◈ SakuArtis

Gaji Jaksa 2026: Rincian per Bulan + Tunjangan

Gaji jaksa di Indonesia terdiri dari gaji pokok PNS plus tunjangan kinerja (tukin) yang nilainya jauh lebih besar dari gaji pokoknya. Dengan kombinasi keduanya, total penghasilan jaksa per bulan berkisar antara Rp7,4 juta untuk jaksa pemula hingga lebih dari Rp21 juta untuk jaksa utama.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Berdasarkan aturan & data resmi
Diperbarui 4 Oktober 2026 Waktu baca ~6 mnt
Gaji jaksa
Kantor Kejaksaan Negeri, tempat para jaksa bertugas sebagai penuntut umum dan penegak hukum..Gambar via Wikimedia Commons
Gaji pokok jaksa Rp2.785.752-Rp6.373.296/bulan

Jaksa adalah PNS di lingkungan Kejaksaan RI sehingga gaji pokoknya mengikuti PP Nomor 5 Tahun 2024, dari golongan III/a (jaksa pemula) hingga IV/e (jaksa utama).

Gaji pokokRp2.785.752-Rp6.373.296/bulan

Jaksa adalah PNS di lingkungan Kejaksaan RI sehingga gaji pokoknya mengikuti PP Nomor 5 Tahun 2024, dari golongan III/a (jaksa pemula) hingga IV/e (jaksa utama).

TunjanganRp4.595.150-Rp17.064.000/bulan

Tunjangan kinerja (tukin) jaksa diatur Perpres Nomor 29 Tahun 2020 berdasarkan kelas jabatan, dan menjadi komponen terbesar penghasilan jaksa.

Total per bulanRp7,4 juta-Rp21 juta/bulan

Total = gaji pokok + tukin; jaksa pemula (Ajun Jaksa Madya, III/a) menerima sekitar Rp7,4 juta, sedangkan Jaksa Utama (IV/e) bisa menembus Rp21 juta per bulan, belum termasuk tunjangan jabatan fungsional dan keluarga.

Dasar hukumPP Nomor 5 Tahun 2024 (gaji pokok PNS); Perpres Nomor 29 Tahun 2020 (tunjangan kinerja pegawai Kejaksaan RI)

PP 5/2024 mengatur gaji pokok seluruh PNS termasuk jaksa, sedangkan Perpres 29/2020 menetapkan besaran tukin Kejaksaan per kelas jabatan.

Berapa Gaji Jaksa per Bulan?

Berapa gaji jaksa per bulan? Jawaban lengkapnya: kisaran Rp7,4 juta hingga lebih dari Rp21 juta per bulan, tergantung golongan, kelas jabatan, dan masa kerja. Angka ini merupakan gabungan gaji pokok dan tunjangan kinerja (tukin).

Jaksa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Karena itu, gaji pokok jaksa sama dengan gaji pokok PNS pada umumnya — tidak terlalu besar. Seorang jaksa pemula lulusan S1 yang diangkat dengan golongan III/a menerima gaji pokok mulai Rp2.785.752 per bulan.

Namun jangan salah: komponen yang membuat penghasilan jaksa menarik adalah tunjangan kinerja (tukin). Tukin jaksa termasuk tiga terbesar di antara instansi pemerintah pusat, setelah Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan. Untuk jaksa pemula saja, tukinnya sudah Rp4.595.150 per bulan — hampir dua kali lipat gaji pokoknya.

Jika dijumlahkan, jaksa pemula (Ajun Jaksa Madya, golongan III/a) mengantongi sekitar Rp7,4 juta per bulan dari gaji pokok plus tukin, belum termasuk tunjangan jabatan fungsional, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras. Inilah alasan formasi jaksa selalu menjadi salah satu yang paling diburu dalam seleksi CPNS Kejaksaan.

Di ujung karier, seorang Jaksa Utama (golongan IV/e) menerima gaji pokok hingga Rp6.373.296 plus tukin Rp17.064.000 per bulan, sehingga totalnya menembus Rp21 juta lebih per bulan.

Tingginya animo pelamar CPNS Kejaksaan — yang pernah membuka hampir 10 ribu formasi dalam satu tahun rekrutmen — tidak lepas dari struktur penghasilan ini. Dibanding instansi pemerintah lain dengan golongan yang sama, jaksa jelas lebih unggul secara finansial berkat tukinnya yang masuk tiga besar nasional.

Baca JugaGaji Hakim

Rincian Gaji Pokok Jaksa

Gaji pokok jaksa mengikuti jenjang kepangkatan fungsional jaksa yang dipadankan dengan golongan PNS. Berikut rinciannya berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 29 Tahun 2020:

Jabatan FungsionalGolonganGaji Pokok/blnTukin/bln
Ajun Jaksa MadyaIII/aRp2.785.752 - Rp4.575.312Rp4.595.150
Ajun JaksaIII/bRp2.903.580 - Rp4.768.848Rp4.595.150
Jaksa PratamaIII/cRp3.026.484 - Rp4.970.592Rp5.079.200
Jaksa MudaIII/dRp3.154.464 - Rp5.180.760Rp5.979.200
Jaksa MadyaIV/aRp3.287.844 - Rp5.400.000Rp8.757.600
Jaksa Utama PratamaIV/bRp3.426.948 - Rp5.628.420Rp9.896.000
Jaksa Utama MudaIV/cRp3.571.884 - Rp5.866.452Rp10.936.000
Jaksa Utama MadyaIV/dRp3.722.976 - Rp6.114.636Rp10.936.000
Jaksa UtamaIV/eRp3.880.548 - Rp6.373.296Rp17.064.000

Dari tabel terlihat pola yang jelas: semakin tinggi jabatan fungsional, semakin besar selisih tukin dibanding gaji pokok. Pada level Jaksa Utama, tukin mencapai Rp17.064.000 — hampir tiga kali lipat gaji pokok tertingginya.

Perlu diketahui, tukin diberikan berdasarkan kelas jabatan (8 hingga 14 untuk jenjang di atas) dan dapat dipengaruhi penilaian kinerja serta kehadiran. Artinya, tukin bukanlah angka mati — pegawai yang kinerjanya kurang bisa menerima lebih kecil.

Tunjangan-tunjangan Jaksa

Selain gaji pokok dan tukin, jaksa menerima sejumlah tunjangan lain sebagai ASN dan sebagai pejabat fungsional tertentu:

  • Tunjangan kinerja (tukin) — Rp4.595.150 hingga Rp17.064.000 per bulan sesuai kelas jabatan (Perpres 29/2020); komponen terbesar penghasilan jaksa.
  • Tunjangan jabatan fungsional jaksa — karena jaksa adalah jabatan fungsional tertentu, ia menerima tunjangan jabatan dengan kisaran Rp540 ribu hingga lebih dari Rp2 juta per bulan menurut pemberitaan.
  • Tunjangan suami/istri — 10% dari gaji pokok bagi jaksa yang sudah menikah.
  • Tunjangan anak — 2% dari gaji pokok per anak, maksimal dua anak.
  • Tunjangan beras / tunjangan pangan — diberikan setiap bulan sebagai pengganti kebutuhan pokok.
  • Tunjangan umum dan tunjangan makan — tunjangan harian yang melekat pada status ASN.
  • Jaminan kesehatan dan pensiun — ditanggung BPJS Kesehatan serta berhak atas jaminan pensiun dan hari tua.
  • THR dan gaji ke-13 — dibayarkan setiap tahun, besarnya mencakup gaji pokok plus tukin dan tunjangan keluarga.

Jika seluruh komponen dijumlahkan, estimasi total penghasilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di pengadilan negeri adalah: JPU pemula Rp10 juta-Rp15 juta, JPU berpengalaman Rp18 juta-Rp25 juta, dan jaksa senior di jabatan strategis bisa di atas Rp30 juta per bulan menurut sejumlah pemberitaan — meski angka pastinya sangat tergantung wilayah penugasan dan kelas jabatan.

Satu hal yang perlu dipahami: tidak semua tunjangan diterima penuh setiap bulan secara otomatis. Tukin, misalnya, dihitung berdasarkan capaian kinerja dan tingkat kehadiran. Jaksa yang kinerjanya dinilai kurang atau sering absen tanpa keterangan bisa menerima tukin yang dipotong. Sistem ini dirancang agar kesejahteraan berbanding lurus dengan profesionalisme.

Perbandingan & Riwayat Kenaikan Gaji Jaksa

Riwayat remunerasi jaksa mengalami lompatan besar pada tahun 2020, ketika Presiden menerbitkan Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan RI. Aturan inilah yang menetapkan tukin jaksa hingga belasan juta rupiah dan menempatkan Kejaksaan di peringkat tiga nasional untuk besaran tukin, di bawah Ditjen Pajak dan Kementerian Keuangan.

Sebagai perbandingan antar lembaga penegak hukum: tukin tertinggi di Kejaksaan (kelas jabatan 17) mencapai Rp33.240.000 per bulan, sedangkan di Kepolisian RI kelas jabatan yang sama hanya Rp29.085.000. Artinya, dari sisi tukin, jaksa berada di atas polisi.

Namun jika dibandingkan dengan hakim, jaksa masih tertinggal jauh. Setelah PP Nomor 42 Tahun 2025, tunjangan jabatan hakim pengadilan tinggi menembus Rp110,5 juta — sekitar enam kali lipat tukin tertinggi jaksa fungsional. Kesenjangan ini kerap menjadi bahan perbincangan di kalangan praktisi hukum.

Dari sisi gaji pokok, jaksa mengikuti kenaikan gaji PNS nasional sebesar 8% yang berlaku melalui PP Nomor 5 Tahun 2024. Kenaikan gaji pokok berikutnya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, sedangkan kenaikan tukin bergantung pada revisi perpres oleh Presiden.

Bagi calon pelamar CPNS, trennya jelas: Kejaksaan membuka ribuan formasi setiap tahun (pernah mencapai 9.694 formasi termasuk 2.000 formasi Jaksa Ahli Pertama), dan animo pelamar selalu tinggi justru karena kombinasi gaji pokok yang pasti dan tukin yang besar.

Syarat & Cara Menjadi Jaksa

Untuk menjadi jaksa, seseorang harus menjadi PNS Kejaksaan terlebih dahulu melalui formasi Jaksa Ahli Pertama. Berikut syarat umum dan tahapannya:

  • Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Pancasila serta UUD 1945.
  • Berpendidikan minimal Sarjana Hukum (S1); untuk formasi jaksa umumnya dipersyaratkan lulusan S1 Hukum.
  • Usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun (dapat berbeda sedikit antar tahun rekrutmen) pada saat melamar CPNS.
  • IPK minimal sesuai ketentuan formasi (umumnya 2,75-3,00 untuk perguruan tinggi terakreditasi).
  • Sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, dan memenuhi syarat tinggi/berat badan proporsional untuk formasi jaksa.
  • Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih.
  • Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Polri, atau pegawai swasta.
  • Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

Tahapan seleksinya meliputi:

  1. Seleksi administrasi berkas lamaran melalui portal SSCASN.
  2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan sistem CAT — TWK, TIU, dan TKP.
  3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) — tes tertulis hukum, psikotes, dan wawancara.
  4. Tes kesehatan dan kesamaptaan — formasi jaksa mensyaratkan kebugaran fisik tertentu.
  5. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) — diklat khusus calon jaksa sebelum diangkat menjadi Ajun Jaksa Madya.

Setelah lulus PPPJ dan diangkat, jaksa memulai karier sebagai Ajun Jaksa Madya (golongan III/a) dan dapat naik secara bertahap hingga Jaksa Utama melalui angka kredit, masa kerja, dan uji kompetensi jabatan fungsional.

Penutup

Gaji jaksa per bulan berkisar Rp7,4 juta hingga lebih dari Rp21 juta, dengan tunjangan kinerja sebagai komponen utama yang membuat profesi ini sangat diminati. Tukin Kejaksaan yang menempati tiga besar nasional menjadi daya tarik utama, di samping jaminan karier sebagai aparatur penegak hukum.

Bagi lulusan hukum yang ingin mengabdi sebagai penuntut umum, persiapkan diri menghadapi seleksi CPNS Kejaksaan yang sangat kompetitif: kuasai materi hukum acara pidana, jaga kondisi fisik, dan bangun integritas sejak dini. Kesejahteraan yang ditawarkan negara sepadan dengan tanggung jawab menegakkan keadilan yang diemban.

Pertanyaan Umum

Berapa gaji jaksa pemula per bulan?

Jaksa pemula (Ajun Jaksa Madya, golongan III/a) menerima gaji pokok Rp2.785.752-Rp4.575.312 plus tukin Rp4.595.150, sehingga totalnya sekitar Rp7,4 juta-Rp9,2 juta per bulan, belum termasuk tunjangan jabatan fungsional dan keluarga.

Berapa tunjangan kinerja (tukin) jaksa?

Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2020, tukin jaksa berkisar Rp4.595.150 (kelas jabatan 8) hingga Rp17.064.000 (Jaksa Utama, kelas jabatan 14) per bulan, tergantung kelas jabatan dan penilaian kinerja.

Apa dasar hukum gaji jaksa?

Gaji pokok jaksa mengacu pada PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang gaji PNS, sedangkan tunjangan kinerjanya diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan RI.

Apakah jaksa mendapat tunjangan jabatan fungsional?

Ya. Jaksa termasuk jabatan fungsional tertentu sehingga berhak atas tunjangan jabatan fungsional dengan kisaran Rp540 ribu hingga lebih dari Rp2 juta per bulan menurut pemberitaan, di luar gaji pokok dan tukin.

Berapa total penghasilan Jaksa Penuntut Umum (JPU)?

Menurut estimasi pemberitaan, JPU pemula menerima total Rp10 juta-Rp15 juta, JPU berpengalaman Rp18 juta-Rp25 juta, dan jaksa senior di jabatan strategis bisa di atas Rp30 juta per bulan, tergantung wilayah dan kelas jabatan.

Apakah tukin jaksa lebih besar dari tukin polisi?

Ya. Tukin tertinggi di Kejaksaan (kelas jabatan 17) mencapai Rp33.240.000 per bulan, sedangkan di Kepolisian RI Rp29.085.000. Tukin Kejaksaan menempati peringkat tiga nasional setelah Ditjen Pajak dan Kemenkeu.

Bagaimana cara menjadi jaksa?

Melamar CPNS Kejaksaan formasi Jaksa Ahli Pertama (minimal S1 Hukum), lulus SKD dan SKB termasuk tes kesehatan dan kesamaptaan, lalu mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) sebelum diangkat.

Apakah jaksa bisa naik pangkat sampai golongan IV?

Bisa. Jenjang fungsional jaksa mencapai Jaksa Utama (golongan IV/e) dengan gaji pokok hingga Rp6.373.296 dan tukin Rp17.064.000 per bulan, melalui angka kredit, masa kerja, dan uji kompetensi.

Sumber