Dasar Hukum dan Rumus Upah Lembur
Perhitungan upah lembur diatur dalam PP No. 35 Tahun 2021 Pasal 32. Rumus dasarnya: Upah sejam = 1/173 × upah sebulan. Angka 173 berasal dari 40 jam kerja per minggu × 52 minggu per tahun ÷ 12 bulan = 173,33 yang dibulatkan menjadi 173.
Yang dimaksud 'upah sebulan' adalah gaji pokok + tunjangan tetap. Jika perusahaan juga memberi tunjangan tidak tetap dan (gaji pokok + tunjangan tetap) kurang dari 75% total upah, maka dasar perhitungan menjadi 75% dari keseluruhan upah. Upah sebulan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku.
Syarat lembur: harus ada perintah tertulis dari pengusaha dan persetujuan karyawan, maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu (tidak termasuk lembur di hari istirahat/libur resmi). Hak lembur berlaku untuk semua karyawan, termasuk PKWT/kontrak dan outsourcing.
Sejarah aturannya: ketentuan lembur modern berakar dari Keputusan Menakertrans No. Kep.102/MEN/VI/2004, lalu diperbarui melalui UU Cipta Kerja dan dijabarkan dalam PP No. 35 Tahun 2021 yang menjadi acuan hingga 2026. Meski ada wacana RUU Ketenagakerjaan baru, sampai panduan ini ditulis PP 35/2021 tetap menjadi dasar resmi perhitungan upah lembur di Indonesia. Jika aturan berubah di masa depan, biasanya ada masa transisi dan sosialisasi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan sebelum diberlakukan penuh.
Jangan samakan lembur dengan kerja shift malam: shift malam adalah pola kerja reguler yang jamnya memang malam hari (dengan tunjangan shift bila diatur perusahaan), sedangkan lembur adalah jam kerja melebihi jam kerja normal yang sudah ditetapkan. Karyawan shift malam yang pulang melebihi jam shiftnya tetap berhak atas upah lembur untuk kelebihan jam tersebut. Begitu pula kerja di hari libur bagi karyawan shift — jika hari itu seharusnya libur menurut jadwal shiftnya, tarif lembur hari libur berlaku.
Tarif Lembur di Hari Kerja
Untuk lembur di hari kerja biasa, tarifnya bertingkat: jam pertama = 1,5 × upah sejam, jam kedua dan seterusnya = 2 × upah sejam. Contoh: karyawan bergaji Rp5.000.000/bulan lembur 3 jam. Upah sejam = Rp5.000.000 ÷ 173 = Rp28.902. Jam pertama: 1,5 × Rp28.902 = Rp43.353. Jam kedua dan ketiga: 2 × Rp28.902 = Rp57.804 masing-masing. Total = Rp43.353 + Rp57.804 + Rp57.804 = Rp158.961.
Contoh lain: gaji Rp4.000.000 + tunjangan tetap Rp500.000 = Rp4.500.000 → upah sejam Rp26.012. Lembur 2 jam: jam pertama 1,5 × Rp26.012 = Rp39.018; jam kedua 2 × Rp26.012 = Rp52.024; total Rp91.042.
Kesalahan umum perusahaan: membagi gaji dengan 160 jam (bukan 173), menghitung dari gaji pokok saja tanpa tunjangan tetap, dan tidak membayar lembur pekerja kontrak — ketiganya melanggar aturan.
Untuk akumulasi bulanan, hitung tiap kejadian lembur satu per satu lalu jumlahkan. Contoh: karyawan bergaji Rp5 juta lembur 3 jam di hari kerja pada minggu pertama (total Rp158.961) dan lembur 2 jam di minggu ketiga (jam pertama Rp43.353 + jam kedua Rp57.804 = Rp101.157), maka total upah lembur bulan itu Rp260.118 sebelum pajak. HRD wajib mencantumkan rincian per kejadian di slip gaji — bukan sekadar angka total — agar karyawan bisa memverifikasi kebenarannya.
Tarif Lembur di Hari Libur
Tarif hari istirahat mingguan/libur resmi lebih tinggi dan berbeda menurut pola kerja. Pola 5 hari kerja (Senin–Jumat): jam ke-1 s.d. ke-8 = 2×, jam ke-9 = 3×, jam ke-10 s.d. ke-12 = 4× upah sejam. Pola 6 hari kerja: jam ke-1 s.d. ke-7 = 2×, jam ke-8 = 3×, jam ke-9 s.d. ke-11 = 4×. Jika libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek (mis. Jumat): jam ke-1–5 = 2×, jam ke-6 = 3×, jam ke-7–9 = 4×.
Contoh: karyawan bergaji Rp5.000.000 (upah sejam Rp28.902) lembur 6 jam di hari libur nasional pada perusahaan 5 hari kerja → 6 × 2 × Rp28.902 = Rp346.824. Contoh pola 6 hari kerja: lembur 8 jam di hari Minggu → (7 × 2 × upah sejam) + (1 × 3 × upah sejam).
Catatan: Sabtu pada pola 5 hari kerja adalah hari istirahat sehingga memakai tarif hari libur; pada pola 6 hari kerja, Sabtu adalah hari kerja biasa kecuali bertepatan libur nasional.
Aturan khusus yang jarang diketahui: bila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek (misalnya Jumat dengan jam kerja lebih pendek pada pola 6 hari kerja), tarifnya menjadi jam ke-1–5 = 2×, jam ke-6 = 3×, jam ke-7–9 = 4× upah sejam. Jam lembur yang melebihi batas tabel tetap wajib dibayar — praktik umumnya memakai pengali tertinggi (4×) untuk kelebihan jam tersebut. Selalu cek kalender libur nasional dan cuti bersama resmi pemerintah, karena cuti bersama tidak selalu diperlakukan sebagai hari libur untuk tarif lembur.
Lembur dan PPh 21 (Skema TER)
Uang lembur adalah penghasilan yang dikenakan PPh 21. Sejak PMK No. 168 Tahun 2023, pemotongan bulanan memakai Tarif Efektif Rata-rata (TER): nilai lembur ditambahkan ke penghasilan bruto bulan bersangkutan, sehingga lembur besar dalam satu bulan bisa menaikkan lapisan TER dan memperbesar PPh 21 bulan itu.
Berbeda dengan gaji pokok, tidak ada komponen pengurang khusus untuk upah lembur — nilainya langsung menambah bruto. Perusahaan wajib mencantumkan upah lembur di slip gaji agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Untuk HR: pastikan sistem payroll menjumlahkan lembur ke bruto sebelum menerapkan tarif TER bulanan, lalu lakukan rekonsiliasi tahunan di masa pajak Desember dengan tarif progresif Pasal 17. Kesalahan umum: lembur tidak masuk slip gaji atau TER tidak diperbarui setelah ada lembur besar.
Hak karyawan yang sering tidak disadari: kamu berhak menolak lembur jika tidak ada perintah tertulis dari pengusaha atau tanpa persetujuanmu — lembur yang dipaksakan tanpa dasar ini melanggar aturan. Selain itu, pengusaha wajib memberi waktu istirahat yang cukup sebelum dan sesudah lembur, termasuk kesempatan beribadah dan makan. Jika perusahaan tidak membayar upah lembur sesuai ketentuan, kamu bisa melapor ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat dengan membawa bukti catatan jam lembur dan slip gaji sebagai dasar pengaduan.
Tips untuk Karyawan dan HRD
Untuk karyawan: catat setiap jam lembur (tanggal, jam mulai–selesai, jenis hari) dan simpan perintah lembur tertulis — ini bukti jika ada selisih pembayaran. Hitung sendiri dengan rumus 1/173 agar bisa memverifikasi slip gaji. Ingat, kamu berhak menolak lembur tanpa persetujuanmu.
Untuk HRD/perusahaan: gunakan kalkulator atau sistem payroll yang sudah mengikuti PP 35/2021 (termasuk aturan 75% dan pola 5/6 hari kerja). Sosialisasikan batas 4 jam/hari dan 18 jam/minggu, serta pastikan istirahat yang wajib sebelum/sesudah lembur.
Untuk keduanya: pahami bahwa aturan lembur jarang berubah — PP 35/2021 masih menjadi acuan di 2026. Jika perusahaan menerapkan kebijakan lebih baik dari aturan (mis. pengali lebih tinggi), itu diperbolehkan selama tidak di bawah standar minimum undang-undang.
Untuk pemilik usaha kecil: terapkan sistem pencatatan lembur sederhana — formulir atau aplikasi absensi — sejak awal meski karyawan masih sedikit, karena ini melindungimu dari sengketa di kemudian hari. Sosialisasikan tarif lembur kepada karyawan agar transparan, dan anggarkan biaya lembur dalam perencanaan operasional, terutama di musim ramai seperti Lebaran dan akhir tahun. Perusahaan yang membayar lembur dengan benar dan transparan cenderung memiliki retensi karyawan yang lebih baik.
Dokumentasikan lemburmu dengan disiplin: simpan foto atau screenshot absensi masuk-keluar, surat perintah lembur dari atasan, dan catat jam mulai serta selesai setiap kali lembur dalam notes HP. Jika perusahaan memakai sistem absensi digital, unduh rekap bulanannya secara berkala sebagai arsip pribadi. Dokumentasi ini menjadi bukti kuat bila terjadi selisih pembayaran atau sengketa ketenagakerjaan — tanpa bukti tertulis, klaim upah lembur sulit diperjuangkan di hadapan Disnaker maupun pengadilan hubungan industrial.
Pertanyaan Umum
Bagaimana rumus menghitung upah lembur?
Upah sejam = 1/173 × upah sebulan (gaji pokok + tunjangan tetap). Hasilnya dikalikan pengali: 1,5× untuk jam pertama di hari kerja, 2× untuk jam berikutnya; 2×/3×/4× di hari libur sesuai durasi dan pola kerja. Dasar hukumnya PP 35/2021. Rumus ini ditetapkan dalam PP 35/2021 Pasal 32 dan masih berlaku penuh di 2026.
Dari mana angka 173 berasal?
Dari rata-rata jam kerja sebulan: 40 jam per minggu × 52 minggu per tahun ÷ 12 bulan = 173,33, dibulatkan menjadi 173. Jangan memakai 160 jam karena itu tidak sesuai aturan.
Berapa tarif lembur di hari Minggu?
Tergantung pola kerja. Pola 5 hari kerja: jam 1–8 = 2×, jam 9 = 3×, jam 10–12 = 4× upah sejam. Pola 6 hari kerja: jam 1–7 = 2×, jam 8 = 3×, jam 9–11 = 4× upah sejam. Pada pola 6 hari kerja, Sabtu adalah hari kerja biasa kecuali bertepatan dengan libur nasional.
Apakah karyawan kontrak berhak uang lembur?
Ya. Hak atas upah lembur berlaku untuk semua karyawan tanpa kecuali, termasuk PKWT/kontrak dan outsourcing, berdasarkan PP 35/2021. Termasuk karyawan kontrak (PKWT) dan outsourcing — tidak ada pengecualian dalam aturan.
Berapa batas maksimal jam lembur?
Maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Lembur di hari istirahat mingguan atau libur resmi tidak dihitung dalam batas tersebut. Lembur wajib atas perintah tertulis pengusaha dan persetujuan pekerja.
Apakah uang lembur kena PPh 21?
Ya. Uang lembur ditambahkan ke penghasilan bruto bulan bersangkutan dan dikenakan PPh 21 dengan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai PMK 168/2023. Pastikan upah lembur tercantum rinci di slip gaji agar tercatat resmi. Batas ini tidak termasuk lembur di hari istirahat mingguan atau libur resmi.
Apakah tunjangan tidak tetap masuk hitungan lembur?
Pada dasarnya tidak — dasarnya gaji pokok + tunjangan tetap. Namun jika gaji pokok + tunjangan tetap kurang dari 75% total upah, dasar perhitungan menjadi 75% dari total upah.
Bagaimana contoh hitung lembur 2 jam gaji Rp4,5 juta?
Upah sejam = Rp4.500.000 ÷ 173 = Rp26.012. Jam pertama: 1,5 × Rp26.012 = Rp39.018. Jam kedua: 2 × Rp26.012 = Rp52.024. Total = Rp91.042. Selalu verifikasi dengan menghitung ulang memakai rumus 1/173 × upah sebulan.