Berapa Gaji Wakil Presiden Indonesia per Bulan?
Berapa gaji Wakil Presiden Indonesia per bulan? Menurut aturan resmi yang masih berlaku hingga 2026, Wakil Presiden menerima gaji pokok Rp20.160.000 ditambah tunjangan jabatan Rp22.000.000 setiap bulan. Total penghasilan tetap yang diterima Wakil Presiden Indonesia adalah Rp42.160.000 per bulan, atau sekitar Rp505,92 juta per tahun.
Angka ini menempatkan Wakil Presiden sebagai pejabat dengan gaji tertinggi kedua di Indonesia setelah Presiden (Rp62.740.000 per bulan). Selisihnya cukup signifikan — sekitar Rp20 juta per bulan — yang mencerminkan perbedaan bobot tanggung jawab antara kepala negara dan wakilnya. Meski begitu, seperti halnya presiden, nominal gaji Wakil Presiden ini belum mencakup fasilitas negara yang melekat pada jabatannya.
Sama seperti presiden, besaran gaji Wakil Presiden tidak berubah sejak tahun 2001. Istana Kepresidenan pernah menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih menerima gaji sesuai UU Nomor 7 Tahun 1978, sehingga kabar kenaikan gaji wapres adalah tidak benar. Artinya, Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden periode 2024–2029 pun menerima angka yang sama: Rp42.160.000 per bulan.
Rincian Gaji Pokok Wakil Presiden Indonesia
Gaji pokok Wakil Presiden Indonesia dihitung dengan formula yang tercantum dalam Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1978: empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden. Dengan gaji pokok tertinggi pejabat negara sebesar Rp5.040.000 per bulan (PP Nomor 75 Tahun 2000), maka gaji pokok Wakil Presiden adalah 4 × Rp5.040.000 = Rp20.160.000 per bulan.
Sebagai pembanding, Presiden menerima enam kali lipatnya (Rp30.240.000), sedangkan pejabat setingkat menteri, Ketua DPR, Ketua MA, dan Ketua BPK menerima Rp5.040.000 sebagai gaji pokoknya. Berikut tabel perbandingannya:
| Jabatan | Gaji Pokok/Bulan | Formula (UU 7/1978) |
|---|---|---|
| Presiden | Rp30.240.000 | 6 × gaji tertinggi pejabat negara |
| Wakil Presiden | Rp20.160.000 | 4 × gaji tertinggi pejabat negara |
| Menteri / Ketua DPR | Rp5.040.000 | Gaji tertinggi pejabat negara |
| Anggota DPR | Rp4.200.000 | PP 75/2000 |
Angka gaji pokok Rp20.160.000 ini juga menjadi acuan uang pensiun wakil presiden. Menurut UU 7/1978, mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak atas pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir — sekitar Rp20,16 juta per bulan seumur hidup, seperti yang diterima Ma'ruf Amin setelah purnatugas pada 2024.
Tunjangan-tunjangan Wakil Presiden Indonesia
Tunjangan Wakil Presiden yang utama adalah tunjangan jabatan sebesar Rp22.000.000 per bulan berdasarkan Keppres Nomor 68 Tahun 2001. Bersama gaji pokok Rp20.160.000, tunjangan inilah yang membentuk total Rp42.160.000 per bulan.
Selain itu, tunjangan Wakil Presiden dalam arti luas mencakup fasilitas negara sebagaimana diatur UU Nomor 7 Tahun 1978:
- Rumah dinas: kediaman resmi wakil presiden beserta perlengkapan dan pegawai pemeliharaan yang ditanggung negara.
- Kendaraan dinas: mobil dinas dengan pengemudi serta pengawalan keamanan.
- Biaya rumah tangga: anggaran dalam APBN untuk membiayai keperluan rumah tangga wakil presiden selama menjabat.
- Biaya perjalanan dinas: ongkos perjalanan dan penginapan dalam rangka tugas kenegaraan, termasuk mewakili presiden di forum dalam dan luar negeri.
- Layanan kesehatan: jaminan pelayanan kesehatan bagi wakil presiden beserta keluarga.
Wakil presiden kerap memimpin sidang-sidang penting dan mewakili negara dalam kegiatan resmi ketika diminta presiden, sehingga seluruh fasilitas tersebut dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas kenegaraan orang nomor dua di Indonesia.
Dalam praktik ketatanegaraan, wakil presiden juga difasilitasi sekretariat tersendiri — Sekretariat Wakil Presiden — dengan anggaran operasional dalam APBN. Anggaran ini membiayai staf, kegiatan kenegaraan, dan kunjungan kerja wapres ke daerah maupun luar negeri. Seperti halnya presiden, dana operasional wapres tidak berbentuk tunjangan tunai pribadi melainkan anggaran lembaga, sehingga total penghasilan pribadi wapres tetap Rp42,16 juta per bulan. Skema ini menjaga batas tegas antara penghasilan pribadi pejabat dan dana operasional jabatan.
Perbandingan & Riwayat Kenaikan Gaji Wakil Presiden
Riwayat kenaikan gaji Wakil Presiden praktis berhenti pada tahun 2001, ketika tunjangan jabatan ditetapkan melalui Keppres Nomor 68 Tahun 2001. Formula gaji pokoknya bahkan lebih tua lagi — berasal dari UU Nomor 7 Tahun 1978. Selama lebih dari dua dekade, tidak ada penyesuaian nominal, dan Istana Kepresidenan secara resmi membantah kabar kenaikan gaji presiden maupun wakil presiden.
Jika dibandingkan dengan jabatan lain, gaji Wakil Presiden sebesar Rp42,16 juta per bulan berada di urutan kedua tertinggi di antara pejabat negara: di bawah Presiden (Rp62,74 juta), tetapi di atas menteri (Rp18,648 juta) dan jauh di atas gubernur (Rp8,4 juta) maupun bupati (Rp5,88 juta). Menariknya, take home pay anggota DPR setelah tunjangan konstitusional (sekitar Rp65,6 juta) justru melampaui gaji wakil presiden.
Perbandingan dengan masa lalu juga menarik. Pada era 1960-an, UU Nomor 11 Tahun 1959 menetapkan gaji Wakil Presiden hanya Rp5.000 per bulan — tentu dengan nilai rupiah yang sangat berbeda. Kenaikan ke Rp20,16 juta hari ini lebih banyak mencerminkan penyesuaian regulasi ketimbang kenaikan riil, mengingat tidak ada revisi sejak 2001 sementara inflasi terus berjalan. Inilah alasan sejumlah kalangan menilai gaji pejabat tinggi negara sudah tidak lagi realistis, meski mengubahnya membutuhkan revisi undang-undang yang pembahasannya sensitif secara politik.
Rasio gaji wakil presiden terhadap presiden juga menarik dicermati: gaji pokok wapres (4 kali gaji tertinggi pejabat negara) berbanding gaji pokok presiden (6 kali) menghasilkan rasio tepat 2:3. Rasio serupa berlaku untuk tunjangan jabatan: Rp22 juta berbanding Rp32,5 juta. Formula 4x dan 6x dalam UU 7/1978 ini dirancang agar struktur penghasilan kedua pucuk pimpinan negara selalu proporsional, berapa pun angka gaji pokok tertinggi pejabat negara. Selama formula undang-undangnya tidak diubah, kesenjangan penghasilan presiden dan wapres akan selalu terjaga pada proporsi yang sama.
Syarat & Cara Menjadi Wakil Presiden Indonesia
Syarat menjadi Wakil Presiden Indonesia sama dengan syarat menjadi Presiden, karena keduanya dicalonkan sebagai satu paket pasangan calon. Syarat-syarat tersebut diatur dalam UUD 1945 Pasal 6 dan UU Pemilu:
- Warga Negara Indonesia sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.
- Tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani.
- Bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan terdaftar sebagai pemilih.
- Berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
- Berusia paling rendah 40 tahun (atau pernah/sedang menduduki jabatan hasil pemilu, sesuai Putusan MK).
- Tidak sedang memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara, tidak pailit, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dan tidak sedang dicabut hak pilihnya.
Langkah menjadi wakil presiden dimulai dari diusung sebagai pasangan calon bersama calon presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas pencalonan. Setelah ditetapkan KPU, pasangan capres-cawapres berkampanye dan dipilih langsung oleh rakyat. Wakil presiden terpilih adalah pasangan dari presiden terpilih — tidak ada pemilihan terpisah. Selama menjabat, tugas utamanya adalah membantu presiden, menggantikan presiden bila berhalangan, serta menjalankan tugas-tugas khusus yang diberikan presiden, seperti memimpin rapat koordinasi atau mewakili negara di forum internasional.
Penutup
Gaji Wakil Presiden Indonesia per bulan sebesar Rp42.160.000 — dari gaji pokok Rp20.160.000 plus tunjangan jabatan Rp22.000.000 — adalah angka resmi berdasarkan UU 7/1978 yang tidak berubah sejak 2001. Meski tampak sederhana untuk jabatan setinggi itu, berbagai fasilitas negara melekat untuk menunjang tugasnya sebagai orang nomor dua di Indonesia, mulai dari rumah dinas hingga pengawalan keamanan.
Menarik untuk direnungkan: formula gaji wapres yang berusia puluhan tahun ini belum pernah disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, sehingga daya belinya terus tergerus inflasi. Namun mengubahnya membutuhkan revisi undang-undang — proses politik yang sensitif dan belum menjadi prioritas. Untuk perbandingan dengan pejabat lainnya, baca juga artikel gaji presiden, gaji menteri, dan gaji anggota DPR di SakuArtis.
Pertanyaan Umum
Berapa gaji Wakil Presiden Indonesia per bulan?
Wakil Presiden menerima total Rp42.160.000 per bulan, terdiri dari gaji pokok Rp20.160.000 dan tunjangan jabatan Rp22.000.000.
Berapa gaji pokok Wakil Presiden?
Gaji pokok Wakil Presiden adalah Rp20.160.000 per bulan, yaitu empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (Rp5.040.000) sesuai UU Nomor 7 Tahun 1978.
Apa saja tunjangan Wakil Presiden?
Tunjangan jabatan Rp22.000.000 per bulan (Keppres 68/2001), ditambah fasilitas negara: rumah dinas, kendaraan dinas dengan pengawalan, biaya rumah tangga dari APBN, dan layanan kesehatan.
Apa dasar hukum gaji Wakil Presiden?
UU Nomor 7 Tahun 1978, PP Nomor 75 Tahun 2000 (angka gaji pokok), dan Keppres Nomor 68 Tahun 2001 (tunjangan jabatan).
Kapan terakhir gaji Wakil Presiden naik?
Sama seperti presiden, tunjangan jabatan terakhir ditetapkan tahun 2001. Istana menegaskan tidak ada kenaikan gaji wapres sejak saat itu. Setiap isu kenaikan gaji pejabat yang beredar di media sosial selalu dibantah resmi oleh Istana Kepresidenan. Pola bantahannya konsisten: gaji presiden dan wakil presiden masih mengacu pada UU 7/1978 dan belum ada pembahasan revisi di DPR.
Berapa uang pensiun mantan Wakil Presiden?
Mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat menerima pensiun 100 persen dari gaji pokok terakhir, sekitar Rp20,16 juta per bulan seumur hidup. Selain pensiun bulanan, mantan wakil presiden tetap mendapatkan pengawalan keamanan dan layanan kesehatan dari negara. Ketentuan ini diatur dalam UU 7/1978 yang sama, sebagai bentuk penghargaan negara atas pengabdian selama menjabat. Pensiun dibayarkan dari APBN dan tidak dapat dialihkan atau diwariskan — berhenti ketika penerima meninggal dunia.
Apakah Wakil Presiden mendapat rumah dinas?
Ya. Selama menjabat, wakil presiden disediakan rumah dinas beserta perlengkapannya, kendaraan dinas dengan pengemudi, dan pegawai pemeliharaan atas tanggungan negara.
Apa perbedaan gaji Presiden dan Wakil Presiden?
Gaji pokok presiden enam kali gaji tertinggi pejabat negara (Rp30.240.000), sedangkan wapres empat kalinya (Rp20.160.000). Tunjangan jabatan presiden Rp32,5 juta, wapres Rp22 juta.