◈ SakuArtis

Cara Urus Tanah Belum Bersertifikat 2026

Tanah yang belum bersertifikat rentan sengketa dan tidak bisa dijadikan jaminan. Pemerintah menyediakan program PTSL agar masyarakat bisa mengurus sertifikat tanah dengan biaya sangat ringan. Berikut syarat, cara, dan biayanya.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Panduan terverifikasi 2026
Kategori: Cara Diperbarui 15 Oktober 2026 Waktu baca ~7 mnt
Cara cara mengurus tanah yang belum bersertifikat
Ilustrasi: cara cara mengurus tanah yang belum bersertifikat.Gambar via Unsplash — Sumber: Unsplash

Mengapa Tanah Harus Bersertifikat

Sertifikat tanah adalah bukti kepemilikan yang sah dan memberikan kepastian hukum atas tanah Anda. Tanah yang belum bersertifikat dan hanya beralas girik, letter C, atau petok D memiliki risiko hukum yang tinggi karena kepemilikannya sulit dibuktikan secara kuat di hadapan hukum bila terjadi sengketa.

Risiko menunda sertifikasi antara lain potensi konflik keluarga untuk tanah warisan tanpa legalitas yang rentan diperebutkan, nilai ekonomi yang tidak maksimal karena tanah tidak bisa dijual resmi atau diagunkan ke bank, serta kerentanan terhadap sengketa dan klaim pihak luar yang sulit dibantah tanpa sertifikat sebagai bukti kuat.

Selain itu, tanah tanpa sertifikat tidak bisa dijadikan jaminan KUR atau pembiayaan usaha, sehingga pemanfaatannya terbatas. Dengan sertifikat yang sah, tanah aman dari klaim pihak lain dan bisa dimanfaatkan dengan tenang untuk berbagai keperluan.

Kabar baiknya, pemerintah terus mendorong program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL agar masyarakat bisa mengurus sertifikat tanah secara gratis atau dengan biaya sangat ringan. Bila wilayah Anda belum masuk program, tersedia jalur pendaftaran mandiri di kantor pertanahan dengan prosedur yang jelas.

Mengenal Program PTSL

PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah desa atau kelurahan. Program nasional dari Kementerian ATR/BPN ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan melindungi hak kepemilikan tanah masyarakat, sekaligus mengurangi jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat di Indonesia.

Keuntungan ikut PTSL adalah biaya jauh lebih ringan dibanding proses mandiri, proses lebih cepat dan efisien karena dikoordinasikan pemerintah daerah, dan pelaksanaannya massal dalam satu wilayah sehingga lebih praktis. Program ini cocok untuk tanah di kawasan desa atau pemukiman yang belum terdata.

Syarat mengikuti PTSL adalah WNI pemilik tanah yang belum bersertifikat, tanah tidak sedang dalam sengketa, lokasi masuk dalam penetapan lokasi PTSL tahun berjalan, dan tanah dikuasai secara fisik serta dimanfaatkan oleh pemiliknya. Pemilik harus dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah seperti girik, letter C, atau petok D.

Cek status wilayah lewat pengumuman desa, kantor kelurahan, atau kantor pertanahan kabupaten dan kota. Setiap tahun BPN menetapkan desa atau kelurahan tertentu sebagai target program, jadi pantau informasinya agar tidak ketinggalan.

Syarat Dokumen PTSL

Dokumen yang wajib disiapkan untuk mengikuti PTSL meliputi fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, bukti kepemilikan atau alas hak tanah seperti surat waris, akta hibah, surat jual beli, girik, letter C, atau petok D, serta fotokopi SPPT PBB tahun terakhir sebagai bukti kewajiban pajak terpenuhi.

Siapkan juga surat pernyataan kepemilikan tanah, surat keterangan tanah tidak sengketa dari desa atau kelurahan, formulir pendaftaran yang sudah diisi dan ditandatangani, materai Rp10.000, dan bukti pembayaran BPHTB bila dikenakan. Pasang patok atau tanda batas tanah dan buat surat pernyataan batas yang disepakati dengan tetangga yang berbatasan langsung.

Untuk tanah warisan yang masih berupa letter C atau girik, tambahkan surat keterangan riwayat tanah dan pernyataan penguasaan fisik tanah dari RT, RW, dan kelurahan, serta siapkan dua tetangga yang berbatasan langsung sebagai saksi batas tanah. Bila pengurusan diwakilkan, siapkan surat kuasa.

Pastikan semua dokumen difotokopi dan siapkan juga dokumen asli untuk ditunjukkan saat verifikasi. Kelengkapan dokumen sejak awal sangat menentukan kelancaran proses karena kekurangan berkas akan diminta dilengkapi dan memakan waktu.

Langkah Mengurus Sertifikat Lewat PTSL

Langkah pertama adalah memastikan wilayah tempat tanah berada termasuk target PTSL tahun berjalan lewat kantor kelurahan atau BPN. Hadiri penyuluhan yang diselenggarakan petugas ATR/BPN untuk memahami proses dan persyaratan, lalu pasang patok batas tanah dengan persetujuan tetangga yang berbatasan.

Daftarkan diri ke kantor kelurahan atau desa dengan menyerahkan seluruh dokumen dan mengisi formulir pengajuan. Petugas desa dan BPN kemudian memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen; bila ada kekurangan, segera lengkapi agar proses tidak terhambat. Pada tahap ini petugas juga mewawancarai pemohon mengenai riwayat tanah.

Selanjutnya tim BPN datang ke lokasi untuk pengukuran tanah dan pendataan. Pastikan Anda atau perwakilan keluarga hadir saat pengukuran berlangsung agar proses berjalan lancar. Petugas mengecek batas-batas tanah dan memverifikasi kepemilikan, termasuk mewawancarai tetangga sekitar untuk memastikan riwayat tanah tersebut.

Data yuridis kemudian diumumkan selama 14 hari di kantor kelurahan dan panitia ajudikasi sebagai kesempatan bagi pihak lain mengajukan keberatan. Bila lolos verifikasi dan tidak ada sengketa, sertifikat resmi diterbitkan dan Anda tinggal menunggu panggilan dari BPN untuk mengambil sertifikat tersebut.

Biaya dan Jalur Mandiri di BPN

Pemerintah menegaskan pengurusan sertifikat lewat BPN tidak dipungut biaya. Namun pemohon menanggung biaya pra-PTSL untuk kebutuhan teknis seperti fotokopi, patok, dan transportasi, yang dibatasi Rp150.000 untuk Jawa dan Bali, Rp200.000 untuk Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu, dan Kalimantan Selatan, serta Rp450.000 untuk Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT. Kewajiban perpajakan seperti pembuatan akta, BPHTB, dan PPh tetap berlaku bila dikenakan.

Bila wilayah belum masuk PTSL, urus secara mandiri dengan datang ke kantor BPN, mengisi formulir permohonan pembuatan sertifikat, dan membayar biaya pengukuran serta pemeriksaan tanah. Petugas memberikan Surat Perintah Setor dan Surat Tanda Terima dokumen, lalu melakukan pengukuran di lokasi dan penelitian administratif serta yuridis oleh tim panitia bersama perangkat desa.

Data pemohon diumumkan 30 hingga 60 hari sebelum BPN menerbitkan SK Hak atas Tanah dan sertifikat. Durasi penyelesaian bervariasi: 38 hari untuk tanah pertanian di bawah 2 hektar dan non-pertanian di bawah 2.000 meter persegi, 57 hari untuk luasan menengah, dan 97 hari untuk tanah non-pertanian di atas 5.000 meter persegi.

Estimasi biaya mandiri mulai sekitar Rp588.000 untuk tanah kecil 100 meter persegi, belum termasuk pembuatan akta, BPHTB, dan pajak penghasilan. Kebijakan di tiap daerah dapat berbeda namun harus sesuai regulasi nasional. Waspadai pungutan liar dan pastikan seluruh pembayaran disertai bukti resmi.

Pertanyaan Umum

Apa itu program PTSL?

PTSL adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, program pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan serentak oleh pemerintah untuk seluruh bidang tanah dalam satu wilayah desa atau kelurahan. Tujuannya memberi kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat serta mengurangi jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat.

Siapa yang bisa ikut PTSL?

Seluruh WNI yang memiliki tanah belum bersertifikat, tanah tidak dalam sengketa, dan lokasinya masuk dalam penetapan lokasi PTSL tahun berjalan. Tanah harus dikuasai secara fisik dan dimanfaatkan oleh pemiliknya, dengan bukti kepemilikan yang sah.

Apakah PTSL benar-benar gratis?

Penerbitan sertifikat melalui BPN tidak dipungut biaya. Namun ada biaya pra-PTSL untuk kebutuhan teknis seperti patok, fotokopi, dan transportasi, yang dibatasi Rp150.000 untuk Jawa-Bali, Rp200.000 untuk sebagian Sumatera dan Kalimantan Selatan, dan Rp450.000 untuk wilayah timur seperti Papua dan NTT.

Berapa lama proses sertifikat lewat PTSL?

Bila berkas lengkap dan tidak ada sengketa, penerbitan sertifikat umumnya 1 hingga 2 bulan setelah pengukuran dan verifikasi selesai. Data yuridis diumumkan selama 14 hari sebelum sertifikat diterbitkan.

Bagaimana jika wilayah saya tidak masuk PTSL?

Urus secara mandiri lewat pendaftaran tanah pertama kali di kantor BPN setempat. Siapkan dokumen alas hak, isi formulir, bayar biaya pengukuran, ikuti pengukuran dan masa pengumuman, hingga sertifikat terbit dalam 38 hingga 97 hari tergantung luas tanah.

Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk PTSL?

Fotokopi KTP dan KK, bukti kepemilikan tanah seperti girik, letter C, petok D, AJB, surat waris atau hibah, fotokopi SPPT PBB tahun terakhir, surat pernyataan kepemilikan tanah, surat keterangan tidak sengketa, materai Rp10.000, formulir pendaftaran, dan patok batas tanah yang sudah dipasang.

Apakah tanah warisan belum bersertifikat bisa ikut PTSL?

Bisa, asalkan ada bukti peralihan hak seperti surat waris dan tanah tidak sengketa. Untuk tanah warisan berupa letter C atau girik, siapkan juga surat keterangan riwayat tanah, pernyataan penguasaan fisik dari RT/RW dan kelurahan, serta dua tetangga berbatasan sebagai saksi batas.

Apa risiko jika tanah tidak segera disertifikatkan?

Tanah tanpa sertifikat rentan sengketa dan klaim pihak lain yang sulit dibantah, nilainya tidak maksimal karena tidak bisa dijual resmi atau diagunkan ke bank, dan rawan konflik keluarga untuk tanah warisan tanpa legalitas yang jelas.

Sumber