijalankan melalui badan usaha yang didirikan atau disertai yayasan, dan hasilnya wajib kembali untuk kegiatan yayasan — bukan dibagi ke organ. Untuk yayasan yang didirikan pihak asing, ada lapisan persyaratan tambahan seperti izin prinsip dan pembatasan bidang kegiatan, sehingga wajib didampingi konsultan hukum. Tips praktis: pilih notaris yang memang berpengalaman mengurus yayasan (bukan notaris umum), pisahkan keuangan yayasan dari keuangan pribadi sejak hari pertama, dan susun pembukuan sederhana yang rapi — yayasan yang akuntabel jauh lebih mudah mendapat hibah dan kepercayaan donatur. Hindari godaan memakai dana yayasan untuk kepentingan pribadi dalam bentuk apa pun.

Pertanyaan Umum

Apa itu yayasan?

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan — tidak mempunyai anggota (UU No. 16/2001 jo. UU No. 28/2004). Yayasan adalah badan hukum nirlaba yang didirikan untuk tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan — bukan untuk mencari keuntungan bagi pendirinya. Karena berbadan hukum, yayasan memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi pendiri dan pengurusnya.

Berapa modal awal minimal untuk mendirikan yayasan?

Minimal Rp10 juta (PP No. 6/2008), berupa uang atau barang yang dipisahkan dari harta pribadi pendiri, disertai surat pernyataan keabsahan harta. Besaran kekayaan awal yang harus dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; notaris yang berpengalaman akan memberi tahu nominal terkini dan cara penyetorannya ke rekening atas nama yayasan. Siapkan dana ini sejak awal karena menjadi syarat pengesahan.

Bisakah yayasan didirikan oleh satu orang?

Bisa — satu orang atau lebih, perorangan maupun badan hukum. Pendirian juga bisa berdasarkan surat wasiat. Pada prinsipnya pendirian membutuhkan lebih dari satu pihak karena organ yayasan (pembina, pengurus, pengawas) tidak boleh dirangkap oleh orang yang sama. Konsultasikan komposisi pendiri dengan notaris agar struktur organnya memenuhi syarat undang-undang sejak awal.

Apa saja organ yayasan?

Tiga organ: Pembina (kewenangan tertinggi: ubah AD, angkat/hentikan pengurus-pengawas), Pengurus (ketua, sekretaris, bendahara — menjalankan kegiatan), Pengawas (mengawasi dan menasihati pengurus). Tidak boleh rangkap jabatan antarorgan. Tiga organ yayasan: Pembina (pemegang wewenang tertinggi, mengangkat dan memberhentikan pengurus serta pengawas), Pengurus (pelaksana harian: ketua, sekretaris, bendahara), dan Pengawas (mengawasi dan memberi nasihat kepada pengurus). Ketiganya tidak boleh saling merangkap.

Bisakah yayasan melakukan kegiatan usaha?

Ya — yayasan dapat mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam badan usaha untuk menunjang tujuannya (Pasal 3 UU Yayasan). Hasil usaha tidak boleh dibagikan ke pembina/pengurus/pengawas; penyertaan maksimal 25% dari kekayaan yayasan. Boleh, sepanjang untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan yayasan — umumnya dilakukan melalui pendirian badan usaha atau penyertaan dalam badan usaha yang terpisah. Keuntungan usaha harus kembali untuk kegiatan yayasan, bukan dibagikan kepada organ yayasan.

Apakah pengurus yayasan boleh digaji?

Tidak boleh — organ yayasan bekerja sukarela tanpa gaji/upah/honor tetap. Yang boleh digaji adalah pelaksana kegiatan harian (pengurus harian). Kekayaan yayasan dilarang dibagikan ke organ/karyawan. Pada prinsipnya pengurus yayasan tidak menerima gaji dari kegiatan yayasan; namun undang-undang membuka pengecualian terbatas bagi pengurus yang bukan pendiri dan tidak terafiliasi, sepanjang ditetapkan dalam anggaran dasar. Aturannya ketat — konsultasikan dengan notaris agar tidak melanggar.

Apa syarat khusus yayasan oleh orang asing?

Untuk WNA/badan hukum asing: modal minimal Rp100 juta, salah satu pengurus inti (ketua/sekretaris/bendahara) harus WNI, pengurus WNA wajib ber-KITAS, dan kegiatan tidak merugikan masyarakat/bangsa/negara Indonesia. Yayasan yang didirikan oleh orang atau badan asing tunduk pada persyaratan tambahan, antara lain izin prinsip dari instansi terkait dan pembatasan bidang kegiatan. Prosesnya lebih kompleks dibanding yayasan lokal — gunakan jasa konsultan hukum yang berpengalaman.

Apa kewajiban yayasan setelah disahkan?

Setelah SK pengesahan: urus NPWP yayasan ke KPP, umumkan akta di Tambahan Berita Negara, urus SKT ke Kemensos (jika bidang sosial), tetapkan domisili sekretariat, buka rekening bank, dan susun laporan keuangan tertib. Setelah disahkan, yayasan wajib mengumumkan pendiriannya dalam Berita Negara, mengurus NPWP, membuka rekening atas nama yayasan, dan menjalankan pembukuan yang akuntabel. Laporan kegiatan dan keuangan sebaiknya disusun berkala sebagai bentuk akuntabilitas kepada pembina dan publik.

Sumber