◈ SakuArtis

Cara Membuat Sertifikat Halal 2026: Syarat & Gratis UMK

Sertifikat halal kini wajib bertahap untuk produk makanan-minuman, dan UMKM bisa mengurusnya gratis lewat skema self declare. Berikut syarat, biaya, dan langkah daftar di SIHALAL BPJPH.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Panduan terverifikasi 2026
Kategori: Cara Diperbarui 15 Oktober 2026 Waktu baca ~7 mnt
Cara cara membuat sertifikat halal
Ilustrasi: cara cara membuat sertifikat halal.Gambar via bisnismuda.id — Sumber: bisnismuda.id

Mengapa Sertifikat Halal Penting

Sertifikat halal adalah pengakuan resmi dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) bahwa produk telah memenuhi ketentuan syariat. Bagi pelaku usaha makanan dan minuman di Indonesia, sertifikat ini bukan sekadar formalitas — pemerintah mewajibkannya secara bertahap, dengan tenggat kewajiban bagi UMK pada Oktober 2026.

Di sisi pasar, label halal resmi meningkatkan kepercayaan konsumen muslim yang merupakan mayoritas pasar Indonesia, membuka peluang kerjasama dengan retail modern, dan menjadi nilai tambah dibanding kompetitor yang belum bersertifikat.

Kabar baiknya: untuk usaha mikro dan kecil (UMK), pemerintah menyediakan skema self declare yang gratis melalui program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis). Jadi tidak ada alasan menunda hanya karena biaya.

Dua Skema: Self Declare vs Reguler

Skema self declare khusus untuk UMK dengan produk sederhana dan risiko rendah (misalnya makanan rumahan, katering skala kecil). Mekanismenya: pelaku usaha membuat pernyataan mandiri bahwa produknya memenuhi ketentuan halal, lalu diverifikasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H/Pendamping PPH) dari LP3H. Tidak ada audit laboratorium/LPH, sehingga prosesnya lebih cepat dan bisa gratis.

Skema reguler berlaku untuk semua skala usaha, termasuk produk kompleks dengan banyak bahan. Mekanismenya: pengajuan di SIHALAL, pemeriksaan/audit oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) terhadap bahan baku, proses produksi, dan fasilitas, lalu hasil audit dibawa ke sidang fatwa (Komisi Fatwa MUI/Komite Fatwa Produk Halal) untuk penetapan kehalalan, baru BPJPH menerbitkan sertifikat.

Dari sisi biaya: self declare untuk UMK dikenai tarif Rp0 (gratis) dalam program pemerintah; reguler untuk UMK sekitar Rp650.000 untuk layanan BPJPH di luar biaya pemeriksaan LPH, sedangkan usaha menengah-besar mencapai jutaan hingga belasan juta rupiah.

Syarat Dokumen Sertifikat Halal

Syarat utama yang wajib ada: NIB (Nomor Induk Berusaha) — identitas resmi usaha yang dibuat lewat OSS. Tanpa NIB, pengajuan tidak bisa diproses. Siapkan juga KTP pemilik usaha dan data pelaku usaha.

Dokumen produk: daftar produk yang diajukan, daftar bahan baku beserta supplier-nya (bahan harus jelas status kehalalannya — bahan meragukan adalah penyebab penolakan paling umum), alur proses produksi, dan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)/manual SJPH sederhana. Untuk self declare, tambahkan surat pernyataan self declare dan penunjukan Penyelia Halal.

Kriteria UMK untuk skema gratis: usaha mikro/kecil dengan proses produksi sederhana, bahan baku jelas kehalalannya, dan umumnya modal serta omzet di bawah batas UMK. Pastikan juga produkmu termasuk kategori yang bisa memakai skema self declare (produk risiko rendah).

Langkah Daftar Sertifikat Halal di SIHALAL

Langkah 1: buat NIB lewat OSS bila belum punya. Langkah 2: buat akun di sistem SIHALAL BPJPH (ptsp.halal.go.id), isi data usaha, data produk, bahan baku, dan proses produksi, lalu unggah dokumen persyaratan.

Langkah 3 (self declare): pilih skema self declare dan pilih Pendamping PPH di dekatmu. Pendamping akan membantu verifikasi bahan dan proses produksi. Langkah 3 (reguler): pilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), bayar biaya pemeriksaan via virtual account, lalu jalani audit (dokumen atau kunjungan langsung).

Langkah 4: BPJPH memverifikasi kelengkapan, hasil verifikasi/audit dibawa ke sidang fatwa untuk penetapan kehalalan. Langkah 5: jika disetujui, BPJPH menerbitkan sertifikat halal digital — unduh dari akun SIHALAL-mu saat statusnya "Terbit SH". Sertifikat ini yang menjadi dasar pencantuman label halal resmi di kemasan.

Tips Agar Pengajuan Cepat Disetujui

Penyebab penolakan paling umum: bahan baku tidak jelas status halalnya, supplier tidak bersertifikat halal, dokumen tidak lengkap, dan tidak ada SOP produksi halal. Audit bahanmu sendiri sebelum mengajukan — pastikan setiap bahan punya kejelasan: bersertifikat halal, atau termasuk bahan positif list yang jelas kehalalannya.

Manfaatkan pendamping PPH untuk skema self declare — mereka gratis dan tugasnya memang membantu verifikasi. Jangan memakai jasa perantara yang memungut biaya tidak wajar untuk sesuatu yang bisa kamu urus mandiri.

Pantau kuota program gratis SEHATI di daerahmu karena kuota terbatas per provinsi dan cepat habis. Jika kuota habis, kamu tetap bisa mengajukan dengan biaya sendiri. Dan ingat tenggat kewajiban halal Oktober 2026 untuk UMK — jangan menunggu sampai mepet.

Pertanyaan Umum

Apakah semua produk wajib bersertifikat halal?

Bertahap. Pemerintah mewajibkan sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, dan sejumlah kategori lain dengan tenggat yang diperpanjang hingga Oktober 2026 untuk UMK. Cek kategori produkmu di regulasi BPJPH terbaru.

Berapa biaya sertifikat halal untuk UMKM?

Melalui skema self declare dalam program SEHATI, gratis (tarif Rp0) selama kuota tersedia. Jalur reguler untuk UMK dikenakan tarif layanan sekitar Rp650.000 di luar biaya pemeriksaan LPH.

Apa bedanya self declare dan reguler?

Self declare khusus UMK dengan produk sederhana/risiko rendah: pernyataan mandiri pelaku usaha, diverifikasi pendamping PPH, proses lebih cepat dan bisa gratis. Reguler untuk semua skala usaha: diaudit oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), lalu sidang fatwa, berbayar.

Berapa lama proses sertifikasi halal?

Self declare umumnya lebih cepat (mingguan hingga 1-2 bulan bila dokumen lengkap). Reguler lebih lama karena ada tahap audit LPH dan sidang fatwa. Kelengkapan dokumen adalah faktor penentu kecepatan.

Apa itu NIB dan apakah wajib untuk sertifikat halal?

NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah identitas resmi usaha yang wajib dimiliki sebelum mengajukan sertifikasi halal. NIB dibuat online lewat OSS (Online Single Submission). Tanpa NIB, pengajuan tidak bisa diproses.

Apa itu Penyelia Halal?

Penyelia Halal adalah orang yang ditunjuk pelaku usaha dan bertanggung jawab atas proses produksi halal (PPH) di perusahaan. Untuk UMK self declare, pelaku usaha sendiri bisa menjadi penyelia setelah mengikuti pelatihan/bimbingan.

Apakah produk yang sudah bersertifikat halal perlu diperpanjang?

Ya, sertifikat halal memiliki masa berlaku dan harus diperpanjang sebelum kedaluwarsa. Siapkan pengajuan perpanjangan jauh-jauh hari agar label halal pada kemasan tidak terputus.

Di mana mendaftar sertifikat halal?

Pendaftaran resmi hanya melalui sistem SIHALAL BPJPH di ptsp.halal.go.id. Waspadai jasa perantara yang memungut biaya tidak wajar — untuk UMK, jalur self declare bisa diurus mandiri dengan bantuan pendamping PPH gratis.

Sumber