Apa Itu PPh 23
PPh 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan imbalan jasa tertentu. Mekanisme: pemotongan (withholding) oleh pemberi penghasilan.
Yang memotong: badan pemerintah, badan usaha, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan — siapa pun yang membayar objek PPh 23.
Rumus sederhana: PPh 23 = Tarif × Jumlah Bruto Pembayaran. Pajak dipotong dari pembayaran, disetor ke negara; penerima menerima bersih dan mengkreditkannya di SPT Tahunan.
Tarif 2% vs 15%
Tarif 15%: dividen, bunga (tidak bersifat final), royalti, hadiah dan penghargaan, bonus yang belum dipotong PPh 21.
Tarif 2%: sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta (kecuali tanah/bangunan — masuk PPh 4(2) final), serta imbalan jasa teknik, manajemen, konsultan, dan jasa lain selain yang sudah dipotong PPh 21.
Tanpa NPWP: tarif × 200% (2% → 4%; 15% → 30%). Minta vendor melengkapi NPWP agar pembayaran bersih tidak terpotong besar.
Contoh Perhitungan
Jasa konsultan (2%): invoice Rp10.000.000 → PPh 23 = 2% × 10.000.000 = Rp200.000 → vendor terima Rp9.800.000.
Royalti (15%): royalti Rp5.000.000 → 15% × 5.000.000 = Rp750.000. Dividen: Rp200 juta (10% dari Rp2 M) → 15% = Rp30.000.000.
Tanpa NPWP: jasa Rp8.000.000 → 4% × 8.000.000 = Rp320.000. Transaksi PPN + PPh 23: jasa Rp20 juta + PPN 11% (Rp2,2 juta) − PPh 23 2% (Rp400 ribu) = bayar Rp21.800.000.
Bukti Potong & Pelaporan
Pemotong membuat bukti potong via e-Bupot Unifikasi (mekanisme elektronik DJP/Coretax) dan wajib melaporkan SPT Masa PPh bulanan.
Dokumen yang disimpan: invoice vendor, bukti potong, bukti setor. Wajib lapor setiap bulan — denda keterlambatan SPT Masa Rp100.000.
Tips: cek jenis transaksi (tarif benar), pastikan vendor punya NPWP, gunakan aplikasi akuntansi untuk otomatisasi, pantau aturan terbaru DJP.
Perbedaan dengan PPh Lain
PPh 23 vs PPh 21: PPh 21 untuk gaji/upah karyawan; PPh 23 untuk jasa/royalti/sewa. PPh 23 vs PPh 22: PPh 22 dipungut atas pembelian barang (1,5%); PPh 23 atas penghasilan jasa/modal.
PPh 23 vs PPN: PPN pajak tidak langsung atas transaksi (11%, ditanggung konsumen); PPh 23 pajak langsung atas penghasilan (ditanggung penerima penghasilan).
Catatan: jika ada perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan negara lain, tarif untuk pihak asing bisa berbeda.
Pertanyaan Umum
Apa itu PPh 23?
PPh 23 = pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan jasa tertentu — dibayarkan lewat mekanisme pemotongan oleh pemberi penghasilan (pembayar jasa).
Berapa tarif PPh 23?
15% untuk dividen, bunga (non-final), royalti, hadiah/penghargaan; 2% untuk sewa/penggunaan harta dan imbalan jasa teknik, manajemen, konsultan, dan jasa lain yang belum dipotong PPh 21.
Apa rumus menghitung PPh 23?
PPh 23 = Tarif × Jumlah Bruto Pembayaran. Contoh: jasa konsultan Rp10.000.000 × 2% = Rp200.000; royalti Rp5.000.000 × 15% = Rp750.000.
Bagaimana jika penerima tidak punya NPWP?
Tarif menjadi 200% (dua kali lipat): tarif 2% menjadi 4%, 15% menjadi 30%. Contoh: jasa Rp8.000.000 tanpa NPWP → 4% × 8.000.000 = Rp320.000.
Siapa yang memotong dan menyetor PPh 23?
Pemberi penghasilan (perusahaan/badan yang membayar jasa) memotong, membuat bukti potong via e-Bupot Unifikasi, dan menyetor ke kas negara. Penerima menerima pembayaran bersih.
Apakah PPh 23 bisa dikreditkan?
Tidak bisa dikembalikan, tetapi penerima bisa mengkreditkan pajak tersebut di SPT Tahunan sebagai kredit pajak.
Apakah sewa tanah/bangunan kena PPh 23?
Tidak — sewa tanah dan bangunan dikecualikan dari PPh 23 karena masuk pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 (pajak final).
Apa sanksi jika telat setor/lapor PPh 23?
Ada sanksi administrasi; keterlambatan pelaporan SPT Masa dikenai denda Rp100.000. Simpan invoice & bukti potong agar aman saat audit.