◈ SakuArtis

Gaji Anggota DPR 2026: Rincian per Bulan + Tunjangan

Gaji anggota DPR selalu jadi sorotan publik — apalagi setelah tunjangan rumah Rp50 juta per bulan dihapus pada 2025. Lalu, berapa sebenarnya gaji anggota DPR per bulan sekarang?

Oleh Tim Riset SakuArtis · Berdasarkan aturan & data resmi
Diperbarui 4 Oktober 2026 Waktu baca ~6 mnt
Gaji anggota dpr
Kompleks Gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta — tempat anggota DPR bekerja..Gambar via Wikimedia Commons
Gaji pokok anggota dpr Rp4.200.000

Gaji pokok anggota DPR RI sebesar Rp4.200.000 per bulan, ditetapkan dalam PP Nomor 75 Tahun 2000.

Gaji pokokRp4.200.000

Gaji pokok anggota DPR RI sebesar Rp4.200.000 per bulan, ditetapkan dalam PP Nomor 75 Tahun 2000.

TunjanganRp57,4 juta+/bulan

Tunjangan konstitusional: komunikasi intensif Rp20.033.000, kehormatan Rp7.187.000, pengawasan & anggaran Rp4.830.000, plus honorarium fungsi dewan.

Total per bulanRp65.595.730/bulan (take home pay)

Bruto Rp74,21 juta (gaji + tunjangan melekat Rp16.777.680 + tunjangan konstitusional Rp57,4 juta) dipotong PPh 15 persen.

Dasar hukumUU Nomor 12 Tahun 1980, PP Nomor 75 Tahun 2000, Keppres Nomor 59 Tahun 2003

Hak keuangan anggota DPR diatur UU 12/1980; gaji pokok Rp4.200.000 mengikuti PP 75/2000 dan tunjangan jabatan Rp9.700.000 mengikuti Keppres 59/2003.

Berapa Gaji Anggota DPR per Bulan?

Berapa gaji anggota DPR per bulan? Setelah tunjangan perumahan dihapus pada 2025, anggota DPR RI menerima take home pay sekitar Rp65.595.730 per bulan. Angka ini diumumkan resmi oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers pada 5 September 2025, sebagai bentuk transparansi kepada publik.

Perlu dipahami, gaji pokok anggota DPR sebenarnya hanya Rp4.200.000 per bulan — kecil, bahkan di bawah UMR Jakarta. Namun total penghasilan membengkak karena puluhan komponen tunjangan. Sebelum pemotongan, dengan tunjangan rumah Rp50 juta, total yang diterima anggota DPR mencapai sekitar Rp104 juta per bulan. Penghapusan tunjangan rumah itulah yang menurunkan take home pay ke angka Rp65,6 juta.

Sebagai konteks, gaji anggota DPR per bulan yang sebesar Rp65,6 juta ini menempatkan wakil rakyat Indonesia di atas presiden (Rp62,74 juta) dalam hal total penghasilan bulanan — sebuah fakta yang kerap memicu perdebatan publik tentang proporsionalitas tunjangan dewan.

Struktur penghasilan anggota DPR terbagi dua: gaji pokok plus tunjangan melekat sebesar Rp16.777.680, dan tunjangan konstitusional sebesar Rp57,4 juta. Dari total bruto Rp74,21 juta, dipotong pajak PPh 15 persen, sehingga take home pay-nya Rp65,59 juta. Rincian lengkapnya diulas pada bagian berikut — dan angkanya dijamin membuat Anda terkejut.

Rincian Gaji Pokok Anggota DPR

Gaji pokok anggota DPR diatur dalam PP Nomor 75 Tahun 2000 dan besarnya dibedakan menurut jenjang jabatan di DPR:

Jabatan di DPRGaji Pokok/BulanTunjangan Jabatan/Bulan
Ketua DPR RIRp5.040.000Rp18.900.000
Wakil Ketua DPR RIRp4.620.000Rp15.600.000
Anggota DPR RIRp4.200.000Rp9.700.000

Tunjangan jabatan anggota DPR sebesar Rp9.700.000 ditetapkan melalui Keppres Nomor 59 Tahun 2003. Selain gaji pokok dan tunjangan jabatan, ada tunjangan melekat lain yang menyertai gaji pokok:

KomponenNominal/BulanDasar Aturan
Tunjangan suami/istriRp420.000PP 51/1992
Tunjangan anakRp168.000PP 51/1992
Tunjangan berasRp289.680Keppres 9/1982
Uang sidang/paketRp2.000.000Keppres 60/2003

Jika seluruh komponen gaji pokok plus tunjangan melekat dijumlahkan — Rp4.200.000 + Rp420.000 + Rp168.000 + Rp9.700.000 + Rp289.680 + Rp2.000.000 — totalnya Rp16.777.680 per bulan. Inilah yang disebut "gaji dan tunjangan melekat" anggota DPR.

Tunjangan-tunjangan Anggota DPR

Komponen terbesar penghasilan anggota DPR bukanlah gaji pokok, melainkan tunjangan konstitusional — tunjangan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Berikut rinciannya untuk anggota DPR biasa:

  • Biaya komunikasi intensif: Rp20.033.000 per bulan — komponen tunjangan terbesar.
  • Tunjangan kehormatan: Rp7.187.000 per bulan.
  • Fungsi pengawasan & anggaran: Rp4.830.000 per bulan.
  • Honorarium fungsi legislasi: Rp8.461.000.
  • Honorarium fungsi pengawasan: Rp8.461.000.

Total tunjangan konstitusional mencapai Rp57,4 juta per bulan. Selain itu, anggota DPR juga menerima tunjangan PPh Pasal 21 sebesar Rp2.699.813, bantuan listrik dan telepon Rp7.700.000, dana asisten anggota Rp2.250.000, serta fasilitas kredit mobil Rp70.000.000 per periode. Tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan yang sempat diterima anggota DPR periode 2024–2029 dihapus mulai 31 Agustus 2025 setelah disepakati seluruh fraksi — keputusan yang diambil untuk menjawab tuntutan publik.

Selain komponen tunjangan bulanan di atas, anggota DPR juga menerima dukungan dana untuk kegiatan kedewanan: kunjungan kerja komisi ke daerah, rapat dengar pendapat dengan mitra kerja, dan masa reses ke daerah pemilihan setiap tahun sidang. Dana kegiatan ini dianggarkan dalam APBN, sifatnya biaya operasional kegiatan — bukan penghasilan pribadi — dan wajib dipertanggungjawabkan secara administratif. Skema ini kerap disalahpahami publik sebagai gaji tambahan, padahal peruntukannya terikat pada pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Perbandingan & Riwayat Kenaikan Gaji Anggota DPR

Riwayat gaji anggota DPR diwarnai kontroversi tunjangan rumah Rp50 juta per bulan yang diberikan mulai 2024 sebagai pengganti rumah dinas. Kebijakan ini menuai protes luas hingga aksi demonstrasi pada Agustus 2025, dan akhirnya DPR menghapus tunjangan tersebut per 31 Agustus 2025. Sebelum dihapus, total penghasilan anggota DPR menembus Rp104 juta per bulan; setelah dihapus, take home pay menjadi sekitar Rp65,6 juta.

Perbandingan dengan pejabat lain menunjukkan posisi anggota DPR yang unik: take home pay Rp65,6 juta per bulan melampaui gaji presiden (Rp62,74 juta) dan wakil presiden (Rp42,16 juta), meski gaji pokoknya hanya Rp4,2 juta. Inilah paradoks yang sering disorot — gaji pokok kecil, tunjangan raksasa. Sebagai pembanding, gaji pokok anggota DPR bahkan di bawah gaji pokok menteri (Rp5,04 juta), tetapi total take home pay-nya 3,5 kali lipat gaji menteri.

Jika dibandingkan dengan wakil rakyat di negara lain, penghasilan anggota DPR Indonesia tergolong tinggi relatif terhadap pendapatan per kapita penduduknya. Inilah yang membuat setiap pembahasan gaji DPR selalu sensitif: di satu sisi tunjangan dianggap perlu untuk menunjang fungsi konstitusional, di sisi lain publik menilai nominalnya tidak proporsional dengan kinerja legislasi. Penghapusan tunjangan rumah pada 2025 menjadi preseden bahwa tekanan publik bisa mengubah struktur penghasilan wakil rakyat.

Jauh sebelum tunjangan rumah Rp50 juta dihapus, fasilitas hunian anggota DPR sudah beberapa kali berganti bentuk. Pada periode-periode sebelumnya, anggota DPR difasilitasi Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR di Kalibata, Jakarta Selatan — rumah dinas yang disediakan negara. Mulai periode 2024–2029, skema rumah dinas diganti dengan tunjangan perumahan tunai Rp50 juta per bulan dengan alasan efisiensi pemeliharaan aset negara. Namun penggantian ini justru memicu polemik yang lebih besar: publik menilai Rp50 juta per bulan tidak masuk akal, apalagi diumumkan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Gelombang protes yang berpuncak pada demonstrasi Agustus 2025 akhirnya memaksa DPR menghapus tunjangan tersebut. Pelajarannya: setiap perubahan skema fasilitas wakil rakyat kini diawasi publik secara real-time.

Syarat & Cara Menjadi Anggota DPR

Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum legislatif setiap lima tahun. Berbeda dengan menteri yang ditunjuk presiden, kursi DPR harus direbut lewat suara rakyat. Syarat menjadi calon anggota DPR menurut UU Pemilu antara lain:

  • Warga Negara Indonesia, berusia paling rendah 21 tahun.
  • Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Pancasila serta UUD 1945.
  • Berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
  • Tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 tahun atau lebih (kecuali kejahatan politik yang sudah direhabilitasi).
  • Sehat jasmani dan rohani, serta terdaftar sebagai pemilih.
  • Mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya jika berstatus PNS, TNI/Polri, atau direksi BUMN/BUMD.

Langkah menjadi anggota DPR: bergabung dengan partai politik peserta pemilu, mendaftar sebagai bakal calon legislatif dan lolos verifikasi KPU, berkampanye di daerah pemilihan (dapil) yang ditetapkan, lalu memenangkan suara — kursi DPR di setiap dapil dialokasikan ke caleg peraih suara terbanyak dari partai yang lolos ambang batas parlemen. Setelah ditetapkan KPU dan dilantik, anggota DPR bertugas selama lima tahun dengan tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Penutup

Gaji anggota DPR per bulan saat ini sekitar Rp65,6 juta take home pay — jauh di atas gaji pokok Rp4.200.000 berkat puluhan komponen tunjangan, meski sudah dipangkas dari Rp104 juta setelah tunjangan rumah dihapus pada 2025. Struktur penghasilan wakil rakyat ini kemungkinan akan terus menjadi sorotan publik, terutama setiap kali ada wacana penyesuaian tunjangan atau pembahasan anggaran DPR. Transparansi yang ditunjukkan pimpinan DPR dengan mengumumkan rincian gaji secara terbuka pada September 2025 setidaknya menjadi langkah maju dibanding era sebelumnya.

Bagi Anda yang membandingkan dengan jabatan publik lainnya, pola yang sama berulang: gaji pokok pejabat negara di Indonesia umumnya kecil dan tidak berubah selama puluhan tahun, sementara tunjangan dan fasilitaslah yang menentukan total penghasilan. Untuk perbandingan lengkap, baca juga artikel gaji presiden, gaji menteri, dan gaji gubernur di SakuArtis — Anda akan menemukan kejutan serupa di setiap jabatan.

Pertanyaan Umum

Berapa gaji anggota DPR per bulan?

Take home pay anggota DPR sekitar Rp65.595.730 per bulan (setelah pajak), terdiri dari gaji pokok plus tunjangan melekat Rp16.777.680 dan tunjangan konstitusional Rp57,4 juta.

Berapa gaji pokok anggota DPR?

Gaji pokok anggota DPR adalah Rp4.200.000 per bulan sesuai PP Nomor 75 Tahun 2000. Angka ini tidak berubah sejak tahun 2000 — selama lebih dari dua dekade — sehingga gaji pokok justru menjadi komponen terkecil dalam struktur penghasilan wakil rakyat, hanya sekitar 6 persen dari total bruto. Untuk perbandingan, gaji pokok anggota DPR berada di bawah upah minimum Jakarta, tetapi total take home pay-nya menembus Rp65,6 juta berkat puluhan komponen tunjangan. Inilah paradoks penggajian dewan yang kerap disorot: gaji pokoknya kecil dan stagnan, tetapi tunjangannya besar dan terus menjadi polemik.

Apa saja tunjangan anggota DPR?

Tunjangan melekat: istri/suami Rp420.000, anak Rp168.000, jabatan Rp9.700.000, beras Rp289.680, uang sidang Rp2.000.000. Tunjangan konstitusional: komunikasi intensif Rp20.033.000, kehormatan Rp7.187.000, pengawasan & anggaran Rp4.830.000, honorarium legislasi & pengawasan masing-masing Rp8.461.000.

Apa dasar hukum gaji anggota DPR?

UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, PP 75/2000, Keppres 59/2003, dan Surat Menteri Keuangan S-520/MK.02/2015.

Kapan tunjangan rumah DPR dihapus?

Tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan dihapus mulai 31 Agustus 2025 setelah disepakati seluruh fraksi, sehingga take home pay turun dari sekitar Rp104 juta menjadi Rp65,6 juta.

Apakah gaji anggota DPR dipotong pajak?

Ya. Dari total bruto Rp74,21 juta dipotong PPh 15 persen, sehingga take home pay yang diterima sekitar Rp65,59 juta per bulan.

Berapa uang pensiun mantan anggota DPR?

Berdasarkan PP 75/2000, pensiun anggota DPR berkisar 6–75 persen dari dasar pensiun sesuai masa jabatan: maksimal Rp3,639 juta untuk dua periode, Rp2,935 juta untuk satu periode.

Bagaimana cara menjadi anggota DPR?

Mencalonkan diri sebagai calon legislatif melalui partai politik peserta pemilu, berkampanye di daerah pemilihan, dan memenangkan suara cukup untuk meraih kursi DPR pada pemilu legislatif lima tahunan. Pada periode 2024–2029, DPR memiliki 580 kursi yang tersebar di 84 daerah pemilihan (dapil) di seluruh Indonesia. Kursi dialokasikan dengan sistem proporsional terbuka: caleg dengan suara terbanyak di partainya yang meraih kursi. Partai politik sendiri harus lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen suara sah nasional agar bisa menempatkan kadernya di Senayan.

Sumber