◈ SakuArtis

Tata Cara Pemilihan Ketua DKM 2026: Musyawarah & Syarat

<p><strong>DKM (Dewan Kemakmuran Masjid)</strong> adalah organisasi yang mengelola masjid — dari peribadatan, dakwah, pendidikan, kegiatan sosial, hingga keuangan dan sarana-prasarana. Pemilihan <strong>ketua DKM</strong> umumnya dilakukan lewat <strong>musyawarah umum jamaah</strong> setiap 3–5 tahun, dengan syarat calon, kriteria pemilih, dan tata cara yang diatur dalam AD/ART masing-masing masjid. Artikel ini merangkum tata cara pemilihan ketua DKM masjid secara umum — dari pembentukan panitia hingga pelantikan — berdasarkan praktik yang berlaku.</p>

Oleh Tim Riset SakuArtis · Panduan terverifikasi 2026
Kategori: Cara Waktu baca ~7 mnt
Tata Cara Pemilihan Ketua Dkm Masjid
Ilustrasi: tata cara pemilihan ketua dkm masjid.Gambar via foto musyawarah pemilihan DKM dari Masjid Al Hidayah Pamulang — Sumber: foto musyawarah pemilihan DKM dari Masjid Al Hidayah Pamulang

Apa Itu DKM dan Masa Jabatannya?

DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) — di sebagian daerah disebut takmir masjid — adalah badan pengelola masjid yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah, dakwah, pendidikan, kegiatan sosial, serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Struktur umumnya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi (dakwah, PHBI/hari besar Islam, sosial, remaja masjid, pendidikan), dan dewan penasihat yang memberi arahan dan mengesahkan keputusan-keputusan penting.

Kekuasaan tertinggi organisasi biasanya dipegang oleh musyawarah anggota/jamaah. Ketua DKM dipilih dan ditetapkan berdasarkan musyawarah umum yang dilaksanakan setiap 3–5 tahun — masa jabatan pastinya bervariasi tergantung AD/ART tiap masjid. Masa jabatan dapat diperpendek atau diperpanjang lewat musyawarah umum luar biasa, misalnya bila ketua mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau jamaah menilai perlu pergantian lebih cepat. Sebagian masjid membatasi maksimal dua periode berturut-turut demi regenerasi kepemimpinan.

Mengapa pemilihan ketua DKM penting? Karena ketua adalah penanggung jawab tertinggi pengelolaan dana umat, penentu arah program dakwah, dan figur pemersatu jamaah. DKM yang dikelola baik membuat masjid hidup: shalat berjamaah terjaga, kajian rutin berjalan, remaja masjid aktif, dan keuangan transparan. Sebaliknya, kepemimpinan yang lemah membuat masjid sekadar bangunan. Karena itu momen pemilihan adalah amanah kolektif jamaah — bukan sekadar formalitas organisasi.

Syarat Calon dan Kriteria Pemilih

Syarat calon ketua DKM umumnya mencakup syarat umum: muslim, laki-laki, dewasa/baligh, sehat jasmani dan rohani, jamaah aktif masjid, berdomisili di lingkungan masjid, berilmu agama, punya waktu luang untuk mengurus masjid, serta amanah, jujur, dan tidak bercacat hukum. Sebagian masjid merumuskannya dengan akronim PINTER (cakap ilmu dan organisasi), KOBER (punya waktu), dan BENER (amanah dan jujur) agar mudah diingat jamaah.

Ada juga syarat khusus di banyak masjid: sanggup menjadi imam shalat lima waktu dan khatib Jumat bila berhalangan, aktif dalam kegiatan taklim dan PHBI, bersedia disumpah, bukan anggota panitia pemilihan (agar netral), dan di sebagian masjid belum pernah menjabat dua periode berturut-turut. Ketentuan administratif biasanya meliputi pengisian formulir pendaftaran dan kesediaan mengikuti seluruh tahapan verifikasi.

Kriteria pemilih umumnya: beragama Islam, sehat jasmani-rohani, warga muslim setempat atau telah berdomisili minimal 6 bulan di lingkungan masjid, dan berstatus kepala keluarga — dengan prinsip 1 KK 1 suara yang dipakai banyak masjid agar representasi adil per keluarga. Panitia biasanya menyusun daftar pemilih sebelum hari-H agar verifikasi di lokasi cepat dan tidak muncul sengketa soal hak pilih. Calon dan jamaah sebaiknya membaca tata tertib pemilihan yang disusun panitia karena detail syarat bisa berbeda antar masjid.

Tahapan Pemilihan

1) Pembentukan panitia. Menjelang akhir periode jabatan, pengurus lama mengundang jajaran takmir, dewan penasihat, dan perwakilan jamaah dalam musyawarah pembentukan panitia pemilihan. Komposisi panitia idealnya netral — anggotanya bukan calon ketua — agar proses dipercaya semua pihak. Panitia bertugas menyusun tata tertib, menjaring calon, menyiapkan logistik, menyelenggarakan pemilihan, dan membuat berita acara.

2) Pencalonan dan verifikasi. Penjaringan calon dilakukan lewat usulan jamaah atau perwakilan kelompok/wilayah; setiap kelompok mengajukan nama ke pimpinan sidang atau panitia. Panitia kemudian memverifikasi setiap calon memenuhi syarat umum dan khusus, termasuk kelengkapan administratif. Daftar calon final diumumkan kepada jamaah sebelum hari pemilihan agar ada waktu bagi jamaah mengenal para calon.

3) Pelaksanaan pemilihan. Dilakukan dalam sidang pleno musyawarah umum dengan tata cara: musyawarah mufakat diupayakan terlebih dahulu — jamaah berdiskusi hingga tercapai kesepakatan. Bila tidak tercapai, dilanjutkan voting dengan surat suara (tertulis atau coblos) dan penghitungan suara terbuka di hadapan peserta agar transparan. Pastikan quorum terpenuhi sesuai tata tertib; bila quorum tidak tercapai, musyawarah ditunda dan dijadwalkan ulang.

4) Penetapan dan berita acara. Calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua terpilih, lalu dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani pimpinan musyawarah dan notulis. Berita acara adalah dokumen legal kepengurusan — simpan aslinya dengan baik dan buat salinannya untuk arsip masjid. Umumkan hasil kepada seluruh jamaah, termasuk yang tidak hadir, agar legitimasi kepengurusan baru diakui luas.

Setelah Terpilih: Penyusunan Pengurus dan Pelantikan

Setelah terpilih, ketua DKM bersama tim formatur melengkapi personalia kepengurusan: wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi sesuai kebutuhan (dakwah, PHBI, sosial, remaja, pendidikan, humas, dan lain-lain). Prinsipnya: pilih orang yang bisa diajak kerja sama dan punya waktu, bukan sekadar nama populer — kekompakan tim menentukan keberhasilan periode berjalan.

Pengurus baru kemudian dilantik dan disahkan oleh dewan penasihat, umumnya dalam acara pelantikan yang dihadiri jamaah. Serah terima dari pengurus lama meliputi laporan pertanggungjawaban (LPJ) — termasuk LPJ keuangan yang rinci dan transparan — serta pengalihan aset dan akses: rekening bank, dokumen penting, kunci-kunci, inventaris, dan akun digital masjid (media sosial, grup komunikasi).

Ketua terpilih sebaiknya segera menyusun program kerja periode berjalan yang realistis dan terukur, lalu membangun transparansi keuangan sejak awal — misalnya laporan infak dan pengeluaran rutin yang ditempel di papan pengumuman atau dibagikan lewat grup jamaah. Kepercayaan jamaah adalah modal utama seluruh program; sekali kepercayaan rusak, sulit dipulihkan. Dokumentasikan pelantikan dan kegiatan awal dengan foto/video untuk arsip dan publikasi agar kiprah kepengurusan terlihat oleh jamaah.

Tips Agar Pemilihan Berjalan Tertib

Agar pemilihan berjalan tertib, persiapan administratif tidak boleh diremehkan. Verifikasi quorum sehari sebelumnya — quorum yang tak terpenuhi bisa menunda seluruh proses dan menguras energi jamaah. Siapkan LPJ pengurus lama (terutama LPJ keuangan) dalam format cetak agar bisa dibahas transparan di forum. Siapkan naskah MC dan tata tertib sidang agar jalannya musyawarah terstruktur dan tidak melebar ke mana-mana.

Tunjuk notulis yang cakap — berita acara adalah dokumen legal kepengurusan, jadi pencatatannya harus akurat dan lengkap. Siapkan daftar hadir peserta, daftar pemilih yang sudah diverifikasi, surat suara yang cukup, serta kotak suara dan bilik sederhana bila voting diperlukan. Untuk masjid besar, pertimbangkan sistem antrean agar pemungutan suara tertib.

Yang terpenting dari semuanya: jaga ukhuwah. Pemilihan ketua DKM adalah amanah pelayanan, bukan kontestasi kekuasaan — tidak ada 'kalah-menang' dalam mengurus rumah Allah. Panitia dan calon hendaknya memberi teladan sportivitas; jamaah hendaknya memilih berdasarkan kriteria amanah dan kemampuan, bukan kedekatan pribadi. Musyawarah yang sehat dan damai menghasilkan pemimpin yang didukung seluruh jamaah — dan itulah modal terbesarnya dalam menggerakkan masjid. Praktik detail dapat berbeda antar masjid; selalu rujuk AD/ART masjid masing-masing.

Pertanyaan Umum

Apa itu DKM masjid?

DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) — di sebagian daerah disebut takmir masjid — adalah organisasi pengelola masjid yang mengurus peribadatan, dakwah, pendidikan, kegiatan sosial, dan sarana-prasarana masjid. Struktur umumnya terdiri dari ketua sebagai penanggung jawab tertinggi, wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi (dakwah, PHBI/hari besar Islam, sosial, remaja masjid, pendidikan), serta dewan penasihat. Kekuasaan tertinggi organisasi biasanya dipegang oleh musyawarah anggota atau jamaah. DKM yang dikelola baik membuat masjid hidup: shalat berjamaah terjaga, kajian rutin berjalan, dan dana umat terkelola transparan — karena itu pemilihan ketuanya adalah momen penting bagi jamaah.

Bagaimana cara memilih ketua DKM?

Umumnya lewat musyawarah umum jamaah yang diadakan setiap 3–5 tahun sesuai AD/ART masing-masing masjid. Mekanismenya: panitia pemilihan dibentuk menjelang akhir periode, calon dijaring dari usulan jamaah dan diverifikasi memenuhi syarat, lalu pemilihan dilaksanakan dalam sidang pleno dengan mengutamakan musyawarah mufakat terlebih dahulu. Bila musyawarah mufakat tidak tercapai, barulah dilakukan voting dengan surat suara dan penghitungan terbuka. Hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani pimpinan musyawarah dan notulis. Detail teknis — seperti quorum, tata tertib sidang, dan masa jabatan — diatur dalam AD/ART tiap masjid, jadi praktiknya bisa berbeda antar masjid.

Apa syarat menjadi ketua DKM?

Syarat umum yang berlaku di banyak masjid: muslim laki-laki yang sudah dewasa/baligh, jamaah aktif masjid tersebut, berdomisili di lingkungan masjid, berilmu agama, sehat jasmani dan rohani, punya waktu luang untuk mengurus masjid, serta amanah, jujur, dan tidak bercacat hukum. Sebagian masjid menambahkan syarat khusus: sanggup menjadi imam shalat lima waktu dan khatib Jumat bila berhalangan, aktif dalam kegiatan taklim dan PHBI, bersedia disumpah, bukan anggota panitia pemilihan, dan di sebagian masjid belum pernah menjabat dua periode berturut-turut. Ada pula ketentuan administratif seperti mengisi formulir pendaftaran calon. Karena syarat detail diatur AD/ART masing-masing masjid, calon sebaiknya membaca tata tertib pemilihan sebelum mendaftar.

Bagaimana panitia pemilihan ketua DKM dibentuk?

Panitia dibentuk lewat musyawarah yang diadakan menjelang akhir masa jabatan pengurus. Pengurus lama mengundang jajaran takmir, dewan penasihat, dan perwakilan jamaah untuk bermusyawarah membentuk panitia. Komposisi panitia idealnya netral — anggotanya bukan calon ketua — agar proses berjalan adil dan dipercaya semua pihak. Tugas panitia meliputi: menyusun tata tertib pemilihan (syarat calon, kriteria pemilih, mekanisme voting), menjaring dan memverifikasi calon, menyiapkan logistik musyawarah umum (tempat, surat suara, daftar hadir, berita acara), menyelenggarakan pemilihan, dan membuat berita acara hasil. Panitia bubar setelah ketua terpilih dilantik dan serah terima selesai.

Siapa yang berhak memilih ketua DKM?

Kriteria pemilih umumnya: beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, merupakan warga muslim setempat atau telah berdomisili minimal 6 bulan di lingkungan masjid, dan berstatus kepala keluarga — dengan prinsip 1 KK 1 suara yang dipakai di banyak masjid agar representasi adil per keluarga. Sebagian masjid juga memasukkan pengurus dan jamaah aktif sebagai pemilih. Kriteria pastinya tercantum dalam tata tertib pemilihan yang disusun panitia dan disahkan musyawarah. Panitia biasanya menyusun daftar pemilih (DPT versi masjid) sebelum hari pemilihan agar proses verifikasi di lokasi berjalan cepat dan tidak ada sengketa soal siapa yang berhak mencoblos.

Apa yang dilakukan setelah ketua DKM terpilih?

Setelah terpilih dan ditetapkan dalam berita acara, ketua DKM bersama tim formatur melengkapi personalia kepengurusan: wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi sesuai kebutuhan masjid. Pengurus baru kemudian dilantik dan disahkan oleh dewan penasihat dalam acara pelantikan. Serah terima dari pengurus lama meliputi laporan pertanggungjawaban (LPJ) — termasuk LPJ keuangan yang transparan — serta pengalihan aset dan akses: rekening bank, dokumen penting, kunci, dan akun digital masjid. Ketua baru sebaiknya segera menyusun program kerja periode berjalan dan membangun transparansi keuangan sejak awal, misalnya laporan infak rutin kepada jamaah.

Tips bagi ketua DKM yang baru terpilih?

Pertama, dengarkan saran dewan penasihat — mereka menyimpan memori institusional tentang apa yang berhasil dan gagal di periode lalu. Kedua, pilih pengurus yang bisa diajak kerja sama, bukan sekadar nama besar; kekompakan tim lebih menentukan daripada popularitas individu. Ketiga, segera susun program kerja yang realistis dan terukur untuk periode jabatan. Keempat, bangun transparansi keuangan sejak hari pertama — laporan infak dan pengeluaran rutin kepada jamaah membangun kepercayaan yang menjadi modal seluruh program. Kelima, rawat hubungan dengan seluruh jamaah termasuk yang tidak memilihmu; ketua DKM adalah pelayan seluruh jamaah, bukan hanya pendukungnya. Terakhir, dokumentasikan setiap kegiatan untuk arsip dan publikasi agar kiprah kepengurusan terlihat jamaah.

Berapa lama masa jabatan ketua DKM?

Masa jabatan ketua DKM umumnya 3–5 tahun, tergantung AD/ART masing-masing masjid. Masa jabatan dapat diperpanjang atau dipersingkat lewat musyawarah umum atau musyawarah umum luar biasa — misalnya bila ketua mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau dinilai tidak lagi memenuhi syarat. Sebagian masjid membatasi ketua maksimal dua periode berturut-turut agar terjadi regenerasi kepemimpinan. Menjelang akhir periode, pengurus wajib memfasilitasi pembentukan panitia pemilihan tepat waktu agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan. Selalu rujuk AD/ART masjid masing-masing karena angka pastinya berbeda-beda.

Sumber