◈ SakuArtis

Gaji Lurah 2026: Rincian per Bulan + Tunjangan

Gaji lurah per bulan mengikuti gaji pokok PNS golongan III/b hingga III/d, yakni Rp2.903.580 hingga Rp5.180.700, belum termasuk tunjangan. Dengan tunjangan kinerja daerah, total penghasilan lurah bisa mencapai Rp7 juta per bulan, bahkan puluhan juta di DKI Jakarta.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Berdasarkan aturan & data resmi
Diperbarui 4 Oktober 2026 Waktu baca ~6 mnt
Gaji lurah
Kantor kelurahan di Jakarta, tempat lurah melayani administrasi warga setiap hari..Gambar via Wikimedia Commons
Gaji pokok lurah Rp2.903.580-Rp5.180.700/bulan

Lurah berstatus PNS dengan golongan III/b hingga III/d sehingga gaji pokoknya mengikuti PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang gaji pokok PNS.

Gaji pokokRp2.903.580-Rp5.180.700/bulan

Lurah berstatus PNS dengan golongan III/b hingga III/d sehingga gaji pokoknya mengikuti PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang gaji pokok PNS.

Tunjangan30%-50% dari gaji pokok (TKD/TPP daerah)

Lurah menerima tunjangan kinerja daerah (TKD) atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang besarnya ditetapkan pemerintah daerah, umumnya 30-50% dari gaji pokok; DKI Jakarta memberi hingga Rp27 juta.

Total per bulanRp3,8 juta-Rp7 juta+/bulan

Total = gaji pokok + tunjangan daerah; di luar Jakarta umumnya Rp3,8-Rp7 juta per bulan, sedangkan lurah di DKI Jakarta bisa menerima total puluhan juta rupiah.

Dasar hukumPP Nomor 100 Tahun 2000 (lurah = PNS golongan III/B-III/D); PP Nomor 5 Tahun 2024 (gaji pokok PNS)

PP 100/2000 menetapkan lurah sebagai jabatan struktural PNS minimal golongan III/B-III/D, sedangkan besaran gaji pokoknya mengikuti PP 5/2024.

Berapa Gaji Lurah per Bulan?

Berapa gaji lurah per bulan? Jawaban singkatnya: gaji pokok Rp2.903.580 hingga Rp5.180.700 per bulan, belum termasuk tunjangan. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan struktural di tingkat kelurahan, sehingga seluruh komponen penghasilannya mengikuti aturan PNS.

Berbeda dengan kepala desa yang dipilih rakyat, lurah diangkat oleh bupati/wali kota dari kalangan PNS. Karena itu, gaji lurah jauh lebih pasti dan mengikuti jenjang kepangkatan: minimal golongan III/b hingga maksimal golongan III/d, sesuai PP Nomor 100 Tahun 2000.

Gaji pokok hanyalah sebagian dari penghasilan lurah. Komponen yang signifikan adalah tunjangan kinerja daerah (TKD) atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang ditetapkan masing-masing pemerintah daerah. Di banyak daerah, TKD/TPP ini mencapai 30-50% dari gaji pokok, sehingga total penghasilan lurah umumnya berkisar Rp3,8 juta hingga Rp7 juta per bulan.

Kasus ekstrem ada di DKI Jakarta: berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2020, lurah menerima tunjangan sebesar Rp27 juta — sehingga total penghasilan lurah di Jakarta bisa menembus puluhan juta rupiah per bulan, jauh di atas UMP setempat.

Dengan struktur seperti ini, jabatan lurah terbilang kompetitif dibanding pekerjaan swasta selevel, apalagi ditambah jaminan pensiun dan karier PNS yang jelas hingga pensiun.

Tugas lurah sendiri tidak ringan: mengoordinasikan pelayanan administrasi kependudukan, menjaga ketertiban lingkungan, membina RT/RW dan lembaga kemasyarakatan, hingga menjadi ujung tombak program pemerintah daerah di tingkat paling bawah. Beban kerja inilah yang menjadi dasar pemberian tunjangan jabatan struktural di samping gaji pokok.

Rincian Gaji Pokok Lurah

Gaji pokok lurah ditentukan oleh golongan ruang dan masa kerja golongan (MKG). Berikut rinciannya berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2024:

GolonganPangkatGaji Pokok per Bulan
III/bPenata Muda Tingkat IRp2.903.580 - Rp4.768.848
III/cPenataRp3.026.484 - Rp4.970.592
III/dPenata Tingkat IRp3.154.464 - Rp5.180.760

Artinya, seorang PNS yang baru diangkat menjadi lurah dengan golongan III/b dan masa kerja 0 tahun menerima gaji pokok Rp2.903.580 per bulan. Seiring kenaikan pangkat berkala (setiap 4 tahun) dan kenaikan pangkat reguler, gaji pokok terus bertambah hingga maksimal Rp5.180.760 pada golongan III/d dengan masa kerja 32 tahun.

Untuk perbandingan, berikut simulasi total penghasilan lurah di daerah dengan TKD 40% dari gaji pokok:

Golongan (MKG 0 thn)Gaji PokokTKD 40%Estimasi Total
III/bRp2.903.580Rp1.161.432Rp4.065.012
III/cRp3.026.484Rp1.210.594Rp4.237.078
III/dRp3.154.464Rp1.261.786Rp4.416.250

Simulasi di atas belum termasuk tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan jabatan struktural eselon IV (lurah setara eselon IV), sehingga penghasilan riil biasanya lebih besar lagi.

Tunjangan-tunjangan Lurah

Sebagai PNS jabatan struktural, lurah menerima paket tunjangan yang cukup lengkap. Berikut rinciannya:

  • Tunjangan kinerja daerah (TKD) / Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) — tunjangan berbasis kinerja yang ditetapkan pemda, umumnya 30-50% dari gaji pokok; di DKI Jakarta mencapai Rp27 juta untuk lurah.
  • Tunjangan jabatan struktural — lurah setara eselon IV/a-IV/b sehingga menerima tunjangan jabatan struktural sesuai ketentuan.
  • Tunjangan keluarga — tunjangan istri/suami 10% dari gaji pokok dan tunjangan anak 2% per anak (maksimal dua anak).
  • Tunjangan beras / tunjangan pangan — diberikan setiap bulan dalam bentuk natura atau uang.
  • Tunjangan umum dan uang makan PNS — tunjangan harian yang melekat pada status ASN.
  • Tunjangan daerah terpencil/khusus — bagi lurah yang bertugas di daerah terpencil, perbatasan, atau daerah dengan tingkat kemahalan tinggi.
  • Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian — melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
  • THR dan gaji ke-13 — dibayarkan tiap tahun sebesar gaji pokok plus tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.
  • Jaminan pensiun — lurah yang pensiun sebagai PNS menerima pensiun bulanan dan tunjangan hari tua.

Perlu dipahami bahwa besaran TKD/TPP sangat tergantung kemampuan keuangan daerah. Daerah dengan PAD besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung mampu memberi TKD jauh lebih tinggi dibanding daerah dengan APBD kecil. Inilah alasan dua lurah dengan golongan sama bisa memiliki total penghasilan yang berbeda jauh.

Selain tunjangan rutin bulanan, lurah juga berpotensi menerima insentif pemungutan pajak dan retribusi di daerah yang memberlakukan skema bagi hasil insentif. Meski nilainya tidak sebesar TKD, insentif ini menjadi tambahan yang lumayan, terutama di kelurahan dengan basis pajak yang besar seperti kawasan perdagangan dan perkantoran.

Perbandingan & Riwayat Kenaikan Gaji Lurah

Gaji lurah mengikuti seluruh riwayat kenaikan gaji PNS nasional. Terakhir, gaji pokok PNS naik 8% melalui PP Nomor 5 Tahun 2024 yang berlaku efektif sejak Januari 2024. Sebelumnya, gaji pokok PNS mengacu pada PP Nomor 15 Tahun 2019 — misalnya golongan III/b saat itu Rp2.688.500-Rp4.415.600, kini menjadi Rp2.903.580-Rp4.768.848.

Jika dibandingkan dengan kepala desa, lurah berada di posisi lebih tinggi secara finansial. Penghasilan tetap kepala desa Rp2.620.800 per bulan setara golongan II/a, sedangkan lurah minimal golongan III/b dengan gaji pokok Rp2,9 juta plus TKD daerah. Wajar, sebab lurah adalah PNS karier dengan jenjang pendidikan minimal S1.

Dibanding camat (atasan langsung lurah), tentu lurah satu tingkat di bawah: camat menempati golongan III/d hingga IV/d dengan gaji pokok Rp3,15 juta-Rp6,11 juta plus tunjangan jabatan eselon III yang lebih besar.

Menariknya, dibanding UMP, gaji pokok lurah golongan III/b masa kerja 0 tahun (Rp2,9 juta) berada di kisaran UMP banyak provinsi — tetapi total dengan tunjangan selalu melampaui UMP dengan selisih signifikan. Di Jakarta, total penghasilan lurah bahkan bisa 5 kali lipat UMP.

Tren ke depan, kesejahteraan lurah sangat bergantung pada dua hal: kebijakan kenaikan gaji PNS oleh pemerintah pusat dan kemampuan daerah menaikkan TKD/TPP. Keduanya cenderung naik seiring waktu, meski tidak setiap tahun.

Syarat & Cara Menjadi Lurah

Lurah bukan jabatan yang dipilih rakyat, melainkan jabatan struktural PNS yang pengisiannya melalui pengangkatan. Berikut syarat dan mekanismenya:

  • Berstatus PNS dengan pangkat minimal Penata Muda Tingkat I (golongan III/b); di beberapa daerah dipersyaratkan minimal golongan III/c.
  • Berpendidikan minimal S1/sederajat — pada praktiknya hampir seluruh lurah adalah lulusan sarjana.
  • Telah mengikuti Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV atau pendidikan kepemimpinan yang dipersyaratkan untuk jabatan pengawas.
  • Memiliki rekam jejak kinerja baik — nilai SKP dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
  • Sehat jasmani dan rohani.
  • Diutamakan yang memahami tata kelola pemerintahan kelurahan, misalnya pernah bertugas sebagai sekretaris lurah atau kasi di kecamatan/kelurahan.

Mekanisme pengangkatannya adalah sebagai berikut:

  1. Usulan dari camat — camat mengusulkan nama calon lurah kepada bupati/wali kota melalui Badan Kepegawaian Daerah.
  2. Pertimbangan Baperjakat — Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan menilai kelayakan calon.
  3. Keputusan bupati/wali kota — lurah diangkat dan diberhentikan dengan keputusan kepala daerah.
  4. Pelantikan dan sumpah jabatan — lurah dilantik, umumnya oleh camat atas nama bupati/wali kota.

Bagi PNS yang berminat, jalur menuju kursi lurah umumnya dimulai dari staf kelurahan/kecamatan, naik menjadi sekretaris lurah atau kepala seksi, lalu dipromosikan menjadi lurah setelah memenuhi syarat pangkat dan diklat. Masa jabatan lurah tidak dibatasi periode seperti kepala desa — ia dapat dimutasi atau dipromosikan sesuai kebutuhan organisasi.

Perlu dicatat, persaingan menuju jabatan lurah cukup ketat karena jumlah kursi terbatas — hanya satu lurah per kelurahan — sementara peminatnya banyak. PNS yang aktif, memiliki jaringan baik dengan pimpinan, dan mencatatkan prestasi pelayanan publik umumnya lebih cepat dilirik untuk promosi.

Penutup

Gaji lurah per bulan terdiri dari gaji pokok PNS golongan III/b-III/d sebesar Rp2.903.580-Rp5.180.700 plus tunjangan kinerja daerah yang membuat totalnya mencapai Rp3,8 juta hingga Rp7 juta, bahkan puluhan juta di DKI Jakarta. Kombinasi kepastian gaji PNS, tunjangan daerah, dan jaminan pensiun menjadikan lurah salah satu jabatan struktural daerah yang paling stabil secara finansial.

Bagi PNS daerah yang mengincar jabatan ini, kuncinya adalah menaikkan golongan, mengikuti diklat kepemimpinan, dan mencatatkan kinerja baik di tempat tugas. Kursi lurah adalah batu loncatan menuju jabatan yang lebih tinggi seperti camat — dengan kesejahteraan yang ikut menanjak.

Pertanyaan Umum

Berapa gaji pokok lurah per bulan?

Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2024, gaji pokok lurah (PNS golongan III/b-III/d) berkisar Rp2.903.580 hingga Rp5.180.700 per bulan, tergantung golongan dan masa kerja. Angka ini belum termasuk tunjangan.

Berapa total penghasilan lurah dengan tunjangan?

Dengan tunjangan kinerja daerah (TKD/TPP) yang umumnya 30-50% dari gaji pokok, total penghasilan lurah biasanya Rp3,8 juta-Rp7 juta per bulan. Di DKI Jakarta, totalnya bisa puluhan juta karena tunjangan lurah mencapai Rp27 juta.

Apakah lurah berstatus PNS?

Ya. Lurah adalah PNS yang menduduki jabatan struktural (setara eselon IV), diangkat dan diberhentikan oleh bupati/wali kota. Minimal golongannya adalah III/b sesuai PP Nomor 100 Tahun 2000.

Apa beda lurah dan kepala desa dari sisi gaji?

Lurah digaji sebagai PNS (golongan III, gaji pokok Rp2,9 juta-Rp5,18 juta plus TKD), sedangkan kepala desa menerima penghasilan tetap Rp2.620.800 per bulan dari ADD plus tunjangan daerah. Secara umum penghasilan lurah lebih besar.

Berapa tunjangan lurah di Jakarta?

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2020 yang pernah dilaporkan media, lurah menerima tunjangan sebesar Rp27 juta, sehingga total penghasilannya bisa menembus puluhan juta rupiah per bulan.

Apa dasar hukum gaji lurah?

PP Nomor 100 Tahun 2000 menetapkan lurah sebagai jabatan PNS golongan III/B-III/D, sedangkan besaran gaji pokoknya mengikuti PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang gaji pokok PNS.

Bagaimana cara menjadi lurah?

Menjadi PNS daerah minimal golongan III/b, mengikuti Diklatpim IV, memiliki kinerja baik, diusulkan camat melalui Baperjakat, lalu diangkat dengan keputusan bupati/wali kota.

Apakah gaji lurah sama di semua daerah?

Gaji pokoknya sama secara nasional karena mengikuti PP 5/2024, tetapi total penghasilannya berbeda antar daerah karena tunjangan kinerja daerah (TKD/TPP) ditetapkan masing-masing pemerintah daerah sesuai kemampuan APBD.

Sumber