◈ SakuArtis

Gaji Wali Kota 2026: Rincian per Bulan + Tunjangan

Gaji pokok wali kota ternyata hanya Rp2,1 juta per bulan — jauh lebih kecil dari yang dibayangkan banyak orang. Lalu dari mana seorang wali kota mencukupi kebutuhan hidupnya? Jawabannya ada pada tunjangan jabatan dan biaya operasional yang besarannya bisa mencapai ratusan juta rupiah.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Berdasarkan aturan & data resmi
Diperbarui 4 Oktober 2026 Waktu baca ~6 mnt
Gaji wali kota
Gedung Balai Kota DKI Jakarta, kantor pusat pemerintahan kota tempat seorang wali kota menjalankan tugasnya sehari-hari..Gambar via Wikimedia Commons
Gaji pokok wali kota Rp2.100.000

Gaji pokok wali kota ditetapkan Rp2.100.000 per bulan berdasarkan PP Nomor 59 Tahun 2000 dan tidak berubah sejak tahun 2000.

Gaji pokokRp2.100.000

Gaji pokok wali kota ditetapkan Rp2.100.000 per bulan berdasarkan PP Nomor 59 Tahun 2000 dan tidak berubah sejak tahun 2000.

TunjanganRp3.780.000/bulan

Tunjangan jabatan wali kota sebesar Rp3.780.000 per bulan berdasarkan Keppres Nomor 68 Tahun 2001.

Total per bulanRp5.880.000/bulan

Gaji pokok Rp2,1 juta ditambah tunjangan jabatan Rp3,78 juta menghasilkan penghasilan tetap Rp5,88 juta per bulan, belum termasuk biaya penunjang operasional.

Dasar hukumPP No. 59 Tahun 2000 & Keppres No. 68 Tahun 2001

PP 59/2000 mengatur gaji pokok kepala daerah, sedangkan Keppres 68/2001 mengatur tunjangan jabatan kepala daerah beserta wakilnya.

Berapa Gaji Wali Kota per Bulan?

Banyak orang mengira gaji wali kota mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per bulan. Faktanya, berapa gaji wali kota per bulan bila dihitung dari penghasilan tetapnya ternyata hanya sekitar Rp5.880.000. Angka ini terdiri dari gaji pokok Rp2.100.000 dan tunjangan jabatan Rp3.780.000.

Gaji wali kota per bulan tersebut berlaku sama untuk seluruh wali kota di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, karena besarannya ditetapkan secara nasional melalui peraturan pemerintah. Artinya, wali kota di kota besar seperti Surabaya menerima gaji pokok dan tunjangan jabatan yang sama dengan wali kota di kota kecil.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahkan pernah menyebut penghasilan tetap kepala daerah berada di kisaran Rp6 juta per bulan setelah gaji pokok dan tunjangan jabatan diperhitungkan. Menurutnya, jumlah itu tidak sebanding dengan beban kerja, tanggung jawab, dan biaya politik yang ditanggung seorang kepala daerah. Namun perlu dicatat, di luar penghasilan tetap tersebut, wali kota juga menerima biaya penunjang operasional (BPO) yang besarannya mengikuti pendapatan asli daerah (PAD) dan bisa mencapai ratusan juta rupiah.

Rincian Gaji Pokok Wali Kota

Gaji pokok wali kota diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah. PP ini merupakan revisi dari PP Nomor 9 Tahun 1980 dan ditandatangani oleh Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 26 Juli 2000. Berikut perbandingan gaji pokok dan tunjangan jabatan seluruh kepala daerah di Indonesia:

JabatanGaji PokokTunjangan JabatanTotal per Bulan
GubernurRp3.000.000Rp5.400.000Rp8.400.000
Wakil GubernurRp2.400.000Rp4.320.000Rp6.720.000
Bupati / Wali KotaRp2.100.000Rp3.780.000Rp5.880.000
Wakil Bupati / Wakil Wali KotaRp1.800.000Rp3.240.000Rp5.040.000

Dari tabel di atas terlihat bahwa gaji wali kota setara dengan gaji bupati, karena keduanya sama-sama kepala daerah tingkat kabupaten/kota. Sementara itu, wakil wali kota menerima gaji pokok Rp1.800.000 dan tunjangan jabatan Rp3.240.000, sehingga total penghasilan tetapnya sekitar Rp5.040.000 per bulan.

Tunjangan jabatan kepala daerah sendiri diatur melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001, yang merevisi Keppres Nomor 168 Tahun 2000. Dalam setahun, seorang wali kota memperoleh tunjangan jabatan sebesar Rp45,36 juta, sedangkan wakilnya Rp38,88 juta.

Tunjangan-tunjangan Wali Kota

Selain gaji pokok, tunjangan wali kota terdiri dari beberapa komponen berikut:

  • Tunjangan jabatan sebesar Rp3.780.000 per bulan (Keppres 68/2001) — komponen terbesar dari penghasilan tetap wali kota.
  • Tunjangan beras — diberikan dalam bentuk natura atau uang pengganti sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Tunjangan anak dan tunjangan istri/suami — diberikan mengikuti ketentuan tunjangan keluarga bagi pejabat negara.
  • Tunjangan BPJS Kesehatan — iuran jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah daerah.
  • Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan — jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kepala daerah selama menjabat.
  • Biaya penunjang operasional (BPO) — diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah. Besarannya ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah (PAD): mulai dari Rp125 juta per bulan untuk daerah dengan PAD kecil dan meningkat mengikuti kemampuan fiskal daerah, sehingga di kota-kota besar bisa mencapai ratusan juta rupiah.

Di luar tunjangan dalam bentuk uang, wali kota juga mendapatkan fasilitas penunjang seperti rumah dinas, kendaraan dinas, biaya rumah tangga jabatan, biaya pemeliharaan kendaraan dinas, biaya perjalanan dinas, dan biaya pemeliharaan kesehatan. Fasilitas-fasilitas ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masing-masing kota.

Perbandingan & Riwayat Kenaikan Gaji Wali Kota

Fakta yang paling mengejutkan dari riwayat gaji wali kota per bulan adalah: gaji pokoknya tidak pernah naik sejak tahun 2000. Selama lebih dari dua dekade, angka Rp2,1 juta tetap bertahan, sementara biaya hidup dan upah minimum terus merangkak naik. Sebagai perbandingan, gaji pokok wali kota bahkan lebih kecil dari UMP DKI Jakarta yang sudah menembus Rp5,39 juta.

Tunjangan jabatan pun terakhir ditetapkan pada tahun 2001 melalui Keppres 68/2001 dan tidak pernah direvisi sejak itu. Kondisi inilah yang memicu wacana kenaikan penghasilan kepala daerah. Pada 2026, Partai Golkar melalui Doli Kurnia mengusulkan agar gaji kepala daerah diperbesar sekaligus tunjangan-tunjangan yang selama ini tersebar dihapus, sehingga penghasilan kepala daerah menjadi satu angka yang transparan dan mudah diawasi publik.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya juga mengusulkan peningkatan pendapatan atau biaya operasional kepala daerah sebagai bagian dari perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan bahwa kenaikan gaji tidak otomatis menghilangkan korupsi — integritas, pengawasan, transparansi anggaran, dan penegakan hukum tetap menjadi faktor utama.

Sebagai catatan konteks, pada 20 Februari 2025 Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 di Istana Merdeka, Jakarta. Dari jumlah itu, terdapat 85 wali kota dan 85 wakil wali kota yang mulai menjabat dengan skema gaji dan tunjangan seperti diuraikan di atas.

Syarat & Cara Menjadi Wali Kota

Berbeda dengan PNS atau TNI yang masuk melalui seleksi kepegawaian, wali kota dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) setiap lima tahun, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Adapun syarat menjadi calon wali kota antara lain:

  • Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih.
  • Berusia paling rendah 25 tahun, terhitung sejak penetapan pasangan calon (ketentuan usia ini mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024).
  • Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas (SMA) atau sederajat.
  • Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
  • Tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan terbuka dan jujur mengumumkannya kepada publik.
  • Sehat secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh.
  • Tidak sedang memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara, dan tidak sedang dinyatakan pailit.

Calon wali kota dapat maju melalui dua jalur: diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas kursi/DPRD, atau melalui jalur perseorangan (independen) dengan mengumpulkan dukungan berupa fotokopi KTP sejumlah persentase tertentu dari jumlah pemilih di kota tersebut. Setelah lolos verifikasi KPU, pasangan calon berkampanye dan pemenangnya ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dalam pemungutan suara.

Penutup

Jadi, berapa gaji wali kota sebenarnya? Penghasilan tetapnya adalah Rp5.880.000 per bulan — terdiri dari gaji pokok Rp2,1 juta (PP 59/2000) dan tunjangan jabatan Rp3,78 juta (Keppres 68/2001). Angka yang terbilang kecil untuk jabatan sepenting pemimpin sebuah kota, dan memang tidak berubah sejak tahun 2000.

Namun angka tersebut belum menggambarkan keseluruhan dukungan keuangan yang diterima. Biaya penunjang operasional berbasis PAD, tunjangan keluarga, jaminan kesehatan, rumah dinas, dan kendaraan dinas membuat total kompensasi seorang wali kota jauh lebih besar dari sekadar gaji pokoknya. Wacana menaikkan gaji kepala daerah pun terus bergulir — antara kebutuhan menyejahterakan pejabat publik dan tuntutan transparansi anggaran.

Bagi Anda yang bercita-cita menjadi wali kota, jalurnya jelas: penuhi syarat administratif menurut UU 10/2016, bangun dukungan politik atau dukungan warga, menangkan Pilkada, dan bersiaplah memimpin kota dengan penghasilan tetap yang — setidaknya untuk saat ini — masih di bawah Rp6 juta per bulan.

Pertanyaan Umum

Berapa gaji wali kota per bulan?

Gaji pokok wali kota adalah Rp2.100.000 per bulan berdasarkan PP Nomor 59 Tahun 2000. Ditambah tunjangan jabatan Rp3.780.000 (Keppres 68/2001), total penghasilan tetapnya sekitar Rp5.880.000 per bulan, belum termasuk biaya penunjang operasional dan fasilitas lain.

Apa saja tunjangan yang diterima wali kota?

Wali kota menerima tunjangan jabatan Rp3,78 juta/bulan, tunjangan beras, tunjangan anak dan istri/suami, tunjangan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta biaya penunjang operasional (BPO) yang besarnya mengikuti pendapatan asli daerah (PAD), mulai Rp125 juta per bulan untuk daerah ber-PAD kecil.

Apa dasar hukum gaji wali kota?

Gaji pokok kepala daerah diatur dalam PP Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah, sedangkan tunjangan jabatan diatur dalam Keppres Nomor 68 Tahun 2001. Biaya penunjang operasional diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000.

Kapan terakhir kali gaji wali kota naik?

Gaji pokok wali kota terakhir ditetapkan pada tahun 2000 melalui PP 59/2000 dan tidak pernah naik sejak itu. Tunjangan jabatan terakhir ditetapkan tahun 2001 melalui Keppres 68/2001. Artinya sudah lebih dari dua dekade tanpa penyesuaian.

Berapa gaji wakil wali kota?

Wakil wali kota menerima gaji pokok Rp1.800.000 dan tunjangan jabatan Rp3.240.000 per bulan, sehingga total penghasilan tetapnya sekitar Rp5.040.000 per bulan, belum termasuk tunjangan lain dan biaya operasional.

Apa itu biaya penunjang operasional (BPO) wali kota?

BPO adalah dana yang diberikan kepada kepala daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas, mencakup kebutuhan rumah tangga jabatan, pemeliharaan kendaraan dinas, dan perjalanan dinas. Besarannya ditetapkan berdasarkan klasifikasi PAD daerah masing-masing sesuai PP 109/2000.

Fasilitas apa saja yang didapat wali kota selain gaji?

Selain gaji dan tunjangan, wali kota mendapatkan rumah dinas, kendaraan dinas, biaya rumah tangga, biaya pemeliharaan kesehatan, dan biaya perjalanan dinas yang seluruhnya dibebankan pada APBD kota yang bersangkutan.

Bagaimana cara menjadi wali kota?

Wali kota dipilih langsung oleh rakyat melalui Pilkada setiap 5 tahun. Syaratnya antara lain WNI, berusia minimal 25 tahun, berpendidikan minimal SMA/sederajat, dan dapat maju lewat jalur partai politik atau jalur perseorangan dengan dukungan KTP sesuai ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016.

Sumber