◈ SakuArtis

Cara Cek DPO 2026: Daftar Resmi & Cara Lapor

DPO (Daftar Pencarian Orang) adalah pengumuman resmi polisi atau kejaksaan tentang tersangka/terpidana yang melarikan diri — lengkap dengan foto dan ciri-ciri, disebar agar masyarakat membantu melapor. Berbeda dengan cek bansos atau BPJS, tidak ada satu portal nasional tempat kamu mengetik nama lalu tahu status DPO. Daftarnya tersebar di masing-masing penerbit: website Kejaksaan Tinggi, media sosial Polres/Polda, dan Interpol untuk level internasional. Panduan ini menjelaskan apa itu DPO, di mana daftar resminya dipublikasikan, cara memverifikasi, dan apa yang harus dilakukan jika melihat DPO.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Panduan terverifikasi 2026
Kategori: Cara Diperbarui 15 Oktober 2026 Waktu baca ~7 mnt
Cara cara cek dpo
Ilustrasi: cara cara cek dpo.Gambar via Unsplash — Sumber: Unsplash

Apa Itu DPO?

DPO (Daftar Pencarian Orang) adalah daftar resmi berisi identitas tersangka atau terpidana yang tidak ditemukan meski sudah dipanggil dan diupayakan paksa (penangkapan/penggeledahan) sesuai hukum acara. DPO diterbitkan setelah melalui gelar perkara yang meyakini keterlibatan orang tersebut berdasarkan alat bukti cukup.

Yang menandatangani DPO adalah penyidik/penyidik pembantu (diketahui atasan), untuk DPO kepolisian; atau jaksa untuk DPO kejaksaan (terpidana kabur sebelum eksekusi — sering disebut buronan). Isi DPO: identitas kesatuan penerbit, nomor telepon penyidik, nomor/tanggal laporan polisi, uraian singkat kejadian, pasal yang dilanggar, dan ciri-ciri lengkap orang yang dicari (nama, umur, alamat, foto, tinggi, warna kulit, dan ciri khusus).

Setelah diterbitkan, DPO dipublikasikan ke masyarakat via humas dan dikirim ke seluruh jajaran Polri — tujuannya satu: meminta bantuan publik menemukan orang tersebut. DPO berlaku hingga yang dicari ditemukan, ditangkap, atau menyerahkan diri.

Contoh nyata: Kejati Kalbar pernah mempublikasikan 14 DPO sekaligus — 13 terkait korupsi, 1 kehutanan — lengkap dengan imbauan ke masyarakat yang mengetahui keberadaannya untuk melapor. Publikasi semacam ini rutin dilakukan kejaksaan dan kepolisian di seluruh Indonesia; DPO bukan konsep abstrak, melainkan alat penegakan hukum yang aktif dipakai.

DPO vs tersangka biasa: tidak semua tersangka masuk DPO — hanya yang kabur/tidak ditemukan setelah pemanggilan dan upaya paksa. Tersangka yang kooperatif menjalani proses tanpa DPO. Status DPO menandakan pelarian, bukan sekadar tuduhan.

Masa berlaku & pencabutan: DPO tidak kedaluwarsa otomatis — ia berlaku hingga target ditemukan. DPO dicabut resmi saat: tertangkap, menyerahkan diri, atau meninggal dunia. Pencabutan juga dipublikasikan agar masyarakat tahu statusnya berakhir. Jika kamu pernah melihat DPO seseorang yang kini sudah tertangkap, jangan sebarkan ulang — statusnya sudah berubah.

Kenapa Tidak Ada Portal Cek DPO Tunggal?

Berbeda dengan bansos atau BPJS, tidak ada website 'cek DPO pakai NIK'. Alasannya: DPO diterbitkan terdesentralisasi oleh ribuan satuan (Polres, Polda, Kejati, Kejari) sesuai kasusnya masing-masing — tidak ada database publik tunggal yang menghimpun semuanya secara real-time.

Implikasinya: untuk mengecek, kamu harus tahu konteksnya — DPO kasus apa, diterbitkan satuan mana. DPO curanmor Polsek X tidak akan muncul di website Kejati Y. Inilah yang membuat 'cara cek DPO' berbeda dari layanan cek administratif lain: ia adalah penelusuran publikasi, bukan query database.

Pengecualian: level internasional punya portal terpusat — Red Notice Interpol yang bisa dicari publik di website Interpol (di Indonesia via interpol.go.id dengan menu Lihat Red Notices). Untuk DPO dalam negeri, ikuti jalur penerbit di bawah.

Kenapa ini penting dipahami: banyak situs abal-abal mengklaim punya 'database DPO nasional' dan meminta bayaran atau data pribadi untuk 'cek status'. Itu penipuan — tidak ada database publik semacam itu. Satu-satunya 'cek' yang valid adalah menelusuri publikasi resmi penerbit seperti dijelaskan di artikel ini.

Analogi: DPO seperti pengumuman 'orang hilang' versi penegak hukum — disebar lewat kanal masing-masing penerbit, bukan dikumpulkan di satu papan pengumuman nasional. Memahami ini melindungimu dari modus penipuan 'cek DPO berbayar'.

Di Mana Daftar DPO Dipublikasikan?

1. Website Kejaksaan Tinggi (bagian Buronan/DPO). Kejati mempublikasikan DPO terpidana — misalnya Kejati Kalbar memuat daftar 14 DPO (13 korupsi, 1 kehutanan) di kategori 'buronan' websitenya. Cek website Kejati provinsi terkait jika mencari DPO kejaksaan.

2. Media sosial resmi Polri. Polres/Polsek rutin mempublikasikan DPO di akun resmi (TikTok/Instagram/Facebook) — contoh: DPO Polres Metro Jakarta Barat, DPO Polsek Lawang Kidul (kasus curanmor), DPO Polsek Padarincang. Cari akun resmi satuan wilayah terkait; pastikan akun resmi (centang/bio resmi), bukan akun gosip.

3. Red Notice Interpol via interpol.go.id untuk buronan lintas negara. 4. Media massa lokal yang mengutip rilis resmi polisi/kejaksaan.

Verifikasi: DPO asli selalu mencantumkan nomor laporan polisi, nama penyidik + nomor telepon, dan diterbitkan akun resmi. Waspadai 'DPO' tanpa identitas penerbit jelas — bisa hoaks atau fitnah.

Tips penelusuran: gunakan mesin pencari dengan kata kunci spesifik: 'DPO' + nama satuan (misal 'DPO Polres X') atau 'DPO' + jenis kasus + daerah. Hasil dari domain resmi (go.id, akun resmi terverifikasi) lebih terpercaya daripada blog/forum. Untuk kasus lama, gunakan arsip berita media arus utama.

Untuk keperluan hukum (pengacara/korban): minta salinan resmi DPO langsung ke penyidik/penuntut — dokumen resmi dibutuhkan untuk proses hukum lanjutan, bukan sekadar screenshot media sosial. Jalur formal selalu tersedia bagi pihak berkepentingan.

Arsip & dokumentasi: jika kamu jurnalis, peneliti, atau pihak berkepentingan yang butuh data DPO historis, arsip publikasi lama biasanya tersimpan di website instansi atau arsip media. Untuk data resmi komprehensif, ajukan permohonan informasi publik via PPID instansi terkait — DPO yang sudah dipublikasikan termasuk informasi yang terbuka.

Melihat DPO? Cara Melapor yang Benar

Jangan bertindak sendiri. Jangan mengejar, mengkonfrontasi, atau main hakim sendiri — DPO bisa berbahaya dan kamu bukan penegak hukum. Yang benar:

Langkah 1: Catat. Ciri-ciri orangnya, lokasi persis, waktu melihat, kendaraan yang dipakai, dan ke arah mana pergi. Foto dari jarak aman jika memungkinkan. Langkah 2: Hubungi polisi. Pilihan: kantor polisi terdekat, call center 110 (gratis, 24 jam), atau nomor penyidik yang tercantum di pengumuman DPO. Langkah 3: Sampaikan informasi dengan jelas — siapa yang kamu lihat, di mana, kapan.

Identitas pelapor dilindungi. Kamu tidak wajib mengumumkan ke publik bahwa kamu melapor. Untuk DPO kejaksaan, hubungi Kejati/Kejari penerbit atau Kejagung. Laporan masyarakat adalah ujung tombak penangkapan buronan — banyak DPO tertangkap berawal dari info warga.

Setelah melapor: catat nomor laporan/informasi petugas yang menerima; simpan sebagai arsip. Kamu mungkin dihubungi lagi untuk keterangan tambahan — bersikap kooperatif. Jika situasinya mendesak (DPO terlihat saat itu juga), sampaikan dengan tegas agar respons cepat.

Perlindungan saksi: jika kamu khawatir akan keselamatan setelah melapor (misalnya DPO kasus berat), sampaikan kekhawatiranmu ke polisi — ada mekanisme perlindungan saksi/pelapor. Jangan biarkan rasa takut menghentikan laporan; justru itulah yang diharapkan pelaku.

Imbalan informasi: untuk kasus-kasus besar (korupsi, terorisme), instansi kadang menyediakan imbalan bagi pemberi informasi yang mengarah ke penangkapan. Tanyakan ke penyidik saat melapor — hakmu untuk tahu. Tetapi jadikan ini bonus, bukan motivasi utama; motivasi utamanya adalah keadilan.

Hakmu Terkait DPO & Waspada Hoaks

Jika namamu dicatut dalam 'DPO' yang beredar: (1) verifikasi ke satuan penerbit yang diklaim — tanyakan langsung; (2) jika tidak ada DPO resmi atas namamu, itu fitnah/pencemaran nama baik — kumpulkan bukti dan laporkan dengan pendampingan pengacara; (3) jika DPO resmi memang ada tetapi keliru, minta klarifikasi dan pencabutan tertulis.

Waspadai DPO palsu yang disebar untuk memeras ('bayar sekian agar namamu dihapus dari DPO') — DPO resmi tidak bisa 'dihapus' dengan uang; pencabutan hanya lewat proses hukum. Laporkan pemeras ke polisi.

Etika menyebar DPO: bagikan hanya dari sumber resmi; jangan tambah-tambahi narasi sendiri; jangan sebar data pribadi di luar yang dipublikasikan resmi. DPO adalah instrumen hukum — perlakukan dengan serius, bukan bahan gosip.

Jika kamu pengusaha/HRD: waspadai pelamar/karyawan yang ternyata DPO — verifikasi via jalur resmi jika ada kecurigaan berdasar. Mempekerjakan DPO tanpa tahu bukan kejahatan, tetapi setelah tahu wajib melapor. Due diligence sederhana melindungi bisnismu.

Prinsip akhir: DPO adalah panggilan negara kepada warganya untuk gotong royong menegakkan hukum. Melapor bukan 'menjadi mata-mata' — melainkan kontribusi sipil yang dilindungi hukum. Masyarakat yang peduli membuat buronan tidak punya tempat bersembunyi.

Tanggung jawab penyebar: menyebar DPO resmi adalah tindakan terpuji; menyebar 'DPO' palsu bisa dijerat UU ITE (pencemaran nama baik/berita bohong). Selalu cantumkan sumber resmi saat membagikan. Satu klik share yang ceroboh bisa menghancurkan reputasi orang yang tidak bersalah.

Pertanyaan Umum

Apa itu DPO?

Daftar Pencarian Orang — daftar resmi yang diterbitkan penyidik (polisi) atau jaksa berisi identitas tersangka/terpidana yang melarikan diri dan tidak ditemukan meski sudah dipanggil dan diupayakan paksa. DPO dipublikasikan agar masyarakat membantu memberi informasi.

Apakah ada website resmi untuk cek DPO?

Tidak ada satu portal nasional yang bisa dicari per nama/NIK. DPO dipublikasikan oleh masing-masing penerbit: website Kejaksaan Tinggi (kategori buronan/DPO), media sosial resmi Polres/Polda, dan untuk level internasional Interpol Red Notices di interpol.go.id.

Bagaimana jika saya melihat orang yang diduga DPO?

Jangan bertindak sendiri. Catat ciri-ciri, lokasi, dan waktu; segera hubungi kantor polisi terdekat, call center 110, atau nomor penyidik yang tercantum di pengumuman DPO. Identitas pelapor dilindungi.

Apakah DPO bisa kedaluwarsa?

DPO berlaku hingga orang yang dicari ditemukan/ditangkap/menyerahkan diri. Untuk tindak pidana, ada daluwarsa penuntutan/pidana menurut KUHP — tetapi jangan mengandalkan itu; serahkan diri dan hadapi proses hukum dengan pendampingan pengacara.

Apa beda DPO polisi dan DPO kejaksaan?

DPO kepolisian diterbitkan penyidik untuk tersangka yang kabur saat penyidikan. DPO kejaksaan (buronan) untuk terpidana yang kabur saat akan dieksekusi putusan pengadilan. Keduanya dipublikasikan ke masyarakat.

Apa itu Red Notice Interpol?

Permintaan internasional untuk mencari dan menahan sementara seseorang yang dicari untuk penuntutan/pidana, diterbitkan atas permintaan negara anggota. Red Notice publik bisa dicari di website Interpol — termasuk via Interpol Indonesia (interpol.go.id).

Apakah data DPO boleh disebarluaskan?

Ya — justru itulah tujuannya. DPO resmi memuat foto dan ciri-ciri tersangka untuk dipublikasikan via humas Polri dan media. Tetapi jangan menyebar DPO palsu/hoaks; verifikasi dulu ke sumber resmi.

Saya merasa difitnah masuk DPO, apa yang harus dilakukan?

Minta klarifikasi tertulis ke instansi penerbit DPO, kumpulkan bukti, dan dampingi pengacara. Jika DPO terbukti keliru, instansi wajib mencabut dan mempublikasikan pencabutannya.

Sumber