Berapa Gaji Presiden Indonesia per Bulan?
Berapa gaji Presiden Indonesia per bulan? Berdasarkan aturan resmi yang masih berlaku hingga 2026, Presiden Indonesia menerima gaji pokok Rp30.240.000 ditambah tunjangan jabatan Rp32.500.000 setiap bulan. Jika dijumlahkan, total penghasilan tetap yang diterima Presiden Indonesia adalah Rp62.740.000 per bulan, atau sekitar Rp752,88 juta per tahun.
Angka gaji Presiden Indonesia ini mungkin terdengar kecil bagi kepala negara dengan tanggung jawab sebesar Indonesia — negara dengan lebih dari 280 juta penduduk. Namun perlu dipahami bahwa nominal tersebut belum mencakup berbagai fasilitas negara yang melekat pada jabatan presiden, seperti rumah dinas (Istana Merdeka), kendaraan dinas lengkap dengan pengemudi dan pengawalan Paspampres, biaya rumah tangga yang ditanggung APBN, hingga layanan kesehatan untuk presiden beserta keluarga.
Yang menarik, besaran gaji dan tunjangan jabatan Presiden Indonesia ini tidak berubah sejak tahun 2001. Istana Kepresidenan sendiri pernah menegaskan bahwa kabar kenaikan gaji presiden tidak benar, karena Presiden dan Wakil Presiden masih menerima gaji sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978. Jadi, ketika membaca artikel ini pada 2026, angka Rp62.740.000 per bulan tersebut masih merupakan angka resmi yang berlaku.
Rincian Gaji Pokok Presiden Indonesia
Gaji pokok Presiden Indonesia tidak ditetapkan sebagai angka tunggal yang berdiri sendiri, melainkan dihitung dengan formula khusus dalam undang-undang. Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1978 menyebutkan bahwa gaji pokok Presiden adalah enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden. Sementara gaji pokok Wakil Presiden adalah empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara.
Adapun gaji pokok tertinggi pejabat negara ditetapkan sebesar Rp5.040.000 per bulan berdasarkan PP Nomor 75 Tahun 2000. Dari situlah angka Rp30.240.000 (6 × Rp5.040.000) untuk Presiden dan Rp20.160.000 (4 × Rp5.040.000) untuk Wakil Presiden berasal. Berikut perbandingannya:
| Jabatan | Gaji Pokok/Bulan | Dasar Aturan |
|---|---|---|
| Presiden | Rp30.240.000 | 6 × Rp5.040.000 (UU 7/1978) |
| Wakil Presiden | Rp20.160.000 | 4 × Rp5.040.000 (UU 7/1978) |
| Ketua DPR/MPR/MA/BPK | Rp5.040.000 | PP 75/2000 |
| Menteri Negara | Rp5.040.000 | PP 60/2000 |
Perlu dicatat, nominal gaji pokok Rp30.240.000 ini juga menjadi dasar perhitungan uang pensiun presiden. Menurut UU Nomor 7 Tahun 1978, mantan presiden yang berhenti dengan hormat berhak atas pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir — artinya sekitar Rp30,24 juta per bulan seumur hidup, seperti yang diterima Presiden ke-7 Joko Widodo melalui Taspen sejak November 2024.
Tunjangan-tunjangan Presiden Indonesia
Selain gaji pokok, Presiden Indonesia menerima tunjangan jabatan sebesar Rp32.500.000 per bulan berdasarkan Keppres Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu. Tunjangan inilah yang membuat total penghasilan tetap presiden mencapai Rp62.740.000 per bulan.
Di luar gaji dan tunjangan jabatan, tunjangan presiden dalam arti luas mencakup berbagai fasilitas negara yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978, antara lain:
- Rumah dinas: Istana Merdeka sebagai kediaman resmi beserta perlengkapannya, dengan pegawai pemeliharaan yang ditanggung negara.
- Kendaraan dinas: mobil dinas dengan pengemudi, lengkap dengan pengawalan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
- Biaya rumah tangga: selama menjabat, disediakan anggaran dalam APBN untuk membiayai keperluan rumah tangga presiden.
- Biaya operasional jabatan: termasuk ongkos perjalanan dinas dan penginapan dalam rangka tugas kenegaraan.
- Layanan kesehatan: jaminan pelayanan kesehatan bagi presiden beserta keluarga yang ditanggung negara.
Fasilitas-fasilitas ini diberikan agar presiden dapat menjalankan tugas kenegaraan secara optimal tanpa terbebani urusan teknis. Sebagian fasilitas, seperti pengawalan keamanan dan layanan kesehatan, bahkan tetap melekat setelah presiden purnatugas.
Sebagai perbandingan, total penghasilan tetap presiden (Rp62,74 juta) sebenarnya masih di bawah take home pay anggota DPR (Rp65,6 juta) setelah tunjangan konstitusional dihitung — sebuah anomali yang kerap menjadi bahan perdebatan publik. Di sisi lain, presiden tidak menerima tunjangan kinerja maupun tunjangan operasional tunai seperti menteri; seluruh kebutuhan operasionalnya dibiayai langsung melalui anggaran lembaga kepresidenan dalam APBN. Skema ini disengaja agar tidak ada aliran dana tunai pribadi yang melekat pada jabatan kepresidenan di luar gaji dan tunjangan jabatan yang transparan.
Perbandingan & Riwayat Kenaikan Gaji Presiden Indonesia
Riwayat kenaikan gaji Presiden Indonesia pada dasarnya berhenti di tahun 2001. Tunjangan jabatan presiden terakhir ditetapkan melalui Keppres Nomor 68 Tahun 2001, sedangkan formula gaji pokoknya sendiri berasal dari UU Nomor 7 Tahun 1978 yang sudah berumur puluhan tahun. Kepala Biro Pers Istana Kepresidenan pernah menegaskan secara resmi bahwa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih menerima gaji sesuai UU 7/1978 — artinya tidak ada kenaikan gaji presiden selama lebih dari dua dekade.
Bagaimana perbandingan gaji Presiden Indonesia dengan pemimpin negara lain? Gaji Presiden Indonesia tergolong tidak terlalu tinggi di level dunia. Sebagai pembanding, Presiden Amerika Serikat menerima gaji sekitar US$400.000 per tahun atau setara ±Rp6 miliar — hampir delapan kali lipat gaji tahunan Presiden Indonesia yang sekitar Rp752,88 juta. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan skala ekonomi dan sistem politik masing-masing negara.
Di dalam negeri, gaji Presiden Indonesia juga bisa dibandingkan dengan pejabat lain: total Rp62,74 juta per bulan ini lebih besar dari gaji menteri (Rp18,648 juta) dan anggota DPR (take home pay sekitar Rp65,6 juta — justru sedikit di atas presiden setelah tunjangan konstitusional dihitung), namun jauh di bawah direksi BUMN besar yang penghasilannya ditetapkan melalui RUPS dan bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Inilah ironi yang sering dibahas publik: memimpin 280 juta penduduk, tetapi gajinya di bawah direktur perusahaan pelat merah.
Syarat & Cara Menjadi Presiden Indonesia
Menjadi Presiden Indonesia tentu bukan soal melamar pekerjaan biasa. Syarat capres-cawapres diatur dalam UUD 1945 Pasal 6 dan UU Pemilu, garis besarnya sebagai berikut:
- Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.
- Tidak pernah mengkhianati negara serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban.
- Bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan terdaftar sebagai pemilih.
- Berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
- Berusia paling rendah 40 tahun (atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu/penunjukan, sesuai Putusan MK).
- Tidak sedang memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara dan tidak sedang dinyatakan pailit.
- Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan.
Adapun langkah menjadi presiden dimulai dari pencalonan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi ambang batas pencalonan (20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional). Setelah ditetapkan KPU sebagai pasangan calon, mereka berkampanye secara nasional, lalu dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum presiden. Pasangan yang menang adalah yang memperoleh lebih dari 50 persen suara sah dengan sedikitnya 20 persen suara di lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia.
Penutup
Gaji Presiden Indonesia per bulan sebesar Rp62.740.000 — terdiri dari gaji pokok Rp30.240.000 dan tunjangan jabatan Rp32.500.000 — adalah angka resmi yang diatur undang-undang dan tidak berubah sejak 2001. Di balik nominal yang tampak sederhana itu, melekat fasilitas negara yang lengkap untuk menunjang tugas kepala negara. Semoga artikel ini menjawab rasa penasaran Anda tentang berapa gaji presiden Indonesia sebenarnya. Baca juga artikel gaji pejabat lainnya di SakuArtis untuk perbandingan yang lebih lengkap.
Pertanyaan Umum
Berapa gaji Presiden Indonesia per bulan?
Presiden Indonesia menerima total Rp62.740.000 per bulan, terdiri dari gaji pokok Rp30.240.000 dan tunjangan jabatan Rp32.500.000.
Berapa gaji pokok Presiden Indonesia?
Gaji pokok Presiden adalah Rp30.240.000 per bulan, yaitu enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (Rp5.040.000) sesuai Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1978.
Apa saja tunjangan yang diterima Presiden?
Presiden menerima tunjangan jabatan Rp32.500.000 per bulan (Keppres 68/2001) plus fasilitas negara: rumah dinas, kendaraan dinas dengan pengawalan Paspampres, biaya rumah tangga dari APBN, dan layanan kesehatan. Tunjangan jabatan ini nilainya sedikit lebih besar dari gaji pokoknya sendiri, dan merupakan komponen tunggal terbesar dalam penghasilan presiden. Berbeda dengan tunjangan konstitusional anggota DPR yang terbagi dalam banyak pos, tunjangan presiden hanya satu pos sehingga strukturnya jauh lebih sederhana dan transparan.
Apa dasar hukum gaji Presiden Indonesia?
UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden, PP Nomor 75 Tahun 2000 untuk angka gaji pokok, dan Keppres Nomor 68 Tahun 2001 untuk tunjangan jabatan.
Kapan terakhir kali gaji Presiden naik?
Tunjangan jabatan terakhir ditetapkan tahun 2001 melalui Keppres 68/2001. Istana Kepresidenan menegaskan gaji presiden tidak naik sejak saat itu dan masih mengacu pada UU 7/1978.
Berapa uang pensiun mantan Presiden Indonesia?
Menurut UU 7/1978, mantan presiden yang berhenti dengan hormat menerima pensiun 100 persen dari gaji pokok terakhir, yaitu sekitar Rp30,24 juta per bulan seumur hidup, plus pengawalan dan layanan kesehatan.
Apakah gaji Presiden Indonesia termasuk tertinggi di dunia?
Tidak. Gaji Presiden AS sekitar US$400.000 per tahun (±Rp6 miliar), hampir delapan kali gaji tahunan Presiden Indonesia yang sekitar Rp752,88 juta. Di kawasan Asia Tenggara pun gaji presiden Indonesia bukan yang tertinggi — perdana menteri Singapura misalnya menerima gaji tahunan yang mencapai jutaan dolar Singapura, jauh di atas presiden Indonesia. Rendahnya gaji presiden Indonesia mencerminkan filosofi pengabdian dalam sistem penggajian pejabat negara, meski di era modern banyak kalangan menilai nominalnya sudah tidak realistis.
Siapa yang menetapkan gaji Presiden?
Besaran gaji presiden ditetapkan melalui undang-undang yang dibahas DPR bersama pemerintah, bukan ditetapkan oleh presiden sendiri. Artinya, setiap perubahan gaji presiden membutuhkan revisi UU 7/1978 yang dibahas bersama DPR — proses politik yang panjang dan sensitif. Inilah alasan struktural mengapa gaji presiden tidak pernah naik selama puluhan tahun: tidak ada presiden maupun DPR yang mau mengambil risiko politik membahas kenaikan gaji pejabat di ruang publik.