Apa Itu Sertifikasi Halal?
Sertifikasi halal adalah proses pemeriksaan menyeluruh terhadap produk untuk memastikan bahan, proses produksi, distribusi, dan sistem jaminan halalnya memenuhi syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Tiga lembaga terlibat: BPJPH sebagai penyelenggara, LPH sebagai pemeriksa, dan MUI sebagai penetap fatwa.
Sertifikat halal berbeda dengan label halal. Sertifikat adalah dokumen resmi yang menjadi bukti kehalalan produk, diterbitkan BPJPH berdasarkan fatwa tertulis MUI atau penetapan kehalalan dari pihak yang berwenang. Label halal adalah tanda yang dicantumkan pada kemasan setelah sertifikat terbit, dan harus mudah dilihat, dibaca, serta tidak mudah dihapus atau rusak.
Sertifikasi halal tidak hanya kewajiban hukum, tetapi juga modal kepercayaan. Produk bersertifikat halal lebih mudah diterima pasar, ritel modern, marketplace, dan pasar ekspor, karena konsumen Muslim menjadikannya pertimbangan sebelum membeli.
Siapa yang Wajib Sertifikasi Halal?
Kewajiban sertifikasi halal berlaku bertahap untuk berbagai kategori produk. Menurut BPJPH, mulai 18 Oktober 2026, kewajiban ini mencakup berbagai kategori, termasuk makanan dan minuman, kosmetik, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan barang gunaan tertentu, sesuai peraturan yang berlaku. Pelaku usaha sebaiknya memeriksa kategori produknya di portal BPJPH untuk memastikan jadwal kewajibannya.
Produk yang secara inheren tidak memenuhi syarat halal, seperti produk turunan babi, tidak masuk dalam proses sertifikasi halal, karena memang tidak bisa dinyatakan halal. Sebaliknya, produk yang bahan dan prosesnya bisa memenuhi syarat halal wajib melalui proses sertifikasi agar bisa mencantumkan label halal secara sah.
Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapatkan perhatian khusus lewat skema gratis dan pendampingan. Program ini dirancang agar biaya dan kerumitan administrasi tidak menjadi penghalang bagi usaha kecil untuk mendapatkan sertifikat.
Dokumen yang Harus Disiapkan
Dokumen utama yang dibutuhkan antara lain: Nomor Induk Berusaha (NIB), data pelaku usaha berupa KTP dan NPWP, daftar produk dan bahan baku, daftar pemasok bahan, proses produksi dan diagram alirnya, lokasi usaha, dan identitas penanggung jawab. Untuk produk daging, diperlukan juga sertifikat penyembelihan halal. Untuk skema tertentu, diperlukan surat pernyataan halal, dokumen Sistem Jaminan Produk Halal, serta label dan kemasan produk.
Prinsip terpenting dalam menyiapkan dokumen adalah ketertelusuran: setiap bahan baku harus bisa ditelusuri sumber kehalalannya. Bahan yang tidak jelas sumbernya, atau pemasok yang tidak bisa menunjukkan dokumen pendukung, bisa menghambat proses audit. Susun daftar bahan secara lengkap dan jujur, termasuk bahan penolong dan bahan tambahan yang jumlahnya kecil.
Periksa kembali seluruh dokumen sebelum diunggah: nama produk konsisten, daftar bahan lengkap, dan diagram alir proses produksi sesuai dengan praktik di lapangan. Ketidakcocokan antara dokumen dan praktik lapangan adalah temuan audit yang paling umum.
Pendaftaran Lewat SIHALAL BPJPH
Pendaftaran dilakukan lewat sistem SIHALAL BPJPH di portal resmi ptsp.halal.go.id. Buat akun, isi data pelaku usaha dan produk secara lengkap dan jujur, lalu unggah dokumen yang sudah disiapkan. Pendaftaran bisa dilakukan mandiri atau lewat Pendamping Proses Produk Halal (PPH), yaitu pendamping resmi BPJPH yang membantu pelaku usaha dari pendaftaran sampai audit.
Setelah pendaftaran diajukan, BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen. Menurut panduan proses, BPJPH meninjau permohonan dalam satu hari kerja dan meneruskannya ke LPH untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jika dokumen tidak lengkap, permohonan bisa dikembalikan untuk diperbaiki, jadi pastikan semua kolom terisi dan berkas terunggah dengan benar.
Pada tahap ini, pelaku usaha juga memilih LPH yang akan melakukan audit, misalnya LPPOM MUI atau lembaga lain yang terakreditasi. Pemilihan LPH sebaiknya mempertimbangkan lokasi usaha dan kesiapan jadwal audit.
Audit oleh LPH dan Uji Laboratorium
LPH melakukan audit di lokasi usaha dengan memeriksa bahan baku dan pemasoknya, proses produksi, kebersihan, serta pemisahan bahan halal dan non-halal. Auditor juga memeriksa fasilitas penyimpanan dan distribusi, serta dokumen Sistem Jaminan Produk Halal yang diterapkan pelaku usaha. Audit ini bersifat verifikasi lapangan, bukan sekadar pemeriksaan dokumen.
Jika produk memerlukan pengujian, sampel akan diuji di laboratorium halal. Hasil uji menjadi bagian dari pertimbangan kelayakan produk. Pelaku usaha sebaiknya mendampingi auditor selama audit, menjawab dengan jujur, dan menunjukkan bukti yang diminta tanpa menutup-nutupi. Temuan audit yang disembunyikan justru berisiko lebih besar daripada temuan yang diakui dan diperbaiki.
Setelah audit selesai, LPH menyampaikan hasil audit kepada MUI untuk penetapan fatwa. Jika ada temuan yang harus diperbaiki, pelaku usaha diberi kesempatan melakukan perbaikan sebelum proses berlanjut.
Fatwa MUI dan Penerbitan Sertifikat
MUI menggelar sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit LPH. Jika produk dinyatakan halal, BPJPH menerbitkan sertifikat halal resmi. Sertifikat ini berlaku seumur hidup selama tidak ada perubahan bahan atau proses produksi, menurut panduan terbaru. Jika ada perubahan bahan atau proses, pelaku usaha wajib melaporkan dan mengurus penyesuaian sertifikat.
Setelah sertifikat terbit, pelaku usaha boleh mencantumkan label halal pada kemasan sesuai ketentuan yang berlaku. Label harus ditempatkan pada kemasan atau bagian produk yang ditentukan, mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah dihapus. Mencantumkan label halal tanpa sertifikat adalah pelanggaran yang bisa dikenai sanksi.
Simpan sertifikat dan seluruh dokumen pendukung dengan baik, karena sewaktu-waktu bisa diminta untuk verifikasi oleh pembeli, marketplace, atau otoritas. Periksa juga status sertifikat secara berkala lewat portal BPJPH dengan mencari nama produk, pelaku usaha, atau nomor sertifikat.
Kesimpulan
Cara sertifikasi halal: siapkan NIB, KTP dan NPWP, daftar produk dan bahan baku, daftar pemasok, dan diagram alir proses produksi. Daftar lewat SIHALAL BPJPH di ptsp.halal.go.id, pilih LPH untuk audit lapangan, lalu tunggu fatwa MUI dan penerbitan sertifikat oleh BPJPH. Sertifikat berlaku seumur hidup selama bahan dan proses tidak berubah, dan UMKM bisa memanfaatkan skema gratis dengan pendampingan PPH.
Pertanyaan Umum
Apa itu sertifikasi halal?
Proses pemeriksaan bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal oleh LPH, penetapan fatwa oleh MUI, dan penerbitan sertifikat oleh BPJPH.
Di mana mendaftar sertifikasi halal?
Lewat sistem SIHALAL BPJPH di portal ptsp.halal.go.id, secara mandiri atau lewat Pendamping Proses Produk Halal.
Dokumen apa yang dibutuhkan untuk sertifikasi halal?
NIB, KTP dan NPWP pelaku usaha, daftar produk dan bahan baku, daftar pemasok, proses produksi dan diagram alir, serta lokasi usaha.
Berapa lama sertifikat halal berlaku?
Sertifikat halal berlaku seumur hidup selama tidak ada perubahan bahan atau proses produksi, menurut panduan BPJPH terbaru.
Apakah UMKM bisa sertifikasi halal gratis?
Ya, UMKM bisa mendapatkan sertifikasi halal gratis lewat program pemerintah pada skema tertentu, dengan pendampingan PPH.
Apa peran LPH dalam sertifikasi halal?
LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) melakukan audit lapangan terhadap bahan, fasilitas, dan proses produksi.
Apa peran MUI dalam sertifikasi halal?
MUI menetapkan fatwa halal produk lewat sidang fatwa setelah menerima hasil audit LPH.
Apakah label halal sama dengan sertifikat halal?
Tidak. Sertifikat adalah dokumen resmi bukti kehalalan, sedangkan label adalah tanda yang dicantumkan pada kemasan setelah sertifikat terbit.