◈ SakuArtis

Cara Lapor PPh 21 Desember 2024 2026: Panduan SPT Masa Lengkap

<p>SPT Masa PPh 21 masa <strong>Desember 2024</strong> memiliki perlakuan khusus karena menjadi penutup perhitungan pajak setahun: PPh dihitung ulang secara tahunan dengan tarif progresif, bukan lagi tarif efektif bulanan. Panduan ini membahas <strong>cara lapor PPh 21 Desember 2024</strong> secara lengkap — mulai dari syarat, alur pelaporan, batas waktu, hingga sanksi keterlambatan.</p>

Oleh Tim Riset SakuArtis · Panduan terverifikasi 2026
Kategori: Cara Waktu baca ~7 mnt
Cara Lapor Pph 21 Desember 2024
Ilustrasi: cara lapor pph 21 desember 2024.Gambar via pajak.go.id official illustration — Sumber: pajak.go.id official illustration

Apa Itu SPT Masa PPh 21 dan Dasar Hukumnya

SPT Masa PPh 21 adalah surat pemberitahuan bulanan yang wajib disampaikan pemberi kerja (pemotong pajak) untuk melaporkan PPh Pasal 21/26 yang telah dipotong dari penghasilan karyawan dan bukan pegawai. Setiap perusahaan yang memotong pajak penghasilan karyawan wajib melaporkannya setiap bulan — termasuk masa Desember yang menjadi penutup tahun pajak.

Dasar hukumnya berlapis: PMK 243/PMK.03/2014 tentang bentuk dan tata cara penyampaian SPT Masa, PMK 168/2023 tentang tarif efektif rata-rata (TER), dan PMK 81/2024 tentang pelaksanaan Coretax sebagai Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Sejak Coretax berjalan penuh, pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh 21 berpindah total ke satu portal terintegrasi.

Untuk masa Desember 2024 yang dilaporkan pada Januari 2025, sistem yang berlaku saat itu adalah DJP Online/e-Bupot. Sejak 1 Januari 2026, seluruh laporan SPT masa maupun tahunan wajib melalui Coretax. Prinsip pelaporannya tetap sama: bukti potong elektronik (e-Bupot) diterbitkan lebih dulu untuk setiap penerima penghasilan, baru kemudian SPT Masa dibuat dari data tersebut.

Syarat Sebelum Melapor SPT Masa Desember

Sebelum membuat konsep SPT Masa, pastikan hal-hal berikut sudah terpenuhi. Pertama, akun Person in Charge (PIC) sudah terdaftar dan berperan sebagai wajib pajak badan atau kuasa yang sah di sistem DJP. Kedua, Kode Otorisasi DJP (KO DJP) atau sertifikat elektronik yang masih valid sebagai tanda tangan digital.

Ketiga, data payroll bulan Desember sudah final dan terkunci, termasuk seluruh komponen penghasilan dan potongan. Keempat, seluruh bukti potong (e-Bupot) untuk masa pajak Desember sudah dibuat dan diterbitkan — SPT Masa tidak bisa diposting dengan benar jika bukti potong belum terbit, karena data penerima penghasilan tidak akan muncul.

Khusus masa Desember, siapkan juga rekapitulasi potongan Januari–November karena masa ini dipakai untuk rekonsiliasi tahunan. Siapkan data bukti potong 1721-A1/A2, rekap gaji setahun, NPWP perusahaan, dan pastikan PTKP setiap karyawan sudah diperbarui jika ada perubahan status pernikahan atau tanggungan selama tahun berjalan.

Ketentuan Khusus Masa Pajak Desember

Masa pajak Desember memiliki perlakuan khusus karena menjadi penutup perhitungan setahun. Pada Januari–November, PPh 21 karyawan dihitung memakai tarif efektif rata-rata (TER) sesuai PMK 168/2023. Namun pada masa Desember, PPh 21 dihitung ulang secara tahunan menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh atas total penghasilan bruto setahun dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP.

Selisih antara total PPh yang sudah dipotong Januari–November dengan PPh terutang setahun penuh menentukan status masa Desember: kurang bayar (perusahaan memotong tambahan di gaji Desember) atau lebih bayar (kelebihan dikembalikan ke karyawan). Inilah mengapa data payroll Desember harus final dan akurat.

SPT Masa Desember tetap wajib dilaporkan meskipun hasilnya nihil, karena menjadi dasar rekonsiliasi data bukti potong tahunan bagi karyawan yang akan melaporkan SPT Tahunan pribadi. Lampiran L-II pada formulir Coretax memuat daftar pemotongan satu tahun/bagian tahun pajak untuk pegawai tetap, pensiunan, dan ASN/TNI/Polri.

Langkah-Langkah Lapor SPT Masa PPh 21 Desember

Berikut alur pelaporan SPT Masa PPh 21 masa Desember 2024. Pada Januari 2025, pelaporan dilakukan lewat DJP Online dengan alur e-Bupot 21/26; untuk masa pajak 2026 ke atas, alurnya lewat Coretax dengan prinsip yang sama.

Langkah 1: Login ke sistem DJP (DJP Online untuk masa 2024, Coretax untuk masa terkini) dengan akun PIC, lalu pastikan peran yang aktif adalah wajib pajak badan yang benar. Langkah 2: Buat bukti potong elektronik (e-Bupot) untuk setiap penerima penghasilan di masa Desember — pilih jenis bukti potong sesuai penerima (pegawai tetap, tenaga ahli, bukan pegawai). Langkah 3: Buka menu Surat Pemberitahuan (SPT), klik Buat Konsep SPT, pilih jenis PPh Pasal 21/26.

Langkah 4: Pilih periode Desember dan tahun pajak 2024, tentukan model SPT: Normal atau Pembetulan. Langkah 5: Klik Posting SPT agar data dari e-Bupot yang sudah terbit otomatis masuk ke formulir induk dan lampiran. Langkah 6: Periksa kembali seluruh data — jumlah pajak dipotong, hasil perhitungan ulang tahunan, dan daftar bukti potong. Langkah 7: Klik Bayar dan Lapor; jika kurang bayar, buat kode billing dan lunasi dulu. Langkah 8: Konfirmasi tanda tangan digital, lalu unduh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai arsip.

Batas Waktu, Denda, dan Kesalahan Umum

PMK 81/2024 menetapkan batas waktu setor dan lapor yang terpisah. Penyetoran PPh 21 terutang paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya — untuk masa Desember 2024 berarti 15 Januari 2025. Pelaporan SPT Masa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya — untuk masa Desember 2024 berarti 20 Januari 2025.

Denda keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh adalah Rp100.000 sesuai Pasal 7 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP. Keterlambatan penyetoran dikenai bunga. Perlu dicatat, pada masa transisi Coretax DJP beberapa kali memberikan relaksasi tanpa sanksi untuk masa pajak tertentu — misalnya untuk masa Desember 2025 yang diperpanjang hingga 28 Februari 2026 lewat Pengumuman PENG-21/Pj.09/2026 — tetapi relaksasi ini bersifat sementara dan diumumkan resmi, bukan ketentuan tetap.

Kesalahan umum yang memicu pembetulan: format NPWP/NIK penerima tidak sesuai standar sistem, masa pajak salah input, nominal pajak di bukti potong tidak sama dengan laporan payroll, bukti potong masih berstatus draf sehingga tidak muncul saat posting, dan PTKP karyawan tidak diperbarui. Jika terjadi kesalahan setelah SPT terlapor, lakukan pembetulan dengan membuat konsep SPT baru bermodel Pembetulan untuk masa yang sama.

Pertanyaan Umum

Kapan batas waktu lapor SPT Masa PPh 21 masa Desember 2024?

Batas waktu normal pelaporan SPT Masa PPh 21 adalah tanggal 20 bulan berikutnya (PMK 81/2024), jadi untuk masa Desember 2024 jatuh pada 20 Januari 2025. Namun untuk masa pajak tertentu di era transisi Coretax, DJP beberapa kali mengumumkan relaksasi tanpa sanksi, jadi selalu cek pengumuman resmi DJP terkini.

Apa yang membuat SPT Masa Desember berbeda dari bulan lain?

Masa Desember adalah masa penutup tahun pajak. PPh 21 dihitung ulang secara tahunan memakai tarif progresif Pasal 17 UU PPh, bukan lagi tarif efektif bulanan (TER) yang dipakai Januari–November. Selisih total potongan Januari–November dengan PPh terutang setahun penuh menentukan status kurang atau lebih bayar.

Apakah lapor SPT Masa PPh 21 Desember lewat Coretax atau DJP Online?

Sejak berlakunya Coretax (1 Januari 2025), pelaporan dilakukan lewat Coretax: buat konsep SPT PPh 21/26, pilih periode Desember, posting agar data bukti potong terisi otomatis, klik Bayar dan Lapor, lalu konfirmasi tanda tangan digital. Untuk masa Desember 2024 yang dilaporkan pada Januari 2025, sistem yang berlaku saat itu adalah DJP Online/e-Bupot; keterlambatan pelaporan masa Desember 2025 ke atas sudah sepenuhnya lewat Coretax.

Apakah SPT Masa Desember yang nihil tetap wajib dilaporkan?

Ya, tetap wajib. Meskipun tidak ada pemotongan pada masa Desember — misalnya seluruh penghasilan di bawah PTKP — perusahaan wajib melaporkan SPT Masa berstatus nihil sesuai PMK 81/2024, karena SPT Masa Desember menjadi dasar rekonsiliasi bukti potong tahunan karyawan.

Berapa denda jika terlambat lapor SPT Masa PPh 21?

Denda keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh adalah Rp100.000 sesuai Pasal 7 UU KUP. Selain itu keterlambatan penyetoran dikenai bunga. Pada masa transisi Coretax, DJP beberapa kali memberi penghapusan sanksi untuk masa tertentu, tetapi relaksasi ini bersifat sementara dan diumumkan resmi, bukan ketentuan tetap.

Bagaimana cara membetulkan SPT Masa PPh 21 yang sudah terlapor?

Buat konsep SPT baru untuk masa pajak yang sama, pilih model Pembetulan, koreksi data bukti potong yang salah di menu bukti potong, periksa ulang, lalu lakukan Bayar dan Lapor ulang. Data yang diperbarui akan menggantikan laporan sebelumnya di sistem DJP.

Apa bedanya SPT Masa PPh 21 dengan SPT Tahunan?

SPT Masa PPh 21 dilaporkan perusahaan/pemberi kerja setiap bulan berdasarkan data payroll bulan berjalan. SPT Tahunan PPh dilaporkan karyawan/orang pribadi setiap tahun berdasarkan akumulasi seluruh bukti potong (1721-A1/A2) yang diterima selama satu tahun pajak.

Di mana saya bisa menemukan panduan pajak lainnya?

Anda bisa mencari panduan perpajakan lainnya di SakuArtis dengan kata kunci seperti cara lapor SPT tahunan, cara buat NPWP, atau cara bayar pajak online. Kami memperbarui panduan mengikuti peraturan DJP terbaru.

Sumber