Berapa Gaji PPPK per Bulan?
Berapa gaji PPPK per bulan? Gaji pokoknya berkisar antara Rp1.938.500 hingga Rp7.329.000 per bulan, tergantung golongan (I sampai XVII) dan masa kerja. Angka ini ditetapkan dalam Perpres Nomor 11 Tahun 2024 yang menaikkan gaji seluruh PPPK sebesar 8% mulai 1 Januari 2024.
PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) adalah aparatur sipil negara berstatus kontrak — diangkat untuk jangka waktu tertentu (1 hingga 5 tahun) dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi. Mayoritas PPPK adalah guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh yang sebelumnya berstatus honorer. Pemerintah menargetkan penataan 1,7 juta tenaga honorer menjadi PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu.
Gaji PPPK per bulan dalam arti take home pay ditambah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan/fungsional — sama persis seperti yang diterima PNS di instansi yang sama. Namun ada satu perbedaan fundamental: PPPK tidak berhak atas uang pensiun. Inilah kompensasi dari status kontrak yang membuat sebagian orang tetap memilih jalur CPNS.
Rincian Gaji Pokok PPPK
Gaji pokok PPPK terbagi dalam 17 golongan berdasarkan Perpres 11/2024. Golongan ditentukan oleh jenjang pendidikan dan jabatan fungsional, sedangkan nominal dalam rentang ditentukan oleh masa kerja:
| Golongan | Gaji Pokok Terendah | Gaji Pokok Tertinggi |
|---|---|---|
| I | Rp1.938.500 | Rp2.900.900 |
| II | Rp2.116.900 | Rp3.071.200 |
| III | Rp2.206.500 | Rp3.201.200 |
| IV | Rp2.299.800 | Rp3.336.600 |
| V | Rp2.511.500 | Rp4.189.900 |
| VI | Rp2.742.800 | Rp4.367.100 |
| VII | Rp2.858.800 | Rp4.551.800 |
| VIII | Rp2.979.700 | Rp4.744.400 |
| IX | Rp3.203.600 | Rp5.261.500 |
| X | Rp3.339.100 | Rp5.484.000 |
| XI | Rp3.480.300 | Rp5.716.000 |
| XII | Rp3.627.500 | Rp5.957.800 |
| XIII | Rp3.781.000 | Rp6.209.800 |
| XIV | Rp3.940.900 | Rp6.472.500 |
| XV | Rp4.107.600 | Rp6.746.200 |
| XVI | Rp4.281.400 | Rp7.031.600 |
| XVII | Rp4.462.500 | Rp7.329.000 |
Pemetaan golongan berdasarkan ijazah mengikuti Surat Menteri Keuangan 27 Desember 2019 dan PermenPAN-RB 72/2020: lulusan SD masuk golongan I, SMP golongan IV, SLTA/D1 golongan V, D2 golongan VI, D3 golongan VII, S1/D4 golongan IX, S2 golongan X, dan S3 golongan XI. PPPK yang baru diangkat diberikan gaji dengan masa kerja 0 tahun, kemudian berhak atas kenaikan gaji berkala setiap 2 tahun.
Contoh paling umum: guru honorer lulusan S1 yang lolos seleksi PPPK guru langsung masuk golongan IX dengan gaji pokok awal Rp3.203.600 per bulan — setara dengan PNS golongan III/a hingga III/d. Inilah mengapa seleksi PPPK guru selalu dibanjiri ratusan ribu pelamar.
Tunjangan-tunjangan PPPK
Tunjangan PPPK diatur dalam Pasal 4 Perpres 98/2020: PPPK mendapatkan tunjangan sesuai dengan tunjangan PNS di instansi tempatnya bekerja. Komponennya:
- Tunjangan keluarga — tunjangan suami/istri 10% gaji pokok dan tunjangan anak 2% per anak (maksimal 2 anak), sama seperti PNS.
- Tunjangan pangan — setara 10 kg beras per jiwa per bulan untuk PPPK beserta keluarganya.
- Tunjangan jabatan struktural — bagi PPPK yang menduduki jabatan struktural tertentu.
- Tunjangan jabatan fungsional — misalnya tunjangan fungsional guru atau tenaga kesehatan, yang nilainya mencapai jutaan rupiah per bulan.
- Tunjangan kinerja (tukin) — mengikuti ketentuan instansi masing-masing, sama seperti PNS.
- THR dan gaji ke-13 — PPPK juga menerimanya setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun ada dua hal yang perlu dicatat. Pertama, gaji dan tunjangan PPPK dikenakan pajak penghasilan (PPh) yang tidak ditanggung pemerintah — dipotong langsung dari penghasilan. Kedua, PPPK tidak mendapatkan uang pensiun dan tunjangan hari tua seperti PNS. Pemerintah memang tengah menggodok skema pensiun PPPK, tetapi hingga 2026 belum ada regulasi yang menetapkannya.
Perbandingan & Riwayat Kenaikan Gaji PPPK
Riwayat gaji PPPK per bulan relatif singkat karena skema ini baru berjalan masif sejak 2019. Besaran awal ditetapkan dalam Perpres 98/2020 (misalnya golongan I Rp1.794.900–Rp2.686.200 dan golongan XVII Rp4.132.200–Rp6.786.500), kemudian naik 8% melalui Perpres 11/2024 yang diundangkan 26 Januari 2024 dan berlaku surut mulai 1 Januari 2024.
Perbandingan dengan PNS: gaji pokok PPPK golongan IX (Rp3.203.600–Rp5.261.500) setara PNS golongan III (Rp2.785.700–Rp5.180.700). Bahkan gaji pokok tertinggi PPPK (golongan XVII: Rp7.329.000) melampaui gaji pokok tertinggi PNS (golongan IV/e: Rp6.373.200). Dari sisi gaji pokok, PPPK justru sedikit lebih unggul karena ada tambahan faktor pajak 15% dalam perhitungannya.
Perkembangan terbaru: pemerintah membuka skema PPPK paruh waktu bagi tenaga honorer yang belum tertampung formasi penuh waktu, dengan penghasilan disesuaikan kemampuan anggaran daerah. Rencananya, PPPK paruh waktu akan dialihkan menjadi penuh waktu mulai Januari 2027 tanpa tes ulang — dengan syarat ada kebutuhan formasi dan ketersediaan anggaran di instansi terkait.
Skema PPPK sendiri lahir dari amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang membagi aparatur menjadi PNS dan PPPK. Tujuannya mulanya untuk mengisi jabatan fungsional dan jabatan tertentu dengan skema kontrak berbasis kinerja, sekaligus menjadi solusi penataan tenaga honorer yang jumlahnya membeludak. Dalam perjalanannya, jutaan honorer — terutama guru dan tenaga kesehatan — diangkat menjadi PPPK melalui seleksi afirmasi. Meski berstatus kontrak, masa perjanjian kerja PPPK dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi, sehingga dalam praktiknya banyak PPPK yang mengabdi puluhan tahun layaknya PNS.
Syarat & Cara Menjadi PPPK
Seleksi PPPK dilaksanakan melalui portal SSCASN milik BKN dan terbuka bagi WNI yang memenuhi syarat:
- Syarat umum: WNI, berusia minimal 20 tahun (tidak ada batas maksimal selama memenuhi syarat jabatan), tidak pernah dipidana penjara 2 tahun atau lebih, tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki pengalaman kerja relevan minimal 2–3 tahun (tergantung jenjang jabatan).
- Syarat khusus: ijazah dan kualifikasi pendidikan sesuai formasi, sertifikat kompetensi untuk jabatan tertentu (misalnya STR untuk tenaga kesehatan), dan untuk guru PPPK umumnya diutamakan yang terdata sebagai honorer atau lulusan PPG.
- Tahapan seleksi: seleksi administrasi, seleksi kompetensi (tes manajerial, teknis, dan sosial kultural) dengan sistem CAT, dilanjutkan wawancara. Kelulusan berdasarkan peringkat (ranking), bukan passing grade semata.
- Pengangkatan: peserta yang lolos menandatangani perjanjian kerja (1–5 tahun) dan menerima SK pengangkatan dengan golongan gaji sesuai ijazah dan masa kerja 0 tahun.
Berbeda dengan CPNS, seleksi PPPK tidak mensyaratkan batas usia maksimal 35 tahun — inilah yang membuatnya menjadi harapan bagi ratusan ribu honorer berusia di atas 35 tahun yang sudah tidak bisa mengikuti CPNS.
Penutup
Gaji PPPK berkisar Rp1.938.500 hingga Rp7.329.000 per bulan untuk gaji pokoknya (Perpres 11/2024), dengan tunjangan yang sama seperti PNS. Bagi para honorer, pengangkatan menjadi PPPK adalah lompatan kesejahteraan yang nyata — dari honor ratusan ribu menjadi gaji jutaan rupiah per bulan dengan kepastian hukum.
Namun status kontrak tanpa pensiun tetap menjadi catatan penting. Pertimbangkan dengan matang: jika usia masih memungkinkan, jalur CPNS menawarkan pensiun; jika sudah di atas 35 tahun atau ingin kepastian lebih cepat, PPPK adalah jalan terbaik yang tersedia. Apapun pilihannya, pastikan mengikuti seleksi resmi melalui SSCASN dan waspada terhadap oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang.
Dengan skema PPPK paruh waktu dan rencana peralihan ke penuh waktu pada 2027, peluang menjadi ASN kini terbuka lebih lebar dari sebelumnya.
Pertanyaan Umum
Berapa gaji PPPK per bulan?
Gaji pokok PPPK berkisar Rp1.938.500 hingga Rp7.329.000 per bulan tergantung golongan (I–XVII) dan masa kerja, berdasarkan Perpres Nomor 11 Tahun 2024. Belum termasuk tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan yang besarnya sama seperti PNS.
Berapa gaji PPPK guru lulusan S1?
Guru PPPK lulusan S1/D4 umumnya masuk golongan IX dengan gaji pokok Rp3.203.600 hingga Rp5.261.500 per bulan (Perpres 11/2024), tergantung masa kerja. Ditambah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan fungsional guru.
Apa saja tunjangan PPPK?
PPPK menerima tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya — sama seperti PNS di instansi tempatnya bekerja (Perpres 98/2020). Yang membedakan: PPPK tidak mendapatkan uang pensiun seperti PNS.
Apa dasar hukum gaji PPPK?
Gaji dan tunjangan PPPK diatur dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2020, yang kemudian diubah oleh Perpres Nomor 11 Tahun 2024 (naik 8%, berlaku 1 Januari 2024). Pemetaan golongan berdasarkan ijazah diatur dalam PermenPAN-RB Nomor 72 Tahun 2020.
Kapan terakhir gaji PPPK naik?
Gaji PPPK naik 8% terakhir kali pada 1 Januari 2024 melalui Perpres Nomor 11 Tahun 2024. Sebelumnya besaran gaji mengacu pada Perpres Nomor 98 Tahun 2020 yang ditetapkan sejak 2020.
Apa perbedaan gaji PPPK dan PNS?
Gaji pokok PPPK golongan IX (S1) Rp3.203.600–Rp5.261.500 setara dengan PNS golongan III/a–III/d. Perbedaan utama: PPPK adalah pegawai kontrak (1–5 tahun, dapat diperpanjang) tanpa uang pensiun, sedangkan PNS adalah pegawai tetap dengan pensiun. Tunjangan lainnya sama. Dari sisi hak lain, PPPK mendapatkan jaminan sosial (jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua) tetapi tidak mendapatkan pensiun bulanan. PPPK juga tidak dapat menduduki jabatan struktural tertentu yang dikhususkan bagi PNS, meski dapat mengisi jabatan fungsional. Karena itu, bagi pencari kerja yang mengincar kepastian pensiun, PNS tetap menjadi pilihan utama.
Bagaimana cara menjadi PPPK?
Ikuti seleksi PPPK melalui portal SSCASN: seleksi administrasi, seleksi kompetensi (manajerial, teknis, sosial kultural) dengan sistem CAT, dan wawancara. Syarat umumnya WNI, usia minimal 20 tahun, memiliki pengalaman kerja relevan minimal 2–3 tahun, dan ijazah sesuai formasi.
Apa itu PPPK paruh waktu?
PPPK paruh waktu adalah skema pengangkatan tenaga honorer/non-ASN menjadi ASN dengan jam kerja dan penghasilan yang disesuaikan kemampuan anggaran daerah. Pemerintah merencanakan peralihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai Januari 2027 tanpa tes ulang, dengan syarat kebutuhan formasi dan ketersediaan anggaran. Skema ini diperkenalkan pemerintah pada 2025 untuk menampung honorer yang tidak lolos seleksi PPPK penuh waktu, terutama di daerah dengan keterbatasan anggaran. Statusnya tetap ASN dengan NIP, tetapi hak dan kewajibannya disesuaikan dengan pola kerja paruh waktu.