◈ SakuArtis

Gaji UMK Bogor 2026: Rincian per Bulan + Tunjangan

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Bogor 2026 ditetapkan sebesar Rp5.437.203 per bulan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026. Naik 6,05 persen dari UMK 2025. Simak rincian, dasar hukum, dan perbandingannya.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Berdasarkan aturan & data resmi
Kategori: Gaji Diperbarui 4 Oktober 2026 Waktu baca ~6 mnt
Gaji umk bogor
Ilustrasi Kota Bogor — UMK Bogor 2026 sebesar Rp5.437.203 per bulan.Gambar via Wikimedia Commons
Gaji pokok umk bogor Rp5.437.203/bulan (UMK Bogor 2026)

Upah minimum resmi Bogor tahun 2026.

Gaji pokokRp5.437.203/bulan (UMK Bogor 2026)

Upah minimum resmi Bogor tahun 2026.

TunjanganMengikuti kebijakan perusahaan

SK UMK mengatur upah minimum pokok; tunjangan di luar itu kebijakan perusahaan.

Total per bulanRp5.437.203/bulan

Upah minimum wajib di Bogor mulai 1 Januari 2026.

Dasar hukumKeputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026

UMK Bogor 2026 ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026, mengacu PP No. 51 Tahun 2023.

Berapa UMK Bogor 2026?

UMK Bogor 2026 ditetapkan sebesar Rp5.437.203 per bulan dan berlaku mulai 1 Januari 2026 melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026, yang ditandatangani Gubernur Dedi Mulyadi pada 24 Desember 2025.

Angka ini naik 6,05 persen atau sekitar Rp310.306 dari UMK 2025 sebesar Rp5.126.897. Dibandingkan UMP Jawa Barat 2026 (Rp2.317.601), UMK Bogor lebih tinggi Rp3.119.602.

UMK bersifat wajib bagi seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Bogor dan berlaku untuk pekerja atau buruh dengan masa kerja di bawah satu tahun. Pengusaha dilarang membayar di bawah angka ini, dan perusahaan yang selama ini sudah membayar di atas UMK tidak diperkenankan menurunkan upah pekerjanya.

Baca JugaUMK Surabaya

Dasar Hukum UMK Bogor 2026

Penetapan UMK Bogor 2026 mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026, yang diterbitkan Gubernur atas rekomendasi Walikota Bogor dan Dewan Pengupahan setempat, sesuai PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan (perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021).

Berbeda dengan UMP yang ditetapkan untuk seluruh provinsi, UMK hanya berlaku di kabupaten/kota yang bersangkutan dan umumnya lebih tinggi karena menyesuaikan biaya hidup lokal. Itulah sebabnya UMK Bogor (Rp5.437.203) jauh melampaui UMP Jawa Barat (Rp2.317.601).

Keputusan tersebut ditandatangani pada 24 Desember 2025 dan mulai berlaku efektif per 1 Januari 2026. Besaran UMK 2026 merupakan hasil rekomendasi Dewan Pengupahan kabupaten/kota yang telah melalui rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu sesuai regulasi pengupahan terbaru.

Dalam paket yang sama, Gubernur juga menetapkan UMP Jawa Barat 2026 sebesar Rp2.317.601 dan UMSP Rp2.339.995. Kenaikan 6,05 persen UMK Kota Bogor pada 2026 menempatkannya di atas kenaikan Kabupaten Bogor (5,83 persen) dan Kota Bekasi (5,42 persen) secara persentase, menegaskan posisi Kota Bogor sebagai salah satu pusat pertumbuhan upah di koridor selatan Jakarta.

Perbandingan UMK Bogor dengan Kota Lain

Dengan nilai Rp5.437.203, Kota Bogor menempati peringkat 5 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat pada 2026 — termasuk jajaran UMK tertinggi di Indonesia. Tepat di atasnya adalah Kota Depok (Rp5.522.662, peringkat 4) dengan selisih hanya Rp85.459.

Tetangga terdekat Bogor di bawahnya adalah Kabupaten Bogor (Rp5.161.769, peringkat 6) yang pada 2026 pertama kalinya menembus angka Rp5 juta — selisih Kota Bogor dengan kabupaten penyangganya mencapai Rp275.434, mencerminkan perbedaan struktur ekonomi antara wilayah kota dan kabupaten. Di atas keduanya ada Kabupaten Karawang (Rp5.886.853), Kabupaten Bekasi (Rp5.938.885), dan Kota Bekasi (Rp5.999.443) sebagai tiga besar kawasan industri.

Ke arah selatan dan timur, UMK turun drastis: Kabupaten Sukabumi Rp3.831.926 dan Kabupaten Cianjur Rp3.316.191 — keduanya jauh di bawah Kota Bogor meski berbatasan langsung. Pola ini menegaskan bahwa UMK mengikuti konsentrasi industri dan biaya hidup, bukan sekadar kedekatan geografis.

Sebagai konteks nasional, UMK di kota-kota besar Jawa pada 2026 berada di kisaran Rp5 jutaan, sementara kota di luar Jawa umumnya Rp3–4 jutaan. Posisi Kota Bogor di peringkat 5 Jabar menunjukkan daya saingnya sebagai kota satelit Jakarta dengan basis ekonomi jasa, perdagangan, dan pariwisata yang kuat.

Komponen Upah di Luar UMK

UMK Bogor sebesar Rp5.437.203 adalah batas bawah upah pokok bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Menurut PP Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 7, upah terdiri atas: upah tanpa tunjangan; upah pokok dan tunjangan tetap; upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap; atau upah pokok dan tunjangan tidak tetap.

Tunjangan tetap adalah pembayaran teratur yang diberikan tetap kepada pekerja beserta keluarganya bersamaan dengan upah pokok — misalnya tunjangan istri, anak, perumahan, dan daerah. Tunjangan tidak tetap besarnya tidak pasti atau dikaitkan dengan kehadiran dan kinerja, seperti uang makan berbasis absensi. Perbedaan ini penting karena tunjangan tetap ikut menjadi dasar perhitungan THR Keagamaan.

Berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak atas THR sebesar 1 bulan upah (gaji pokok + tunjangan tetap); yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan menerima secara proporsional, dan THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

Untuk lembur, PP Nomor 35 Tahun 2021 menetapkan upah sejam sebesar 1/173 × upah sebulan; pada hari kerja biasa jam lembur pertama dibayar 1,5 kali dan jam-jam berikutnya 2 kali upah sejam. Perusahaan juga wajib mendaftarkan pekerja ke BPJS dengan iuran pemberi kerja: JKK 0,24–1,74 persen, JKM 0,3 persen, JHT 3,7 persen, Jaminan Pensiun 2 persen, dan JKN Kesehatan 4 persen.

Selain tunjangan, perusahaan wajib menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi — dengan UMK sebagai acuan batas bawahnya. Untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, besaran upah dinegosiasikan melalui struktur dan skala upah tersebut, namun tidak boleh lebih rendah dari UMK.

Riwayat Kenaikan UMK Bogor 2021–2026

Berikut riwayat UMK Kota Bogor dalam enam tahun terakhir. Uniknya, UMK Bogor tidak naik sama sekali pada 2021 (tetap di angka 2020), kemudian tumbuh stabil dengan lonjakan terbesar pada 2023.

TahunUMK (Rp)Kenaikan vs tahun sebelumnya
2021Rp4.169.8070,00% (tetap)
2022Rp4.330.2503,85%
2023Rp4.639.4297,14%
2024Rp4.813.9883,76%
2025Rp5.126.8976,50%
2026Rp5.437.2036,05%

Kenaikan terbesar terjadi pada 2023 (7,14 persen atau sekitar Rp309.180), sedangkan 2021 tidak mengalami kenaikan sama sekali — UMK 2021 ditetapkan sama dengan UMK 2020 sebesar Rp4.169.806. Secara kumulatif, UMK Bogor naik Rp1.267.396 (30,4 persen) dari 2021 ke 2026, pertumbuhan kumulatif tertinggi di antara empat kota dalam artikel seri ini.

Penutup

UMK Bogor 2026 sebesar Rp5.437.203 per bulan berlaku mulai 1 Januari 2026 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025. Angka ini menempatkan Bogor di peringkat 5 se-Jawa Barat dengan kenaikan 6,05 persen dari tahun sebelumnya.

Bagi pekerja, pastikan slip gaji Anda tidak berada di bawah angka tersebut bila masa kerja Anda belum mencapai satu tahun. Bagi perusahaan, patuhi ketentuan struktur dan skala upah serta larangan membayar di bawah UMK. Jika menemukan pelanggaran, laporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Bogor atau Disnakertrans Provinsi Jawa Barat dengan bukti slip gaji dan kontrak kerja.

Kronologi Penetapan dan Aturan Pelaksanaan UMK Bogor 2026

UMK Bogor 2026 ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026, yang ditandatangani Gubernur Dedi Mulyadi dan diumumkan pada 24 Desember 2025. Keputusan ini mulai berlaku efektif per 1 Januari 2026 dan merupakan hasil rekomendasi Dewan Pengupahan kabupaten/kota yang telah melalui rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat.

UMK Kota Bogor naik 6,05 persen atau sekitar Rp310 ribu dari UMK 2025, lebih tinggi dari kenaikan Kota Bekasi (5,42 persen) maupun Kabupaten Karawang (5,13 persen) pada tahun yang sama secara persentase. Penyesuaian upah minimum 2026 menggunakan nilai alpha sesuai ketentuan, dan dalam paket yang sama Pemprov Jabar menetapkan UMP 2026 sebesar Rp2.317.601 (naik sekitar 5,77 persen) serta UMSP Rp2.339.995.

Keputusan gubernur menegaskan dua aturan pelaksanaan: pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMK — kecuali bagi usaha mikro dan kecil sesuai peraturan yang berlaku — dan perusahaan yang sudah memberikan upah di atas UMK tidak boleh menurunkan besaran upah pekerjanya. UMK wajib diterapkan untuk pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun dan menjadi acuan penyusunan struktur serta skala upah perusahaan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kota/kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan agar kebijakan ini berjalan sesuai ketentuan di seluruh perusahaan.

Pertanyaan Umum

Berapa UMK Bogor 2026?

UMK Bogor 2026 sebesar Rp5.437.203 per bulan, berlaku mulai 1 Januari 2026 melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026.

Apa dasar hukum UMK Bogor 2026?

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026, sesuai PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Berapa kenaikan UMK Bogor 2026?

Naik 6,05 persen dari UMK 2025 (Rp5.126.897).

Apakah UMK Bogor lebih tinggi dari UMP?

Dibanding UMP Jawa Barat (Rp2.317.601), UMK Bogor lebih tinggi Rp3.119.602.

Siapa yang wajib mengikuti UMK Bogor?

Seluruh perusahaan di wilayah Bogor untuk pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun.

Apakah UMK termasuk tunjangan?

UMK adalah batas bawah upah pokok; tunjangan mengikuti kebijakan perusahaan.

Bagaimana jika perusahaan membayar di bawah UMK?

Itu pelanggaran. Laporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat.

Kapan UMK 2027 diumumkan?

Biasanya akhir November/Desember 2026 oleh Gubernur.

Di peringkat berapa UMK Kota Bogor 2026 di Jawa Barat?

UMK Kota Bogor 2026 sebesar Rp5.437.203 menempati peringkat kelima tertinggi di Jawa Barat. Di atasnya ada Kota Bekasi (Rp5.999.443), Kabupaten Bekasi (Rp5.938.885), Kabupaten Karawang (Rp5.886.853), dan Kota Depok (Rp5.522.662), sedangkan tepat di bawahnya adalah Kabupaten Bogor (Rp5.161.769) dan Kabupaten Purwakarta (Rp5.052.856). Kota Bogor termasuk dalam tujuh wilayah industri Jabar yang UMK-nya menembus Rp5 juta.

Berapa selisih UMK Kota Bogor dan Kabupaten Bogor 2026?

Selisihnya Rp275.434 per bulan: UMK Kota Bogor Rp5.437.203 dikurangi UMK Kabupaten Bogor Rp5.161.769. Kenaikan UMK Kota Bogor sendiri tercatat 6,05 persen atau sekitar Rp310 ribu dari UMK 2025. Keduanya ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 dan berlaku efektif 1 Januari 2026.

Apakah UMK Bogor 2026 berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun?

UMK Bogor 2026 sebesar Rp5.437.203 adalah batas bawah upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Untuk pekerja dengan masa kerja lebih lama, upah mengacu pada struktur dan skala upah yang wajib disusun perusahaan dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi — dengan ketentuan tidak boleh lebih rendah dari UMK.

Kota mana yang memiliki UMK tertinggi di Indonesia pada 2026?

Berdasarkan data penetapan UMK Jawa Barat 2026, Kota Bekasi tercatat memiliki UMK tertinggi di Indonesia dengan Rp5.999.443 per bulan, disusul Kabupaten Bekasi (Rp5.938.885) dan Kabupaten Karawang (Rp5.886.853). Kota Bogor dengan Rp5.437.203 berada di peringkat kelima di Jawa Barat dan termasuk jajaran UMK tertinggi nasional.

Berapa UMK Bogor 2026 jika dihitung per hari?

Sebagai ilustrasi kasar, UMK Bogor 2026 sebesar Rp5.437.203 dibagi 25 hari kerja menghasilkan sekitar Rp217.488 per hari. Perlu diingat ini hanya hitungan ilustratif untuk gambaran — pembayaran upah tetap mengacu pada angka bulanan dalam SK gubernur dan mengikuti sistem pengupahan perusahaan (bulanan, harian, atau borongan). Angka resmi yang mengikat adalah angka bulanan, bukan hasil hitungan per hari ini.

Apakah THR dihitung berdasarkan UMK?

Tidak secara langsung. Menurut Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, THR Keagamaan dihitung dari 1 bulan upah (gaji pokok + tunjangan tetap), bukan dari angka UMK. Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih menerima 1 bulan upah penuh; yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan menerima proporsional (masa kerja/12 × 1 bulan upah), dan THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

Bagaimana cara menghitung upah lembur?

Menurut PP Nomor 35 Tahun 2021, upah sejam = 1/173 × upah sebulan. Pada hari kerja biasa, jam lembur pertama dibayar 1,5 kali upah sejam dan jam-jam berikutnya 2 kali. Contoh dengan UMK Bogor Rp5.437.203: upah sejamnya sekitar Rp31.432, sehingga lembur 2 jam di hari kerja bernilai sekitar Rp110.011.

Sumber