◈ SakuArtis

Gaji Kepala Desa 2026: Rincian per Bulan + Tunjangan

Gaji kepala desa di Indonesia diatur negara melalui penghasilan tetap yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan ketentuan terbaru, penghasilan tetap kepala desa mencapai Rp2.620.800 per bulan, belum termasuk tunjangan dan penghasilan lain yang sah.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Berdasarkan aturan & data resmi
Diperbarui 4 Oktober 2026 Waktu baca ~6 mnt
Gaji kepala desa
Kantor kepala desa, pusat pelayanan pemerintahan di tingkat desa..Gambar via Wikimedia Commons
Gaji pokok kepala desa Rp2.620.800/bulan

Penghasilan tetap kepala desa ditetapkan sebesar 120% gaji pokok PNS golongan II/a masa kerja 0 tahun, sebagaimana dilaporkan dari PP Nomor 16 Tahun 2026 tentang Desa.

Gaji pokokRp2.620.800/bulan

Penghasilan tetap kepala desa ditetapkan sebesar 120% gaji pokok PNS golongan II/a masa kerja 0 tahun, sebagaimana dilaporkan dari PP Nomor 16 Tahun 2026 tentang Desa.

TunjanganRp500 ribu-Rp900 ribu/bulan

Tunjangan kinerja/jabatan kepala desa ditetapkan melalui peraturan bupati/wali kota dan besarnya bervariasi antar daerah, umumnya ratusan ribu rupiah per bulan.

Total per bulanRp3 juta-Rp4,1 juta/bulan

Total = penghasilan tetap + tunjangan; dapat lebih tinggi di daerah yang menetapkan tambahan, plus penghasilan lain yang sah seperti pengelolaan tanah kas desa (bengkok) di daerah yang masih menerapkannya.

Dasar hukumPP Nomor 16 Tahun 2026 tentang Desa (dilaporkan media); sebelumnya PP Nomor 11 Tahun 2019 jo UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Ketentuan penghasilan tetap kepala desa minimal 120% gaji pokok PNS golongan II/a diatur dalam peraturan pemerintah tentang desa dan dijabarkan lebih lanjut oleh peraturan bupati/wali kota di masing-masing daerah.

Berapa Gaji Kepala Desa per Bulan?

Berapa gaji kepala desa per bulan? Berdasarkan ketentuan terbaru yang dilaporkan media, penghasilan tetap kepala desa adalah Rp2.620.800 per bulan, belum termasuk tunjangan. Angka ini setara dengan 120% gaji pokok PNS golongan II/a masa kerja 0 tahun.

Berbeda dengan PNS, kepala desa bukanlah pegawai negeri — ia adalah pejabat yang dipilih langsung oleh masyarakat desa. Karena itu, istilah resmi untuk “gaji” kepala desa adalah penghasilan tetap, yang dianggarkan dalam APB Desa dan bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Ketentuan terbaru berasal dari PP Nomor 16 Tahun 2026 tentang Desa sebagaimana dilaporkan media. Dalam aturan ini, frasa “paling sedikit” dihapus, sehingga angka Rp2.620.800 menjadi acuan baku penetapan penghasilan tetap kepala desa oleh bupati/wali kota. Aturan sebelumnya (era PP Nomor 11 Tahun 2019) menetapkan angka minimal Rp2.426.640 — sebagian daerah yang peraturan bupati/wali kotanya belum diperbarui mungkin masih memakai angka lama.

Selain penghasilan tetap, kepala desa juga menerima tunjangan yang besarnya ditetapkan daerah, umumnya antara Rp500 ribu hingga Rp900 ribu per bulan. Jika dijumlahkan, total penghasilan kepala desa per bulan berkisar Rp3 juta hingga Rp4,1 juta, dan bisa lebih tinggi di daerah yang memberikan tambahan.

Perlu dicatat: apabila ADD tidak mencukupi untuk membayar penghasilan tetap, kekurangannya dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain dana desa, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan “berapa gaji kepala desa” selalu ramai dicari menjelang Pilkades serentak. Wajar saja — jabatan ini memadukan kehormatan sebagai pemimpin masyarakat dengan penghasilan yang dijamin negara setiap bulan. Namun calon kades juga perlu realistis: tanggung jawab mengelola dana desa yang mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah per tahun jauh lebih berat daripada sekadar menerima penghasilan tetap.

Baca JugaGaji Lurah

Rincian Gaji Pokok Kepala Desa

Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa ditetapkan secara berjenjang. Berikut rinciannya berdasarkan ketentuan terbaru:

JabatanDasar PerhitunganPenghasilan Tetap/Bulan
Kepala Desa120% gaji pokok PNS II/aRp2.620.800
Sekretaris Desa110% gaji pokok PNS II/aRp2.402.400
Perangkat desa lainnya (kaur, kasi, kadus)100% gaji pokok PNS II/aRp2.184.000

Sebagai pembanding, berikut contoh penetapan di sejumlah daerah melalui peraturan bupati (dapat berbeda-beda):

Daerah (contoh perbup)Kepala DesaSekretaris DesaPerangkat Lain
Kab. Murung Raya (Perbup 9/2024)Rp3.250.000Rp2.900.000Rp2.500.000
Kab. Morowali (Perbup 9/2023)Rp2.430.000Rp2.230.000Rp2.023.000
Contoh daerah lainRp2.500.000-Rp3.200.000Rp2.225.000-Rp2.700.000Rp2.025.000-Rp2.150.000

Dari tabel di atas jelas terlihat: besaran akhir sangat tergantung kebijakan daerah. Bupati/wali kota menetapkan angka pasti melalui peraturan bupati/wali kota dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Inilah alasan gaji kepala desa di satu kabupaten bisa berbeda dengan kabupaten lain.

Catatan penting: kepala desa atau perangkat desa yang berstatus PNS tidak berhak menerima penghasilan tetap dari APB Desa — mereka hanya menerima tunjangan dan penghasilan lainnya, karena sudah menerima gaji sebagai PNS.

Tunjangan-tunjangan Kepala Desa

Di luar penghasilan tetap, kepala desa menerima sejumlah tunjangan dan penghasilan lain yang sah. Berikut rinciannya:

  • Tunjangan kinerja/jabatan — umumnya Rp500 ribu hingga Rp900 ribu per bulan untuk kepala desa, ditetapkan melalui peraturan bupati/wali kota dan dianggarkan dalam APB Desa.
  • Tunjangan keluarga — tunjangan istri/suami maksimal 10% dari penghasilan tetap dan tunjangan anak maksimal 2,5% per anak (maksimal dua anak), sesuai ketentuan peraturan daerah.
  • Jaminan sosial — kepala desa dan perangkat desa didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya dianggarkan dari APB Desa.
  • Tunjangan operasional — biaya operasional pemerintahan desa yang mendukung pelaksanaan tugas kepala desa.
  • Penghasilan lain yang sah — di sejumlah daerah, kepala desa masih memperoleh penghasilan dari pengelolaan tanah kas desa (bengkok); namun praktik ini sangat tergantung daerah dan ketentuan setempat.
  • Insentif pemungutan — di beberapa daerah, kepala desa menerima insentif dari capaian pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Perlu digarisbawahi: seluruh tunjangan dan penghasilan tambahan harus ditetapkan dalam peraturan desa tentang APB Desa dan dapat dipertanggungjawabkan. Penghasilan di luar mekanisme resmi berpotensi menjadi temuan audit dan masalah hukum.

Bagi kepala desa, total take-home pay sangat dipengaruhi kreativitas daerahnya. Daerah dengan ADD besar dan peraturan bupati yang progresif bisa memberikan total penghasilan jauh di atas angka minimal nasional.

Perbandingan & Riwayat Kenaikan Gaji Kepala Desa

Riwayat pengaturan penghasilan kepala desa bermula dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang untuk pertama kalinya menjamin penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa dari ADD. Sebelum era UU Desa, penghasilan kepala desa sangat tidak pasti dan bergantung pada tanah bengkok atau iuran masyarakat.

Selanjutnya, PP Nomor 11 Tahun 2019 (perubahan atas PP 43/2014) menetapkan formula baku: penghasilan tetap kepala desa paling sedikit 120% gaji pokok PNS golongan II/a. Dengan skala gaji PNS saat itu, angkanya adalah Rp2.426.640 per bulan.

Formula 120% inilah yang membuat penghasilan kepala desa otomatis ikut naik setiap kali gaji PNS naik. Ketika gaji PNS naik 8% melalui PP Nomor 5 Tahun 2024, dasar perhitungan ikut terkerek menjadi Rp2.620.800 — dan ketentuan terbaru (PP 16/2026 sebagaimana dilaporkan media) mengukuhkannya sebagai acuan baku dengan menghapus frasa “paling sedikit”.

Jika dibandingkan dengan lurah (PNS golongan III), penghasilan kepala desa memang lebih kecil secara nominal. Namun kepala desa memiliki kelebihan lain: dipilih langsung rakyat, masa jabatan 8 tahun, dan di banyak daerah memperoleh penghasilan tambahan dari tanah kas desa. Sementara itu dibanding UMP, penghasilan tetap kepala desa Rp2,62 juta berada di bawah UMP sebagian besar provinsi — tetapi total dengan tunjangan biasanya sudah melampauinya.

Tren ke depan: dengan meningkatnya dana desa setiap tahun, ruang bagi daerah untuk menaikkan tunjangan kepala desa semakin terbuka, sepanjang diatur dalam peraturan bupati/wali kota dan APB Desa.

Syarat & Cara Menjadi Kepala Desa

Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Berikut syarat umum menjadi calon kepala desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014:

  • Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  • Berpendidikan paling rendah tamat SMP/sederajat (beberapa daerah mensyaratkan lebih tinggi melalui perda).
  • Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar.
  • Sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, dibuktikan surat keterangan dokter.
  • Berkelakuan baik, dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian.
  • Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih (dengan pengecualian tertentu).
  • Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan.
  • Terdaftar sebagai penduduk desa setempat dan bertempat tinggal di desa tersebut paling singkat 1 tahun sebelum pendaftaran (ketentuan detail diatur perda).
  • Tidak sedang menjabat sebagai anggota BPD, perangkat desa, atau jabatan lain yang dilarang merangkap.

Tahapan Pilkades secara umum:

  1. Pendaftaran bakal calon ke panitia Pilkades desa.
  2. Penelitian administrasi dan verifikasi syarat oleh panitia.
  3. Penetapan calon kepala desa yang memenuhi syarat.
  4. Masa kampanye sesuai jadwal yang ditetapkan.
  5. Pemungutan suara oleh masyarakat desa yang memiliki hak pilih.
  6. Penetapan calon terpilih — peraih suara terbanyak.
  7. Pelantikan oleh bupati/wali kota, dilanjutkan masa jabatan 8 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal untuk 2 periode berikutnya (sesuai UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan UU Desa).

Setelah dilantik, kepala desa berhak menerima penghasilan tetap terhitung sejak tanggal pelantikan sampai berakhirnya masa jabatan.

Penutup

Gaji kepala desa per bulan secara resmi disebut penghasilan tetap, dengan acuan terbaru Rp2.620.800 per bulan plus tunjangan ratusan ribu rupiah yang ditetapkan daerah. Meski nominalnya tidak sebesar pejabat negara lain, jabatan kepala desa menawarkan kehormatan melayani masyarakat secara langsung di tingkat paling dekat dengan rakyat.

Bagi Anda yang berminat maju dalam Pilkades, pahami bahwa kesejahteraan kepala desa sangat bergantung pada regulasi daerah — pelajari peraturan bupati/wali kota di wilayah Anda. Dan yang terpenting: amanah mengelola dana desa jauh lebih besar nilainya daripada angka penghasilan itu sendiri.

Pertanyaan Umum

Berapa gaji kepala desa per bulan tahun 2026?

Berdasarkan ketentuan terbaru yang dilaporkan media (PP Nomor 16 Tahun 2026), penghasilan tetap kepala desa adalah Rp2.620.800 per bulan atau 120% gaji pokok PNS golongan II/a, belum termasuk tunjangan yang ditetapkan daerah.

Dari mana sumber gaji kepala desa?

Penghasilan tetap kepala desa dianggarkan dalam APB Desa dan bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Jika ADD tidak mencukupi, kekurangannya dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain dana desa.

Apakah gaji kepala desa sama di semua daerah?

Tidak. Angka Rp2.620.800 adalah acuan nasional, tetapi bupati/wali kota menetapkan besaran pasti melalui peraturan bupati/wali kota. Contohnya, ada daerah yang menetapkan Rp2,43 juta dan ada yang Rp3,25 juta per bulan.

Apa saja tunjangan kepala desa?

Kepala desa menerima tunjangan kinerja/jabatan (umumnya Rp500 ribu-Rp900 ribu per bulan), tunjangan keluarga, jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan), serta penghasilan lain yang sah seperti pengelolaan tanah kas desa di daerah yang masih menerapkannya.

Berapa masa jabatan kepala desa?

Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2024 (perubahan atas UU Desa), masa jabatan kepala desa adalah 8 tahun dan dapat dipilih kembali untuk maksimal 2 periode berikutnya.

Apakah kepala desa berstatus PNS?

Tidak. Kepala desa bukan PNS, melainkan pejabat desa yang dipilih langsung oleh masyarakat. Justru kepala desa yang berstatus PNS tidak berhak menerima penghasilan tetap dari APB Desa.

Apa syarat menjadi kepala desa?

WNI, bertakwa, minimal tamat SMP/sederajat, berusia minimal 25 tahun, sehat jasmani rohani, berkelakuan baik (SKCK), tidak pernah dipidana berat, terdaftar sebagai penduduk desa setempat, dan tidak merangkap jabatan yang dilarang.

Kapan penghasilan tetap kepala desa dibayarkan?

Penghasilan tetap dibayarkan setiap bulan selama 12 bulan dalam setahun, terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala desa.

Sumber