Pengertian dan 4 Tarif PPh Badan
Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh badan usaha dalam satu tahun pajak. Badan yang dimaksud meliputi Perseroan Terbatas (PT), CV, firma, koperasi, BUMN/BUMD, yayasan, dan organisasi lain yang memperoleh penghasilan.
Dasar hukumnya: UU Pajak Penghasilan, UU No. 36 Tahun 2008, dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 yang menetapkan tarif umum 22% sejak tahun pajak 2022. DJP mengonfirmasi tidak ada perubahan tarif untuk 2026.
Ada empat rezim tarif: (1) 22% tarif umum untuk semua WP Badan; (2) 19% untuk perusahaan terbuka dengan minimal 40% saham diperdagangkan di BEI (syarat: ≥300 pihak publik, masing-masing <5%, terpenuhi 183 hari); (3) 0,5% final untuk UMKM beromzet ≤Rp4,8 miliar/tahun (PP 55/2022); (4) 11% efektif (50% × 22%) via fasilitas Pasal 31E bagi badan beromzet ≤Rp50 miliar.
Komponen Perhitungan: Bruto, Biaya, dan PKP
Komponen 1 — Penghasilan Bruto: seluruh pendapatan perusahaan sebelum dikurangi biaya: penjualan produk, pendapatan jasa, bunga, sewa, dan keuntungan lainnya. Penghasilan yang bukan objek pajak dan yang sudah dikenakan PPh final tidak dimasukkan.
Komponen 2 — Biaya yang dapat dikurangkan: biaya operasional, gaji karyawan, sewa kantor, pemasaran, listrik-air, penyusutan aset, dan iuran pensiun — sepanjang berhubungan dengan kegiatan usaha dan lolos koreksi fiskal. Biaya yang tidak diakui fiskal (misalnya rekreasi karyawan) harus dikoreksikan kembali.
Komponen 3 — Penghasilan Kena Pajak (PKP): PKP = Penghasilan Neto Fiskal − Kompensasi Kerugian (jika ada). Kerugian fiskal bisa dikompensasi hingga 5 tahun berturut-turut. Rumus akhirnya: PPh Badan = Tarif × PKP.
Contoh Perhitungan PPh Badan
Contoh 1 — tarif umum 22%: PT Maju Sejahtera memiliki penghasilan bruto Rp10 miliar dan biaya yang diperkenankan Rp7,5 miliar → PKP = Rp2,5 miliar. PPh Badan terutang = 22% × Rp2.500.000.000 = Rp550.000.000.
Contoh 2 — dengan koreksi fiskal: PT Sejahtera Abadi: penjualan Rp3 miliar + pendapatan lain Rp200 juta = bruto Rp3,2 miliar; total biaya Rp1,5 miliar → penghasilan neto Rp1,7 miliar → PKP Rp1,7 miliar. PPh = 22% × Rp1,7 miliar = Rp374.000.000.
Contoh 3 — UMKM 0,5% final: CV Usaha Kecil beromzet Rp2 miliar (tahun ke-2) → PPh Final = 0,5% × Rp2.000.000.000 = Rp10.000.000 — langsung dari omzet, tanpa menghitung PKP.
Fasilitas 31E dan Kredit Pajak
Contoh 4 — fasilitas Pasal 31E: CV Berkah beromzet Rp20 miliar dengan PKP Rp3 miliar. PKP proporsional dari omzet ≤Rp4,8M = (4,8 ÷ 20) × Rp3M = Rp720 juta → PPh = 11% × Rp720 juta = Rp79,2 juta. Sisa PKP Rp2,28 miliar → PPh = 22% × Rp2,28M = Rp501,6 juta. Total = Rp580.800.000.
Menghitung PPh yang masih harus dibayar: PPh terutang dikurangi kredit pajak. Contoh Perusahaan ABC: PKP Rp610 juta → PPh terutang = 22% × Rp610 juta = Rp134,2 juta. Kredit pajak (PPh 25 Rp90 juta + PPh 22 Rp12 juta + PPh 23 Rp15 juta) = Rp117 juta. Masih harus dibayar = Rp134,2 juta − Rp117 juta = Rp17,2 juta.
Kredit pajak meliputi angsuran PPh Pasal 25 yang sudah dibayar bulanan serta PPh 21/22/23 yang dipotong atau dipungut pihak ketiga sepanjang tahun berjalan.
Pembayaran, Pelaporan, dan Sanksi
PPh Badan dibayar melalui angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan, lalu dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan (Formulir 1771). Mulai tahun pajak 2025, pelaporan beralih ke sistem Coretax di coretaxdjp.pajak.go.id: login dengan NPWP 16 digit, pilih Pelaporan → SPT Tahunan Badan, isi formulir 1771, lampirkan laporan keuangan dan rekap PPh, bayar kurang bayar via Kode Billing, lalu submit dan simpan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).
Batas waktu pelaporan: 4 bulan setelah akhir tahun pajak — untuk tahun pajak Januari–Desember, paling lambat 30 April. Sanksi keterlambatan: denda administrasi, bunga atas kekurangan bayar, hingga pidana untuk penghindaran pajak yang disengaja.
Tips efisiensi: catat semua transaksi dengan rapi, pisahkan keuangan pribadi dan perusahaan, gunakan software akuntansi, dan konsultasikan ke konsultan pajak jika perhitungan terasa kompleks — kesalahan perhitungan bisa berujung sanksi yang lebih mahal daripada biaya konsultan.
Strategi Memilih Tarif yang Tepat
Pemilihan tarif yang tepat sejak awal menghemat banyak masalah. Badan baru dengan omzet kecil sebaiknya memanfaatkan PPh Final 0,5% selama masa berlakunya (4 tahun untuk PT), lalu bersiap transisi ke tarif normal atau fasilitas 31E setelahnya.
Perhatikan juga: omzet dihitung per bulan — pada bulan di mana omzet kumulatif melewati Rp4,8 miliar, sisa omzet bulan itu sudah dikenakan tarif normal. Perencanaan ini penting agar tidak terjadi kurang bayar di akhir tahun.
Terakhir, simpan seluruh dokumen pendukung (laporan keuangan, daftar penyusutan, bukti potong) dengan rapi karena DJP dapat melakukan pemeriksaan. Pembukuan yang tertib adalah pertahanan terbaik WP Badan.
Pertanyaan Umum
Bagaimana rumus menghitung PPh Badan?
PPh Badan = 22% × PKP. Contoh: PKP Rp2,5 miliar → 22% × Rp2.500.000.000 = Rp550.000.000. PKP sendiri = penghasilan neto fiskal − kompensasi kerugian (jika ada).
Berapa tarif PPh Badan yang berlaku?
Empat tarif: 22% tarif umum, 19% untuk perusahaan terbuka (≥40% saham publik), 0,5% final untuk UMKM omzet ≤Rp4,8 miliar/tahun, dan 11% efektif (50% × 22%) via fasilitas Pasal 31E untuk badan beromzet ≤Rp50 miliar.
Bagaimana cara menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP)?
PKP = Penghasilan Bruto − Biaya yang Diperkenankan (setelah koreksi fiskal) − Kompensasi Kerugian. Contoh: bruto Rp10 miliar − biaya Rp7,5 miliar = PKP Rp2,5 miliar.
Apakah UMKM dikenakan PPh Badan?
Ya. UMKM badan dengan omzet ≤Rp4,8 miliar/tahun bisa memakai PPh Final 0,5% dari omzet (PP 55/2022), jauh lebih sederhana karena tidak perlu menghitung PKP. Batas waktu: 4 tahun untuk PT, 3 tahun untuk CV/firma/koperasi.
Apa itu fasilitas Pasal 31E?
Fasilitas Pasal 31E memberi diskon 50% dari tarif normal atas bagian PKP yang berasal dari peredaran bruto ≤Rp4,8 miliar (bagi badan beromzet ≤Rp50 miliar yang tidak memakai PPh Final). Tarif efektifnya 11%.
Bagaimana menghitung PPh Badan yang masih harus dibayar?
PPh terutang dikurangi kredit pajak (PPh 21/22/23 yang dipotong pihak ketiga dan angsuran PPh 25 yang sudah dibayar). Contoh: PPh terutang Rp134,2 juta − kredit pajak Rp117 juta = masih harus dibayar Rp17,2 juta.
Kapan dan bagaimana PPh Badan dibayar?
Melalui angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan, lalu dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan (Formulir 1771) via Coretax. Batas pelaporan 4 bulan setelah akhir tahun pajak (umumnya 30 April).
Apa sanksi jika perusahaan tidak membayar PPh Badan?
Sanksi berupa denda administrasi atas keterlambatan lapor SPT, bunga pajak atas kekurangan bayar, hingga sanksi pidana jika terbukti menghindar pajak secara sengaja.